Penyederhanaan Pelayanan Publik Salah Satu Solusi untuk Menekan KTMDU

Penyederhanaan proses pelayanan publik (standar operasional dan sistem layanan), harus diikuti pula dengan penyederhanaan persyaratan-persyaratan pelayanan publik sehingga menjadi solusi untuk menekan angka Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU) di Jawa Barat, seperti diucapkan Kadispenda Provinsi Jawa Barat Dadang Suharto dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat di Aula Dispenda Provinsi Jawa Barat Jumat (10/06).

Tim Pembina Samsat Jawa Barat harus mampu memberikan layanan yang mudah, murah, cepat dan memotong birokrasi. Pernyataan tersebut berkaitan dengan data yang diungkapkan oleh Kadispenda Dadang Suharto yang menyebutkan dari 15,3 juta kendaraan bermotor yang ada di Jawa Barat, 12 juta diantaranya adalah kendaraan roda dua dan sisanya kendaraan roda empat. Dari Jumlah tersebut 30 persen masuk ke dalam kategori KTMDU.

“KTMDU menjadi pekerjaan rumah bagi tim Pembina Samsat,” ucap Kadispenda Dadang Suharto.

Namun sejauh ini pelaksanaan Operasi Gabungan (Opgab) yang dilakukan Dispenda bersama Polres dan Polresta di Jawa Barat mampu menekan angka kTMDU. Kadispenda Dadang Suharto menambahkan, indikator keberhasilan Opgab terlihat dari peningkatan bagi bea balik nama kedua (BBN II) yang di atas 55 persen. Selain operasi gabungan Dispenda pun bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas untuk melakukan penelusuran.

Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Sugihardi menambahkan, potensi KTMDU di Jawa Barat masih tinggi 44 Juta lebih kendaraan. Oleh karena itu penelusuran KTMDU yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas menjadi salah satu solusinya selain Opgab dan e-Samsat.

Petugas Bhabinkamtibmas dibekali telepon pintar yang dilengkapi aplikasi terkait data para Wajib Pajak (WP) sesuai nama dan alamatnya. Mereka akan mendatangi masyarakat wajib pajak (WP) yang menunggak pajak.

Menutup sambutannya, Kadispenda Dadang mengatakan memudahkan dan menyederhanakan pelayanan publik Jawa Barat merupakan prioritas utama.

Penyederhanaan Layanan Publik Adalah Komitmen Tim Pembina Samsat

Selain menjawab permintaan Presiden Jokowi, penyederhanaan layanan publik merupakan komitmen Tim Pembina Samsat Jawa Barat. Demikian diucapkan Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol. Sugirhardi dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat di Aula Dispenda Provinsi Jawa Barat Jumat (10/06).

“Dasar dari penyederhanaan layanan publik tersebut beberapa diantaranya adalah Undang Undang No.25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,Perpres No.5 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap,” seperti dijelaskan oleh Dirlantas Kombes Pol. Sugihardi dalam paparannya.

Berdasarkan landasan undan-undang yang berlaku, dan keinginan kuat untuk terus berinovasi dalam melayani masyarakat dalam hal kesamsatan, Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat memiliki tiga komitmen yakni:

  1. Pelaksanaan operasional samsat yang berkualitas
  2. Terbangunnya sinergitas unsur pembina dan penyelenggara samsat.
  3. Implementasi dinamisme dan standar operasional prosedur pelayanan samsat.

Menutup sambutannya Sugihardi mengatakan Polri sebagai kordinator tugasnya adalah merencanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan kesamsatan, kemudian menyelesaikan permasalahan dalam samsat. Mengordinasikan dan menyinergikan kegiatan dari kegiatan e-samsat. Penataan tata ruang, penerimaan laporan, dengan adanya penyelenggaraan e-samsat. Untuk itu Pihaknya mengajak semua komponen Tim Pembina Samsat untuk lebih memperkuat koordinasi satu sama lainnya.

Rapat koordinasi yang berlangsung di bulan Ramadan, dihadiri oleh puluhan perwakilan kepala cabang Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan  Provinsi (CPDP) Jawa Barat, perwakilan dari PT Jasa Raharja, dan Jajaran Kepolisian Lalu Lintas Provinsi Jawa Barat.

Rapat Koordinasi Bidang Kominfo di OPD Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Dispenda Provinsi Jawa Barat hadiri Rakor Sinergitas Program dan Kegiatan Bidang Kominfo 2016 dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di gedung aula Ir. Arifin Joesoef, Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Kamis (02/06).

