FAQ DOUBLE UNTUNG 10-10

Frequently Asked Questions atau Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat Jawa barat terkait dengan Kebijakan Double Untung – Bebas Denda PKB dan Diskon PKB yang sedang berlangsung dari tanggal 10 November sampai dengan 10 Desember 2019, diantaranya :

  1. Q : Apakah Double Untung 1010 termasuk BBN dan Mutasi ?
    A : Tidak, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan biaya mutasi tetap dibayarkan. Yang termasuk ke dalam Double Untung adalah Bebas Denda PKB dan Diskon PKB
  2. Q : Apa saja syarat dan ketentuan untuk dapat mengikuti Double Untung 1010 ?
    A : 1. Kendaraan terdaftar di Provinsi Jawa Barat
  3. 2. Diperuntukkan bagi seluruh Wajib Pajak (Orang Pribadi, Badan dan Pemerintahan) yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
    3. Meliputi Pengurangan Pokok PKB dan/atau Pembebasan Sanksi Administratif berupa Denda PKB;
    4. Tidak berlaku bagi Kendaraan Bermotor baru;
    5. Berlaku mulai tanggal 10 November 2019 sampai dengan 10 Desember 2019.
  4. Q : Apa maksud dari diskon PKB ?
    A : Bagi pemilik kendaraan bermotor yang menunggak 5 tahun atau lebih, cukup membayar pajak 4 tahun saja dan denda pajaknya dibebaskan.
    Silakan lihat ilustrasi berikut :
    Ilustrasi perhitungan double untung 1010
  5. Q: Bila kendaraan saya sedang dalam proses mutasi apakah dapat memanfaatkan Double Untung 1010 ?
    A : Double Untung 1010 berlangsung sampai 10 Desember 2019, bila pembayaran dilaksanakan melebihi tanggal tersebut maka tidak dapat memanfaatkan Bebas PKB dan Diskon PKB
  6. Q : Dimana pembayaran pajak dapat saya lakukan untuk mengikuti Double Untung 1010 ini ?
    A : Untuk pajak tahunan dapat dilaksanakan di seluruh layanan Samsat Provinsi Jawa Barat, untuk pajak 5 tahunan harus dilaksanakan di samsat induk dimana kendaraan terdaftar

Segera manfaatkan program Double Untung 1010 untuk menghidupkan kembali pajak kendaraan Anda.

44 Polsek Tempat Pengesahan STNK Daerah Hukum Polda Jabar

Bertempat di halaman Gedung Sate, pada hari Senin, 28 Januari 2019 Inovasi layanan Samsat J’Bret (Samsat Jawa Barat Ngabret) telah secara resmi diluncurkan. Samsat J’Bret merupakan inovasi layanan dari Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat dimana pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Gerai Modern (minimarket) seperti Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret dan pembayaran melalui Aplikasi Belanja Online seperti Bukalapak, Tokopedia dan Kaspro dan juga melalui Teller Bank BJB.

Inovasi-inovasi layanan Samsat J’Bret selengkapnya adalah :

  • Pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui Teller Bank bjb;
  • Pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui Financial Technologi (Fintech) Industri Startup seperti Tokopedia, Kaspro, Bukalapak, melalui Payment Point Online Bank (PPOB) dan melalui Gerai Modern seperti Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret;
  • Elektronik Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (e-SKKP);
  • Pencetakan Validasi Pengesahan STNK secara Elektronik (e-Sah) melalui Aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat (SAMBARA); dan
  • Pengesahan STNK oleh 44 Unit Lantas Polsek di seluruh daerah hukum Polda Jabar dengan Pemindaian QR Code melalui Aplikasi SAMBARA.

Berikut daftar Unit Lantas Polsek se-Polda Jabar dimana masyarakat dapat melakukan pengesahan STNK tahunan berdasarkan surat telegram Kapolda Jabar dengan Nomor ST/2896/XI/YAN.1./2018 tanggal 27 November 2018.

