Apel Memperingati Hari Jadi Ke-72 Provinsi Jabar

Apel besar dalam rangka peringatan hari jadi Provinsi Jawa Barat Ke-72 yang diadakan di lapangan Gasibu Kota Bandung berlangsung meriah. Dihadiri oleh para Bupati dan Walikota se-Jabar, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) memimpin langsung apel besar yang juga dihadiri oleh  sedikitnya 100 orang ASN perwakilan dari Pemda se-Jabar dengan mengenakan baju adat daerah masing-masing.

Dalam sambutannya Gubernur Aher mengucapkan terimaksih kepada seluruh jajaran ASN dari tingkat Pemprov hingga Desa yang selama ini telah bekerja mewujudkan cita-cita Jawa Barat menjadi Provinsi yang maju dan sejahtera untuk semua. Ia pun mengaku tanpa adanya dukungan dari masyarakat mustahil Jabar menjadi Provinsi termaju di Indonesia. “Terima kasih kepada seluruh ASN dan masyarakat yang telah bekerja bersama-sama mewujudkan kesejahteraan, kecerdasan dan kemajuan serta keadilan sosial di Jawa Barat,” ucap Aher.

Dalam menjalani roda pemerintahan, Pemprov Jabar berdasarkan data dan fakta telah mengalami perubahan yang membawa pada kondisi yang lebih baik, khususnya dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir. Seperti naiknya Indeks Pembangunan Manusia, indeks pendidikan, indeks kesehatan, indeks daya beli serta angka makro pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen lebih termasuk angka partisipasi sekolah khususnya SMU/ SMK yang kini dikelola Pemprov dari 850 ribu siswa kini di angka 2 juta siswa SMU/ SMK.

“Tentu saja yang paling kita inginkan adalah seluruh peningkatan tersebut hadir pada angka mikro nantinya,” ujarnya.

Aher mengatakan, pembangunan yang telah dilakukannya berorientasi pada tiga angka mikro yang paling penting, yaitu pembangunan harus berhasil menurunkan kemiskinan, pengangguran dan pelestarian lingkungan. “Alhamdulillah angka kemiskinan sudah turun dari angka 13 persen sekarang tinggal 8 persen lebih, kemudian pengangguran juga turun dari 12 persen sekarang jadi 3 persen lebih jadi ada penurunan yang signifikan dan Indeks Gini Rasio juga turun,” katanya

Dalam kurun waktu sembilan tahun ini pun Pemprov Jabar telah berhasil meraih 234 penghargaan tingkat nasional dan internasional. “Ini merupakan prestasi yang diraih oleh seluruh pihak termasuk masyarakat, Gubernur hanya kebagian populernya saja,” ujar Aher. Selain itu beberapa prestasi yang dinilai secara menyeluruh dan menggambarkan kondisi Jabar yaitu berhasilnya mempertahankan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut sejak tahun 2011. Kemudian diraihnya penghargaan dalam penyelenggaraan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan prestasi tertinggi “A” dan dinobatkan sebagai Pemerintah Daerah dengan kinerja tertinggi dalam penyelenggaraan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

“Kalau prestasi terbaik ini bisa bertahan sampai tahun depan maka Jabar akan mendapatkan anugerah Parasamya Purnakarya Nugraha. Mudah-mudahan kita minta doa dari seluruh stakeholders dan masyarakat untuk mendorong dan mengawasi terus menerus kinerja yang lebih bagus lagi,” tuturnya. Dalam peringatan HUT Ke-72 Jabar yang bertemakan Jabar Kahiji, Maju dan Sejahtera Untuk Semua, Gubernur Aher juga memberikan penghargaan kepada kepada ASN yang berdedikasi tinggi dan kepada masyarakat melalui anugerah inovasi bidang lingkungan hidup, anugerah prakarsa Jabar bidang kesehatan dan anugerah pelopor pemberdayaan masyarakat. Masing-masing mendapatkan piagam penghargaan dan uang kadeudeuh.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) mengucapkan syukur yang tak terhingga. Dalam kurun waktu 2008 sampai dengan Juli 2017, Pemprov Jawa Barat berhasil mengumpulkan 232 penghargaan Tingkat Nasional. Menurutnya, prestasi dan capaian pembangunan di Jawa Barat hingga saat ini bisa menjadi indikator keberhasilam sebuah pembangunan. “Kita bersyukur sudah bisa meraih prestasi-prestasi puncak, terutama tiga penghargaan terakhir dari tiga kementerian atau badan. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), dan juga Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) sebagai indikator keberhasilan sebuah pemerintahan,” ujar Demiz usai Apel Besar PNS Pemprov Jawa Barat dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-72 Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 di Lapangan Gasibu, Jl. Diponegoro Kota Bandung, Sabtu (19/8/17).

