Dalam rangka terselenggaranya pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan secara langsung agar lebih efektif dan efisien dilaksanakan Sosialiasi Sistem Penerimaan Online dan Proses Pencatatan Atas Penerimaan dari Sektor PAD Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan dan Aset Bapenda Jabar bertempat di Mess Bapenda Jabar, Cimahi (25-28/11)

Sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Bapenda Jabar, Drs. H. Wahyu Mijaya, SH, M. Si dan diikuti oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pengadministrasi Penerimaan dari Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) se-Jawa Barat sebagai peserta. Sosialisasi dipandu oleh Kepala Sub Bagian keuangan dan Aset Bapenda Jabar, Tita Ratna Juwita, S. Ak., M. Ak

Sekretaris Bapenda Jabar membuka Sosialisasi Sistem Penerimaan Online dan Proses Pencatatan Atas Penerimaan dari Sektor PAD Tahun Anggaran 2019

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, Tita Ratna Juwita, S. Ak., M . Ak memandu sosialisasi

Suasana Sosialisasi Sistem Penerimaan Online dan Proses Pencatatan Atas Penerimaan dari Sektor PAD Tahun Anggaran 2019

Kepala Bapenda Jabar didampingi Kepala Bidang Pendapatan I menjadi Narasumber pada acara JAPRI (Jabar Punya Informasi) yang dilaksanakan di Lobby Gedung Sate (8/11).

Kepala Bapenda Jabar, Dr. Hening Widiatmoko, MA menjadi Narasumber di acara JAPRI

Kepala Bidang Pendapatan I Bapenda Jabar, Drs. Idam Rahmat,. M. Si mendampingi Kepala Bapenda menjadi narasumber

Suasana JAPRI di Lobby Gedung Sate

Tema yang diusung pada JAPRI ke-50 ini adalah DOUBLE UNTUNG, BEBAS DENDA PKB dan DISKON PKB Mulai 10 November 2019 sampai dengan 10 Desember 2019.

Kepala Bapenda Jabar, Dr. Hening Widiatmoko, MA membuka rapat kerja nasional tahun 2019 dengan tema “Optimalisasi Pajak Daerah” bertempat di Holiday Inn Bandung (16/10).

Rapat kerja dilanjutkan dengan sambutan / pengarahan dari Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Serta perumusan kebijakan program pengembangan industri otomotif tanah air oleh Direktur Utama Gaikindo.

Rapat kerja nasional yang berlangsung selama tiga hari ini, diadakan dalam rangka penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. Hening Widiatmoko, MA didampingi oleh Kepala Bidang Pendapatan I, Drs. Idam Rahmat, M.Si dan Kepala Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah (PLOPD) Fajar Librianto, S.Si, MM menghadiri acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pembina Samsat Tingkat Nasional dengan PT. Pos Indonesia tentang Pengiriman Stiker Pengawasan Tahunan Kendaraan Bermotor dan TBPKP. Penandatangan berlangsung di ruang Ramayana Hotel Prama Grand Preanger, Bandung (16/10).

Nota kesepahaman ini antara lain meliputi pengiriman Stiker Registrasi Pengesahan Tahunan Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran, pemanfaatan channeling produk Pos Giro Mobile dan layanan Pospay untuk menampung transaksi Samsat Online Nasional (Samolnas) Pajak Kendaraan Bermotor, Pemanfaatan Posmail untuk Pemberitahuan Pajak Kendaraan kepada para Wajib Pajak, Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor yang bermasalah (menunggak) baik melalui email (Posmail) maupun pemberitahuan melalui surat dan potensi pemanfaatan e-Materai untuk bukti pelunasan / pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Naskah Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero) Gilarsi W Setijono yang diwakili oleh Charles Sitorus sebagai Direktur Komersial PT. Pos Indonesia, Direktur Registrasi dan Identfikasi (Regident) Korlantas Polri Brigjen Pol Halim Paggara mewakili Kakorlantas Polri. Direktur Pendapatan Daerah Dirjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri Hendriawan mewakili Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin, dan Direktur SDM dan Umum PT. Jasa Raharja Dewi Aryani mewakili Budi Rahardjo Slamet selaku Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero).