Banyak Wajib Pajak (WP) yang menanyakan mengenai Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun 2022 yang berlangsung dari 1 Juli sampai 31 Agustus 2022.

Apa saja pertanyaannya? Silakan cek dibawah ini ya..

1. Q: Apa saja yang kena Diskon atau bebas Denda?
A: Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun 2022 meliputi :

1. Bebas Denda PKB;
2. Bebas BBNKB II;
3. Bebas Tunggakan PKB Tahun ke-5;
4. Diskon Pajak Kendaraan Bermotor;
5. Diskon BBNKB I.

2. Q: Kapan Jangka Waktu Program Berlangsung?
A: Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun 2022 berlaku untuk pembayaran dari tanggal 01-Juli-2022 s.d. 31-Agustus-2022.

3. Q: Apakah Denda SWDKLLJ dari PT.Jasa Raharja juga dibebaskan?
A: Ya, Bebas Denda Tunggakan SWDKLLJ untuk tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, namun untuk Pokok dan Denda SWDKLLJ Tahun berjalan tetap dikenakan dengan maksimal pengutipan sebanyak 5 tahun.

4. Q: Kalo E-KTP masih dalam proses apakah bisa ikut Program Triple Untung Plus?
A: Untuk E-KTP yang masih dalam proses pembuatan, dapat diganti dengan Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang (Disdukcapil).

5. Q: Gimana caranya kalau cek pajak Mobil/Motor saya?
A: Lewat Aplikasi SAMBARA (Samsat Mobile Jawa Barat) yang bisa diunduh di Playstore. Setelah terinstal di HP, kemudian klik Fitur Layanan “Info PKB dan Kode Bayar”. Masukkan Nomor Polisi Kendaraan dan Warna TNKB (Untuk Pribadi pilih “HITAM”, untuk Pemerintah pilih “MERAH” dan untuk Angkutan Umum pilih “KUNING”).

6. Q: Kalau BPKB saya masih di leasing apakah bisa balik nama?
A: Bisa saja, Dengan berkoordinasi dengan pihak Leasingnya dan mengajukan permohonan peminjaman dokumen BPKB untuk melakukan Proses BBN.

7. Q: Kalau mau balik nama ke wilayah samsat yang berbeda gimana caranya?
A: Lakukan proses mutasi (cabut berkas dan cek fisik kendaraan di samsat awal terdaftar). Setelah berkas dan proses administrasi selesai tinggal cek fisik dan mendaftar di Samsat tujuan.

8. Q: Kalo Saya baru beli motor seken, pajak baru telat seminggu, maksudnya sekalian bayarnya Agustus berikut balik nama. Brarti kalo ikut program ini, saya hanya bayar pajak tahunan saja ya, biaya balik nama ga ada? Tapi KTP asli pemilik motor sebelumnya ga ada, ada fotocopy saja.
A: Tidak ada denda pajak, Untuk Biaya BBNKB II dibebaskan tetapi tetap membayar pajak tahunan dan PNBP.
Syarat balik nama: Ektp pemilik baru, stnk, bpkb, kwitansi jual beli bermaterai. Kendaraan dihadirkan untuk cek fisik (Masih dalam 1 Wilayah Samsat, apabila ada perbedaan Wilayah Samsat pada alamat yang tertera pada STNK dan alamat KTP tujuan harus dilakukan mutasi).

9. Q: Biaya progresif ga ada ya min?
A: Biaya Progresif hanya dikenakan jika kita memiliki lebih dari satu untuk jenis kendaraan bermotor yang sama berdasarkan Nama dan Alamat yang Sama. Untuk memastikan itu dapat dicek di aplikasi SAMBARA.

10. Q: Apabila saya memiliki kendaraan second (progresif ke-3) dan belum dilakukan BBN apabila mengikuti program ini apakah status progresif saya jadi berubah menjadi progresif ke-1? Saya hanya memiliki 1 kendaraan saja.
A: Betul, Jika kendaraan tersebut dilakukan proses BBN akan secara otomatis kendaraan anda akan menjadi kendaraan dengan status progresif kepemilikan yang baru (progresif ke-1).