NO POLRES/POLRESTA UNIT LANTAS POLSEK
1. Bogor Kota 1. Bogor Utara
2. Bogor Selatan
2. Bogor 1. Cisarua
2. Gunung Sindur
3. Jonggol
3. Sukabumi Kota 1. Cisaat
2. Sukaraja
4. Sukabumi 1. Cicurug
2. Parungkuda
5. Cianjur 1. Warungkondang
2. Cilaku
6. Purwakarta 1. Plered
2. Jatilluhur
7. Karawang 1. Rengasdengklok
2. Jatisari
8. Subang 1. Ciasem
2. Cipeundeuy
9. Cimahi 1. Lembang
2. Cipatat
10. Bandung 1. Pangalengan
2. Cimenyan
11. Sumedang 1. Darmaraja
2. Tomo
12. Garut 1. Kadungora
2. Limbangan
13. Tasikmalaya Kota 1. Kawalu
2.Cihideung
14. Tasikmalaya 1. Singaparna
2. Karangnunggal
15. Ciamis 1. Kalipucang
2. Cikoneng
16. Banjar Banjar
17. Cirebon Kota 1. Kedawung
2. Seltim
18. Cirebon 1. Palimanan
2. Arjawinangun
19. Indramayu 1. Patrol
2. Karangampel
20. Majalengka 1. Jatiwangi
2. Cikuing
21. Kuningan 1. Cilimus
2. Ciawigebang
22. Kota Bandung 1. Cidadap
2. Coblong

 

Untuk pengesahan STNK, jangan lupa untuk membawa persyaratan sebagai berikut :

  1. KTP sesuai data di STNK
  2. STNK dan SKKP
  3. Struk bukti pembayaran pajak kendaraan. Bila pembayaran melalui tokopedia, kaspro, bukalapak dan bank bjb, bukti pembayaran harap di print terlebih dahulu dan dilampirkan ketika proses pengesahan STNK kendaraan.

Syarat Duplikat STNK Kendaraan yang Hilang

Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor (Ranmor) yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya. (Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012).

STNK merupakan salah satu kelengkapan yang harus selalu dibawa apabila mengendarai kendaraan bermotor. Karena, sebagaimana pengertian diatas STNK merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor. Apabila tidak dapat menunjukkan STNK kepada petugas ketika ada pemeriksaaan maka dapat dilakukan penindakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Bagaimana jika STNK kendaraan yang kita miliki hilang? Baik itu hilang karena terjatuh maupun karena diambil orang. Apa syarat dan mekanisme untuk membuat duplikat STNK kendaraan kita? Berikut kami informasikan kepada Baraya Bapenda Jabar dan Baraya Samsat Syarat dan Mekanisme untuk menerbitkan STNK di wilayah hukum Polda Jabar maupun Polda Metro Jaya.

Untuk Wilayah Hukum Polda Jabar

  1. Surat Pernyataan dan Permohonan Penerbitan STNK Duplikat
  2. BPKB Asli / Surat Keterangan Leasing / Keterangan Bank dan Fotokopi BPKB
  3. Cek fisik kendaraan. Kendaraan wajib dihadirkan
  4. Laporan Polisi dan BAP Satreskrim yang menerangkan kronologis kejadian.
    • Untuk Wilayah Kota Bandung dari Polrestabes
    • Untuk Wilayah selain Kota Bandung dari Polres
  5. Surat Keterangan Hasil Pengecekan Data Hilang Temu dari Bidang Telematika.
    • Untuk Wilayah Kota Bandung dari Polda Jabar
    • Untuk Wilayah selain Kota Bandung dari Polres
  6. Iklan Koran di 3 media berbeda serta melampirkan kwitansi pemasangan iklan dan guntingan iklan.
  7. KTP Pemilik / Surat Keterangan dari Disdukcapil dan Kartu Keluarga

 

