Selama sepekan masa libur dan cuti bersama lebaran 2024, Bapenda Jabar berhasil mencatatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp15 miliar lebih.

Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik mengatakan bahwa para wajib pajak memanfaatkan inovasi metoda layanan pembayaran PKB yang sudah disediakan. Di antaranya melalui e-Samsat yang termuat dalam Samsat Mobile Jawa Barat (Sambara) dalam aplikasi SAPAWARGA dan Samsat Digital.

Lebih lanjut, Dedi menilai kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan terus meningkat seiring dengan adanya kemudahan layanan. Maka dari itu, layanan berbasis digital terus disosialisasikan secara masif.

“Walaupun liburan panjang dan masa mudik, kesadaran masyarakat tetap tinggi, kapan saja dan dimana saja tetap bayar pajak, tidak harus selalu ke kantor samsat,” ujar Dedi Taufik, Selasa (16/4).

Menurut Dedi, dari tanggal 6 April sampai 15 April pendapatan dari pajak kendaraan bermotor Rp 15 miliar. “Jumlah itu berasal dari 10 ribu lebih kendaraan, yang membayar pajaknya melalui samsat digital,” katanya.

Dedi mengapresiasi masyarakat yang tetap patuh melaksanakan kewajiban meski dalam kondisi libur panjang. Setelah masa libur panjang, ia memastikan setiap layanan kantor samsat, sebagai unit di bawah Bapenda Jabar langsung beroperasi kembali seperti semula.

“Saya sudah menggelar rapat pada Senin (15/4) kemarin, termasuk mengecek langsung kantor-kantor untuk memastikan kesiapan operasional layanan dan petugas bekerja usai libur panjang,” ungkap Dedi.

Terkait penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam rangka untuk memaksimalkan tertib administrasi yang rencananya akan dilaksanakan usai lebaran, Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah siap untuk melaksanakannya.

Kepala Bapenda Jabar, Dedi taufik mengungkapkan jika pihaknya telah melakukan sinkronisasi data berkaitan dengan penonaktifan NIK tersebut.

“Kalau kita sudah siap karena kita sudah menggunakan sistem data padu serasi dengan satu data, satu data kesehatan ya,” ungkap Dedi di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta saat koordinasi terkait penonaktifan NIK di Jakarta, Rabu 3 April 2024 lalu.

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa penonaktifan NIK ini sebagai langkah untuk melakukan sinkronisasi data agar bisa menjadi satu dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sinkronisasi data ini juga bertujuan agar supaya kebijakan pemerintah bisa langsung terserap, misalnya berkaitan dengan kepemilikan kendaraan dan sejenisnya.

“Kita integrasikan dengan data kendaraan, jadi by name by address, NIK nya sudah ada dan lain sebagainya. Nah itu bisa kita lakukan dengan cepat menurut saya,” katanya.

“Jadi nanti apabila ada pelanggaran bisa tepat sasaran kan. Dan kemudian juga selain itu impact nya kaitan dengan pendapatan juga pasti akan ada potensi yang bisa kita tingkatkan,” sambung Dedi.

Nantinya, jika telah tersinkronisasi, maka data tersebut akan dipadukan dengan bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh pemerintah.

Dalam hal ini, nantinya akan terdeteksi masyarakat yang layak mendapatkan bansos, termasuk manfaat lain.

“Nanti Jawa Barat akan melakukan relaksasi terutama kaitan dengan pemberian insentif. Yang akan mutasi ke Jawa Barat sesuai dengan tadi KTP yang dinonaktifkan, misalkan sekarang berdomisili di Jawa Barat. Yang jelas kita akan lakukan relaksasi baik itu untuk balik nama kendaraan bermotor,” paparnya.

Sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta berencana menonaktifkan NIK KTP warga luar Jakarta.

Dilansir dari antaranews, diprediksi ada sebanyak 75 ribu warga Tangerang Selatan yang ber-KTP DKI namun tinggal di daerah itu sudah lima sampai 25 tahun. Sama halnya, dengan 18 ribu warga Depok yang ditemukan ber-KTP DKI.

Karena itu, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/7256/SJ tanggal 27 Desember 2021 tentang Pindah Datang Penduduk mengamanatkan bahwa warga yang sudah berdomisili lebih dari setahun harus mengurus kepindahannya.

Proses yang rencananya dimulai bulan April 2024 secara bertahap ini akan mendata warga dan secara terbuka mereka bisa melihat data tersebut. Warga bisa memberikan keluhan jika ada data tak sesuai.

Sumber : antaranews.com : poskota.co.id

Dalam rangkaian acara Jabar FYP 2024, puluhan komunitas bikers melakukan “NgabubuRIDE” yang dipimpin oleh Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik.

“NgabubuRIDE” dimulai dari kantor Bapenda Jabar, di jalan Soekarno Hatta nomor 528 menuju ke gedung pertemuan The Grand Lodakara Hall yang terletak di jalan Cicendo Kota Bandung, Kamis (28/3/24) lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi Taufik mengajak masyarakat untuk tertib dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan melakukan sosialisasi mengenai manfaat pajak bagi pembangunan Jawa Barat dan juga bagi masyarakat.

Acara ngabubuRIDE yang dikemas dengan penuh kehangatan dan silaturahmi dibulan Ramadhan 1445 H ini juga tak lepas dari berbagi keberkahan kepada anak yatim.

Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin naik bus jemputan pada hari pertama penerapan Friday Car Free di area Gedung Sate Bandung, Jumat (22/3/2024). Bey berangkat ke tempat kerja Gubernur Jawa Barat bersama para pegawai Pemdaprov Jabar.