Q: Berarti mesti balik nama ya min, baru progresif nya ilang, dendanya ilang juga kan min?
A: Ya betul, harus dilakukan BBNKB II baru progresifnya hilang, dan jika dilakukan pada periode program pemutihan pajak kendaraan bermotor dendanya juga hilang.

11. Q: Bayar online gimana caranya pak?
A: Bisa, tinggal download aplikasi Sambara saja.
Setelah menginstal Aplikasi SAMBARA (Samsat Mobile Jawa Barat), masuk ke fitur layanan “Info PKB dan Kode Bayar”. Kemudian masukkan Nomor Polisi Kendaraan dan Warna TNKB yang akan dibayar Pajaknya.

Setelah muncul total Biaya yang harus disediakan untuk dibayar, lanjutkan proses pembayaran untuk mendapatkan KODE BAYAR.
Kode Bayar akan muncul setelah kita menginput 16 digit nomor NIK E-KTP dan menginput 5 digit terakhir dari Nomor Rangka kendaraan bermotor (Cek di STNK).

Dengan Kode Bayar yang diterima tersebut kita dapat melakukan pembayaran PKB di : Alfamart, Indomaret, Tokopedia, Bukalapak, bahkan di jaringan perbankan yang sudah bekerja sama dalam pembayaran PKB (bank bjb, bank BNI, bank BCA dan Bank Mandiri).

Untuk detil informasi dapat mengunjungi website bapenda.jabarprov.go.id Atau bisa juga melalui aplikasi SIGNAL (Samsat digital nasional).

12. Q: Kalau Bebas BBN II, pajak tetap ada tapi kena diskon ya itu pajak nya ?
A: Yang dibebaskan dendanya saja tapi untuk pokok pajaknya tetap ada.

13. Q: Jika mobil plat B DKI mutasi ke F Jabar berarti bebas BBN? Saya ingin tahu total biaya nya yg saya harus bayar?
A: ADA, melalui progam ini akan mendapatkan PEMBEBASAN BBNKB Kedua dan seterusnya.
– Biaya yang harus disediakan adalah sebagai berikut :
– Biaya Pajak Kendaraan Berotor (PKB)
– Biaya SWDKLLJ (Asuransi Jasa Raharja)
– Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan POLRI. Biaya PNBP diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif PNBP Polri adalah sebagai berikut :

Untuk Kendaraan Roda 2 atau Roda 3 :
1. Biaya Penerbitan STNK Rp. 100.000,-
2. Biaya Penerbitan TNKB Rp. 60.000,-
3. Biaya Penerbitan BPKB Rp. 225.000,-
4. Biaya Penerbitan surat Mutasi Rp. 150.000,-
Untuk Kendaraan Roda 4 atau lebih :
1. Biaya Penerbitan STNK Rp. 200.000,-
2. Biaya Penerbitan TNKB Rp. 100.000,-
3. Biaya Penerbitan BPKB Rp. 375.000,-
4. Biaya Penerbitan surat Mutasi Rp. 250.000,-

14. Q: Saya sudah bayar PKB bulan juli tapi masih atas nama pemilik pertama, nanti saat BBNKB 2 apakah bayar PKB lagi min?
A: Ya, Bayar beberapa bulan Kang karena masa berlaku pajak berubah.
Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan kedepan dan dibayarkan dimuka.

Untuk setiap proses BBNKB Kedua maka masa pajak 12 (dua belas) bulan kedepannya adalah terhitung sejak dilakukannya proses BBN.
Terhadap masa pajak yang telah dibayarkan namun belum terlewati karena dilakukan proses BBN maka akan diberikan kompensasi, sehingga cukup membayar sisa pajak setelah dikurangi kompensasi.

Untuk kasus bulan Juli telah dilakukan pembayaran PKB namun dilakukan proses dan pembayaran BBN pada bulan Agustus, maka cukup membayar pajak selama 1 bulan saja (bukan 12 bulan) namun tetap diberikan pembebasan Pokok BBNKB Kedua. Namun demikian untuk Proses BBN tetap dikenakan PNBP POLRI sesuai aturan. (Ada biaya STNK, TNKB, BPKB dan Cabut Berkas).

