Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bekasi, Amsyiah mengklaim jika pajak air tanah pada 2015 sudah mencapai Rp. 8,65 miliar, melebihi dari target yang dipatok dalam APBD 2015 sebesar Rp. 3 miliar

Ia berpendapat bahwa penaikan tersebut karena nilai air tanah mengalami kenaikan empat kali lipat dari sebelumnya Rp. 500 per kubik menjadi Rp. 2000 per kubik. Apalagi, jumlah Wajib Pajak (WP) perusahaan yang membayar pajak air tanah tidak naik signifikan.

WP perusahaan yang membayar pajak tidak signifikan, sebab belum ada tim yang rutin melakukan pemantauan di lapangan,” tutur amsyiah.

Meski begitu, jumlah WP perusahaan yang membayar pajak air tanah tidak naik secara signifikan.

“WP tidak naik signifikan, karena memang belum ada tim yang rutin melakukan pemantauan di perusahaan,” ungkapnya

Dispenda Kota Bekasi menargetkan sumbangan pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi naik menjadi Rp 12 miliar dari total target PAD Kota Rp 1,58 triliun pada APBD tahun 2016.

Tentunya pendapatan dari pajak air tanah kemungkinan akan naik jika temuan DPRD Kota Bekasi yang mensinyalir ada 755 perusahaan di Kota Bekasi yang tidak membayar pajak air tanah dapat ditertibkan.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-44 saat menyelenggarakan apel pagi, Senin (1/12/2015).

Kegiatan apel yang dihadiri oleh seluruh pegawai Dispenda Prov Jabar ini bertemakan “Dengan memperkokoh Netralitas dan Profesionalitas, KORPRI siap menyukseskan program Nawa Cita Melalui Gerakan Ayo Kerja Menuju Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat”.

Sekertaris Dispenda Prov Jabar, Nanin Hayani Adam selaku Pembina Upacara membacakan sambutan Presiden. Sambutan tersebut berisikan lima amanat Presiden bagi seluruh jajaran KORPRI seluruh Indonesia, yakni melakukan percepatan reformasi birokrasi di semua tingkatan tanpa basa-basi, mampu membangun mentalitas baru yang positif yang berintegrasi dan memiliki etos kerja, pegawai harus mempersiapkan diri menuju birokrasi yang dinamis, inovatif dan responsif terhadap perkembangan zaman, mampu menjaga netralitas anggota KORPRI dalam pesta demokrasi khususnya Pemilu Kepala Daerah yang akan digelar akhir tahun ini, serta semua aparatur birokrasi harus menjadi motor penggerak produktivitas nasional dan daya saing bangsa.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahi mengklaim bahwa mereka telah mencapai 85 persen dari realisasi perolehan pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut berdasarkan target anggaran murni 2015 terhitung pada 31 Oktober 2015.

Hasil tersebut dari perhitungan delapan jenis pajak yang menjadi potensi pendapatan di Kota Cimahi seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PJU (Penerangan Jalan Umum), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), serta retribusi parkir.

Dadan Darmawan, Sekretaris Dispenda Kota Cimahi mengungkapkan bahwa pencapaian ini berdasarkan target anggaran murni 2015, bukan berdasarkan anggaran perubahan 2015.

“Untuk angran perubahan 2015, masih ada waktu untuk menarik target pajak hing satu bulan ke depan, jadi ini berdasarkan pada anggaran murni. Kalau anggaran perubahan masih berjalan,” ungkapnya, Selasa (3/11/2015).

Dadan menambahkan, dari delapan jenis pajak daerah tersebut, potensi target pajak terbesar ada pada BPHTB dan PBB, sementara potensi target terkecil ada pada pajak hotel dan parkir.

“Untuk pajak BPHTB, dari target Rp. 29,6 milyar, dari anggaran murni 2015 yang telah terealisasi ada sebesar Rp 24,99 milyar,” ucapnya.

Sementara itu, ia juga menjelaskan bahwa ekonomi makro mempengaruhi pencapaian target untuk pajak BPHTB, karena ekonomi makro mempengaruhi dalam hal jual beli tanah.

Demi meningkatkan pelayanan dan mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi para wajib pajak, Tim Pembina Samsat telah bekerjasama dengan tiga bank lainnya. Sehingga nantinya para wajib pajak, selain dapat membayar melaui ATM BJB juga dapat membayar melalui ATM Bank BNI, Bank BCA, dan Bank BRI.

Pelayanan pembayaran PKB tahunan melalui ATM ini adalah inovasi yang dihadirkan oleh Tim Pembina Samsat (Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Polda Jawa Barat, PT. Jasa Raharja, Kanwil Provinsi Jawa Barat) yang bekerjasama dengan Bank BJB, BRI, BCA dan BNI.

Para pedagang Pasar Junjang mempertanyakan penyaluran uang retribusi yang mereka setorkan. Terkait hal itu, Kepala Pasar Junjang, Raden Kholil Abdullah menjelaskan bahwa semua hasil retribusi digunakan untuk pelayanan hingga menggaji staf dan pegwainya.

“Pelayanan paling besar kita yaitu pengangkutan sampah. Perbualnnya bisa mencapai Rp. 25 juta. Selain itu staf-staf pasar juga harus kita bayar, meski pembayaran staf belum bisa sesuai dengan UMK,” tuturnya.

Ia juga menambahkan bahwa jumlah uang sewa kios yang sudah terkumpul selama dua tahun dari penutupan tahun 2012 sebesar Rp. 150 juta, itu pun belum total dari keseluruhan pedagang pasar.

“Jumlah itu baru setengahnya saja, sisannya susah untuk membayar termasuk yang banyak ngomong kemarin, mereka belum bayar,” ucapnya.

Ia juga mengakui banyak mengalami kesulitan menagih uang retribusi di bagian dalam pasar sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan operasional pasar bulanan, terbantu oleh retribusi pedagang yang berada di luar pasar pinggir jalan.

“Pedagang yang ada didalem pasar susah sekali uang retribusinya, dan hal tersebut diakui membuat kita sulit untuk membayar operasional pasar. Untung ada retribusi pedagang di luar pasar jadi bisa memenuhi kebutuan operasional pasar yang kurang.

Ia juga memberikan penjelasan untuk apa saja tau yang diinginkan pasar seharunya diadukan langsung ke pemerintah desa, bukan malah bersuara di media.

“Padahal tinggal datang saja ke desa, tanyakan saja langsung. Sebagai Kepala pasar hanya berfungsi mengambil uang retribusi saja, yang menggunakan untuk apa saja ya pihak desa,” tutupnya.