Bapenda Jabar Terima Bantuan Masker dari Pemprov Jabar

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan berupa masker kain kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar sebanyak 100.000 buah. Penyerahan bantuan secara simbolis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Drs. Kusmana Hartadji, MM kepada Kepala Bapenda Jabar, Dr. Hening Widiatmoko. M.A  bertempat di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta Bandung, Rabu (12/8).

Masker kain sebanyak 100.000 buah ini rencananya akan didistribusikan kepada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D)  se Jawa Barat untuk selanjutnya diberikan kepada Wajib Pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor di layanan samsat.

Kepala Bapenda Jabar menandatangani Surat Bantuan Masker Kain

Kepala Dinas KUK Jabar menandatangani Surat Bantuan Masker Kain

 

Foto bersama usai penandatanganan Surat Bantuan Masker Kain

Foto Bersama usai proses penyerahan secara simbolis masker kain

Kunjungan Kerja Kepala Bapenda Jabar ke P3D Wilayah Kabupaten Purwakarta

Kunjungan Kerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat ke Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta, Rabu (29/07).

Kepala Bapenda Jabar, Dr. Hening Widiatmoko, MA sedang memberikan sambutan

Kunjungan Kerja ini dilakukan secara streaming melalui Zoom Meeting yang diikuti oleh seluruh P3DW Se-Jawa Barat, sementara yang hadir secara langsung di antaranya para Kepala P3DW Koordinator Wilayah Purwakarta dan Bandung Raya.

Tetap menerapkan protokol kesehatan

Acara dirangkaikan dengan Pelepasan Kepala P3DW Kabupaten Subang, Ibu Dr. Hj. Oom Nurrohmah, M.Si dan Kepala P3DW Kabupaten Purwakarta, Ir. Edi Supari, M.Si yang memasuki masa Purna Bhakti.

Foto bersama Kepala Bapenda Jabar beserta jajaran selepas melakukan kunjungan kerja

Terima kasih sudah memberikan Sumbangsih tak terhingga bagi Bapenda Jabar dan Jawa Barat. 🙏🏻

Penandatanganan PKS antara Pemdaprov Jabar dengan Pemkot Bandung

Kepala Bapenda Jabar beserta dengan jajaran melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Bandung, Rabu (22/7).

PKS ini mengenai Sinergitas Program Intensifikasi Pengembangan Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kota Bandung.

Pemerintah Provinsi diwakili Kepala Bapenda Jabar, Dr. Hening Widiatmoko, M.A., dan Pemerintah Kota Bandung diwakili Kepala BPPD Kota Bandung, Ir. H. Arif Prasetya S, M.M.
Proses penandatanganan disaksikan langsung oleh Walikota Bandung dan Sekda Kota Bandung.

Kepala Bapenda Jabar sedang memberikan sambutan

Kepala Bapenda Jabar disaksikan Walikota Bandung dan Sekda Kota Bandung menandatangani naskah PKS

foto bersama

Bapenda Jabar Tandatangani Perjanjian Kerjasama Secara Virtual dengan Pemkot Bekasi

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, Dr. Hening Widiatmoko., MA melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi, Kamis (16/7). 

Dalam rangka mengikuti Protokol Kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini, penandatanganan dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama yang dilakukan secara virtual tersebut membahas pentingnya sinergitas program intensifikasi, pengembangan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kota Bekasi.

Turut serta mendampingi Kepala Bapenda Jabar dalam acara tersebut Sekretaris Bapenda, Kabid Renbang serta Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) yang ada di wilayah Purwakarta.

Walikota Bekasi memperlihatkan dokumen perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani

Kepala Bapenda Jabar didampingi Sekretaris Badan dan Kabid Renbang

Presenter acara penandatanganan perjanjian kerjasama secara virtual dan pembaca doa

Rapat Evaluasi Triwulan II Tahun Anggaran 2020

Kepala Bapenda Jabar Dr. Hening Widiatmoko., MA membuka secara resmi Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, Selasa (14/7).
Rapat evaluasi juga dihadiri oleh Sekretaris Badan, Para Kepala Bidang, Kepala PLOPD serta Para Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) se-Jawa Barat

Kepala Bapenda Jabar sedang memberikan sambutan pembukaan rapat evaluasi

Sekretaris Bapenda Jabar

Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan beserta staf

Kepala Bidang Rencana dan Pengembangan beserta staf

Kepala Bidang Pendapatan I

Kepala Bidang Pendapatan II beserta staf

Kasubid Pemeriksaan dan Pengendalian sebagai Ketua Penyelenggara Rapat Evaluasi TW II

MC dan Pembaca doa di acara rapat evaluasi TW II

Pelaksanaan Rapid Test di P3D Wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat kembali menggelar Rapid Test Covid-19. Kali ini mengambil tempat di Samsat Kota Bogot dan Samsat Kabupaten Bogor (9/7).

