Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Barat

Rencana Kerja

2020

 

BAB I

P E N D A H U L U A N

 

1.1. Latar Belakang

Renja Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Penyusunan Renja Tahun 2020 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Berpedoman pada Renstra, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja dengan Renstra. Berpedoman pada RKPD, bertujuan untuk memastikan bahwa program, kegiatan dan pagu indikatif Badan Pendapatan Daerah selaras dengan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD.

Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 disusun dengan beberapa tahapan, meliputi: Persiapan Penyusunan Renja; Penyusunan Rancangan Awal Renja; Penyusunan Rancangan Renja; Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; Perumusan Rancangan Akhir Renja; dan Penetapan Renja.
Persiapan Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020, terdiri atas:

  1. Penyusunan rancangan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;
  2. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
  3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020; dan
  4. Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020, mencakup: Analisis Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah dan Hasil Evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah tahun lalu. Penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2018.

 

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
  28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
  29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
  30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 196 Seri E);
  31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
  32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
  33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
  34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);
  35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 77);
  36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 80 Seri D);
  37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 69 Seri D);
  38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 88);
  39. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 15); dan
  40. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 32).

 

1.3. Maksud dan tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, yaitu:
1. Menganalisis gambaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Menganalisis Hasil Evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Lalu;
3. Merumuskan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
4. Merumuskan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

 

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 disajikan dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

  1. 1. Latar Belakang
  • Menjelaskan latar belakang penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.
  1. 2. Landasan Hukum
  • Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.
  1. 3. Maksud dan tujuan
  • Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.
  1. 4. Sistematika penulisan
  • Memuat sistematika Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

 

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Lalu

  1. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
  • Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tahun lalu (tahun 2015) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2016)
  • Menjelaskan pencapaian target Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tahun-tahun sebelumnya
  • Melakukan review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan /atau realisasi APBD.
  1. 2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
  • Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat berdasarkan indikator yang sudah ditentukan
  1. 3. Isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
  • Menjelaskan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang meliputi pelayanan, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan.
  1. 4. Review terhadap rancangan awal RKPD
  • Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasi analisis kebutuhan, telaahan terhadap rancangan awal RKPD
  1. 5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
  • Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan

 

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

  1. 1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
  • Menjelaskan hasil penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
  1. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
  • Menjelaskan hasil rumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
  1. 3. Program dan Kegiatan
  • Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

 

BAB IV : Penutup

Berisi catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun apabila anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

 

Lampiran-Lampiran