Penyederhanaan Pelayanan Publik Salah Satu Solusi untuk Menekan KTMDU

Penyederhanaan proses pelayanan publik (standar operasional dan sistem layanan), harus diikuti pula dengan penyederhanaan persyaratan-persyaratan pelayanan publik sehingga menjadi solusi untuk menekan angka Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU) di Jawa Barat, seperti diucapkan Kadispenda Provinsi Jawa Barat Dadang Suharto dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat di Aula Dispenda Provinsi Jawa Barat Jumat (10/06).

Tim Pembina Samsat Jawa Barat harus mampu memberikan layanan yang mudah, murah, cepat dan memotong birokrasi. Pernyataan tersebut berkaitan dengan data yang diungkapkan oleh Kadispenda Dadang Suharto yang menyebutkan dari 15,3 juta kendaraan bermotor yang ada di Jawa Barat, 12 juta diantaranya adalah kendaraan roda dua dan sisanya kendaraan roda empat. Dari Jumlah tersebut 30 persen masuk ke dalam kategori KTMDU.

“KTMDU menjadi pekerjaan rumah bagi tim Pembina Samsat,” ucap Kadispenda Dadang Suharto.

Namun sejauh ini pelaksanaan Operasi Gabungan (Opgab) yang dilakukan Dispenda bersama Polres dan Polresta di Jawa Barat mampu menekan angka kTMDU. Kadispenda Dadang Suharto menambahkan, indikator keberhasilan Opgab terlihat dari peningkatan bagi bea balik nama kedua (BBN II) yang di atas 55 persen. Selain operasi gabungan Dispenda pun bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas untuk melakukan penelusuran.

Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Sugihardi menambahkan, potensi KTMDU di Jawa Barat masih tinggi 44 Juta lebih kendaraan. Oleh karena itu penelusuran KTMDU yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas menjadi salah satu solusinya selain Opgab dan e-Samsat.

Petugas Bhabinkamtibmas dibekali telepon pintar yang dilengkapi aplikasi terkait data para Wajib Pajak (WP) sesuai nama dan alamatnya. Mereka akan mendatangi masyarakat wajib pajak (WP) yang menunggak pajak.

Menutup sambutannya, Kadispenda Dadang mengatakan memudahkan dan menyederhanakan pelayanan publik Jawa Barat merupakan prioritas utama.