Rapid test covid-19 diikuti oleh pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor serta pegawai mitra kerja (Kepolisian dan Jasa Raharja).

Kepala P3DW Kabupaten Bogor

Kasi Pendataan dan Penetapan P3DW Kabupaten Bogor

Kasi Penerimaan dan Penagihan P3DW Kabupaten Bogor

Kasubag Tata Usaha P3DW Kabupaten Bogor

Baca selengkapnya

Kunjungan Kerja Bapenda Jabar Ke Pemerintah Kota Kabupaten Ciamis

Kepala Bapenda Jabar Dr. Hening Widiatmoko, M.A didampingi Sekretaris Bapenda Jabar Dr. Firman Adam, S.Pd., M.M.Pd dan para Kepala Bidang melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Ciamis, diterima langsung  Bupati Ciamis Herdiat Sunarya di Pendopo Bupati Ciamis, Kamis, (9/7/2020).

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menyerahkan cinderamata kepada Kepala Bapenda Jabar Dr. Hening Widiatmoko, M.A

Kunjungan kerja yang dilakukan Bapenda Jabar dalam rangka monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama antara Bapenda Jabar dengan Pemerintahan Kabupaten Ciamis.

Tiga Inovasi Jabar Bersaing di Kompetisi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020

JAKARTA — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memaparkan tiga inovasi penyelenggaraan pembangunan di Jabar untuk kompetisi “Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020” melalui video conference dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Jabar di Jakarta Pusat, Kamis (2/7/20).

Tiga inovasi untuk kompetisi yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia ini adalah aplikasi Sambara (Samsat Mobile Jabar), program One Pesantren One Product (OPOP), dan Sibulubabeh (Aplikasi Produksi, Distribusi, dan Evaluasi Bantuan Benih).

Gubernur Jawa Barat sedang melakukan Zoom Meeting dengan Tim Juri Sinovik Kemenpan RB

“Provinsi Jabar masuk tiga inovasi untuk kompetisi inovasi dari Kemenpan-RB. Pertama, inovasi pajak online (Sambara), kedua tentang inovasi distribusi benih kopi secara digital (Sibulubabeh), dan ketiga tentang program pemberdayaan ekonomi pesantren (OPOP),” ujar Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil.

Dirinya pun berharap, tiga inovasi pembangunan dari Jabar ini bisa lanjut mengamankan Top 45 atau posisi 45 besar.

Terkait aplikasi Sambara, inovasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jabar ini dibuat untuk mendukung tren frekuensi dan konektivitas masyarakat dengan teknologi digital mobile sehingga birokrasi, pemberkasan, waktu, dan biaya akan mudah, cepat, dan praktis untuk dilakukan. Hal ini menjadi solusi jumlah kelurahan/desa dan kecamatan di kabupaten/kota se-Jabar yang banyak.

“Jawa Barat itu sangat kompleks situasinya. Penduduk yang tinggal di gunung masih banyak, di bukit-bukit, di pedesaan, sehingga selalu menjadi pertanyaan saya bagaimana melakukan pelayanan publik dengan mudah dan cepat tapi tidak merepotkan,” ujar Kang Emil dalam presentasinya.

“Selama ini, untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor yang memang menjadi domain provinsi, orang harus turun gunung selama satu hari hanya untuk urusan bayar-membayar,” tambahnya.

Sambara pun memiliki keunikan dan kebaruan yakni mampu mempercepat dan mempermudah masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan agar tepat waktu dan tepat jumlah di mana pun dan kapan pun. Dengan begitu, masyarakat akan terbebas dari antrean datang ke kantor Samsat.

Sambara pun sudah bekerja sama tidak hanya dengan bank konvensional, tapi juga dengan minimarket dan aplikasi dari perusahaan digital yang biasa digunakan oleh warga Jabar.