Untuk Wilayah Hukum Polda Metro Jaya

  1. Surat Pernyataan Hilang dari Pemilik, bermaterai cukup
  2. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian / SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian terpadu) di setiap Polres
  3. Surat Keterangan Hilang dari Unit Pelaksana Regident SAMSAT
  4. KTP Pemilik / Yang Menguasai Kendaraan Bermotor
  5. BPKB Asli / Surat Keteranga leasing / Keterangan Bank dan Fotokopi BPKB
  6. Cek fisik Kendaraan Bermotor dan kendaraan wajib dihadirkan di kantor Samsat Induk

Cek Pajak Kendaraan Melalui Aplikasi SAMBARA

Aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat (SAMBARA) adalah inovasi berbasis elektronik yang dibuat BAPENDA Jawa Barat yang fungsinya untuk melakukan pengecekan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Jawa Barat. Aplikasi tersebut dapat menampilkan informasi pajak kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat di Jabar secara online.

Aplikasi ini hanya bisa mengecek informasi yang berhubungan dengan pajak namun tidak bisa dipakai untuk mengecek nama pemilik atau identitas pemilik lainnya. Aplikasi ini dapat diunduh hanya melalui playstore khusus pengguna android. Berikut manfaat dari layanan aplikasi SAMBARA :

1. Mengecek pajak kendaraan bermotor dan bayar pajak

Masyarakat Jawa barat dapat melakukan pengecekan pajak kendaraan secara online menggunakan aplikasi SAMBARA caranya sangat mudah yaitu dengan mengunduh melalui playstore setelah itu buka aplikasi SAMBARA dan pilih menu info PKB dan masukan plat nomor kendaraan anda lalu akan muncul informasi kendaraan dan pajak yang harus dibayar. Pada pojok kanan atas terdapat ikon   lalu tekan setelah itu pilih tanda pada pojok bawah, dan anda dapat memilih pembayaran melalui SMS Banking atau Internet Banking.

Untuk Cek Pajak Kendaraan, baik jenis motor maupun mobil secara online bisa juga melalui website di Halaman Info Pajak Kendaraan Bermotor 

2. Mengetahui jadwal samsat keliling dan samsat gendong

Selain dapat melakukan pengecekan kendaraan dalam aplikasi SAMBARA dapat juga mengetahui informasi tentang jadwal SAMLING (Samsat Keliling) dan SAMDONG (Samsat Gendong) di seluruh Daerah Jawa Barat

3. Mengetahui lokasi pelayanan samsat

Dan keunggulan lainnya yaitu dapat mengetahui lokasi pelayanan samsat di seluruh Daerah Jawa Barat. Caranya yaitu pilih fitur yang anda butuhkan setelah itu pilih kota atau kabupaten sesuai daerah anda.

Selain fitur-fitur tersebut ada juga informasi mengenai persyaratan pendaftaran samsat, mekanisme E-samsat dan masih banyak lagi manfaat dari aplikasi SAMBARA yang bisa anda coba.

Penyerahan DPA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemprov Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2018. Terasa spesial, malam penyerahan ini dihibur oleh penampilan musisi kenamaan Indonesia, Katon Bagaskara, di Halaman Depan Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat malam (5/1/18).

Aher memaparkan dalam arahannya, bahwa Volume APBD Jabar TA 2018 sebesar Rp 33,157 Triliun lebih atau naik 3,37% dari Tahun 2017. Pendapatan Daerah sebesar Rp 31,961 Triliun lebih atau naik 4,65% dari Tahun 2017 dan Belanja Daerah sebesar Rp 33,157 Triliun lebih atau naik 2,25% dari Tahun 2017.

Anggaran ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun, kata Aher, Pemerintah melalui anggaran ini hanya menyumbang sekitar 15% pada pertumbuhan ekonomi, namun memiliki jumlah atau nominal yang besar hanya dari satu entitas, yaitu Pemerintah.

“Meskipun masyarakat itu men-triger (memicu) perekonomian 85 persen tapi kan sangat luas cakupannya, sangat banyak yang belanjanya. Tapi kalau Pemerintah satu entitas belanja dari Pemerintah itu 15 persen. Ini (Pemerintah) kelompok belanja terbesar yang ada di negeri kita dan negeri-negeri manapun,” jelas Aher.