Rapat Koordinasi (Rakor) ini dibuka oleh Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Anton Gustoni. Rakor ini bertujuan untuk menstandarkan,mengintegrasikan dan mengoptimalisasikan layanan publik di mana salah satunya penyediaan informasi melalui website yang dimiliki oleh setiap OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Untuk memberikan layanan informasi yang baik, maka setiap OPD harus memiliki sumber daya manusia, sistem dan pranata teknologi informasi dan komunikasi yang optimal. Selain itu, untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan dan menyosialisasikan program layanan maka setiap OPD harus memutakhirkan konten website yang dimilikinya.

Hadir sebagai nara sumber dalam Rakor kali ini adalah Karina Kusumawardani, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Sistem Informasi Telkom University, Dr. Heroe Wijanto, MT dan Comlabs Institut Teknologi Bandung, Dr. Djadja Sardjana.

Tingkatkan Silaturahmi dan Kerja Sama Melalui Porpemprov

Melalui Pekan Olah Raga Pemerintah Provinsi(Porpemprov) Jawa Barat mampu meningkatkan silaturahmi kekeluargaan, di lingkungan aparatur pemerintah daerah provinsi Jawa Barat, demikian diucapkan Wakil Gubernur Deddy Mizwar saat meresmikan Porpemprov XIV 2016 di halaman Gedung sate, Bandung, Senin (30/05).

Dalam sambutanya Wagub Deddy mengatakan, Porpemrov ini harus mampu menggelorakan semangat olahraga dan berkompetisi secara sehat sehingga menjadi contoh positif bagi masyarakat di Jawa Barat. Dan selain menyaring atlet beprestasi, kegiatan ini dilaksanakan untuk mewujudkan aparatur daerah yang loyal, berdedikasi tinggi, solid serta berintegrasi.

“Kesehatan menjadi prasyarat utama bagi setiap aparatur pemerintahan, agar dapat meningkatkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat,” ucap Wagub Deddy.

Sebagai gelaran tahunan, Porpemrov ini harus mampu menggelorakan semangat olahraga dan berkompetisi secara sehat sehingga menjadi contoh positif bagi masyarakat di Jawa barat.

Wagub Deddy Mizwar Buka Porpemprov XIV 2016

Kegiatan  tahunan Pekan Olah Raga Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Porpemprov) XIV 2016 resmi digelar Wakil Gubernur Deddy Mizwar dihadapan sekira 3.000 Pegawai Negeri Sipil di halaman Gedung Sate, Senin (30/05). Wagub Deddy Mizwar bersama Sekda Iwa Karniwa, dan  Ketua Panitia Guntoro, Sekretaris Korpri Jabar, menekan tombol sirene sebagai simbol dibukanya Porpemprov XIV 2016 Jawa Barat.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Porpemprov tahun 2016 ini dimajukan seiring dengan diselenggarakannya gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XV/2016  di Jabar dan pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan 1437 H. Selain waktu, perbedaan dengan tahun sebelumnya yakni dari cabang olahraga, pada Porpemprov XIV 2016 terdapat dua permainan tradisional yang dipertandingkan yakni cabor Galah Asin atau Halah Pegat dan Bakiak Panjang

Kedua permainan tradisional asal Jawa Barat yang dipertandingkan tersebut pun mendapatkan apresiasi yang positif dan Wagub Deddy.

“Selain melestarikan permainan tradisional, juga sekaligus mengandung unsur olah raga dan kompetisi” ujar Deddy Mizwar dalam sambutan pembukaan Porpemprov di Gedung Sate, Senin (30/5).

Menutup sambutannya Wagub Deddy mengingatkan agar para atlet Porpemprov bisa mampu menunjukan prestasi terbaiknya dengan tetap menjaga nilai-nilai sportifitas.

Wabup Acep Purnama Bangga Kuningan Menjadi Tempat Peresmian Empat Kantor Cabang Pelayanan

Wakil Bupati (Wabup) Acep Purnama mengaku bangga dengan terpilihnya Kabupaten Kuningan sebagai tempat peresmian empat Kantor Cabang Pelayanan (KCP) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yakni,  wilayah Kabupaten Kuningan, wilayah Kabupaten Indramayu I, wilayah Kabupaten Purwakarta, dan wilayah Kota Bandung I Pajajaran,  Selasa (24/05).

Dihadapan Gubernur Ahmad Heryawan, Wabup Acep Purnama berharap dibukanya KCP baru akan meningkatkan pendapatan untuk Kabupaten Kuningan melalui pajak kendaraan bermotor (PKB). Dengan arsitektur gedung yang megah, dilengkapi lahan parkir  luas, ruang tunggu, kantin dan mushola  yang representatif akan membuat para wajib pajak merasa nyaman dan betah.

