CIMB Niaga resmi bergabung dalam program eSamsat Jawa Barat, Senin (14/11/2016). Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Dadang Suharto, Ditlantas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Sugihardi, Kepala Cabang Jasa Raharja Jawa Barat Delya Indra, dan Perwakilan CIMB Niaga Jawa Barat.

Acara yang digelar di Gedung Sate, Kota Bandung ini juga disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Kapolda Jawa Barat Bambang Waskito, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Rosmaya Hadi.

Dalam pidato sambutan peluncuran eSamsat CIMB Niaga, Head of Digital Banking Branchless dan Partnership CIMB Niaga, Bambang Karsono Adi mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

“Mulai hari ini, melalui 3.700 ATM CIMB Niaga, masyarakat dapat dengan mudah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga tidak perlu mengantri di Kantor Samsat,” ucap Head of Digital Banking Branchless dan Partnership CIMB Niaga, Bambang Karsono Adi.

Selain itu, menurutnya kerjasama ini juga inisiatif CIMB Niaga sebagai wujud dukungan terhadap gerakan non-tunai yang dicanangkan Bank Indonesia. Bambang pun berharap kerjasama ini dapat memperluas jangkuan pengguna eSamsat Jabar guna meningkatkan pendapatan daerah.

Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat dalam rangka Penyempurnaan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Akrual, Jumat (4/10/2016).

Rapat kali ini dihadiri oleh Pejabat Struktural Dispenda Prov Jabar, dan sebagai narasumber hadir pula Tim Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Selain itu, hadir pula perwakilan dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Kepala Biro Keungan Setda Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat.

Pembahasan rapat kali ini memproritaskan pada pembahasan penerapan kebijakan Akuntansi Basis Akrual untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) khususnya pada pengakuan dan penilaian Piutang PKB dan BBNKB.

 

 

 

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat turut meramaikan gelaran pameran Ramaikan Pameran Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik 2016 yang berlangsung di gedung Pusat Dakwah Islam (Pusdai), Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/10).

Dispenda Jabar menjadi bagian dari 42 instansi yang terdiri atas pemerintah daerah dan Polri yang memamerkan inovasi pelayanan publiknya kepada masyarakat dalam Forum Nasional Replika Inovasi Pelayanan Publik.

Dalam pameran Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik 2016, Dispenda Jabar memamerkan berbagai produk pelayanan unggulanya seperti Samsat Keliling dengan menggunakan mobil satelit (V-Sat), Samsat Gendong, E-Samsat dan berbagai layanan yang ditayangkan secara visual melalui layar televisi yang ada di hampir setiap dinding booth. Tidak hanya dipamerkan, produk layanan Samsat Gendong pun membuka layanan, bahkan terlihat beberapa pengunjung yang membayar pajak kendaraan bermotor.

Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik 2016 dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, turut hadir Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Walikota Bandung, Ridwan Kamil, Sesmen PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Pelayanan Publik, Diah Natalisa.

Melalui terobosan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat melalui program Bebas BBN2 dan Denda Pajak, diharapkan akan semakin meningkatkan PAD Jawa Barat dari sektor PKB dan BBNKB, serta salah satu cara dalam menyadarkan masyarakat agar membayar kewajiban pajaknya.

Jumlah kendaraan bermotor di Jawa Barat per September 2016 mencapai 15.750.624 unit. Rinciannya 13.447.117 unit atau 85,38 persen merupakan kendaraan roda dua atau sepeda motor.

Sementara sampai dengan Desember 2015 ada sekitar 27 persen kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang atau belum melajukan kewajiban pajaknya.

“Nah, inilah yang menjadi sasaran kita. Kita akan melakukan tax amnesty ala Jawa Barat. Dan kita targetkan melalui terobosan ini PAD kita meningkat sampai Rp 390 miliar,” ucap Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.

Sebelumnya, Dispenda Jabar pun telah melakukan berbagai terobosan atau inovasi, di antaranya membuat 34 tempat Samsat Keliling, Samsat Gendong, Samsat di berbagai mal yang ada di Jawa Barat, Drive Thru, hingga pembuatan e-Samsat atau Elektronik Samsat melalui kerja sama dengan Bank BJB, BNI, BRI, dan BCA.

Melalui e-Samsat, para wajib pajak yang berada di luar Jawa Barat, bahkan luar negeri masih bisa melakukan transaksi pajaknya.

Program pembebasan pajak BBN kendaraan, baru kali ini dilakukan di Jawa Barat. Program ini ditujukan pada pemilik kendaraan yang membeli kendaraan bekas.

“Kalau beli kendaraan dari orang lain, sebaiknya dibalik namakan untuk tertib administrasi kendaraan. Nah, biasanya kalau balik nama kendaraan kedua dan seterusnya (bukan kendaraan baru), ada pajak bea balik nama. Dengan kebijakan ini di-nol-persen-kan,” ucap Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Dadang Suharto.

Dadang mengatakan, bersamaan juga diberlakukan program pembebasan denda bagi penunggak pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan setiap tahun sekali.

“Ada pembebasan denda untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, cukup membayar pokoknya,” kata dia.

Tapi, khusus bagi pemilik kendaraan yang menunggak pembayaran pajak kendaraan lebih dari lima tahun, tetap harus membayar dendanya maksimal denda pajaknya selama lima tahun.

“Maka dia hanya membayar denda 4 tahun ke belakang, dan 1 tahun berjalan. Kalau lebih dari 5 tahun bahkan sampai 10 tahun, cukup bayar denda 5 tahun saja,” kata Dadang.

Dadang optimis program itu menarik bagi penunggak pajak kendaraan karena denda pajak kendaraan lumayan besar.

“Telat satu hari saja dendanya 2 persen (pajak), terlambat setahun sudah 24 persen,” kata dia.

Tapi dia mengingatkan, kebijakan ini hanya untuk kendaraan yang alamat domisilinya di Jawa Barat.

“Semua kendaraan boleh ikut prorgram ini, tapi khusus untuk Jawa Barat. Roda empat, roda dua, silahkan,” kata Dadang.