“Dalam makro ekonomi, ini (anggaran Pemerintah) menjadi faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi dalam belanja pengeluaran yang menggambarkan pertumbuham ekonomi kita. Ada konsumsi, investasi, ada ekspor-impor, dan belanja negara atau government spending,” tambahnya.

Dengan begitu, menurut Aher, anggaran Belanja Negara harus ditata dengan baik, tepat waktu, dan tepat sasaran, sehingga bisa mendorong pertumbuhan perekonomian yang ditandai dengan denyut ekonomi, terbukanya lapangan kerja, dan pendapatan/pengeluaran masyarakat yang meningkat.

“Mari kita jadikan Belanja Pemerintah ini menjadi belanja yang terbaik, efektif, efisien,” ajak Aher.

“Untuk itu, saya meminta kepada para Kepala OPD untuk membimbing, mengawasi, sekaligus melakukan penelaahan terhadap jenis-jenis rincian belanja oleh para staff atau Eselon IV dan Eselon III. Muaranya tentu ada pada pimpinan OPD selaku Eselon II,” pintanya.

“Kita ingin rupiah demi rupiah itu betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat. Tidak ada rupiah demi rupiah yang menjadi penyimpangan,” harap Aher.

Aher juga meminta kepada para pelaksana APBD — baik itu untuk Belanja Langsung, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, maupun Belanja Keuangan ke kabupaten/kota seluruhnya dibelanjakan pada pos-pos anggaran yang bermanfaat untuk masyarakat. “Mari kita pertanggungjawabkan anggaran ini dengan pertanggungjawabkan dunia-akhirat sekaligus. Di dunia kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Inspektorat, di hadapan BPKP, atau di hadapan BPK paling hebat. Pada saat yang sama, mari kita pertanggungjawabkan juga anggaran ini dengan pertanggungjawaban akhirat di hadapan Allah SWT, yang tidak bisa berlari sedikit pun ketika kita melakukan penyimpangan yang disengaja,” ujar Aher.

Arah kebijakan Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018, akan diarahkan untuk:
1. BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) untuk SMA/SMK;
2. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB);
3. Pemenuhan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
4. Pembangunan rumah sakit serta pengadaan alat kesehatan;
5. Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat dan Penyelesaian Pembangunan Masjid Raya Al Jabbar;
6. Rehabilitasi Rutilahu Perkotaan dam Perdesaan;
7. Infrastruktur dan Kinerja Aparatur Desa;
8. Pemenuhan cadangan pangan;
9. Pendukungan Persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak;
10. Pendukungan dan Penuntasan kegiatan unggulan Provinsi;
11. Pembangunan/Rehabilitasi infrastruktur strategis untuk mendukung perekonomian.

“Oleh karena itulah, kalau sebelumnya saya mewanti-wanti jangan menyimpang. Kalau hari ini saya mewanti-wanti jangan menyimpang dan kalau menyimpang saya minta kepada Allah agar dibuka saja supaya ketahuan dan diselesaikan di hadapan manusia-manusia yang berwenang,” tegas Aher.

Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari yang hadir pada acara penyerahan DPA ini mengatakan, sebagai wakil rakyat pihaknya ingin pelaksanaan anggaran bisa dilakukan tepat waktu. Hal ini, menurut Ineu akan mendongkrak pembangunan di Jawa Barat yang sesuai dengan harapan.

DPRD juga berkomitmen akan selalu melakukan pengawasan terhadap para pelaksana anggaran. Hal yang dilakukan adalah sebagai wujud DPRD yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.

“Kami ingin menunjukkan bahwa dengan kerja bersama, dengan gotong royong, dengan kekompakan yang kita lalukan — baik eksekutif, legistlatif, yudikatif , atau Forkopimda yang ada di Jawa Barat akan menghasilkan kerja yang luar bisa bagi masyarakat Jawa Barat,” tutur Ineu.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penyerahan DPA kali ini digelar dalam suasana berbeda. Digelar di ruang terbuka dan dimalam hari meskipun dalam suasan hujan rintik. Aher berharap hal ini bisa memberikan spirit serta motivasi baru kepada seluruh aparat pengguna anggaran di lingkungan Pemprov Jawa Barat.

