Pertanyaan Seputar Program Triple Untung Plus 2021

Banyak Wajib Pajak (WP) yang menanyakan mengenai Program Triple Untung Plus Tahun 2021 yang berlangsung dari 1 Agustus sampai 24 Desember 2021.

Apa saja pertanyaannya? Silakan cek dibawah ini ya..

1. Apa saja yang kena Diskon atau bebas Denda?

Program Triple Untung Plus Tahun 2021 meliputi :

  1. Bebas Denda PKB;
  2. Bebas BBNKB II;
  3. Bebas Tunggakan PKB Tahun ke-5;
  4. Diskon Pajak Kendaraan Bermotor;
  5. Diskon BBNKB I.
2. Kapan Jangka Waktu Program Berlangsung?

Program Triple Untung Plus Tahun 2021 berlaku untuk pembayaran dari tanggal 01-Agustus-2021 s.d. 24-Desember-2021.

3. Apakah Program Diskon Pajak termasuk SWDKLLJ dari PT.Jasa Raharja?

Ya, Bebas Denda Tunggakan SWDKLLJ untuk tahun lalu dan tahun tahun yang lalu, namun untuk Pokok dan Denda SWDKLLJ Tahun berjalan tetap dikenakan dengan maksimal pengutipan sebanyak 5 tahun.

4. Kalo E-KTP masih dalam proses apakah bisa ikut Program Triple Untung Plus?

Untuk E-KTP yang masih dalam proses pembuatan, dapat diganti dengan Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang (Disdukcapil).

5. Gimana caranya kalau cek pajak Mobil/Motor saya?

Lewat Aplikasi SAMBARA (Samsat Mobile Jawa Barat) yang bisa diunduh di Playstore. Setelah terinstal di HP, kemudian klik Fitur Layanan “Info PKB dan Kode Bayar”. Masukkan Nomor Polisi Kendaraan dan Warna TNKB (Untuk Pribadi pilih “HITAM”, untuk Pemerintah pilih “MERAH” dan untuk Angkutan Umum pilih “KUNING”).

6. Kalau BPKB saya masih di leasing apakah bisa balik nama?

Bisa saja, Dengan berkoordinasi dengan pihak Leasingnya dan mengajukan permohonan peminjaman dokumen BPKB untuk melakukan Proses BBN.

7. Kalau mau balik nama ke wilayah samsat yang berbeda gimana caranya?
  • Lakukan proses mutasi (cabut berkas dan cek fisik kendaraan di samsat awal terdaftar)
  • Setelah berkas dan proses administrasi selesai tinggal mendaftar di Samsat tujuan.
8. Kalo Saya baru beli motor seken, pajak baru telat seminggu, maksudnya sekalian bayarnya Agustus berikut balik nama. Brarti kalo ikut program ini, saya hanya bayar pajak tahunan saja ya, biaya balik nama ga ada? Tapi KTP asli pemilik motor sebelumnya ga ada, ada fotocopy saja.
  • Tidak ada denda pajak
  • Untuk Biaya BBNKB II dibebaskan tetapi tetap membayar pajak tahunan dan PNBP.
  • Syarat balik nama: Ektp pemilik baru, stnk, bpkb, kwitansi jual beli bermaterai. Kendaraan dihadirkan untuk cek fisik (Masih dalam 1 Wilayah Samsat, apabila ada perbedaan Wilayah Samsat pada alamat yang tertera pada STNK dan alamat KTP tujuan harus dilakukan mutasi).
9. Biaya progresif ga ada ya min?

Biaya Progresif hanya dikenakan jika kita memiliki lebih dari satu untuk jenis kendaraan bermotor yang sama berdasarkan Nama dan Alamat yang Sama. Untuk memastikan itu dapat dicek di aplikasi SAMBARA.

10. Apabila saya memiliki kendaraan second (progresif ke-3) dan belum dilakukan BBN apabila mengikuti program ini apakah status progresif saya jadi berubah menjadi progresif ke-1? Saya hanya memiliki 1 kendaraan saja.

Betul, Jika kendaraan tersebut dilakukan proses BBN akan secara otomatis kendaraan anda akan menjadi kendaraan dengan status progresif kepemilikan yang baru (progresif ke-1).