Bey berangkat dari tempat pemberhentian atau pool selatan, yakni dari kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar di Jalan Soekarno Hatta.

“Ya, jadi ini hari pertama di Gedung Sate bebas kendaraan mobil dan motor, saya nyoba juga dari Bapenda, dari Samsat ke sini sekitar 45 menit (naik bus),” ujar Penjabat Gubernur Bey Machmudin.

“Kenapa ini dilakukan? Bandung Raya itu akan ada BRT, angkutan publik yang lebih nyaman. Tapi saya minta kepada kepala dinas, OPD terkait harus dicoba dulu sendiri. Artinya kita sebagai pembuat kebijakan juga harus tahu sendiri bagaimana rasanya naik angkutan umum seperti apa,” tutur Bey Machmudin.

Bertolak dari kantor Bapenda Jabar, bus yang ditumpangi Bey sempat menjemput pegawai yang menunggu di titik penjemputan Kiaraartha Park, Kiaracondong.

Kemudian bus bergerak lagi ke Jalan Jakarta, lalu menyusuri Jalan Supratman, melewati Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jabar, dan kemudian tiba di Gedung Sate dengan kondisi lalu lintas lancar, kurang lebih perjalanan ditempuh selama 30 -45 menit.

“Setiap Jumat (di Gedung Sate) kita bebas kendaraan. Tadi ada juga keluhan dan hal -hal yang harus diperbaiki, seperti ada yang dari Kopo tidak ada pool atau titik penjemputan terdekat. Maka inilah supaya dapat gambaran kalau mengharapkan masyarakat dari mobil atau motor pindah ke bus,” katanya.

Lebih jauh, Bey menyebut bila nantinya program Bus Rapid Transit (BRT) diterapkan di algomerasi Bandung Raya, jangan sampai sia- sia, atau berjalan tidak efektif.

“Ada juga usulan BRT dedicated line apakah tepat untuk Bandung? Tadi saja di Kiaracondong juga sudah padat, kebayang kalau diambil lagi satu sisi untuk lajur bus,” ucapnya.

“Maka jangan sampai membuat keputusan tidak melakukan uji coba, tidak merasakan sendiri seperti apa,” tambah Bey.

“Ini Pemprov masih menyediakan bus, sedangkan kalau masyarakat umum betul -betul kita harapkan pindah ke transportasi publik yang nyaman, aman, dan tepat waktu. Jangan sampai masyarakat (mengeluh) ‘ah lama naik bus’ lalu balik lagi pakai motor atau pakai ojeg,” tuturnya.

Bey juga menyebut, bila konsep Friday Car Free sukses diterapkan di lingkungan Gedung Sate (Setda Jabar), tidak menutup kemungkinan akan diterapkan di dinas lain.

Di sisi lain, penerapan Friday Car Free ini juga setidaknya punya harapan untuk dapat menurunkan penggunaan kendaraan pribadi dan polusi udara. “Jadi sekali- kali Gedung Sate bebas dari polusi kendaraan,” kata Bey

Namun, Bey juga memahami masih ada pegawai masih menggunakan kendaraan pribadi dengan parkir di titik terdekat Gedung Sate. Misalnya di PT Pos, Kampus LAN, Pusdai, dan beberapa tempat lainnya.

Bey pun akan menyiapkan skema agar tidak ada lagi pegawai yang mencari celah untuk tetap menggunakan kendaraan bermotor sampai ke lingkungan Gedung Sate. Selain programnya sia – sia, malah akan memenuhi kantong parkir instansi lain.

“Seperti tadi, sepertinya banyak yang menggunakan motor parkir di Pusdai misalnya. Jadi misalnya tidak memaksa (datang ke kantor tepat waktu), tapi absen harus dari bus, minimal foto di bus,” kata Bey.

“Kita harus merasakan kalau naik kendaraan umum seperti apa. Kalau ini sukses, kampus -kampus yang padat juga bisa memanfaatkan bus,” tuturnya.

Salah seorang pegawai Gedung Sate yang bertugas di Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jabar, Yulistia, menuturkan keberangkatan ke tempat kerjanya menumpangi bus jemputan dirasa tepat waktu.

Dari rumahnya yang berlokasi di kawasan Cikadut, Kota Bandung, ia datang ke lokasi penjemputan pool wilayah timur di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Disorda) Jabar pukul 06.01 pagi.

Ia menuturkan bus pertama sudah berangkat tepat pukul 06.00. Sehingga dirinya kebagian bus kedua, yang berangkat 15 menit kemudian.

Yulistia pun menganggap angkutan massal bagi pegawai cukup efektif. Menurutnya, jika pegawai tepat waktu berada di lokasi penjemputan otomatis pegawai akan sampai tepat waktu di kantor.

“(Friday Car Free) Bagus, kalau dirutinkan tiap Jumat setelah Ramadan juga saya mau ikutan lagi,” ungkap Yulistia.

Terkait kantung parkir kendaraan, Yulistia yang menggunakan kendaraan roda dua ke titik penjemputan merasa aman melihat fasilitas kantong parkir yang memadai dan dengan pengamanan yang bisa dipercaya.

“Motor ditinggal di Disorda, saya pribadi tenang ninggalin motor di Disorda, mudah- mudahan aman,” katanya.

sumber: https://jabarprov.go.id/berita/friday-car-free-bey-machmudin-ngantor-ke-gedung-sate-naik-bus-bersama-pegawai-12820