Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Barat

Rencana Kerja

2016

   BAB  I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja Dinas Pendapatan Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dengan mempertimbangkan pokok-pokok arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 memuat rancangan program dan kegiatan yang termuat dalam Rancangan Renstra 2013 – 2018 serta pendanaannya mempertimbangkan kerangka kebijakan pendanaan dan pagu indikatif dalam Rancangan RKPD Tahun 2016. Berdasarkan acuan tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat merupakan wujud dari pola perencanaan teknokratif dan partisipatif sehingga menciptakan sebuah komitmen yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan mitra terkaitnya.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah eksistensi dalam meningkatkan pendapatan untuk kebutuhan pendanaan pembangunan daerah untuk pencapaian target-target makro pembangunan daerah, sehingga diperlukan adanya penajaman penanganan pada institusi pendapatan yang menyangkut peningkatan pelayanan,  kualifikasi SDM, standarisasi sarana kerja, penguatan tata laksana dan akuntabilitas manajemen pendapatan dalam mengoptimalkan kinerjanya. Serta mulai mempertajam pemanfaatan teknologi informasi yang harus sejalan dengan pola layanan perbankan, yang makin erat dengan tata kelola penerimaan dan pencatatan pendapatan daerah.

Dalam kerangka percepatan kinerja Dispenda, telah digulirkan Trikarsa birokrasi yang memuat : (1) Penguatan soliditas aparatur, (2) Penguatan akses pelayanan pendapatan yang makin mudah, nyaman & aman serta (3) Pengelolaan seluruh potensi pendpaatan daerah yang makin rasional dan terukur. Ketiga karsa birokrasi Dispenda tersebut, akan terus diperkuat dengan penanaman spirit terhadap nilai nilai organisasi yang sekaligus menjadi kunci kepemimpinan bersama, yang memuat : Komitmen (commitment), Unggul (competitiveness), Jujur (integrity), Akhli (professional & accountable), Normatif (normative) serta Gagasan (innovation), yang disingkat menjadi KUJANG.

Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 menitik beratkan pencapaian keseimbangan secara proporsional antara Upaya mensukseskan target target indikator pembangunan daerah yang termuat dalam (1) RPJMD 2013-2018 dan RKPD 2016, (2) Ketersediaan potensi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi serta (3) Upaya pengelolaan potensi pendapatan daerah (earning effort), dimana ketiganya merupakan triple-helix managemen pendapatan daerah.

Diharapkan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat ini dapat memberikan sumbangsih dalam proses pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  (RAPBD).

-nextpage-->

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu :

  1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
  4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  15. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016 ;
  16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 ;
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat Tambahan Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 Nomor 64);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018  ;
  21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 78 Seri E);
  22. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.711-Org/2015 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA.2016.