Kepala Seksi Penyusunan Program, Bidang Perencanaan Pembangunan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, H. Benny Suranata, SE, MM. mengatakan, pelaksanaan ISO 9001-2008 di lingkungan Dispenda akan dilaksanakan secara bertahap. Menurutnya, pelaksanaan ISO ditahun 2014 ini pun disesuaikan dengan anggaran kas di setiap CPDP yang tersebar di Jawa Barat. Selengkapnya
Guna meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sosialisasikan pelaksanaan ISO 9001-2008 ditahun 2014 kepada lima korwil yang mengkoordinir 34 CPDP di Jawa Barat.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengambangan, Drs. Idam Rahmat, M.Si. mengatakan, lima korwil yang mewakili sosialisasi tersebut adalah, Wilayah Priangan diwakili oleh Kepala Cabang CPDP Wilayah Kabupaten Ciamis, Wilayah Cirebon diwakili oleh Kepala Cabang CPDP Wilayah Kabupaten Majalengka, Wilayah Bandung Raya diwakili oleh Kepala Cabang CPDP Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan, Wilayah Bogor oleh Kepala Cabang CPDP Wilayah Kabupaten Bogor Cibinong dan Wilayah Bekasi oleh Kepala Cabang CPDP Wilayah Kota Bekasi.
Kabid Renbang menjelaskan, sesuai tujuannya ISO yang merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu, pihaknya menekankan pada tiga hal untuk pelaksanaan ISO di tahun 2014 ini, yakni adanya standarisasi, tidak adanya diskriminasi dan adanya ketransparanan dalam memberikan pelayanan secara optimal.
“Pelaksanaan ISO di tahun ini, kegiatannya berupa pelayanan pembayaran biaya balik nama, pajak kendaraan bermotor, SWDKLLJ, penerbitan dan pengesahan STNK,” kata Kabid Renbang di ruang kerjanya.
Dijelaskan lebih lanjut, proses sosialisasi yang dilakukan pihaknya kepada setiap korwil akan ditindak lanjuti kepada setiap kantor cabang. Diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut, pelayanan yang dilakukan dapat terus meningkat.
“Kita baru mulai untuk bulan ini. Sosialisasi tadi tidak menutup kemungkinan akan muncul berbagai pertanyaan, maka ke depan pasti akan ada tindak lanjutnya, setelah sosialisasi korwil kepada setiap cabang,” pungkasnya. ***
Teknologi saat ini memang sudah menjadi hal yang penting untuk menunjang kemudahan bekerja. Tidak terkecuali di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang terus berinovasi untuk memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Menurut Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan Fajar Librianto,S.Si,MM ,ada beberapa aplikasi pendukung Dinas Pendapatan Jawa Barat untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat, selain kemudahaan dan keakuratan data pendapatan perharinya.
“Aplikasi Geographic Information System (GIS) ini dapat memberikan informasi terkait batas cakupan wilayah pelayanan kantor Cabang dan potensi kendaraan bermotor Dispenda Jawa Barat di wilayah,” jelasnya
Selain GIS, Network Monitoring System (NMS), perlu diacungkan jempol. Sebab, dengan aplikasi ini pelayanan pajak di setiap tempat pelayanan akan terpantau. Bahkan, saat tidak melakukan pelayanan akan terlihat dengan berubahnya lampu indikator yang ada di kantor Dispenda Jawa Barat.
“Misalnya di salah satu tempat tidak melakukan pelayanan. Akan terlihat, jadi kita dengan mudah melakukan pengecekan terhadap petugas di lokasi tersebut,” bebernya.
Tidak hanya itu, program-program yang menjadi tugas berat Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan (PUSLIA) untuk mengelola dan mengembangkannya, juga memiliki beberapa program lainnya seperti EIS (eksekutif informasi sistem) untuk memantau pendapatan secara real time.
“Ada layanan Sms Info yang dapat digunakan untuk memberikan informasi terkait besaran pajak pokok via sms dan beberapa program lainnya. Harapan kita tentunya, ingin memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sesuai visi misi Dispenda,” pungkasnya. ***
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat terus genjot pegawainya untuk disiplin hadir tepat waktu di setiap hari kerja. Sanksi tegas pun diberikan demi tercapainya tujuan tersebut.
