Masih banyak perusahaan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak tapi sudah memanfaatkan air tanah. Hal tersebut diakui Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi.

Ia beralasan jika pihaknya untuk sementara sudah memberikan rekomendasi bagi perusahaan yang menggunakan iar tanah agar mendaftar sebagai wajib pajak. Terkait hal tersebut, belum terdaftarnya sejumlah perusahaan yang menggunakan air tanah sebagai wajib pajak.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas terkait yang berwenang mengeluarkan izin, Yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Ia menambahkan, tidak menutup kemungkinan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke berbagai perusahaan yang ada di Kota Bekasi.

Sejauh ini, baru diketahui ada sekitar 160 perusahaan yang tidak terdaftar wajib pajak pengguna air tanah di Kota Bekasi.

“Kami sudah melakukan rapat koordinasi bersama dinas terkait, sebeb target PAD dari sektor pajak air tanah baru mencapai Rp 8 miliar. Walaupun sebelumnya target PAD sudah tercapai, namun potensi lain harus tetap dikejar, termasuk perusahaan yang selama ini tidak membayar pajak air tanah,” ungkapnya.

Keluhan juga dilontarkan oleh Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu. Ia sudah mengetahui bahwa di Kota Bekasi masih banyak perusahaan yang menggunakan air tanah tapi tidak membayar pajak. Sehingga, banyak potensi PAD yang hilang.

“Saya sudah perintahkan dinas terkait untuk melakukan pengecekan ke perusahaan-perusahaan yang nakal agar ditindak sesuai aturan yang ada. Jadi, kalau ada perusahaan yang menggunakan air tanah namun tidak membayar pajaknya, wajib diberikan sanksi,” tegasnya.

 

Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Cimai mencapai Rp 116 miliar. Nilai tunggakan yang terhitung tinggi tersebut disebabkan karena validasi data yang belum maksimal sebelum dilimpahkan ke Pemerintah kota Cimahi.

Tunggakan tersebut berasal dari 110 ketetapan, artinya seorang Wajib Pajak (WP) bisa mendapatkan tagihan tiga Nomor Objek Pajak (NOP). Hal  tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahi, Lia Yuliati.

“Ini terjadi karena datanya belum disandingkan atas beberapa WP. Terutama sebelum data itu dilimpahkan dari Kantor Pajak Pratama (KPP) ke Pemkot,” tuturnya.

Ia pun menjelaskan beberapa kendala yang faktor penyebab validasi data tersebut terganggu. Salah satunya adalah data tersebut harus diperiksa satu per satu. Sistem data yang ada belum bisa menampilkan secara keseluruhan, saat ini masih menampilakan data per WP.

Bila mengacu pada UU No 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa tunggakan pajak sebelum lima tahun termasuk pada kategori piutang macet. Sehingga tidak membebani laporan keuangan dan tidak tercatat piutang. Sedangkan jika lebih dari lima tahun bisa diputihkan apabila sudah diverifikasi dan diketahui sudah tidak sesuai.

“Dalam neraca keungannya disebut piutang dalam kategori macet. Penjelasannya seperti ini perlu agar tidak membebani laporan keuangan,” ucapnya.

Ia pun menjelaskan bahwa tunggakan tersebut adalah piutang ketetapan yang tidak dibayar. Ketika menetapkan itu tergantung dari data awal, dalam hal ini data 1994 saat masih di KPP. Selama ini. Verifikasi data yang telah dilakukannya saat pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan penyisiran.

“Setelah SPPT disebat, kami meminta umpan balik dari aparat wilayah, seperti RT dan RW. Sehingga kami menemukan fakta NOP yang ganda,” ungkapnya.

Pada dasarnya, NOP di lapangan yang tidak ada objeknya secara otomatis menjadi piutang akan diusulkan dihapus setelah melewati kadaluarsa lima tahun. Dengan demikian, WP bisa konsisten membayar disatu NOP.

Lia mengungkapkan bahwa pada tahun lalu pihaknya telah berhasil merealisasikan PBB yang menembus angka Rp 30 miliar, sedangkan tahun ini ditargetkan harus mencapai angka Rp 28 miliar.

Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo mengatakan bahwa maraknya reklame bodong baik outdoor dan indoor seperti billboard, sign board, spanduk, umbul-umbul, banner, vidiotron, dan media iklan lainnya dikarenakan banyak yang masih dalam proses perijinan namun iklanya sudah tayang.

“Jadi regulasi juga harus jelas berdasarkan kelas jalan, titik strategis sehingga tidak ada akal-akalan untuk mensiasati lokasi pang ng/titik reklame yang dapat meringankan tarif pajak,” tuturnya.

Ia mengambil contoh reklame yang berada di depan Mall Metropolitan atau samping Giant, meski panggungnya berdiri di jalan kelas B/C tapi papan reklame tetap menghadap titik strategis yang memiliki nilai tinggi.