“Saya kira kita patut bersyukur dan bagaimana mempertahankannya dan meningkatkan yang lebih baik di sektor yang belum kita raih secara optimal,” lanjutnya.

Namun, Demiz juga mengakui masih banyak hal yang perlu dicapai dan dibenahi di Provinsi Jawa Barat. Demiz menekankan hal tersebut untuk bidang pendidikan dan infrastruktur.

“Saya kira kemarin yang perlu kita perbaiki misalkan PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru) kemarin ada sedikit bermasalah. Tapi Alhamdulillah kita bisa atasi dan tahun depan harus lebih baik. Pendidikan sangat penting, ini urusan wajib yang harus kita penuhi buat masyarakat,” ungkap Demiz.

Untuk itu, Demiz mengatakan pihaknya akan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Pembangunan sekolah baru, Ruang Kelas Baru (RKB), serta TPP para guru dan honorer menurut Demiz harus ditingkatkan. Demiz berharap hal tersebut sudah mencapai angka ideal pada tahun depan.

“Bagaimanapun kita harus memperhatikan kesejahteraan guru. Supaya pendidikannya berkualitas disamping pembangunan fisik, seperti kelas dan lain sebagainya,” kata Demiz.

Hal lainnya, Demi menekankan fokus pembangunan juga harus dilakukan di sektor infrastruktur. Terutama terkait infrastruktur yang memiliki peran signifikan dalam mendukung sektor pariwisata di Jawa Barat. Sektor pariwisata bisa menjadi sektor primadona bagi Jawa Barat, karena sektor lain seperti Minyak dan Gas Bumi, serta Kelapa Sawit yang sudah mulai turun pengaruhnya terhadap ekonomi daerah. “Infrastruktur juga sangat penting, bagaimana BIJB (Bandara Internasional Jawa Barat), Pelabuhan Patimban, dan beberapa ruas jalan tol. Ini sangat penting, karena ke depannya akan sangat berarti pembangunannya untuk mendukung bidang kepariwisataan,” ungkap Demiz.

“Maka dari itu infrastrukturnya harus dikawal dengan baik. Mudah-mudahan 2018 sudah bisa beroperasi BIJB, sehingga sudah ada konektifitas dengan daerah-daerah lainnya,” pungkasnya.

Ketua DPRD Jabar Ine Purwadewi Sundari ditemui di ruang rapat mengharapkan, momentum peringatan hari jadi ini bisa membawa keberkahan, rahmat dan hidayah kepada seluruh rakyat Jabar dalam mencapai visi Jabar yaitu Jabar Maju dan Sejahtera Untuk Semua. Ine menjelaskan, berdasarkan Peraturan Daerah No 26 tahun 2010 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Barat, dinyatakan bahwa tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilatarbelakangi oleh sejarah pembentukan delapan Provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Jabar, Jateng, Jatim, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil.

“Dengan demikian peringatan Hari Jadi pada tahun 2017 ini merupakan ulang tahun ke-72 dalam hal ini masyarakat Jabar sudah ketujuh kalinya memperingati hari jadinya mengingat Perdanya baru ditetapkan pada tahun 2010,” kata Ine.

 Sumber : http://jabarprov.go.id/index.php/artikel/detail_artikel/385/2017/08/21/Peringatan-Hari-Jadi-Ke-72-Provinsi-Jabar

Yang Perlu Anda Ketahui Mengenai TNKB

Tanda Nomor Kendaraan bermotor (TNKB) adalah tanda registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor (Ranmor) yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor. TNKB ini memuat unsur nomor registrasi kendaraan bermotor (NRKB) dan masa berlaku yang sesuai dengan masa berlaku STNK.