Berarti mesti balik nama ya min, baru progresif nya ilang, dendanya ilang juga kan min?

Ya betul, harus dilakukan BBNKB II baru progresifnya hilang, dan jika dilakukan pada periode triple untung plus dendanya juga hilang.

11. Bayar online gimana caranya pak?
  • Bisa, tinggal download aplikasi Sambara saja.
  • Setelah menginstal Aplikasi SAMBARA (Samsat Mobile Jawa Barat), masuk ke fitur layanan “Info PKB dan Kode Bayar”. Kemudian masukkan Nomor Polisi Kendaraan dan Warna TNKB yang akan dibayar Pajaknya.
  • Setelah muncul total Biaya yang harus disediakan untuk dibayar, lanjutkan proses pembayaran untuk mendapatkan KODE BAYAR.
  • Kode Bayar akan muncul setelah kita menginput 16 digit nomor NIK E-KTP dan menginput 5 digit terakhir dari Nomor Rangka kendaraan bermotor (Cek di STNK).
  • Dengan Kode Bayar yang diterima tersebut kita dapat melakukan pembayaran PKB di : Alfamart, Indomaret, Tokopedia, Bukalapak, bahkan di jaringan perbankan yang sudah bekerja sama dalam pembayaran PKB (bank bjb, bank BNI, bank BCA dan Bank Mandiri).
  • Untuk detil informasi dapat mengunjungi website bapenda.jabarprov.go.id
  • Atau bisa juga melalui aplikasi SIGNAL (Samsat digital nasional)
12. Kalau Bebas BBN II, pajak tetap ada tapi kena diskon ya itu pajak nya ?
  • Yang dibebaskan dendanya saja tapi untuk pokok pajaknya tetap ada.
  • Diskon PKB dengan nilai 2% sampai dengan 10% pada Program Triple Untung Plus Tahun 2021, hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang TAAT dan membayar PKB sebelum jatuh tempo dan melakukan pembayaran dari tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 24 Desember 2021.
13. Jika mobil plat B DKI mutasi ke F Jabar berarti bebas BBN? Saya ingin tahu total biaya nya yg saya harus bayar?
  • ADA, melalui progam ini akan mendapatkan PEMBEBASAN BBNKB Kedua dan seterusnya.
  • Biaya yang harus disediakan adalah sebagai berikut :
  • Biaya Pajak Kendaraan Berotor (PKB)
  • Biaya SWDKLLJ (Asuransi Jasa Raharja)

Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan POLRI. Biaya PNBP diatur berdasarkan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif PNBP Polri adalah sebagai berikut :

  • Untuk Kendaraan Roda 2 atau Roda 3 :
    1. Biaya Penerbitan STNK Rp. 100.000,-
    2. Biaya Penerbitan TNKB Rp. 60.000,-
    3. Biaya Penerbitan BPKB Rp. 225.000,-
    4. Biaya Penerbitan surat Mutasi Rp. 150.000,-
  • Untuk Kendaraan Roda 4 atau lebih :
    1. Biaya Penerbitan STNK Rp. 200.000,-
    2. Biaya Penerbitan TNKB Rp. 100.000,-
    3. Biaya Penerbitan BPKB Rp. 375.000,-
    4. Biaya Penerbitan surat Mutasi Rp. 250.000,-
14. Saya sudah bayar PKB bulan juli tapi masih atas nama pemilik pertama, nanti saat BBNKB 2 apakah bayar PKB lagi min?
  • Ya, Bayar beberapa bulan Kang karena masa berlaku pajak berubah.
  • Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan kedepan dan dibayarkan dimuka.
  • Untuk setiap proses BBNKB Kedua maka masa pajak 12 (dua belas) bulan kedepannya adalah terhitung sejak dilakukannya proses BBN.
  • Terhadap masa pajak yang telah dibayarkan namun belum terlewati karena dilakukan proses BBN maka akan diberikan kompensasi, sehingga cukup membayar sisa pajak setelah dikurangi kompensasi.
  • Untuk kasus bulan Juli telah dilakukan pembayaran PKB namun dilakukan proses BBN pada bulan Agustus, maka cukup membayar pajak selama 1 bulan saja (bukan 12 bulan) namun tetap diberikan pembebasan Pokok BBNKB Kedua.
  • Namun demikian untuk Proses BBN tetap dikenakan PNBP POLRI sesuai aturan. (Ada biaya STNK, TNKB, BPKB dan Cabut Berkas).
15. Apa maksudnya “Bebas tunggakan PKB tahun ke 5” ? Apakah biaya pajak tahun ke 5 jadi bebas/gratis? kalau pajak tidak menunggak. Tapi bayar pajak 5 tahunan, apakah ada discount?
  • Iya, jika menunggak lebih dari 5 tahun ya Kang
  • Jadi Akang tinggal bayar Tunggakan Pajak 4 Tahun saja dan untuyk tahun ke 5 dibebaskan
  • jika lebih awal sebelum jatuh tempo ada.
  • Diskon PKB hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang taat membayar pajak sebelum jatuh tempo dengan besaran diskon PKB dari 2% sampai dengan 10%. Selama masa program triple untung plus