15. Q: Apa maksudnya “Bebas tunggakan PKB tahun ke 5” ? Apakah biaya pajak tahun ke 5 jadi bebas/gratis? kalau pajak tidak menunggak. Tapi bayar pajak 5 tahunan, apakah ada diskon?
A: Iya, jika menunggak lebih dari 5 tahun ya Kang
Jadi Akang tinggal bayar Tunggakan Pajak 4 Tahun saja dan untuk tahun ke 5 dibebaskan.
Jika membayar lebih awal sebelum jatuh tempo ada Diskon PKB yang hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang taat membayar pajak sebelum jatuh tempo dengan besaran diskon PKB dari 2% sampai dengan 10% selama masa program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pembangunan Kabupaten dan Kota akan terwujud bila sumber pembiayaan memadai dari Penerimaan Daerah termasuk di dalamnya Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.

Wakil Wali Kota Depok memandang bahwa Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sangat signfikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan Kota Depok, untuk itu kerjasama Program Provinsi dengan Kota Depok dalam mendorong kesadaran masyarakat membayar Pajak mutlak dilakukan.

Diskusi ringan Wakil Wali Kota dengan Kepala Bapenda Jabar membuahkan Tiga Strategi Kerjasama Program antara lain: penelusuran bersama PKB dan PBB, Penerapan Tabungan Samsat untuk pembayaran PKB ASN Kota Depok dan edukasi kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar Pajak.

“Kita akan melaksanakan evaluasi Operasi Gabungan yang merupakan Kolaborasi Bapenda Jabar dengan Mitra. Bukan hanya dari seberapa banyak tindakannya, tetapi juga harus humanis dan simpatik” ungkap Kepala Bapenda Jabar, Dr. Dedi Taufik, M.Si pada Rapat Evaluasi di Bapenda Jabar, Selasa (14/6).

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bapenda Jabar, mengapresiasi kepada beberapa Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) yang telah mencapai Target Pendapatan sampai akhir Mei 2022.

Rapat Evaluasi yang diikuti oleh seluruh Kepala P3D se-Jawa Barat ini merupakan kegiatan rutin bulanan untuk memonitoring Kinerja Pendapatan dari masing-masing P3D.

Untuk P3D yang memiliki tingkat pencapaian Target yang tinggi, memberikan informasi mengenai Strategi yang telah dilaksanakan.
Sedangkan untuk P3D yang belum optimal dalam pencapaian Target, melaporkan upaya-upaya apa saja yang telah dilaksanakan untuk peningkatan pencapaian.

Operasi Gabungan merupakan salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat untuk tidak menunggak bayar pajak kendaraan Bermotor.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Bapenda Jabar dengan pihak Kepolisian, Jasa Raharja, Dishub, TNI dan pihak perbankan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat, Dr. Dedi Taufik, M.Si meninjau pelaksanaan Operasi Gabungan (Opsgab) Simpatik Tahun 2022 di wilayah kerja Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta, Rabu (8/6).

“Selama dua hari dilangsungkannya Opsgab, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat telah bertambah sebanyak 128 juta dari Pajak Kendaraan, baik itu roda empat maupun roda dua,” jelas Dedi.

Kepala Bapenda Jabar berharap dengan diadakannya Opsgab Simpatik Tahun 2022 ini dapat mengingatkan masyarakat yang belum membayar pajak untuk segera membayar.

“Mudah-mudahan dengan operasi simpatik ini, masyarakat yang menggunakan roda dua maupun roda empat yang belum sempat membayar pajaknya bisa menyadari, sekaligus bisa membayar disini,” ucapnya.

“Terdapat 3 Hal yang merupakan Tema Apel Pagi kali ini:
1. Apel Pagi sebagai sarana membangun Komitmen dan Disiplin,
2. Memaknai dan memahami Visi dan Misi,
3. Apel Pagi merupakan ajang silaturahim”, ungkap Kepala Bapenda Jabar, Dr. Dedi Taufik, M.Si pada Apel Pagi secara Hybrid di Kantor Pusat Bapenda Jabar, Senin (6/6).

Dalam Apel Pagi yang dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Bapenda Jabar baik Pusat maupun Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) se-Jawa Barat, disampaikan juga mengenai 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

“Semua harus terukur untuk dapat sukses bersama”, pungkas Dedi.