Program ‘Triple Untung’ yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Tim Pembina Samsat Jawa Barat kembali dilanjutkan hingga 31 Juli 2020.

Sampai akhir Mei 2020, ada sebanyak 700 ribu lebih Wajib Pajak yang memanfaatkan Program Triple Untung. Banyak warga yang meminta perpanjangan Program Triple Untung diperpanjang.

Seperti sudah diinformasikan sebelumnya ada tiga keuntungan yang bisa didapatkan Wajib Pajak, yaitu:

Pertama, Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor bagi Wajib Pajak yang terlambat melakukan proses pembayaran. Namun, catat, hal ini tidak berlaku untuk pembebasan pembayaran motor baru, ubah bentuk, lelang/eks-dump yang belum terdaftar dan ganti mesin.

Kedua, Bebas Pokok dan Denda BBNKB II (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).
Poin ini bisa dimanfaatkan warga yang ingin Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya.

Ketiga, Bebas Tarif Progresif Pokok Tunggakan yang Balik Nama. Nah, poin terakhir ini dikhususkan untuk warga Jabar yang ingin mengajukan permohonan BBNKB kepemilikan kedua dan seterusnya. Kalau masih memiliki tunggakan PKB, Tarif PKB nya hanya sebesar 1,75 persen.

Lantas apa saja syarat untuk mendapatkan Triple Untung itu?

Pengendara bermotor cukup menyiapkan STNK asli, e-KTP asli, SKKP/SKPD terakhir, BPKB asli khusus Wilayah Polda Metro Jaya (untuk Samsat Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok I, dan Cinere) dan pembayaran pajak 5 tahunan atau ganti plat nomor, juga bukti hasil cek fisik.

Persyaratan untuk BBNKB II juga tidak jauh berbeda dengan syarat pembayaran PKB. Meliputi STNK asli, e-KTP pemilik baru, BPKB asli, Surat Bukti Pengalihan Kepemilikan, kendaraan dibawa ke Samsat domisili, bukti hasil cek fisik, dan seluruh berkas difotokopi.

Selain ketiga keuntungan itu, ada kemudahan lainnya yang diperoleh warga yang melakukan pembayaran melalui E-Samsat. Waktu pengesahan STNK kini diperpanjang hingga 90 hari. Selain itu kini, bayar Pajak Kendaraan Bermotor bisa dilakukan enam bulan sebelum Jatuh Tempo.

Warga juga diberikan kemudahan untuk membayar Pajak Kendaraan Tahunan tidak perlu ke Samsat. Bisa via Aplikasi Sambara, E-Samsat dan Samsat J’bret.

Pengguna Smartphone Android dapat mengunduh Aplikasi Sambara melalui Google Playstore. Bagi pengguna iOS, saat ini dapat menggunakan versi webnya dulu di bapenda.jabarprov.go.id/infopkb.

“Jangan khawatir, di setiap Kantor Pelayanan Samsat di Jawa Barat dilaksanakan Protokol Pencegahan Penyebaran Covid 19. Pajak Anda berkontribusi untuk pembiayaan pencegahan penyebaran Covid-19” ujar Kepala Bapenda Jabar, Hening Widiatmoko.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melaksanakan Test Covid-19 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, di Saraga Bapenda Jabar, Rabu (1/4).

Test Covid-19 diperuntukkan para pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan kriteria:

• Pegawai yang memiliki riwayat perjalanan ke daerah zona merah COVID-19;
• Pernah memiliki kontak dengan Pasien Positif COVID-19; dan
• Menderita penyakit dengan gejala mirip COVID-19.
  Diharapkan Pelaksanaan Test Covid-19 ini menjadi salah satu upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dan pelaksanaan pelayanan di semua Kantor Samsat di Jawa Barat mengikuti ketentuan Protokol Kesehatan yang sudah ditentukan.
  
  Mari bersama selalu menjaga kesehatan, melakukan Social Distancing, dan berdoa semoga Pandemi ini bisa cepat teratasi.

Seiring dengan mewabahnya virus corona atau COVID-19 di Indonesia, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar) memberlakukan Standar Pencegahan COVID-19 di lingkungan kerja baik yang bersifat non pelayanan dan area pelayanan Samsat se-Jawa Barat.

Langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut:
1. Menghentikan sementara layanan Samsat Keliling, Samsat Gendong, Samsat Masuk Desa dan Kios Samsat.
2. Sehubungan dengan penghentian layanan pada poin 2 diatas maka pelayanan diarahkan ke Samsat Induk dan Samsat Outlet sampai dengan waktu yang belum ditentukan
3. Melakukan screening awal berupa pemeriksaan suhu tubuh kepada karyawan maupun Wajib Pajak di pintu masuk Samsat Induk. Apabila terdapat karyawan maupun Wajib Pajak dengan suhu 38°C atau lebih agar tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan
4. Melakukan Social Distancing (jarak aman) antara Wajib Pajak, satu meter dalam melakukan pelayanan
5. Menjaga kebersihan ruangan dan lingkungan kerja secara rutin dengan menggunakan cairan disinfektan, khususnya pegangan pintu, saklar lampu, meja, keyboard komputer atau laptop dan fasilitas lain yang sering dipegang oleh tangan secara bergantian pada ruang layanan Samsat
6. Menyediakan sarana untuk cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi pelayanan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan
7. Menghentikan sementara sosialisasi program layanan yang melibatkan massa dalam jumlah banyak sampai dengan waktu yang belum ditentukan.

Olehkarena itu, dihimbau bagi Wajib Pajak yang akan membayar Pajak Kendaraan Bermotor ulang satu tahun untuk melaksanakan pembayaran melalui Samsat J`Bret. Dimana pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan di ecommerce (tokopedia dan bukalapak), gerai modern (alfamart, alfamidi, dan indomaret) serta KasPro dan loket PPOB.

Setelah pembayaran pajak dilaksanakan, diberikan waktu 30 hari untuk melaksanakan pengesahan STNK. Untuk pencetakan SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB) dapat dilakukan secara mandiri (silakan cek di aplikasi Sambara pada menu Bukti Bayar).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bapenda Jabar menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk program intensifikasi pengembangan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pendayagunaan masyarakat desa di Purwakarta, Jumat (13/03/2020).

Dalam sambutannya, Kepala Bapenda Jabar Dr. Hening Widiatmoko menyatakan  meski Kabupaten Purwakarta menjadi daerah ke-16 yang menandatangani perjanjian dengan Bapenda Jabar, namun sudah menjalankan isi dari perjanjian ini sebelum ditandatangani. Untuk pihaknya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dalam optimalisasi pendapatan daerah, terutama dalam pajak kendaraan bermotor.

Sementara itu,  Bupati Anne Ratna Mustika menegaskan, salah satu upayanya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, yakni dengan menjalankan program ‘Gempungan’.  Penandanganan Perjanjian Kerjasama dihadiri oleh Kepala P3DW Korwil Purwakarta dan unsur Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Kota Tasikmalaya menjadi tempat terakhir rangkaian Sosialisasi Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor (APKB) 2020 dan Sosialisasi Zona Integritas Taat Pajak Kendaraan Bermotor (Zonita Pamor) yang berlangsung di Hotel Horison, Tasikmalaya, Kamis (27/02). Dalam sambutannya Kepala Bapenda Dr. Hening Widiatmoko, M.A., mengajak para peserta yang mewakili Pemerintah Kabupaten dan Kota, untuk bersama-sama menggunakan APKB sebagai ruang untuk berkolaborasi sebagaimana visi-misi Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Kolaborasi tersebut selaras dengan konsep ZONITA PAMOR, yang mendata kepemilikan kendaraan bermotor para Aparatur Sipil Negara (ASN), terlebih data yang digunakan menggunakan nomor Kartu Keluarga. Sehingga melalui Zonita Pamor ini diharapan para ASN menjadi teladan dalam membayar pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat.

Kegiatan Sosialisasi APKB 2020 dan Sosialisasi Zonita Pamor di Kota Tasikmalaya ini diikuti oleh Sekretaris Bapenda Jabar, para Kepala Bidang Bapenda Jabar, para Kepala P3D Wilayah Priangan serta perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Priangan.