“Sarana prasarana sudah baik dan lengkap, ditambah lagi program-program yang memberikan kemudahan seperti e-Samsat, Samsat Keliling (Samling) dan Samsat Gendong (Samdong) sehingga bisa menjangkau para wajib pajak hingga pelosok. Dengan layanan jemput bola ini masyarakat Kuningan akan lebih patuh untuk mau membayar pajak kendaraannya tepat waktu,” ungkap Acep.

Mewakili masyarakat Kabupaten Kuningan, Wabup Acep Purnama mengungkapkan terima kasihnya atas kunjungan Gubernur Ahmad Heryawan yang berjalan kaki dan menyapa masyarakat (siswa-siswi sekolah menengah dan karyawan) yang menyambutnya menuju lokasi peresmian.  Gubernur Ahmad Heryawan dikatakan telah memberikan kebahagiaan dan kenangan manis bagi warga masyarakat Kabupaten Kuningan.

Menutup sambutannya, Wabup Acep Purnama pun mengucapkan terima kasihnya kepada Kadispenda Provinsi Jawa Barat  yang telah meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik di daerahnya. Dia berharap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang akan berdampak pada peningkatan (bagi hasil) pendapatan daerah untuk digunakan sebagai pembiayaan pembangunan di daerah.

Dinas Paling Berjasa untuk Pembangunan Infrastruktur Jawa Barat

Dinas Pendapatan Daerah merupakan dinas yang paling berjasa dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat. Pernyataan tersebut diucapkan Gubernur Ahmad Heryawan  dalam acara peresmian empat Kantor Cabang Pelayanan (KCP) Dispenda  Provinsi Jawa Barat yakni,  wilayah Kabupaten Kuningan, wilayah Kabupaten Indramayu I, wilayah Kabupaten Purwakarta, dan wilayah Kota Bandung I Pajajaran,  Selasa (24/05).

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan yang paling banyak diminta oleh masyarakat. Dibumbui senda gurau, Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan jika seorang walikota ataupun bupati sukses membuat jalan,  maka di masyarakat akan muncul istilah ‘Bupati Hotmix’ ataupun ‘Walikota Beton’.

Namun untuk jalan provinsi Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan, sudah jelas berkat pendapatan dari Dinas Pendapatan  dan keberpihakan untuk mengalokasikan anggaran, kondisi jalan-jalan provinsi di Jawa Barat sudah lebih baik dari sebelumnya.

Gubernur Ahmad Heryawan menjelaskan sejak dirinya menjadi gubernur jalan-jalan provinsi angka kemantapan jalannya  masih di angka kurang lebih 80 persen, jadi ada sekitar 20 persen jalan yang masih teramat rusak. Namun pada tahun 2015 angka kemantapan jalan-jalan provinsi tersebut sudah berada di angka 98,5 persen.  Dengan jalan dan jembatan yang baik maka pergerakan orang dan barang pun semakin baik dan lancar, artinya peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat dapat meningkat. Oleh karena itu pendapatan daerah harus terus ditingkatkan karena jika dibandingkan dengan kebutuhan dana pembangunan dirasakan belum mencukupi. Semakin besar pendapatan maka semakin bagus pula pembangunan infrastruktur di Jawa Barat.

Gubernur Ahmad Heryawan pun mengucapkan apresiasinya kepada Dispenda yang setiap tahunnya rata-rata menyumbangkan kenaikan Rp1 triliun ke PAD Provinsi Jawa Barat. Bahkan di tahun 2015 ketika terjadi perlambatan ekonomi nasional, termasuk pembelian kendaraan bermotor.  Dispenda yang selalu berinovasi dalam pelayanan publik terutama pajak kendaraan bermotor, masih dapat menyumbangkan pendapatan.

 “Jadi meski  di mana-mana ekonomi ada penurunan, tidak tajam tapi ada penurunan. Di Jawa Barat juga ada penurunan tapi masih cukup tinggi 5,08 persen di atas nasional. Alhamdulillah,” ucap Gubernur Ahmad Heryawan.

Melalui layanan Samsat Keliling, Samsat Gendong, outlet Samsat dan layanan e-Samsat yang berkerjasama dengan Bank BJB, Bank Central Asia, Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia, mampu mengatasi kekurangan meski pendapatan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menurun.

Bahkan melalui inovasi layanan e-Samsat yang bekerja sama dengan empat bank besar, masyarakat akan semakin mudah untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

“Dengan mempelopori pembayaran pajak kendaraan melalui e-Samsat, menjadikan Jawa Barat lebih baik dari 34 provinsi lain di Indonesia,” ucap Gubernur Ahmad Heryawan.