Pelaksanaan Swab Antigen di Lingkungan Bapenda Jabar Pusat

Swab Antigen

Sejumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Mitra melaksanakan Swab Antigen di Bapenda Jabar, Rabu (30/6).

Pelaksanaaan Swab Antigen yang dilaksanakan Bapenda Jabar bekerja sama dengan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jabar ini merupakan salah satu upaya untuk pencegahan penyebaran Virus Covid-19.

 


.

Penandatangan Kesepakatan Bersama P3DW Kota Depok Dengan Koperasi Kota Depok

Kepala Bapenda Jabar, Dr. Hening Widiatmoko, M.A. menghadiri acara Penandatangan Kesepakatan Bersama Antara Koperasi Kota Depok dengan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I dan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere yang dilaksanakan Gedung Pemerintah Kota Depok, Rabu (23/12).

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dalam rangka Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Secara Elektronik, Pemberdayaan Koperasi dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan.

Foto bersama usai acara penandatanganan kesepakatan

Kepala P3DW Kota Depok I melaksanakan penandatanganan kesepakatan

Kepala P3DW Kota Depok II Cinere melaksanakan penandatanganan kesepakatan

Turut menghadiri Sekretaris Bapenda Jabar, Kabid Renbang serta Kepala P3D Wilayah Bogor

Bebas Denda Pajak Kendaraan Jawa Barat 2020

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) memperpanjang Program Triple Untung yang semula berakhir pada 31 Juli 2020.

Sebagaimana diketahui, ada Tiga Keuntungan pada Program Triple Untung yang bisa didapatkan oleh para Wajib Pajak. Pertama, Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Keuntungan yang pertama ini dapat diperuntukkan bagi Wajib Pajak di Jawa Barat yang terlambat melakukan pembayaran PKB dengan pengecualian untuk pembebasan pembayaran kendaraan baru, kendaraan yang melakukan ubah bentuk, kendaraan hasil lelang/Ex-Dump yang belum terdaftar dan kendaraan yang ganti mesin.

Keuntungan kedua yang dapat dimanfaatkan adalah Bebas Pokok dan Denda BBNKB II. BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) ke-II merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor bekas. Sehingga warga yang melakukan proses Balik Nama Kendaraan Bermotor di wilayah Jabar tidak akan dikenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (pokok dan denda).

Ketiga, Bebas Tarif Progresif Pokok Tunggakan yang ditujukan bagi Wajib Pajak melakukan proses baliknama dan masih memiliki tunggakan Pajak Kendaraan yang terkena tarif progresif. Bila dibaliknamakan maka tunggakan yang terkena tarif progresif tersebut akan dikenai tarif progresif ke 1 sebesar 1.75%.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait pemberian relaksasi pajak untuk mengurangi dampak ekonomi masyarakat akibat pendemi Covid-19 dan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Gubernur Jawa Barat telah menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang produktif dan aman dari penyebaran Covid-19 dan menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 973/267-Bapenda/2020 tanggal 24 Juli 2020 untuk memberikan insentif pajak daerah berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah melalui Program Triple Untung Plus Tahun 2020.