TNKB ini terbuat dari bahan yang memiliki unsur-unsur pengaman sesuai spesifikasi teknis. Unsur pengaman TNKB ini berupa logo lantas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB. Korlantas Polri merupakan instansi yang berhak untuk mengeluarkan TNKB karena TNKB diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri. Jadi, TNKB selain yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. Saat ini, ada lima warna dasar TNKB yang berlaku di Indonesia, yaitu :

  1. Dasar hitam, tulisan putih untuk Ranmor perseorangan dan Ranmor sewa;
  2. Dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum;
  3. Dasar merah, tulisan putih untuk Ranmor dinas Pemerintah;
  4. Dasar putih, tulisan biru untuk Ranmor Korps Diplomatik negara asing; dan
  5. Dasar hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas atau (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bahwa Ranmor tidak boleh dioperasionalkan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya.

Mulai bulan Januari 2017, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia huruf D mengenai Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor pada point 1 disebutkan bahwa untuk penerbitan TNKB kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 dikenai biaya sebesar Rp60.000 per pasang, sedangkan pada point 2 disebutkan untuk penerbitan TNKB kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dikenai biaya sebesar Rp100.000 per pasang. Sering kita lihat adanya Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan yang terdapat pada TNKB kendaraan di sekitar kita. Berikut adalah biaya PNBP untuk NRKB pilihan yang dapat dipesan oleh masyarakat, yaitu :

  1. NRKB pilihan untuk 1 angka tanpa ada huruf di belakang Rp20.000.000
  2. NRKB pilihan untuk 1 angka dengan huruf di belakang Rp15.000.000
  3. NRKB pilihan untuk 2 angka dengan tidak ada huruf di belakang Rp15.000.000
  4. NRKB pilihan untuk 2 angka dengan huruf di belakang Rp10.000.000
  5. NRKB pilihan untuk 3 angka dengan tidak ada huruf di belakang Rp10.000.000
  6. NRKB pilihan untuk 3 angka dengan huruf di belakang Rp7.500.000
  7. NRKB pilihan untuk 4 angka dengan tidak ada huruf di belakang Rp7.500.000
  8. NRKB pilihan untuk 4 angka dengan huruf di belakang Rp5.000.000

Diharapkan dengan adanya artikel mengenai TNKB ini, masyarakat dapat lebih mengetahui mengenai warna dasar TNKB dan biaya yang diperlukan untuk penerbitan TNKB serta NRKB pilihan

bebas bergerak bapenda jabar

Bebas Bergerak Kemana Saja, Kami Siap Melayani

Mulai bulan Agustus 2017, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu anggota Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat mengusung tema yang diberi nama Bebas Bergerak. Bebas Bergerak ini memiliki dua arti, yaitu :
1. Masyarakat Jawa Barat yang memiliki kendaraan bermotor dan terdaftar di Provinsi Jawa Barat akan lebih mudah untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Jalan (SWDKLLJ), dan melaksanakan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) melalui berbagai fasilitas yang telah dipersiapkan oleh Bapenda Jabar sehingga kemanapun mereka pergi mereka tetap akan dapat melaksanakan kewajibannya tersebut. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah sebagai berikut :
a. T-Samsat
Tabungan Samsat atau T-Samsat merupakan inovasi layanan pembayaran PKB, PNBP, dan SWDKLLJ dengan cara diangsur melalui tabungan bank bjb. Dengan menggunakan T-Samsat maka masyarakat :
– Tidak akan lupa/terlambat membayar pajak kendaraan karena menggunakan sistem autodebet
– Ringan membayar pajak kendaraan karena dapat diangsur setiap bulan

b. Samsat Keliling (Samling)
Merupakan inovasi pelayanan pembayaran PKB, PNBP, SWDKLLJ dan pengesahan STNK yang dilakukan di dalam kendaraan dengan metode jemput bola yang mendatangi pemilik kendaraan yang berada jauh dari pusat pelayanan samsat. Melalui Samling maka :
– Dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan
– Mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak sehingga dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan.

