Kunjungan Pansus II DPRD Jabar dan Pembahasan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

/dalam , oleh

Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Jabar bersama Bapenda Jabar melakukan Kunjungan Kerja ke Dinas Sosial Provinsi Jabar guna meninjau pemanfaatan asset yang ada di Dinsos Jabar, pada Rabu, 06 April 2023.

“Karena memang banyak asset di Jawa Barat, ya seperti Aula Dinsos ini. Maka perlu dikelola dengan baik. Oleh kita, dari kita, untuk kita,” ujar Kepala Badan Pendapatan Jabar, Dedi Taufik.

Dilanjut dengan Kunjungan Kerja ke P3DW Kabupaten Bandung Barat dalam rangka Pembahasan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam giat tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Achmad Ru’yat membuka pembahasan terkait isu inovasi dari potensi pendapatan yang dapat dimanfaatkan di masa mendatang.

“Inovasi apa dari potensi pendapatan yang memang rasional, yang regulasinya juga sudah memungkinkan untuk dilakukan kemudian tidak membeban masyarakat, membebankan dunia usaha,” ujar Achmad.

 

Kunjungan ke Dinsos Jabar

Pembahasan Raperda Pajak dan Retribusi

Wujudkan Tata Kelola Keuangan Lebih Baik Lewat Digitalisasi

/dalam , oleh

“Digitalisasi harus dapat masuk ke berbagai sektor yang ada di Jawa Barat. Mulai dari pemerintahan, pariwisata, pasar/pusat perbelanjaan, pendidikan dan beberapa sektor lainnya”, ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (9/2/23).

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Transaksi Pemerintah Daerah (TP2DD) yang diselenggarakan oleh Bapenda Provinsi Jawa Barat di Mason Pine Hotel, Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

Sebanyak 27 Kabupaten dan Kota bekomitmen untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah.
Dihadiri juga oleh Mitra Bapenda Jabar, Perwakilan Tim Pembina Samsat Jabar, Mitra Perbankan maupun Collection Agent.

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, meningkatnya optimalisasi Pendapatan Daerah, serta mewujudkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Pembukaan Rakor TP2DD tahun 2023