Pajak Daerah Dorong Tercapainya Target PAD Jabar 2013

/dalam oleh

Sektor pajak daerah di Jabar sepanjang tahun 2013 peroleh pencapaian melampaui target. Dimana penerimaan pajak daerah tercapai sebesar 115,66 persen, penerimaan retribusi daerah 111,42 persen, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi 99,73 persen dan lain-lain PAD yang sah sebesar 184,37 persen.

Imbasnya, seperti disampaikan Gubernur Jabar dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2013 di rapat paripurna DPRD Jabar, Kamis, 20 Februari 2014, pendapatan daerah Pemprov Jabar tahun 2013 lalu melebihi target. Sebelumnya, Pemprov Jabar menargetkan Rp17,38 triliun namun ternyata Pemprov dapat merealisasikan sebesar Rp19,32 triliun.

“Pendapatan daerah tahun anggaran 2013 naik Rp1,94 triliun dari target Rp17,38 triliun menjadi Rp19,32 triliun lebih,” ujarnya.
Dalam rinciannya, Heryawan menyebutkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target sebesar Rp10,51 triliun terealisasi Rp12,44 triliun atau 118,37 persen. Untuk dana perimbangan juga mengalami kenaikan, dari target sebesar Rp2,74 triliun, bisa terealisasi Rp2,95 triliun lebih.

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dapat direalisasikan sebesar 117,61 persen, dana alokasi umum sebesar 100 persen dan dana alokasi khusus sebesar 100 persen. Sedangkan pendapatan daerah yang sah hanya terealisasi Rp3,92 triliun dari target Rp4,12 triliun. “Untuk belanja daerah 2013 dialokasikan sebesar Rp20,5 triliun, namun hanya terelalisasi Rp18,56 triliun,” ungkapnya. (**)

Dispenda Akan Usulkan Pergub Penangguhan Pajak

/dalam oleh

Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat akan segara menyususun dan mengusulkan adanya peraturan Gubernur Jawa Barat tentang pembebasan pembayaran pajak sementara untuk barang sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Plt. Kepala Dispenda Prov. Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, peraturan gubernur yang sedang dirancang oleh pihaknya tersebut, sebagai tindak lanjut kerja sama Dispenda Prov. Jawa Barat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pembebasan status barang sitaan (aset) dalam bentuk pembebasan pembayaran pajak sementara hingga ada keputusan hukum final dan mengikat, untuk ini sedang disusun dan diusulkan peraturan gubernurnya,” kata Iwa.

Aset-aset yang dimaksud, menurut Iwa, termasuk harta tidak bergerak dan kendaraan bermotor. Semuanya perlu dilacak dan disita oleh KPK demi penegakan hukum dan repatriasi asset milik negara yang telah dicuri/dikorupsi oleh koruptor. Selama proses penyitaan, pajaknya akan ditangghukan.

“Kerjasama pun dilakukan dalam hal pertukaran data. Kami pun akan proaktif melaporkan kepada satgas pelacakan asset, untuk mempermudah kinerja KPK,” pungkasnya.***

Pemprov. Jawa Barat Targetkan Rp 1,7 trilyun untuk Pajak Rokok

/dalam oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pendapatan pajak rokok tahun ini senilai Rp 1,7 triliun. Triwulan pertama sudah terealisasi sekitar Rp 400 milyar. Demikian disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa. Selengkapnya

Kejar Target, Dispenda Jabar Lakukan Inovasi dan Terobosan

/dalam oleh

Tahun 2014 menjadi tahun tantangan bagi Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat signifikan menjadikan banyak perubahan dan berbagai inovasi dalam berbagai kebijakan. Selengkapnya

PAD Provinsi Jawa Barat Triwulan I 2014, meningkat Rp 2,5 trilyun

/dalam oleh

Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2,5 trilyun. Peningkatan pendapatan pada triwulan I 2014 ini sudah berhasil memenuhi 23,51 persen dari target pendapatan 2014 yang berjumlah Rp 19,907 triliun. Selengkapnya