c. Samsat Gendong (Samdong)
Merupakan salah satu inovasi dari Bapenda Jabar yang berawal dari diperlukannya pembayaran PKB, PNBP, SWDKLLJ dan pengesahan STNK yang dapat menjangkau daerah ataupun wilayah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Samsat Induk maupun Samsat Keliling. Petugas dari Bapenda Jabar dan Kepolisian akan membawa peralatan samsat yang telah diminimalisir sehingga masuk ke dalam tas gendong ke lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang ada di satu wilayah seperti balai RW dan balai Desa. Dengan adanya layanan samsat gendong maka pelayanan samsat akan lebih dekat kepada masyarakat sehingga akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

d. Samsat Outlet
Layanan bagi wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran PKB, PNBP, SWDKLLJ dan pengesahan STNK yang tempat pelaksanaannya di sentra-sentra perbelanjaan / pusat kegiatan masyarakat. Untuk melihat lokasi samsat outlet diseluruh Jawa Barat silahkan lihat pada tautan berikut http://bapenda.jabarprov.go.id/samsat-outlet/ dan untuk samsat outlet yang bekerja sama dengan bank bjb pada tautan berikut http://bapenda.jabarprov.go.id/samsat-outlet-kcp-bank-jabar-banten/

e. Samsat Drive Thru
Layanan pembayaran PKB, PNBP, SWDKLLJ, dan pengesahan STNK yang tempat pelaksanaannya memungkinkan pemilik kendaraan atau wajib pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan. Dengan layanan drive thru ini maka pembayaran PKB lebih cepat, dan lebih praktis karena wajib pajak tidak perlu turun dari kendaraan dan tidak perlu memarkirkan kendaraannya.

f. Samsat Masuk Desa (Samades)
Sarana pembayaran PKB, PNBP, SWDKLLJ dan pengesahan STNK untuk masyarakat pedesaan yang dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya. Layanan dapat dilakukan di kantor desa yang bekerja sama dengan samsat. Saat ini Baru ada tiga layanan samades yang tersebar di seluruh Provinsi Jawa Barat.

2. Masyarakat Provinsi Jawa Barat sebagai wajib pajak kendaraan bermotor dapat lebih Bebas Bergerak melaksanakan kewajibannya dengan memanfaatkan inovasi-inovasi dari Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Masyarakat hanya perlu memiliki rekening di bank-bank yang telah bekerjasama dengan Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat dan pergi ke mesin ATM atau membuka layanan internet banking untuk menggunakan layanan E-Samsat Jabar. Selain menggunakan layanan E-Samsat Jabar, masyarakat juga dapat mengunduh aplikasi Sipolin Samsat Jabar untuk gawai dengan sistem operasi android di Google Playstore. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini, masyarakat dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Jalan (SWDKLLJ) kapan saja dan dimana saja mereka berada.

a. E-Samsat
E-Samsat mempermudah masyarakat dalam membayar PKB, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan SWDKLLJ melalui ATM. Layanan E-Samsat ini dapat dilakukan melalui mesin ATM bank-bank yang telah bekerja sama dengan Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat dengan jumlah mesin ATM lebih dari 60 ribu buah yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui E-Samsat, masyarakat sebagai wajib pajak akan mendapatkan :
– Memangkas waktu yang diperlukan untuk mengurus pembayaran pajak
– Ketepatan dalam perhitungan PKB
– Waktu pembayaran yang lebih fleksibel
Informasi lebih lanjut mengenai E-Samsat silahkan klik tautan berikut E-Samsat Jabar

b. Sipolin
Melalui Sipolin akan mempermudah masyarakat dalam mengetahui informasi yang berkaitan dengan PKB dan sekaligus dapat melakukan pembayaran PKB, PNBP, dan juga SWDKLLJ melalui aplikasi Sipolin pada smartphone berbasis Android. Melalui aplikasi Sipolin maka :
– Membantu melakukan pengecekan PKB
– Melakukan pendaftaran online WP
– Pembayaran PKB tahunan secara online (melalui sms banking dan mobile banking)
– Membantu mencari lokasi kantor-kantor Samsat terdekat.

Sudah tidak ada alasan lagi bagi masyarakat sebagai wajib pajak kendaraan bermotor untuk tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar PKB, SWDKLLJ, PNBP dan melaksanakan pengesahan STNK kendaraan miliknya karena Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat telah memberikan berbagai macam pilihan yang dapat digunakan oleh wajib pajak kapanpun dan kemanapun mereka pergi.

Hentikan Perudungan Mulai Dari Keluarga

Beberapa hari yang lalu menonton film dengan judul Chakushin ari final atau One Missed Call Final. Film ini merupakan film dari negeri matahari terbit dengan genre horor. Yang menarik dari film Chakushin ari final ini adalah cerita yang melatarbelakangi terjadi kisah horor diantara pada siswa di salah satu sekolah menengah di Jepang. Disebutkanlah salah satu siswi dengan nama Asuka yang mengalami bullying (perundungan) oleh teman-teman di sekolahnya. Pada suatu waktu sekolah mereka mengadakan karya wisata ke Korea, dan Asuka berencana melakukan balas dendam dengan mengirimkan foto dengan pesan “Jika kamu meneruskan pesan ini kepada orang lain, maka hidupmu akan diampuni”. Untuk cerita selanjutnya silahkan ditonton saja filmnya.

Perundungan sebagaimana dikutip dari psychology today adalah pola khas untuk melukai dan mempermalukan orang lain, khususnya mereka yang dalam beberapa hal lebih kecil, lemah, lebih muda atau yang lebih rentan jika dibandingkan dengan orang yang melakukan perundungan. Pengertian yang hampir sama didapat dari laman website stopbullying.gov dimana dikatakan bahwa perundungan merupakan perilaku agresif yang tidak diinginkan dikalangan anak usia sekolah yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan yang nyata atau yang dirasakan. Perilaku perundungan ini selalu berulang atau memiliki potensi untuk diulang-ulang. Untuk dapat masuk ke dalam kategori perundungan maka tingkah laku haruslah agresif dan mencakup :
1. Ketidakseimbangan kekuatan
Anak-anak yang melakukan perundungan dengan kekuatan mereka seperti kekuatan fisik, memiliki akses ke informasi yang memalukan, atau merupakan anak yang populer di sekolah seringkali menggunakan kekuatan yang dimilikinya tersebut untuk mengendalikan atau menyakiti orang lain.
2. Pengulangan
Perilaku perudungan terjadi lebih dari satu kali atau berpotensi terjadi lebih dari satu kali.

Seorang profesor psikologi dari Universitas Warwick yang bernama Dieter Wolke sebagaimana dilansir dari BBC Indonesia mengatakan bahwa semua orang menganggap perlaku perudungan acap terjadi di sekolah namun hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa intimidasi benar-benar dimulai dari rumah. Bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang bersikap keras paling mungkin untuk menjadi mangsa para pelaku intimidasi. Tetapi anak-anak dengan orang tua yang terlalu mengekang juga meningkatkan resiko terkena intimidasi dari teman-temannya. Lebih lanjut Dieter Wolke mengatakan: “Meskipun keterlibatan orang tua, dukungan dan pengawasan yang tinggi akan mengurangi kemungkinan anak-anak terlibat dalam bullying, tetapi jika itu dilakukan secara berlebihan (overprotection) akan membuat anak-anak itu meningkat resikonya untuk menjadi korban.” “Anak-anak membutuhkan dukungan tetapi beberapa orang tua mencoba untuk melindunginya dari semua pengalaman yang tidak menyenangkan. Dalam prosesnya, mereka mencegah anak-anaknya untuk belajar berurusan dengan para pelaku sehingga membuat mereka menjadi lebih rentan.” Dia menambahkan: “Seandainya anak-anak mampu menghadapi persoalan yang sulit, mereka menjadi tahu bagaimana menangani konflik. Jika orang tua selalu mengambil alih konflik yang dialami anak-anaknya, maka anak-anak itu tidak memiliki strategi mengatasinya dan lebih mungkin dia menjadi target bullying… “. Dieter Wolke kemudian mengatakan: “Pengasuhan orang tua dengan aturan yang jelas tentang sikap berperilaku, serta pemberian dukungan dan hubungan yang hangat merupakan pendekatan paling mungkin untuk mencegah jatuhnya korban.”