Program Triple Untung Plus yang berlangsung hingga 23 Desember 2020 memberikan Diskon menarik bagi Wajib Pajak. Diskon pertama adalah Diskon Pajak Kendaraan Bermotor bagi wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor lebih awal (sebelum habis masa berlaku), dengan ketentuan:

  1. Pembayaran pada saat jatuh tempo sampai dengan 30 hari sebelum jatuh tempo, diberikan diskon sebesar 2%
  2. Pembayaran lebih dari 30 hari s.d 60 hari sebelum jatuh tempo, diberikan diskon sebesar 4%
  3. Pembayaran lebih dari 60 hari s.d 90 hari sebelum jatuh tempo, diberikan diskon sebesar 6%
  4. Pembayaran lebih dari 90 hari s.d 120 hari sebelum jatuh tempo, diberikan diskon sebesar 8%
  5. Pembayaran lebih dari 120 hari s.d 180 hari sebelum jatuh tempo, diberikan diskon sebesar 10%

Diskon Kedua adalah Diskon Tunggakan Tahun ke-5, untuk Wajib Pajak yang belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor lebih dari 4 tahun. Pajak Kendaraan Bermotor Tunggakan tahun ke-5 dikurangi 100%.

Diskon Ketiga adalah Diskon BBNKB I, bagi masyarakat Jawa Barat yang membeli kendaraan baru diberikan DISKON Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 2.5%.

Selain mendapatkan Bebas dan Diskon diatas, Wajib Pajak di Jawa Barat juga berkesempatan untuk mendapatkan HADIAH berupa 2 Paket Umroh, 5 Sepeda Motor dan 10 Tabungan Bjb masing-masing senilai 5 juta rupiah.

Triple Untung Dilanjutkan Hingga 31 Mei 2020

Dalam masa tanggap darurat Covid-19, Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk melanjutkan Program Triple Untung hingga 31 Mei 2020. Program yang sejatinya berakhir pada 30 April 2020, diputuskan untuk dilanjutkan hingga 31 Mei 2020.

Hal ini berdasarkan kepada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/143-Bapenda/2020 Tentang Pemberian Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif Berupa Denda Bea Balik Nama Kendaraan bermotor Atas Penyerahan Kedua dan Seterusnya dan/atau Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Masa Tanggap Darurat Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Masyarakat Jawa Barat dapat menikmati Program Triple Untung, yaitu :

Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pembebasan BBNKB II termasuk Bebas Denda dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang melakukan proses Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan seterusnya di Wilayah Jawa Barat.

Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Pembebasan Denda PKB diberikan kepada seluruh masyarakat yang melakukan proses Pembayaran Pajak Tahunan dikecualikan Pembebasan untuk Pembayaran Permohonan Kendaraan Bermotor Baru, Ubah Bentuk, Ex-dump/Lelang yang belum terdaftar dan Ganti Mesin.

Bebas Tarif Progresif Pokok Tunggakan

Pembebasan Tarif Progresif Pokok Tunggakan diberikan kepada masyarakat yang melakukan proses Balik Nama atas Kendaraan Kepemilikan Kedua dan seterusnya, dan masih memiliki tunggakan, maka dikenakan tarif flat sebesar 1,75%.

Program Triple Untung ini berlaku dengan syarat sebagai berikut:

  1. Berlaku bagi orang pribadi yang memiliki dan/atau yang menguasai Kendaraan Bermotor;
  2. Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;
  3. Dikecualikan Pembebasan untuk pembayaran permohonan Kendaraan Bermotor Baru, Ubah Bentuk, Ex-dump/Lelang yang belum terdaftar dan Ganti Mesin;

Mari segara kita manfaatkan progam Triple Untung ini agar kendaraan kesayangan kita dapat dipergunakan kembali dan atas nama sendiri.

Triple Untung Apa Itu?

Mulai 2 Maret 2020 sampai 30 April 2020, pemilik Kendaraan Bermotor di Jawa Barat dapat kemudahan dan keuntungan berlipat-lipat saat membayar pajak. Jadi, jangan lewatkan program ‘Triple Untung‘ yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Tim Pembina Samsat Jawa Barat selama dua bulan ini.

Sama seperti namanya, ada tiga keuntungan yang bisa didapatkan Wajib Pajak. Pertama, Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor. Pembebasan Denda PKB (Pajak Kendaraaan Bermotor) diperuntukkan bagi warga Jabar yang terlambat melakukan proses pembayaran. Namun catat, hal ini tidak berlaku untuk pembebasan Pembayaran Motor Baru, Ubah Bentuk, Lelang/ex-Dump yang belum terdaftar dan Ganti Mesin.

Kedua, Bebas Pokok dan Denda BBNKB II (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). Poin ini dapat dimanfaatkan oleh warga yang ingin melakukan proses Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya di wilayah Jawa Barat.

Ketiga, Bebas Tarif Progresif Pokok Tunggakan. Nah untuk poin terakhir ini dikhususkan untuk warga Jabar yang ingin mengajukan permohonan BBNKB II (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) Kepemilikan Kedua dan seterusnya. Lalu jika masih memiliki tunggakan, tarifnya hanya sebesar 1,75 persen.

Lantas apa saja syarat untuk mendapatkan Triple Untung itu? Pengendara Bermotor cukup siapkan STNK asli, e-KTP asli, SKKP/SKPD terakhir, BPKB asli khusus Wilayah Polda Metro Jaya (untuk Samsat Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok I, dan Cinere) dan Pembayaran Pajak 5 Tahunan atau Ganti Plat Nomor, juga Bukti Hasil Cek Fisik.

Persyaratan untuk BBNKB II juga tidak jauh berbeda dengan syarat Pembayaran PKB. Meliputi STNK asli, e-KTP Pemilik Baru, BPKB asli, Surat Bukti Pengalihan Kepemilikan, kendaraan dibawa ke Samsat Domisili, Bukti Hasil Cek Fisik, dan seluruh berkas di-fotokopi.

Warga Jabar yang ingin Balik Nama Kendaraannya, bisa mengunjungi Kantor Bersama Samsat Induk.

Sedangkan untuk pembayaran pajak tempat pembayarannya lebih bervariasi dapat melalui Samsat Keliling, Samades, Samsat Gendong, Samsat Outlet, Samsat Drive Thru, hingga Samsat J’bret di Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Bukalapak, Tokopedia, Kaspro, bank bjb, dan Loket PPOB.

Kepala Bapenda Jabar, Hening Widiatmoko menyampaikan pesan bahwa Tahun 2020 adalah Tahun Tertib Administrasi Data Kepemilikan Kendaraan Bermotor, yang dikaitkan dengan rencana Kepolisian untuk melaksanakan Program Penghapusan Kendaraan kadaluwarsa yang Tidak Melakukan Daftar Ulang.

“Jangan lupa manfaatkan inovasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan, dapat melalui Sambara, Samsat J’bret, T-Samsat, e-Samsat, Samling, Samdong, Samades, Samsat Outlet, Samsat Drive Thru agar lebih mudah”, tambah Hening.

FAQ DOUBLE UNTUNG 10-10

Frequently Asked Questions atau Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat Jawa barat terkait dengan Kebijakan Double Untung – Bebas Denda PKB dan Diskon PKB yang sedang berlangsung dari tanggal 10 November sampai dengan 10 Desember 2019, diantaranya :

  1. Q : Apakah Double Untung 1010 termasuk BBN dan Mutasi ?
    A : Tidak, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan biaya mutasi tetap dibayarkan. Yang termasuk ke dalam Double Untung adalah Bebas Denda PKB dan Diskon PKB
  2. Q : Apa saja syarat dan ketentuan untuk dapat mengikuti Double Untung 1010 ?
    A : 1. Kendaraan terdaftar di Provinsi Jawa Barat
  3. 2. Diperuntukkan bagi seluruh Wajib Pajak (Orang Pribadi, Badan dan Pemerintahan) yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
    3. Meliputi Pengurangan Pokok PKB dan/atau Pembebasan Sanksi Administratif berupa Denda PKB;
    4. Tidak berlaku bagi Kendaraan Bermotor baru;
    5. Berlaku mulai tanggal 10 November 2019 sampai dengan 10 Desember 2019.
  4. Q : Apa maksud dari diskon PKB ?
    A : Bagi pemilik kendaraan bermotor yang menunggak 5 tahun atau lebih, cukup membayar pajak 4 tahun saja dan denda pajaknya dibebaskan.
    Silakan lihat ilustrasi berikut :
    Ilustrasi perhitungan double untung 1010
  5. Q: Bila kendaraan saya sedang dalam proses mutasi apakah dapat memanfaatkan Double Untung 1010 ?
    A : Double Untung 1010 berlangsung sampai 10 Desember 2019, bila pembayaran dilaksanakan melebihi tanggal tersebut maka tidak dapat memanfaatkan Bebas PKB dan Diskon PKB
  6. Q : Dimana pembayaran pajak dapat saya lakukan untuk mengikuti Double Untung 1010 ini ?
    A : Untuk pajak tahunan dapat dilaksanakan di seluruh layanan Samsat Provinsi Jawa Barat, untuk pajak 5 tahunan harus dilaksanakan di samsat induk dimana kendaraan terdaftar