Tekan Korupsi, Dispenda Jabar Jalin Kerjasama dengan KPK

/dalam oleh

Besarnya akibat negatif dari prilaku korupsi di Indonesia saat ini menjadikan para koruptor musuh bersama. Guna memerangi hal itu perlu peran aktif semua lapisan. Tidak terkecuali Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat. Selengkapnya

Dispenda Jabar Terus Maksimalkan Peningkatan Struktur Database

/dalam oleh

Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat akan terus lakukan optimalisasi dan peningkatan struktur data dan memperbarui database Dispenda. Hal itu diharapkan dapat menekan bahkan menghilangkan tindak curang pelaku korupsi dalam kepemilikan kendaraan bermotor. Selengkapnya

Dispenda Jabar Bangga Dapat Ikut Andil Berantas Korupsi

/dalam oleh

Plt Kepala Dispenda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, menyampaikan rasa bangga dapat ikut berperan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baginya, hal itu adalah kehormatan untuk menjadikan Indonesia tanpa korupsi.
Kerjasama berupa pertukaran data dan informasi kedaraan bermotor ini diharapkan dapat menekan para koruptor yang menyembunyikan uang haramnya tersebut dari para penegak hukum. Pertukaran tersebut pun diharapkan dapat mempermudah KPK dalam mengusut para koruptor.
“Kami merasa bangga atas kepercayaan KPK untuk dijadikan mitra dalam pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi yang belakangan makin rumit dan intensitasnya meningkat,” kata Iwa.
Menurut Iwa, aset-aset yang banyak disembunyikan, salah satunya adalah harta tidak bergerak dan kendaraan bermotor. Selain itu, kerjasama pun untuk repatriasi asset milik negara yang telah dicuri oleh koruptor.
“Kita akan merancang sistem teknologi informasi yang memudahkan akses informasi secara cepat dan praktis. Kami juga akan menentukan person in charge yang akan mengelola kerjasama ini,” tegasnya.***

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, kerana di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangunkan kesempatan untuk berhasil”
Buya HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah)

Inovasi Pembayaran Drive Thru Dispenda Jabar

/dalam , oleh

Seiring perkembangan teknologi dan kemajuan zaman, Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat terus berinovasi untuk memberikan kemudahan dan pelayan prima bagi wajib pajak. Selain samsat keliling dan otlet samsat, layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ dapat dilakukan di Drive Thru. Selengkapnya

Dispenda Targetkan Rp1,5 triliun untuk pajak rokok

/dalam oleh

Plt. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jawa Barat, Iwa Karniwa menuturkan pihaknya menargetkan pajak rokok tahun ini diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun. Hal itu sebagai salah satu langkah peningkatan kemampuan daerah dalam pelayanan publik, khususnya kesehatan.

Selain itu, diharapkan meningkatnya pajak rokok sebagai salah satu langkah pengendalian dampak negatif rokok. Sebab, di Indonesia perokok meningkat dibandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara ASEAN.

“Target pendapatan di 2014 ini, kita targetkan naik signifikan. Salah satunya terbesar dari kendaraan. Pendapatan pun diperoleh dari retribusi dan pajak rokok,” kata Iwa.

Selain target meningkatnya pajak rokok, Iwa mengaku pihaknya akan menjemput para wajib pajak kendaraan bermotor untuk dilakukan sensus. Langkah tersebut pun akan melibatkan perangkat pemerintah hingga kecamatan dan desa.

“Kita akan melakukan sensus kendaraan untuk meningkatkan raihan pajak kendaraan. Sensus ini kita akan memanfaatkan petugas Dispenda yang ada di 34 cabang di Jabar. Selain itu, akan bekerjasama dengan kepala daerah hingga tingkat lurah dan camat,” jelasnya.***