Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Jabar melaksanakan Forum Diskusi / Kapita Selekta  dengan tema “Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Pelopor Pajak Melalui Zonita Pamor (Zona Integritas Taat Pajak Kendaraan Bermotor)” bertempat di Hotel Aston Pasteur, Selasa (11/2). Dalam sambutannya, Kepala Bapenda Jabar, Dr. Hening Widiatmoko., MA mengatakan “Zonita Pamor yang diperkenalkan ini nantinya mudah-mudahan akan menginspirasi tidak hanya ASN tetapi seluruh warga masyarakat yang merasa menjadi wajib pajak kendaraan bermotor punya keinginan untuk taat membayar pajak.” Selain itu, diangkatnya tema Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Pelopor Pajak Melalui Zonita Pamor (Zona Integritas Taat Pajak Kendaraan Bermotor)” pada Forum Diskusi/Kapita Selekta kali ini adalah untuk memperkenalkan Zonita Pamor yang merupakan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperbaiki pola pemungutan pajak yang sebelumnya tersebar menjadi terstruktur.

Acara Forum Diskusi / Kapita Selekta ini turut dihadiri oleh Sekretaris Bapenda Jabar, para Kepala Bidang Bapenda Jabar dan Kepala PLOPD serta turut hadir Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Barat dan Wakil Dirlantas Polda Jabar, serta Perangkat Daerah Kabupaten / Kota undangan.

Para narasumber di acara Forum Diskusi / Kapita Selekta dengan moderator Kabid Pendapatan I Bapenda Jabar

Sekretaris Bapenda Jabar beserta perangkat daerah undangan turut serta menghadiri Forum Diskusi / Kapita Selekta

Wakil Dirlantas Polda Jabar turut menjadi narasumber Forum Diskusi / Kapita Selekta

Para Kepala Bidang dan Kepala PLOPD Bapenda Jabar turut menghadiri Forum Diskusi / Kapita Selekta

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diwakili oleh Kepala Bapenda Jabar melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Depok yang diwakili oleh Walikota Depok, bertempat di Hotel Bumi Wiyata Kota Depok, Kamis (6/2).

Walikota Depok Muhammad Idris dalam sambutannya menyampaikan separuh dari PAD Kota Depok adalah hasil Pajak. “1,2 Trilliun di tahun ini 600 milliarnya adalah hasil Pajak,” ungkap Idris. Oleh karena itu, Pemkot Depok bersama dengan Pemdaprov Jawa Barat bertekad untuk meningkatkan pajak untuk warga juara.

Muhammad Idris mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mensukseskan intensifikasi pemungutan pajak kendaraan bermotor. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah dengan adanya perjanjian kerja sama antara Pemkot Depok dengan Pemdaprov Jabar yang diwakili oleh Bapenda Jabar untuk mengintegrasikan sistem antara Samsat Mobile Jawa Barat (Sambara) dengan Sistem Informasi Perijinan Online Kota Depok (SIMPOK).

Perjanjian kerjasama ini mengenai Sinergitas program intensifikasi, pengembangan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah Kota Depok

Turut mendampingi Kepala Bapenda Jabar, para Kepala Bidang serta para Kepala P3D di Wilayah Bogor

Turut serta menghadiri acara penandatanganan Korwas Bogor beserta Kepala P3D wilayah Bogor

Turut hadir mendampingi Walikota Depok, Kepala Perangkat Daerah Kota Depok

Sekretaris Bapenda Jabar, H. Firman Adam, S.Pd., M.M.Pd didampingi Kasubag Umum dan Perlengkapan, Tugiman, S.E., M.M membuka kegiatan Sosialisasi dan Input Rencana Umum Pengadaan (RUP) Melalui Integrasi dengan e-budgeting di Lingkungan Bapenda Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 di Mess Bapenda Jabar Cimahi, Kamis (30/1).

RUP merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh pengguna anggaran di awal tahun anggaran sebagai tanda dimulainya proses pengadaan barang/jasa baik yang dilaksanakan secara swakelola atau melalui penyedia barang/jasa. Tanpa ada RUP proses pengadaan barang/jasa tidak akan bisa dilaksanakan secara baik, selain itu dengan terinputnya seluruh kegiatan ke dalam RUP merupakan salah satu indikator pencapaian rencana aksi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pencegahan korupsi yang bekerjasama dengan divisi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bila pada tahun sebelumnya, input RUP biasanya dilakukan melalui portal LPSE namun mulai tahun ini input RUP dilakukan melalui aplikasi e-budgeting. Hal ini berdasarkan surat dari Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat No. 047/234/PBJ tanggal 17 Januari 2020 perihal pemberitahuan integrasi e-budgeting dengan sirup.

Tujuan dari integrasi RUP dengan aplikasi e-budgeting ini adalah untuk mempermudah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah dalam proses penyusunan anggaran sehingga proses penyusunan anggaran akan semakin mudah dan cepat. Tentunya hal ini akan membuat anggaran daerah menjadi transparan dan akuntabel.

Sosialiasi dan input RUP yang rencananya berlangsung selama dua hari ini, mengundang narasumber Hendra Hikmatulloh, S. T dari Bagian Pengelolaan LPSE Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Barat serta dihadiri oleh para operator e-budgeting Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) se-Jawa Barat dan Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah (PLOPD) Bapenda Jabar.

Sekretaris Bapenda Jabar memberikan sambutan sebelum membuka secara resmi acara Sosialisasi

Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, Tugiman, S.E., M.M memberikan laporan Sosialisasi

Narasumber sosialisasi sedang menjelaskan kepada peserta proses input RUP di e-bugeting

Sekretaris Bapenda Jabar, H. Firman Adam, S.Pd., M.M.Pd. didampingi oleh Kepala Bidang Pendapatan II Drs. H. Embun Pragnyamartha, M.M menerima kunjungan kerja Badan Pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis bertempat di ruang rapat VIP Bapenda Jabar, Selasa (28/1).

Kunjungan Badan Pembentukan Peraturan DPRD Kabupaten Ciamis ke Bapenda Jabar ini dalam rangka koordinasi terkait dengan pembahasan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Sebanyak 87 pegawai Bapenda Jabar turut serta dalam acara Pelantikan Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang di laksanakan di Gedung Sabuga Bandung, Jumat (10/01).

87 orang ini merupakan bagian dari total 673 pegawai yang dilantik (rotasi, mutasi dan promosi) oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam arahannya Ridwan Kamil atau yang biasa dipanggil Kang Emil, meminta para pejabat yang baru dilantik untuk memahami dulu syariat dari jabatan yang diemban.

Pertama, meneguhkan niat bahwa jabatan harus digunakan untuk ibadah. Kedua, bahwa jabatan tersebut harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Saya ingatkan tugas pemerintah itu membawa perubahan, besok harus lebih baik dari hari ini, saya ingatkan juga bahwa hadiah dari jabatan kita adalah rasa terima kasih dari masyarakat yang merasakan kehadiran kita,” ucap Kang Emil sebagaimana dikutip dari laman jabarprov.