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh anak sejak dilahirkan. Dalam lingkungan ini, anak mempelajari dan diajari berbagai hal yang menjadi bekal bagi kehidupannya di masa datang. Orang tua, terutama ibu adalah tempat belajar pertama bagi anaknya.  Oleh sebab itu,  pola pengasuhan yang diberikan oleh orang tua akan menentukan karakter anak selanjutnya. Selain itu, latih dan kembangkan potensi masing-masing anggota keluarga sehingga mereka bisa menjadikan anggota keluarga menjadi pribadi mandiri, bisa mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan hidup.

Tiga Karakteristik Pajak Yang Harus Anda Ketahui

Sering kita lihat pada film-film Hollywood dimana para aktor seringkali mengucapkan kalimat “bahwa kami juga merupakan pembayar pajak” atau kalimat yang senada yang intinya mengatakan bahwa mereka juga merupakan warga negara yang taat membayar pajak. Kalimat-kalimat tersebut biasa dilontarkan ketika mereka mengalami perlakuan yang kurang baik dari otoritas setempat. Di satu sisi hal ini merupakan hal yang wajar terjadi, karena mereka tahu bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan salah satunya adalah untuk kepentingan publik. Namun, disisi lain ada beberapa hal yang harus diluruskan mengenai perpajakan.

Diawali dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir kali Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, bahwa pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya, masih dari definisi tersebut, pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut dapat kita tarik tiga karakteristik, yaitu :
1. Pajak Merupakan kontribusi wajib dan bersifat memaksa
Karakteristik pertama dari pajak ini akan menarik jika kita lihat dari teori kontrak sosialnya John Locke. Menurut John Locke, ada tiga pihak dalam kontrak sosial yaitu pencipta kepercayaan (the trustor), yang diberi kepercayaan (the trustee), dan yang menerima manfaat dari pemberian kepercayaan tersebut (the beneficiary). Pencipta kepercayaan atau the trustor dan yang menerima manfaat dari pemberian kepercayaan atau the beneficiary adalah masyarakat. Sehingga masyarakat berperan penting dalam pembuatan kontrak sosial karena mereka juga yang merasakan dampak baik/buruk dari kepercayaan tersebut. Sedangkan pihak yang diberi kepercayaan atau the trustee adalah  pemerintah atau pemegang kekuasaaan dimana ia harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas kewenangannya tersebut.

2. Pemungutan Pajak Dilakukan Berdasarkan Undang-Undang
Pemungutan pajak secara eksplisit terdapat pada pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi, ”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pasal ini memberikan amanat bahwa pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak haruslah berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, dibentuk Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan dibentuknya paket undang-undang perpajakan tersebut bukanlah tanpa konsekuensi. Konsekuensi yang harus dihadapi oleh warga negara sebagai wajib pajak adalah timbulnya hutang pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Sehingga, dapat dikatakan  bahwa kewajiban membayar pajak timbul akibat adanya undang-undang.

3. Pajak Tidak Memberikan Kontraprestasi Secara Langsung
Pemerintah menggunakan pajak yang dipungut untuk kebutuhan belanja seperti belanja bunga hutang, belanja subsidi, belanja kementrian/lembaga, transfer ke daerah, dana desa, dan belanja lainnya. Pajak juga dapat menjadi instrumen untuk mencapai kemakmuran rakyat. Contohnya, pembebasan hasil pertanian dan atau perkebunan dari Pajak Pertambahan Nilai. Pemerintah memiliki keinginan agar petani tidak terbebani pajak sehingga dapat meraup keuntungan yang maksimal. Atau dalam rangka  meningkatkan ekspor ke luar negeri, pemerintah memberikan insentif dengan memberlakukan tarif 0%.

Penjelasan diatas mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pajak bagia negara dan tentunya bagi kita sebagai warganya.

Haramkah Membayar Pajak ?