Menurut Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dispenda Jabar, Lina Nurlina, S.Sos., setiap pegawai harus absen tepat waktu ditempat kerjanya. Bahkan, jika pegawai yang melakukan absen di luar tempat kerjanya akan terpantau langsung dengan sistem absen elektronik yang dimiliki Dispenda.
“Contohnya, jika pegawai disalah satu kantor cabang wilayah A melakukan absen di kantor cabang wilayah B tentu akan ketahuan. Ini kita berlakukan sebagai bentuk penekanan agar tingkat kehadiran pegawai terus meningkat,” sambungnya. Bahkan menurutnya, ke depan tingkat kehadiran pegawai dapat dipantau langsung oleh pimpinan. Akumulasi keterlambatan setiap hari absen akan dihitung sama dengan tidak hadir kerja selama satu hari. “Secara individu akan terpantau. Ini adalah langkah ke depan, diharapkan dalam waktu dekat aplikasinya sudah dapat dipergunakan,” bebernya.
Menurutnya, masih adanya pegawai yang melalaikan daftar hadir atau absen akan berimbas fatal bagi dirinya sendiri. Sebab, daftar hadir tersebut penting bagi peningkatan karirnya sebagai pegawai negeri. “Memang sepele tapi fatal karena absen ini cukup penting bagi penilaian disiplin kerja seorang PNS,” pungkasnya. ***
Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat terus berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Menjadi pengelola pendapatan daerah yang amanah dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik menjadi visinya. Dengan salah satu misi Dispenda saat ini, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dispenda memiliki satu unit yang disebut Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan (PUSLIA).
Menurut Kepala Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan(PUSLIA) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, R. Mukti Subagja, SE, M.Si, embrio pembentukan PUSLIA pada berawal dari unit SIP (Sistem Informasi Pendapatan) yang melekat di Bidang Perencanaan Pembangunan.
“Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 68 Tahun 2012 tentang Perubahan Pergub Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat munculah PUSLIA, sebagai lembaga setingkat eselon III,” jelas Ka. PUSLIA di ruang kerjanya, Selasa (25/2).
Unit tersendiri ini menjadi salah satu peran yang menopang kesuksesan pelayanan terhadap masyarakat di Dinas Pendapatan Jawa Barat. Salah satu peran pentingnya adalah, menjadikan informasi pendapatan semakin cepat dan akurat dengan topangan teknologi.
“Saat ini data realisasi pendapatan sudah dapat dipantau secara real time dengan sistem EIS (Eksekutif Informasi Sistem). Sistem ini mempermudah pelayanan informasi kepada pimpinan dan pendataan pencapaian target pendapatan di setiap kantor cabang, yang awalnya dilakukan secara terpisah disetiap kantor cabang,” jelasnya.
Sebagai unit yang terbilang masih muda, peran PUSLIA tidak dapat dipandang sebelah mata. Berbagai inovasi dan terobosan untuk memberikan pelayanan terbaik Dispenda bagi masyarakat telah dilaksanakan. Bahkan, PUSLIA untuk menopang kinerjanya, memiliki beragam program internal.
“Kita berharap peran PUSLIA terus dapat memberikan yang terbaik untuk mendukung program Dinas Pendapatan Jawa Barat. Karena sistem informasi, seperti aset, arsip ada di kita (PUSLIA). Semoga ini menjadi mendukung visi misi Dispenda,” pungkasnya.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), tahun anggaran 2013. Dalam LKPJ tersebut, tidak hanya pemaparan secara lisan tapi visualisasi pun diberikan bagi para masyarakat. Selengkapnya
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya wajib pajak. Berbagai pelatihan internal pun digalakan untuk menunjang kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) nya.
Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat, Dra. Nanin Hayani Adam, M.Si, mengatakan, salah satu pelatihan yang digelar adalah Bimbingan Teknis Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Kearsipan (SIMKA).
