Pajak Kendaraan Bermotor Sumbang Rp 15 Triliun Untuk PAD

/dalam oleh

 

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat berhasil mencapai target seratus persen pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB). Hingga akhir pekan Desember ini ini Dispenda Prov Jabar telah berhasil mengumpulkan Rp 15 triluin dari PKB.

Pendapatan dari sektor PKB sempat terkoreksi karena dampak situasi ekonomi Indonesia yang menurun, akibatnya daya beli masyarakat pada kendaraan baru juga menurun. Namun pada perkembangangannya, pendapatan dari sektor PKB naik secara signifikan.

Kepala Dispenda Prov Jabar, Dadang Suharto yang sempat merasa pesimis mengatakan bahwa tingginya pendapatan dari sektor PKB akibat dari perekonomiaan masyarakat Jawa Barat yang cukup stabil. Sehingga, pelemahan ekonomi tidak begitu signifikan bagi Jawa Barat.

Kini total volume pendapatan yang sudah masuk ke kas daerah Jabar hinnga minggu kedua di bulan Desember 2015 mencapai Rp 23 triliun lebih. Selain dari PKB, sumber pendapatan lain yang masuk ke kas daerah berasal dari dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), bagi hasil cukai tembakau, dan sejumlah pendapatan lainnya.

Menurut Dadang, pencapaian ini tidak terlepas dari tiga faktor penting. Pertama, dalam APBD perubahan, rata-rata provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan dana untuk membeli ribuan kendaraan dinas. Kedua, banyaknya dealer kendaraan bermotor yang gencar berpromosi di Jabar. Dan ketiga, di DKI Jakarta menerapkan pajak progresif dua persen, sedangkan Jabar hanya 1,67 persen, jadi banyak konsumen yang membeli kendaraan bermotor di wilayah Jabar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa berpendapat bahwa Dispenda adalah roh dan pendapatan provinsi. Maka dari itu, ia akan terus memperkuat sistem pendapatan daerah, dan terus membina kemampuan SDM-nya.

Agar semakin dapat memperkuat kontribusi Dispenda dalam penyediaan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah, skema penguatan pendapatan dan penerimaan pajak harus dirumuskan kaitannya dengan keseimbangan dan kapasitas pertumbuhan PDRB.

“Penting juga koordinasi dengan beberapa provinsi lain agar menjadi kuat,” tutup Iwa.