Selain itu, ia juga mencontohkan titik iklan produk rokok yang dilihat dari titik tanah di Jalan Kartini. Namun, nyatanya tatapan reklame menghadap jalan Ahmad Yani di depan lampu merah Rawapanjang.

“Hal seperti ini bisa kita lihat apabila mengacu pada PP No. 109 2012, iklan rokok sudah tidak diperbolehkan di jalan protokol,” keluhnya

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertamanan Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (DPPPJU) Karto mengatakan bahwa pihaknya sudah mengetahui adanya laporan ketidak sesuaian secara fisik di lapangan terkait pemasangan papan reklame.

“Dalam waktu dekat akan kita pindahkan, karena Jalan Kartini masuk dalam kategori kelas tiga. Jadi tidak sesuai,” tutur Karto.

Sementara itu, menanggapi adanya dugaan permainan yang berdampak pada tidak tercapainya PAD. Kasi DPPPJU, Nana Supriatna menjelaskan bahwa masih banyak budaya ketidaksadaran dari pengusaha yang memasang reklame. Sehingga perpanjangan masa reklame menjadi potensi yang tidak diurus.

“namun untuk mengantisipasi terjadinya dugaan oknum bermain, kita selalu melakukan agenda rutin pembongkaran dan pendataan. Sehingga setiap reklame terindikasi tidak berizin dan diperpanjang langsung dibongkar,” ujarnya.

Selain itu, dengan dinaikannya PAD tahun ini, pihaknya akan melakukan pengkajian serta pembuatan Peraturan Walikota (Perwal). Dalam isi Perwal tersebut nantinya akan menyesuaikan tarif dari klasifikasi sesuai dengan jkelas dan tingkat keramaian kondisi jalan.

“jadi nantinya tidak hanya dilihat dari kelasnya saja,” tutupnya.

 

Selain ingin terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi (CPDP) Jawa Barat Wilayah I Kota Bandung juga menunjukan rasa kepedulian sosialnya dengan menggelar acara bakti sosial.

Kali ini, CPDP Wilayah I Kota Bandung menggelar Bakti Sosial berupa Khinatan Massal pada Sabtu (16/1/2016) di Kantor Samsat Bandung Barat Jl. Padjajaran No. 88 Kecamatan Cicendo, Kota Bandung.

Khinatan masal diikuti oleh 16 orang perserta anak-anak dari daerah Kota Bandung, bahkan salah satu peserta juga datang dari Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung.

Kepala Cabang CPDP Wilayah I Kota Bandung, Dwiyanti Pretianawati mengatakan bahwa bakti sosial ini adalah bentuk syukur atas apa yang telah dicapai selama tahun 2015 kemarin.

“Kegiatan Bakti Sosial ini adalah bentuk rasa syukur kami kepada Allah SWT atas apa yang diberikan dan dicapai selama tahun 2015 kemarin. Selain itu juga untuk memperkenalkan bahwa kami ada ditengah-tengah masyarakat,” tuturnya.

Dwiyanti berharap bahwa pihaknya dapat terus melaksanakan kegiatan sosial setiap tahunnya.

“Kegiatan bakti sosial ini adalah acara yang yang seharusnya terselenggara di akhir tahun, namun karena kesibukan kami, maka baru bisa dilaksanakan pada awal tahun. Kedepannya kami berharap akan terus melaksanakan kegiatan bakti sosial bagi masyarakat setiap tahunnya,” pungkasnya.

Kegiatan bakti sosial ini juga terselenggara atas kerjasama dengan Jasa Raharja dan Bank BJB.

Berkat keberhasilan pembinaan paja di tahun 2015, pendapatan perpajakan Cianjur mengalami peningkatan. Penerimaan tersebut berasal dari berbagai sektor, Baik itu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maupun dari pendapatan instansi pemerintah lainnya.

Hal tersebut diakui oleh Hasan Basri, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Cianjur. Ia mengatakan bahwa di tahun 2015 penerimaan pajak mencapai Rp 455 Miliar, naik 16, 85% dibandingkan dengan tahun 2014.

“Keberhasilan itu seiring dengan upaya penyuluhan dan pendidikan kepada para wajib pajak (WP), dan peningkatannya bisa dari pembayaran ataupun lainnya,” tutunya.

Hasan menerangkan bahwa penerimaan pajak bisa menurun apabila para wajib pajak bubar atau pindah. Pihaknya berencana akan terus melakukan penyuluhan kepada instansi dan kepada WP, agar wajib pajak memahami hak dan kewajiban mereka, agar penerimaan pajak di Cianjur lebih besar.

“Penerimaan pajak akan berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Kabupaten tingga mengalokasikan anggaran yang dapat dimaksimalkan, karena kami hanya menjaring dan mengelola pajak,” ucapnya.