“Kita berharap dengan adanya bimbingan teknik ini SDM kita terlatih dan cakap dalam mengelola informasi serta kearsipan. Kita ingin memberi pemahaman terhadap pengelola,” kata Nanin di sela acra yang berlangsung selama tiga hari di Hotel Bumi Asih.
Adanya program ini merupakan hasil pemikiran akan banyaknya arsip kendaraan bermotor yang selalu bertambah disetiap kantor cabang se Jawa Barat per tahunnya. Menurutnya, jika tidak dialihkan dalam bentuk elektronik, pihaknya membutuhkan tempat yang tidak sedikit untuk merawat serta menyimpan berkas-berkas penting tersebut.
“Kalau secara fisik kita simpan, kita tentunya membutuhkan ruangan yang sangat luas. Oleh karena itu, kami berpikir arsip ini mulai 2011 sudah dielektronikkan. Jadi semua arsif dimasukan sistem informasi kearsipan,” pungkasnya. ***
Masyarakat Provinsi Jawa Barat patut berbangga kepada kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Sebab, berbagai program terus dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat.
Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat, Dra. Nanin Hayani Adam, M.Si, mengatakan, salah satu program untuk pelayanan yang lebih baik adalah, program pengelolaan manajemen sistem informasi kearsipan. Hal itu, adalah program pertama dilingkungan OPD se Jawa Barat.
“Mungkin, hal ini baru pertama di Jawa Barat. Setahu saya, OPD lain belum pernah ada yang membuat sistem manajemen kearsipan ini,” kata Sekretaris di acara Bimbingan Teknis Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Kearsipan (SIMKA).
“Kita mulai mengelola sistem arsip secara elektronik, sejak 2011 oleh konsultan. Dan tahun berikutnya sampai saat ini, kita lakukan mandiri,” jelasnya.
Menurut Sekretaris, program penyelamatan berkas-berkas berharga tersebut adalah ide yang muncul dari Dispenda Jawa Barat, dan bukan gerakan atau intruksi dari pusat. Mengingat, banyaknya arsip yang harus diamankan di setiap kantor cabang. Selain program arsip elektronik, pihaknya pun terus melakukan perbaikan disetiap kantor cabang untuk memberi rasa nyaman kepada masyarakat.
“Mari bayar pajak untuk masyarakat wajib pajak. Sebab, saat ini sudah banyak kemudahaan membayar pajak kendaraan bermotor, baik di kantor cabang, mall dan kantor Bank Jabar Banten (BJB),” imbuhnya.***
Masyarakat saat ini tidak akan dipusingkan lagi dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hadirnya outlet pajak yang tersebar di Jawa Barat mempermudah pembayaran tidak harus di SAMSAT induk bahkan, lebih menghemat waktu.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendapatan, Drs. Idam Rahmat, M.Si., mengatakan, program unggulan Dinas Pendapatan dan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Lc., ini tidak hanya memberikan kemudahan namun, secara estimasi waktu lebih singkat.
“Jadi beberapa loket yang di SAMSAT induk ada, untuk di outlet kita gabungkan, ini lebih mempersingkat waktu saat membayar pajak,” kata Kabid Renbang di Giant Pasteur.
Kabid Renbang menjelaskan, program outlet ini sebagai bentuk komitmen melayani masyarakat dan mempermudah masyarakat. Sebab, masyarakat tidak perlu lagi antre di samsat induk untuk membayar pajak, terlebih dengan jarak tempuh yang harus dilalui masyarakat untuk membayar pajak.
“Sejak 2010 program ini kita terus sosialisasikan. Dengan adanya program ini masyarakat cukup antusias. Tentang syarat sama seperti saat bayar pajak di samsat induk,” jelasnya.
Sementara itu, Kurniawan (32) mengaku, sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Sebab, sejak beberapa tahun lalu, dia sudah mulai membayar pajak di outlet. “Saya sejak tahun lalu sudah bayar ke sini (outlet). Cepat dan dekat dari rumah, itu yang buat saya bayar disini,” ungkapnya. (Admin)
Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat adalah harapan semua institusi negara. Tidak terkecuali dilingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Para abdi negara ini terus diingatkan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja, demi tercapainya layanan prima bagi masyarakat. Selengkapnya