Segera manfaatkan program Double Untung 1010 untuk menghidupkan kembali pajak kendaraan Anda.

44 Polsek Tempat Pengesahan STNK Daerah Hukum Polda Jabar

Bertempat di halaman Gedung Sate, pada hari Senin, 28 Januari 2019 Inovasi layanan Samsat J’Bret (Samsat Jawa Barat Ngabret) telah secara resmi diluncurkan. Samsat J’Bret merupakan inovasi layanan dari Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat dimana pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Gerai Modern (minimarket) seperti Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret dan pembayaran melalui Aplikasi Belanja Online seperti Bukalapak, Tokopedia dan Kaspro dan juga melalui Teller Bank BJB.

Inovasi-inovasi layanan Samsat J’Bret selengkapnya adalah :

  • Pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui Teller Bank bjb;
  • Pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui Financial Technologi (Fintech) Industri Startup seperti Tokopedia, Kaspro, Bukalapak, melalui Payment Point Online Bank (PPOB) dan melalui Gerai Modern seperti Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret;
  • Elektronik Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (e-SKKP);
  • Pencetakan Validasi Pengesahan STNK secara Elektronik (e-Sah) melalui Aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat (SAMBARA); dan
  • Pengesahan STNK oleh 44 Unit Lantas Polsek di seluruh daerah hukum Polda Jabar dengan Pemindaian QR Code melalui Aplikasi SAMBARA.

Berikut daftar Unit Lantas Polsek se-Polda Jabar dimana masyarakat dapat melakukan pengesahan STNK tahunan berdasarkan surat telegram Kapolda Jabar dengan Nomor ST/2896/XI/YAN.1./2018 tanggal 27 November 2018.

NO POLRES/POLRESTA UNIT LANTAS POLSEK
1. Bogor Kota 1. Bogor Utara
2. Bogor Selatan
2. Bogor 1. Cisarua
2. Gunung Sindur
3. Jonggol
3. Sukabumi Kota 1. Cisaat
2. Sukaraja
4. Sukabumi 1. Cicurug
2. Parungkuda
5. Cianjur 1. Warungkondang
2. Cilaku
6. Purwakarta 1. Plered
2. Jatilluhur
7. Karawang 1. Rengasdengklok
2. Jatisari
8. Subang 1. Ciasem
2. Cipeundeuy
9. Cimahi 1. Lembang
2. Cipatat
10. Bandung 1. Pangalengan
2. Cimenyan
11. Sumedang 1. Darmaraja
2. Tomo
12. Garut 1. Kadungora
2. Limbangan
13. Tasikmalaya Kota 1. Kawalu
2.Cihideung
14. Tasikmalaya 1. Singaparna
2. Karangnunggal
15. Ciamis 1. Kalipucang
2. Cikoneng
16. Banjar Banjar
17. Cirebon Kota 1. Kedawung
2. Seltim
18. Cirebon 1. Palimanan
2. Arjawinangun
19. Indramayu 1. Patrol
2. Karangampel
20. Majalengka 1. Jatiwangi
2. Cikuing
21. Kuningan 1. Cilimus
2. Ciawigebang
22. Kota Bandung 1. Cidadap
2. Coblong

 

Untuk pengesahan STNK, jangan lupa untuk membawa persyaratan sebagai berikut :

  1. KTP sesuai data di STNK
  2. STNK dan SKKP
  3. Struk bukti pembayaran pajak kendaraan. Bila pembayaran melalui tokopedia, kaspro, bukalapak dan bank bjb, bukti pembayaran harap di print terlebih dahulu dan dilampirkan ketika proses pengesahan STNK kendaraan.

Syarat Duplikat STNK Kendaraan yang Hilang

Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor (Ranmor) yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya. (Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012).