“Memang saya tidak tahu siapa ini yang menginisiasi. Biasa memang penyerahan DPA itu tidak pernah keluar dari Aula Barat (Gedung Sate). Dan kali sedikit keluar dan digelar di halaman Gedung Sate,” kata Aher.

Bagi Aher, penyerahan DPA ini merupakan kali kesepuluh atau terakhir dalam periode masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. “Dan ini tahun yang kesepuluh. Saya sepuluh kali berarti tidak pernah absen membagi DPA,” lanjut Aher dalam sambutannya.

Selain menyerahkan DPA, pada kesempatan ini Aher juga menyerahkan bantuan peralatan sekolah untuk anggota keluarga para petugas keamanan atau security dan petugas kebersihan di Gedung Sate. Bantuan berasal dari Baznas Jawa Barat.

Tampil sekitar 45 menit, Katon Bagaskara menghibur dengan lagu-lagu hitsnya, seperti Negeri di Atas Awan, Yogyakarta, Lara Hati, Cinta Putih, Dinda dan sederet lagu hits lainnya milik musisi kelahiran Magelang, Jawa Tengah, 14 Juni 1966.

Aher Minta Kepala OPD Pantau Penataan Anggaran

Sementara itu sebelumnya masih di Hari Sabtu (5/1/2018) Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) meminta kepada para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jawa Barat agar memantau penataan anggaran pada organisasi yang dipimpinnya. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan dan pengelolaan anggaran bisa dilakukan dengan baik dan tepat sasaran.

“Pengawasan yang sama terhadap DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) masih berlaku, pengawasan umum DPA masih di Pak Yerry (Kepala Bappeda Jabar). Artinya kalau ada hal-hal yang kurang efektif, kurang efisien silakan dikoreksi, itu yang pertama,” kata Aher dalam pengarahan di hadapan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat sore (5/1/18).

“Yang kedua, tentu para OPD tolong memantau Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV yang sedang membuat DPA dipantau supaya tepat sasaran. DPA itu hak mutlak prerogatif, tafsir eksekutif tanpa ada urusan legislatif. Itulah DPA. Pengawasannya moral, plus kemudian cita-cita kita untuk menghadirkan sebanyak-banyaknya manfaat publik. Itu pengawasannya,” lanjutnya.

“Anggaran kita maksudkan, kita dedikasikan untuk manfaat publik sebanyak-banyaknya. Jangan ada manfaat pribadi di situ, karena manfaat pribadi sudah terselesaikan dengan apa yang kita dapatkan dari gaji dan TPP. Insyaallah cukup, berkah,” kata Aher.

Aher ingin menuntaskan 2018 dengan baik. Dia berharap anggaran-anggaran — terutama anggaran untuk program kategori utama bisa selesai pada semester pertama ini.

Selain itu, pada kesempatan ini Aher juga menyampaikan apresiasinya kepada para birokrat yang ada di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Karena pada Tahun Anggaran 2017 penyerapan anggaran mencapai 95,77%. Kata Aher, penyerapan ini bisa jadi tertinggi secara nasional.

“Kalau tahun yang lalu (penyerapan anggaran TA 2016) kita ada di angka 93 koma sekian persen hampir 94 persen. Ketika dicek di 34 provinsi kita paling besar dan sekarang kita di angka 95 persen lebih, 95,77 persen. Hampir dipastikan karena naik serapan kita 95,77, hampir dipastikan kita pun penyerapannya terbaik dibandingkan provinsi lain di Indonesia,” ungkap Aher.

“Tentu kita tidak ingin hanya penyerapannya yang terbaik, saat yang sama efektifitas anggaran itu harus benar. Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur yang merupakan penjabaran dari visi, misi, indikator OPD, rincian program, sampai kemudian diukur dengan output/outcome yang diakibatkan program tersebut terlaksanakan,” pungkasnya.

 

Sumber : jabarprov.go.id

Cara Menggunakan Samsat Online Nasional

Pada bulan September lalu, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan tujuh provinsi untuk menerapkan Samsat Online Nasional. Tujuh Provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten dan Bali. Melalui layanan Samsat Online Nasional tentunya akan lebih memudahkan masyarakat pemilik kendaraan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya karena telah bekerja sama dengan bank daerah, bank BUMN, dan juga bank swasta.

Melalui Samsat Online Nasional wajib pajak/pemohon diharuskan mengunduh aplikasi Samsat Online Nasional di Google Play. Karena hanya melalui aplikasi Samsat Online Nasional tersebut, wajib pajak/pemohon mendapatkan kode bayar untuk melakukan pembayaran pajak melalui ATM/E-banking. Kode bayar yang diterima oleh wajib pajak/pemohon hanya berlaku selama 2 jam semenjak dikeluarkan oleh aplikasi Samsat Online Nasional, apabila dalam kurun waktu tersebut belum dilakukan pembayaran kode bayar akan tidak dapat digunakan (kadaluarsa) sehingga jika akan melakukan pembayaran wajib pajak/pemohon harus melakukan pendaftaran ulang via aplikasi Samsat Online Nasional. Samsat Online Nasional ini memiliki perbedaan dengan layanan E-Samsat Jabar dimana data pemilik rekening harus sama dengan data pemilik kendaraan yang tertera di STNK sedangkan pembayaran Samsat Online Nasional bisa dilakukan melalui ATM/e-banking milik sendiri atau orang lain.

Dibawah ini adalah tampilan dari Aplikasi Samsat Online Nasional, sebagai berikut :

Halaman Muka Aplikasi Samsat Online Nasional

Menu Samsat Online Nasional

Halaman Persetujuan Pendaftaran Kendaraan bermotor

Halaman Pendaftaran kendaraan

Pendaftaran Kendaraan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah selesai membayar pajak kendaraan melalui ATM/E-banking, ada prosedur pengesahan STNK yang harus diikuti oleh wajib pajak/pemohon, meliputi :
1. Menyerahkan persyaratan di loket pengesahan
2. Petugas akan melakukan input data pada aplikasi Samsat Online Nasional dengan memasukkan Noreg/Nopol
3. Setelah identitas pemilik dan kendaraan serta status pembayaran muncul pada layar komputer maka petugas akan melakukan pengesahan STNK dengan membubuhkan stiker/cap/elektronik pada kolom pengesahan di STNK
4. Selanjutnya petugas akan melakukan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Batas waktu untuk penukaran struk bukti pembayaran dengan SKPD asli sekaligus melakukan pengesahan STNK adalah 30 hari dihitung dari tanggal dikeluarkannya struk bukti tersebut. Pengesahan STNK hanya dapat dilakukan pada Samsat daerah asal dimana kendaraan terdaftar contohnya kendaraan yang terdaftar di wilayah Bekasi tidak dapat melakukan pengesahan STNK di wilayah Bandung. Selain itu, ketika mengajukan pengesahan STNK ke kantor Samsat maka wajib pajak/pemohon harus dapat menunjukkan KTP asli sesuai dengan data di STNK. Bila tidak dapat menunjukkan maka :
1. Melakukan proses balik nama,
2. Dilakukan blokir sehingga tahun berikutnya kendaraan tersebut tidak dapat melakukan pembayaran melalui Samsat Online Nasional dan harus melakukan balik nama.

Sanksi Bagi ASN Tidak Netral

Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2018, yang dapat kita sebut juga sebagai tahun politik. Karena pada tahun ini, akan ada pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia. Menghadapi tahun politik ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk menjaga netralitas dan profesionalisme agar tidak terlibat politik praktis. Tuntutan ASN untuk bersikap netral terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan managemen ASN adalah “netralitas”, yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Ketidakberpihakan ASN, juga dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pasal 11 huruf c, bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

ASN yang melanggar ketentuan netralitas dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang hingga berat. Hukuman disiplin ringan diberikan kepada PNS yang tidak menyadari telah ikut dalam kegiatan yang bisa dipersepsikan sebagai bentuk mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah tertentu. Sedangkan hukuman disiplin sedang diberikan kepada PNS yang terbukti :

a. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan dukungan dan memberikan surat dukungan disertai fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk;

b. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Seperti dilansir dari Antara, menurut Waluyo Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara, hukuman sedang ini berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, hingga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Sementara hukuman disiplin berat dijatuhkan kepada ASN yang :

a. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

b. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Hukuman berat ini berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat sebagai PNS, hingga pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.

Setiap PNS dihimbau untuk bersikap netral dengan tidak memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, DPR/DPD/DPRD, atau kepala daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye. Kemudian menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, mengerahkan PNS lain dan sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

sumber : dari berbagai sumber

7 Larangan Bagi ASN Menjelang Pemilihan Umum

Netralitas/net·ra·li·tas/ /nétralitas/ n keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas); kenetralan. Demikian arti kata netralitas jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Sikap netral ini merupakan sebuah tuntutan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi pemilihan umum serentak yang akan diadakan pada tahun 2018.

Berbeda dengan TNI dan Polri yang netralitasnya didukung dengan tidak adanya hak pilih, ASN meskipun dituntut untuk netral akan tetapi masih memiliki hak untuk memilih pada pemilihan umum serentak nanti. Sikap netralitas ASN ini dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan PP tersebut, pada Pasal 11 huruf c dinyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal :

  1. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terakit rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
  2. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
  3. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
  4. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.
  5. PNS dilarang menggunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.
  6. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
  7. PNS dilarang menjadi pembica/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap PP tersebut maka PNS yang bersangkutan akan dikenasi sanksi moral hingga sanksi administratif. ASN diharapkan tetap menjaga kebersamaan, jiwa korps, dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan/indikasi ketidaknetralan.

Sumber : Surat Menteri PANRB nomor B/71/M.SM.00.00/2017

Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Membangun Jawa Barat

Pajak, kata yang menakutkan bagi sebagian orang. Ketika mendengar kata Pajak yang ada dipikiran orang tersebut adalah besarnya nominal uang yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Jika dilihat dari pengertiannya, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Berdasarkan lembaga yang memungutnya pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan. Sedangkan pajak daerah merupakan jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kali ini kita akan membahas mengenai Pajak Daerah. Pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, Pajak Daerah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :
(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.

(2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Jenis pajak yang termasuk ke dalam kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota diatas tidak dapat dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Berbeda dengan daerah lainnya yang kewenangan pemungutan pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua), Provinsi DKI Jakarta dapat memungut pajak daerah yang merupakan gabungan dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Hal ini dimungkinkan karena Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah setingkat Provinsi namun tidak terbagi ke dalam daerah kabupaten/kota otonom seperti halnya Provinsi Jawa Barat yang terbagi menjadi beberapa kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak-pajak daerah sebagaimana disebutkan diatas. Dimana sampai dengan saat ini Pajak Kendaraan Bermotor masih merupakan pajak daerah yang menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan daerah Provinsi Jawa Barat. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak 100% (seratus persen) menjadi pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat akan tetapi dibagihasilkan kepada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, disebutkan bahwa minimal 10% (sepuluh persen) dari hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Mengutip pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar usai mengikuti rapat Paripurna mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 di gedung DPRD Jabar bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Jabar akan menambah pembangunan infrastruktur seperti untuk pembangunan jalan tol yang terdiri dari Bocimi, Cisundawu, Double decker tol, LRT dan pengerjaan proyek lainnya yaitu KCIC. Selain itu, Pemprov Jabar akan menambah ruas jalan provinsi sepanjang 100 km pada 2018 mendatang. (sumber : laman jabarprov).

Oleh karena itu, mari masyarakat Jawa Barat khususnya yang memiliki kendaraan bermotor kita membayar pajak kendaraan tepat waktu. Kita manfaatkan inovasi layanan yang telah diluncurkan oleh Bapenda Provinsi Jawa Barat untuk mempermudah membayar pajak kendaraan bermotor agar pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berjalan.

Daur Ulang Sampah Elektronik

Penggunaan peralatan elektronik sudah menjadi sesuatu hal yang biasa kita temui saat ini. Hampir semua rumah saat ini dapat dipastikan memiliki peralatan elektronik. Mulai dari dispenser, televisi, radio, komputer, laptop, mesin cuci, kulkas dan masih banyak lagi peralatan elektronik yang kita gunakan untuk membantu kita. Seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan yang terus menerus dari peralatan elektronik dapat membuat peralatan tersebut mengalami kerusakan. Setelah rusak, tentunya peralatan tersebut sudah tidak memiliki manfaat lagi bagi kita dan sudah dapat dipastikan barang-barang tersebut akan kita buang atau kita jual ke tukang loak.

Namun, apakah kita menyadari jikalau barang-barang elektronik yang sudah tidak bermanfaat bagi kita tersebut jumlahnya semakin hari semakin bertambah banyak ? dan apakah kita sudah mengolah limbah tersebut dengan benar sesuai dengan ketentuan yang ada ? Kadang kita tidak menyadari bahwa di dalam produk elektronik terkandung komponen-komponen yang berbahaya bagi lingkungan dan dikategorikan sebagai limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) seperti merkuri, timbal, kromium, arsenik dan lain-lain. Untuk itu perlunya penanganan khusus limbah jenis ini agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya dan aman bagi manusia. Daur ulang limbah elektronik ini menjadi sangat penting tidak hanya sebagai solusi untuk penanganan masalah lingkungan akan tetapi juga untuk mendapatkan kembali material-material yang terkandung di dalamnya yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan bisa dimanfaatkan kembali untuk bahan baku pembuatan produk baru.

Layanan rintisan asisten digital iSiaga meluncurkan lini bisnis baru bernama EcoCash, yaitu jasa daur ulang sampah elektronik. Melalui layanan ini, Anda bisa menjual sampah elektronik yang Anda miliki. EcoCash menerima berbagai macam sampah elektronik mulai dari komputer, kamera, smartphone, tablet, monitor, hingga mesin cuci. Anda bisa menjual sampah elektronik baik yang masih hidup maupun sudah mati dengan syarat komponen-komponen dalam perangkat tersebut masih dalam keadaan utuh.

Cara kerja program daur ulang ini sederhana. Pelanggan hanya perlu memilih kategori produk dan kondisi barang apakah masih berfungsi atau tidak. Pihak EcoCash tetap menerima sampah elektronik lain yang tidak tertera dalam website. Nantinya, kurir EcoCash akan mengambil sampah elektronik ke tempat pelanggan dan langsung dibawa ke tempat EcoCash. Kemudian, tim khusus Ecocash akan melakukan pemeriksaan komponen pada barang tersebut. Apabila masih utuh dan sesuai dengan kondisi yang dilaporkan, pihak EcoCash kemudian akan mentransfer sesuai dengan nilai barang yang sudah disepakati sebelumnya. Namun, apabila barang yang diterima tidak sesuai, pihak EcoCash akan menghubungi pemilik barang kemudian melakukan negosiasi harga barang tersebut terlebih dahulu. Apabila tidak cocok, barang tersebut akan dikembalikan lagi tanpa biaya tambahan.

Harga jual barang-barang yang ditawarkan berkisar mulai dari Rp25.000, tergantung dari jenis dan kondisi barang. Sebagai bagian dari tindakan sosial, pihak EcoCash juga bekerja sama dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa, dimana masyarakat bisa menyumbangkan nilai tukar sampah-sampah elektronik ke yayasan tersebut atau hanya menyisihkan sebagian untuk disumbangkan.

sumber : id.techasia