“Kelebihan dari program ini, kami melakukan pencerminan kepada kebiasaan warga. Kebiasaan (warga) bayarnya di Tokopedia, lalu kami meng-connect-kan fasilitas ini kepada warga Jabar yang biasa di Tokopedia, kalau mereka biasa melakukan transaksi online di Bukalapak, kita mirroring pelayanan ini di Bukalapak,” tutur Kang Emil.

“Jika biasanya ke minimarket yang dekat dari rumah di kampungnya, maka kita mirroring pelayanan ini di minimarket-minimarket. Nah, itulah kelebihan ini menyebabkan rakyat tidak perlu repot karena negara hadir dalam kebiasaan-kebiasaan digital mereka,” katanya.

Berdasarkan data Bapenda Jabar, setelah penerimaan PKB meningkat sejak munculnya aplikasi Sambara. Di masa pandemi COVID-19 ini, Kang Emil pun berujar bahwa PKB Jabar turut naik karena kemudahan pembayaran pajak kendaraan melalui aplikasi Sambara.

“Dulu sebelum ada konsep ini penerimaan kami ada di 200 ribu pengguna dan Rp114 miliar. Dalam hitungan satu tahun, naik lebih dari dua kali lipat (penerimaan) di Rp400 Miliar dan baru bulan keenam (2020) ini juga sudah melebihi target dari tahun 2019,” ucap Kang Emil.

“Dan berita baiknya selama pandemi COVID-19 pendapatan kami bukannya turun, justru naik. Walaupun ekonomi (warga) terdampak (pandemi), tetap melaksanakan kewajiban pembayaran dan (kesadaran membayar) meningkat ketika ada perubahan. Jadi, kalau kita permudah ternyata pendapatan negara naik,” tuturnya.

Sementara terkait OPOP, Kang Emil menjelaskan, program di bawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jabar ini bertujuan untuk memandirikan pesantren melalui sebuah upaya ekonomi.

Dengan sekitar 8.264 pesantren atau 82,2 persen dari total populasi pesantren di Indonesia yang tercatat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, pesantren di Jabar memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dari sektor pendidikan dan ekonomi.

“Jadi santri itu tidak hanya ahli Kitab Kuning, tapi juga punya kemampuan bisnis. Pada akhirnya bertujuan agar IPM (Indeks Pembangunan Manusia) naik,” ucap Kang Emil.

Konsep bisnis yang diterapkan dalam OPOP sendiri berbeda dengan konsep bisnis biasanya di mana produksi dilakukan terlebih dahulu baru kemudian dipasarkan. Alih-alih, Pemerintah Daerah Provinsi Jabar lebih dulu mencari pembeli untuk selanjutnya pesantren memproduksi barang sesuai dengan pesanan pembeli.

“Tugas pemerintah provinsi menghadirkan maket intelligence supaya tahu barang yang laku apa, dibeli pasti oleh siapa, untuk dicarikan pesantren mana yang akan memproduksi apa,” kata Kang Emil.

Setahun setelah diluncurkan, OPOP pun berhasil melahirkan kurang lebih 1.000 pesantren yang memiliki usaha dengan melibatkan pesantren-pesatren yang telah mandiri secara ekonomi sebagai mentornya.

“Target saya sebagai gubernur dalam lima tahun adalah 5 ribu pesantren (dalam program OPOP). Kami juga punya cita-cita go global, maka (pesantren) terbaik kami kirim ke luar negeri juga. Contohnya sudah ada yang ke Turki untuk pameran dan produk-produknya banyak diminati karena market intelligence yang kita lakukan,” ujarnya.

Sementara Sibulubabeh merupakan salah satu sistem yang dibuat oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jabar yang bertujuan untuk memudahkan, meningkatkan efisiensi, dan efektifitas penyaluran benih khususnya untuk komoditas kopi.

Untuk diketahui, sektor perkebunan merupakan salah satu keunggulan di Jabar. Untuk itu, strategi dan inovasi yang baik diperlukan untuk mengembangkan potensi perkebunan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Sibulubabeh juga bertujuan merespons kebutuhan benih, percepatan produksi benih, transparansi distribusi benih, mengevaluasi tingkat keberhasilan, mengukur pertumbuhan ekonomi produksi perkebunan, pemberdayaan masyarakat, dan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Kang Emil pun berharap Sibulubabeh bisa mewujudkan visi Jabar sebagai penghasil kopi terbaik dan terbanyak dunia melalui sistem pengawasan produksi dan distribusi benih yang terkelola dengan baik.

“Dengan digital Sibulubabeh ini, maka kita tahu (ibaratnya) KTP si pohon itu bagaimana, sesuai harapan atau tidak (pertumbuhannya), sehingga produksi benih bisa didata, distribusi bisa dicek, evaluasi di lapangan langsung di-upload ke aplikasi,” ucap Kang Emil.

“Kemudian, kami mengonversi tanah-tanah yang belum ditanam dengan proposal penambahan, sehingga suatu hari dalam lima atau sepuluh tahun Jawa Barat kembali lagi sebagai pemroduksi kopi terbanyak dan terbaik dunia,” tegasnya.

Untuk dapat memanfaatkan Sibulubabeh, masyarakat atau kelompok tani lebih dahulu menyampaikan proposal yang telah divalidasi oleh tim lapangan Dinas Perkebunan di daerah untuk selanjutnya di-input dan diverifikasi oleh tim teknis provinsi.

Kemudian, provinsi menyiapkan benih yang berkualitas dan bersertifikat asal kebun sumber benih yang legal dan benih siap salur itu akan didistribusikan kepada kelompok tani penerima bantuan. Lalu kelompok tani dan petugas lapangan melakukan monitoring terhadap perkembangan benih tadi.

Hasilnya, informasi data perkembangan benih yang dulu sulit didapat dan diprediksi kini tersusun rapi dalam satu database dengan adanya Sibulubabeh. Dengan begitu, pengawasan menjadi mudah dan informasi perbenihan tanaman dapat diakses di mana pun dan kapan pun melalui gawai masing-masing.

Aplikasi Sibulubabeh ini telah direplikasi secara vertikal antara lain oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dan Sukabumi untuk komoditas kopi dan teh. Sementara replikasi secara horizontal dilaksanakan oleh seluruh provinsi di Tanah Air yang menangani bidang perkebunan dengan difasilitasi Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Selain itu, Sibulubabeh juga telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementeriam Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah bersertifikat sebagai HKI milik Provinsi Jabar.

Sumber: HUMAS JABAR

Bapenda Jabar Kembali Lakukan Rapid Tes di P3DW Kota Cimahi, Depok I dan Depok II Cinere

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar) kembali melakukan Rapid Test Covid-19 di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kota Cimahi, Kota Depok I dan Kota Depok II Cinere. Pelaksanaan rapid test covid-19 ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Tes ini dilaksanakan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan kantor Samsat Cimahi (Minggu, 28/6), Samsat Depok I (Selasa, 30/6) dan Samsat Depok II (Rabu, 1/6) . Rapid Test Covid-19 ini diperuntukkan bagi para pegawai Samsat, yang terdiri dari Pegawai Bapenda Jabar, Mitra kerja (Kepolisian dan Jasa Raharja), serta masyarakat yang bekerja di lingkungan kantor Samsat.

Diharapkan Pelaksanaan Rapid Test Covid-19 ini menjadi salah satu upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan pelaksanaan pelayanan di semua Kantor Samsat di Jawa Barat mengikuti ketentuan Protokol Kesehatan yang sudah ditentukan.

Kasi Pendataan dan Penetapan P3DW Kota Depok II Cinere melaksanakan Rapid Test Covid-19

Kasi Penerimaan dan Penagihan P3DW Kota Depok II Cinere melaksanakan Rapid Test Covid-19

Kasubag TU P3DW Kota Depok II Cinere melaksanakan Rapid Test Covid

Baca selengkapnya

Rapid Test Covid-19 di P3D Wilayah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapid Test Covid-19, dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Kepala P3D Wilayah Kab. Bekasi mengikuti Rapid Test Covid-19

Kasubag Tata Usaha P3D Wilayah Kab. Bekasi sedang mengikuti Rapid Test Covid-19

Kasubag Tata Usaha P3D Wilayah Kota Bekasi sedang mengikuti Rapid Test Covid-19

Mitra kerja Bapenda Jabar sedang mengikuti Rapid Test Covid-19

Pelaksanaan Rapid 1Test Covid-19 diperuntukkan para pegawai Samsat, yang terdiri dari Pegawai Bapenda Jabar dan Mitra.

Diharapkan Pelaksanaan Rapid Test Covid-19 ini menjadi salah satu upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dan pelaksanaan pelayanan di semua Kantor Samsat di Jawa Barat mengikuti ketentuan Protokol Kesehatan yang sudah ditentukan.

Mari bersama selalu terapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19 dengan menjaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, dan berdoa semoga Pandemi ini bisa cepat teratasi.