Gubernur Ahmad Heryawan Resmikan Empat Kantor Cabang Pelayanan Dispenda

Gubernur Ahmad Heryawan secara resmi membuka  empat Kantor Cabang Pelayanan (KCP) Dispenda  Provinsi Jawa Barat yakni,  wilayah Kabupaten Kuningan, wilayah Kabupaten Indramayu I, wilayah Kabupaten Purwakarta, dan wilayah Kota Bandung I Pajajaran,  Selasa (24/05).

Bertempat di  gedung Samsat Kab. Kuningan, Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar Jawa Barat diantaranya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Maka kehadiran kantor cabang pelayanan  Dispenda di keempat wilayah di Jawa Barat sangat penting.

“Kalau di Jawa Barat ada Rp15 triliun PAD, maka 70 persennya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dikelola oleh Dinas Pendatan Daerah,” ucap Gubernur Ahmad Heryawan.

Gubernur Ahmad Heryawan pun menegaskan bahwa Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) merupakan dinas yang paling berjasa dalam pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Salah satunya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur jalan-jalan provinsi. Bahkan secara nasional mengalami perlambatan pendapatan melalui PKB, Dipenda mampu mengatasi dengan berbagai inovasi diantaranya Samsat Keliling, Samsat Gendong  dan e-Samsat online.

Menutup sambutannya  Gubernur Ahmad Heryawan menambahkan, “Samsat Gendong merupakan inovasi yang sangat baik, patut kita syukuri dan apresiasi. Karena melalui Samsat Gendong pendapatan meningkat lagi.”

Peresmian empat KCP Dispenda Jawa Barat dihadiri oleh Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Kepala Dinas Pendapatan Jawa Barat serta jajarannya, Perwakilan DPRD Kab. Kuningan, Kepala BKPP Wilayah III Cirebon, Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Perwakilan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Pemerintah Kota Bandung, Kepala Divisi BJB Kuningan, dan Kepala Cabang Jasa Raharja Jawa Barat.

Gubernur Ahmad Heryawan Puji Inovasi Layanan Publik e-Samsat Online

Layanan Publik e-Samsat online merupakan hasil kerja sama yang baik antara Bank Rakyat Indonesia (BRI), Polda Jawa Barat dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan PT Jasaraharja, demikian disampaikan oleh Gubernur Ahmad Heryawan di acara Grand Launching e-Samsat Online BRI yang berlangsung di Cihampelas Walk, Jumat (20/05).

Adanya layanan e-Samsat Online diharapkan mampu memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Dan semua masyarakat dapat membayar pajak kendaraan bermotor tanpa dipisahkan jarak dan waktu.

Aher (Sapaan Akrab Gubernur Ahmad Heryawan) mengatakan,  bisa saja kelalaian ataupun kemalasan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan akibat jarak dan lokasi Samsat yang jauh. Maka dengan adanya e-Samsat online diharapkan jarak antara masyarakat dengan pemerintah semakin dekat. Sehinggat tidak ada alasan lagi untuk tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

Aher mengucapkan selamat kepada pihak terkait (Bank BRI dan Tim Pembina Samsat) atas diluncurkannya layanan e-Samsat Online BRI.

Jabar, Pelopor Pelayanan Publik Paling Inovatif di Indonesia

“Jabar lagi… Jabar lagi… yang memiliki inovasi.”

Demikian yang diungkapkan Wakakorlantas Polri, Kombes Pol. Indrajit, saat menghadiri Grand Launching e-Samsat online BRI dan Bhabinkantibmas Kabumi di Cihampelas Walk, Bandung, Jumat (20/05).

Menurutnya, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dituntut untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, yang mana dalam hal ini adalah layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).  Dan di wilayah Jawa Barat, kerjasama keduanya dibuktikan dengan terobosan layanan e-Samsat online dan Bhabinkamtibmas kabumi.

Indrajit  berharap, inovasi yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat  mampu memotivasi Polda lainnya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Sementara mengenai  Sistem Pelaporan dan Informasi Bhabinkamtibmas (SISPITIBMAS) dan Bhabinkamtibas Kabumi,  Nana Sudjana menjelaskan bahwa inovasi tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengetahui jumlah pemilik kendaraan , serta untuk mengamankan data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Regident ranmor).

Di wilayah Polda Jawa Barat sendiri saat ini terdapat kurang lebih 362 Bhabinkamtibmas di setiap Polsek. Dan melalui Bhabinkamtibmas diharapkan dapat memberikan data jumlah wajib pajak kendaran bermotor secara cepat, akurat, aman, akuntabel, dan informatif.

Di tempat yang sama, Wakapolda Jawa Barat kombes Pol Nana Sudjana menambahkan terobosan dan inovasi e-Samsat Online yang menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) akan semakin memudahkan masyarakat  Jawa Barat untuk melakukan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor.

Nana Sudjana pun berharap dengan adanya e-Samsat online BRI akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat.