Permata Bank resmi bergabung dalam program e-SAMSAT Jabar setelah mendandatangani Surat Kerjasama dengan Tim Pembina SAMSAT di Ballroom Hotel Arya Duta Jl Sumatera No 15, Kota Bandung, Selasa, (22/11/2016)

Dalam sambutannya, Direktur Unit Usaha Syariah Bank Permata, Ahmad Kusna Permana mengatakan bahwa penandatanganan surat kerjasama ini adalah cikal bakal kerjasama yang lebih baik antara Permata Bank dengan Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat.

Selain ingin memberikan pelayanan prima terhadap nasabahnya, Permata Bank juga ingin membantu Tim Pembina SAMSAT untuk menertibkan, mendsiplinkan dan merapikan pemilik kendaraan bermotor dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan.

“Sehingga para pemilik kendaraan dapat melakukan pembarayan pajak dengan nyaman, aman, dan dapat dilakukan dimana serta kapan saja diseluruh ATM yang disediakan Permata Bank,” ucapnya.

Kerjasama ini juga direspon positif oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Dadang Suharto. Menurutnya terobosan yang telah ada sejak tahun 2015 ini sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.

Dadang pun berharap setelah penandatanganan kerjasama ini, pihak Permata Bank terus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Selain kami, Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat, saya harap pihak Permata Bank juga melakukan sosialisasi program ini dengan gencar, agar ini bisa suskes,” ungkapnya.

Dengan bergabungnya Permata Bank, maka program e-Samsat ini telah didukung oleh enam bank di Indonesia yang sebelumnya diawali Bank bjb, BRI, BCA, BNI, dan CIMB Niaga. Saat ini telah ada 65000 mesin ATM di seluruh wilayah Indonesia untuk e-Samsat Jabar.

“Dengan adanya e-SAMSAT ini, masyarakat semakin mudah dalam membayar pajak, inilah era pelayanan prima kita” pungkasnya

 

 

Resmi sudah CIMB Niaga bergabung dengan program eSAMSAT. Peluncuran layanan ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama oleh CIMB Niaga, Dispenda Jabar, Jasa Raharja Jabar dan Polda Jabar bertempat di Gedung Sate, Bandung, Senin (14/11).

Acara tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Bambang Waskito.

Dalam sambutanya, Head of Digital Banking, Brancless adn Pertnership CIMB Niaga Bambang Karsono Adi menyampaikan bahwa layanan perbankan ini adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat khususnya para wajib pajak yang mengutamakan fleksibilitas, kecepatan, dan keamanan dalam bertransaksi.

Dijelaskan Bambang, bagi wajib pajak yang akan melakukan pembayaran PKB melalui ATM CIMB Niaga, dapat masuk ke menu Pembayaran dengan memilih fitur Bayar PKB. Selanjutnya, nasabah diminta untuk memasukkan 2 digit kode provinsi (32 untuk PKB Samsat Jabar) dan masa berlaku kendaraan.

Kemudian, pilih nomor rekening debit, lalu konfirmasi pembayaran PKB dan SWDKLLJ Samsat Jabar, dan transaksi dinyatakan berhasil. Bukti transaksi pembayaran di ATM tersebut dapat menjadi bukti yang sama dan sah dengan bukti yang dikeluarkan oleh Samsat.

Sebanyak 42 instansi pemerintah daerah dan Polri turut serta dalam gelaran Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik 2016, yang dibuka secara resmi dibuka oleh Men-PANRB Asan Abnur di gedung Pusat Dakwah Islam (Pusdai), Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/10).

Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik 2016 ini tidak hanya diramaikan pameran saja, tetapi juga dengan seminar dan coaching klinik. Workshop yang terdiri dari workshop transfer pengetahuan dan pengalaman para inovator pelayanan publik kepada instansi pemerintah, coaching clinic inovasi pelayanan publik, Bimtek Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, LAPOR! – SP4N, sosialisasi nasional Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017, dan Pameran Replikasi Inovasi Pelayanan Publik.

“Saya tidak menyangka aplikasi yang dipamerkan luar biasa. untuk itu kedepannya, tak ada lagi pungutan liar. dan Pelayanan Publik akan cepat dan mudah,” jelas Asman Abnur, di sela-sela kunjunganya di salah satu booth peserta

Forum replikasi yang berlangsung 26-27 Oktober 2016  merupakan ajang untuk merangsang percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, forum ini menjadi ajang silahturami sekaligus sarana untuk berbagi ilmu pengetahuan berserta inovasinya.  Bahkan melalui Forum replikasi ini sebanyak 59 daerah menyatakan siap untuk mereplikasi 42 inovasi dalam sektor pelayanan publik.

Pembebasan BBN2 dan Denda Pajak sangat didukung oleh pihak Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya menjanjikan dukungannya untuk program ini. Hal tersebut diklaim oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Dadang Suharto.

Pihak kepolisian misalnya menjanjikan kemudahan untuk mencabut berkas kendaraan yang hendak dipindahkan domisilinya mengikuti program bebas pajak balik nama kendaraan ini.

“Katakanlah motor beli di Cirebon, mau dipindah ke Garut, harus mutasi berkas dulu di kepolisian. Kepolisian sudah komitmen untuk memberikan kemudahan dari sisi waktu dan prosedur,” kata dia.

Dadang mengatakan, Jasa Raharja juga memberikan keringanan pembayaran denda pembayarna asuransi bagi penunggak pajak kendaraan. “Jasa Raharja memberikan keringanan juga yakni denda ke belakang 0 persen, tapi denda tahun berjalan tetap dibayar,” kata dia.

Menurut Dadang, lewat program ini bisa menyisir pemilik kendaraan yang memang sudah tidak bisa ditagih lagi pajaknya. “Penunggak ini kendalanya tidak mendaftar ulang setiap tahun karena kendaraanya rusak, hilang, dijual ke luar provinsi, ini yang sedang kita telusuri berapa potensi yang memang tidak mungkin lagi ditagih pajaknya karena sebab-sebab itu,” kata dia.

Dadang mengatakan, lewat program ini diharapkan bisa memenuhi target pendapatan dari pajak pembayaran sejumlah pajak kendaraan. Tahun ini misalnya, pendapatan dari pajak kendaraan ini dipatok naik Rp 393 miliar untuk menggenapi target pendapatan dari pajak kendaraan tahun ini yang disepakati di APBD Perubahan menjadi 10,7 triliun. “Realisasi Triwulan III sudah 75 persen, sudah terlampaui,” kata dia.

Mulai Senin (17/10/2016) ini para pemilik kendaraan bermotor di Jawa Barat dibebaskan dari biaya Bea Balik Nama (BBN) kedua dan denda pajak.

“Ini akan diberlakukan hingga tanggal 24 Desember 2016 nanti,” ujar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) di Gedung Sate Bandung, Senin (17/10/2016).

Dia menjelaskan, pembebasan BBN kedua dan denda pajak ini bagian dari terobosan Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD). Sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi sektor penyumbang terbesar PAD Provinsi Jawa Barat.

“Kita akan terus mengejar wajib-wajib pajak yang dengan berbagai cara karena ternyata masih tersisa (wajib pajak belum bayar pajak),” ujarnya.

Dengan terobosan ini, Aher berharap wajib pajak termudahkan.

“Jadi yang dimaksud BBN kedua itu kalau BBNKB pertama langsung dari dealer, ketika off road jadi on road itu harus (bayar pajak) dan kita tidak berani membebaskan. Nah, yang kedua itu adalah ketika mutasi atau balik nama, misalnya seseorang yang beli kendaraan, tapi bukan kendaraan baru,” lanjutnya.

Selain itu, Aher juga mengatakan, BBNKB kedua dan seterusnya ini akan berlaku bagi pemilik kendaraan bermotor dari provinsi lain yang ingin pindah atau bertempat tinggal di wilayah Jawa Barat. Maka, bagi mereka juga tidak akan dikenakan biaya bebas balik nama tersebut.

“Yang kedua, kita bebaskan denda pajaknya. Katakanlah ada masyarakat kita yang belum bayar pajak dua tahun, atau terlambat beberapa bulan, atau terlambat tiga tahun dan seterusnya. Pokoknya bagi dia bayar pokok pajaknya saja, dendanya tidak usah dibayar sama sekali,” ucap Aher.