STNK merupakan salah satu kelengkapan yang harus selalu dibawa apabila mengendarai kendaraan bermotor. Karena, sebagaimana pengertian diatas STNK merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor. Apabila tidak dapat menunjukkan STNK kepada petugas ketika ada pemeriksaaan maka dapat dilakukan penindakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Bagaimana jika STNK kendaraan yang kita miliki hilang? Baik itu hilang karena terjatuh maupun karena diambil orang. Apa syarat dan mekanisme untuk membuat duplikat STNK kendaraan kita? Berikut kami informasikan kepada Baraya Bapenda Jabar dan Baraya Samsat Syarat dan Mekanisme untuk menerbitkan STNK di wilayah hukum Polda Jabar maupun Polda Metro Jaya.

Untuk Kota Bandung

A. Mengisi formulir permohonan
B. Melampirkan:
1. Tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam PERPOL 7 Tahun 2021 pasal 10(6)
2. Surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopy KTP yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan
3. BPKB
4. Surat pernyataan pemilik bermaterai cukup mengenai STNK hilang tidak terkait kasus pidana, perdata dan atau pelanggaran lalulintas.
5. Surat tanda penerimaan laporan dari Polri.
6. Hasil cek fisik ranmor.

Untuk Wilayah Hukum Polda Metro Jaya

  1. Surat Pernyataan Hilang dari Pemilik, bermaterai cukup
  2. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian / SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian terpadu) di setiap Polres
  3. Surat Keterangan Hilang dari Unit Pelaksana Regident SAMSAT
  4. KTP Pemilik / Yang Menguasai Kendaraan Bermotor
  5. BPKB Asli / Surat Keteranga leasing / Keterangan Bank dan Fotokopi BPKB
  6. Cek fisik Kendaraan Bermotor dan kendaraan wajib dihadirkan di kantor Samsat Induk

Cek Pajak Kendaraan Melalui Aplikasi SAMBARA

Aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat (SAMBARA) adalah inovasi berbasis elektronik yang dibuat BAPENDA Jawa Barat yang fungsinya untuk melakukan pengecekan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Jawa Barat. Aplikasi tersebut dapat menampilkan informasi pajak kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat di Jabar secara online.

Aplikasi ini hanya bisa mengecek informasi yang berhubungan dengan pajak namun tidak bisa dipakai untuk mengecek nama pemilik atau identitas pemilik lainnya. Aplikasi ini dapat diunduh hanya melalui playstore khusus pengguna android. Berikut manfaat dari layanan aplikasi SAMBARA :

1. Mengecek pajak kendaraan bermotor dan bayar pajak

Masyarakat Jawa barat dapat melakukan pengecekan pajak kendaraan secara online menggunakan aplikasi SAMBARA caranya sangat mudah yaitu dengan mengunduh melalui playstore setelah itu buka aplikasi SAMBARA dan pilih menu info PKB dan masukan plat nomor kendaraan anda lalu akan muncul informasi kendaraan dan pajak yang harus dibayar. Pada pojok kanan atas terdapat ikon   lalu tekan setelah itu pilih tanda pada pojok bawah, dan anda dapat memilih pembayaran melalui SMS Banking atau Internet Banking.

Untuk Cek Pajak Kendaraan, baik jenis motor maupun mobil secara online bisa juga melalui website di Halaman Info Pajak Kendaraan Bermotor 

2. Mengetahui jadwal samsat keliling dan samsat gendong

Selain dapat melakukan pengecekan kendaraan dalam aplikasi SAMBARA dapat juga mengetahui informasi tentang jadwal SAMLING (Samsat Keliling) dan SAMDONG (Samsat Gendong) di seluruh Daerah Jawa Barat

3. Mengetahui lokasi pelayanan samsat

Dan keunggulan lainnya yaitu dapat mengetahui lokasi pelayanan samsat di seluruh Daerah Jawa Barat. Caranya yaitu pilih fitur yang anda butuhkan setelah itu pilih kota atau kabupaten sesuai daerah anda.

Selain fitur-fitur tersebut ada juga informasi mengenai persyaratan pendaftaran samsat, mekanisme E-samsat dan masih banyak lagi manfaat dari aplikasi SAMBARA yang bisa anda coba.