Sebagai warga negara tentunya tidak terlepas dari kewajiban yang harus ditunaikan. Salah satu kewajiban tersebut antara lain adalah membayar pajak. Pertanyaannya kemudian adalah sebagai negara terbesar dengan jumlah penduduk beragama Islam, kita sebagai warga negara Indonesia ingin mendengar seperti apakah pandangan agama kita terkait pajak ini? Secara garis besar, mengacu berbagai literatur yang dihimpun, ada pendapat mayoritas (jumhur) ulama yang umumnya mendukung/memperbolehkan pajak dan tentu saja pendapat minoritas. Kedua opini ini bersandar pada hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi, “Tidak akan masuk surga orang yang memungut mukus” (HR. Abu Dawud, Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, Ibn Khuzaimah). Mukus diartikan sebagi pungutan yang mendzalimi. Secara etimologis, mukus artinya pengurangan dengan penzhaliman. Yakni segala pungutan (uang) yang diambil makis (pemungut mukus atau kolektor retribusi) dari para pedagang dengan cara-cara zhalim atau pemaksaan. Istilah lain yang terkait dengannya adalah usyr yakni pajak 10% atau cukai sebesar 10% atas suatu komoditas.

Jumhur ulama berpendapat mukus ataupun ‘usyr tidak dapat digeneralisasikan sebagai bea cukai apalagi pajak. Jumhur ulama Ahlul Sunnah wal Jama’ah dari empat madzhab, Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hanbali, sepakat pajak tidak dapat serta merta di-qiyas-kan (dianalogikan) sebagai mukus. Jumhur sepakat bahwa pajak yang dipungut/dipotong oleh pemerintah guna mendanai dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas dari mulai membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dst, adalah bukan mukus. Karenanya, halal untuk dipungut/dipotong sebagai pajak oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Selain pendapat diatas, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa munculnya pajak adalah karena terbatasnya tujuan penggunaan zakat karena zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum seperti menggaji tentara, membuat jalan, membangun masjid dan tujuan lainnya diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Selain itu, karena zakat memiliki batasan waktu (haul) selama satu tahun dan juga memiliki kadar minimum (nishab) sehingga zakat tidak dapat dipungut setiap saat sebelum haul dan nishab tercapai.

Abdur Razaq dalam Mushannaf Abd ar-Razaq meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar ra. yang menuturkan bahwa ayahnya yakni Umar bin Khaththab Ra. memungut pajak dari Nabth (gandum dan minyak zaitun) sebesar ½ usyr (5%) agar mereka lebih banyak membawanya ke Madinah. Sayyidina ‘Umar bin Khaththab Ra juga memungut usyr (10%) dari komoditas al-Quthniyah (biji-bijian seperti Adas, Buncis, dsb). Peristiwa fakta sejarah itu juga diriwayatkan oleh Ibn Abiy Syai’bah di dalam Mushannaf Ibn Abi Syai’bah dari Ubaydullah bin Abdullah Ra.

Ulama Madzhab Syafi’i, seperti Imam al-Ghazali, menyatakan, memungut uang (pajak) selain zakat pada rakyat diperbolehkan jika memang diperlukan dan kas di baitul mal/kas negara tidak lagi mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara, baik untuk perang atau keperluan negara lainnya. Namun jika masih ada dana di Baitul Mal, maka tidak boleh. Kemudian jumhur ulama Madzhab Hanafi, seperti Muhammad ‘Uma’im al-Barkati, menyamakan pajak dengan naibah. Ia berpendapat, naibah (pajak) boleh jika memang dibutuhkan untuk keperluan umum atau keperluan perang. Lalu jumhur ulama Madzhab Maliki, seperti Imam Al-Qurtubi, mengemukakan, ulama Madzhab Maliki sepakat dibolehkannya menarik pungutan (pajak) selain zakat apabila dibutuhkan.

Selanjutnya jumhur ulama Madzhab Hanbali, seperti Ibnu Taimiyah, membolehkan pengumpulan pajak yang mereka sebut dengan al-kalf as-sulthaniyah. Jumhur ulama Madzhab Hanbali menilai pajak yang diambil dari orang-orang yang mampu secara ekonomis merupakan jihad harta. Sementara ulama-ulama kontemporer seperti Rashid Ridha, Mahmud Syaltut, Abu Zahrah dan Yusuf Qardhawi berpendapat, pajak dihalalkan dalam Islam. Rashid Ridha dalam Tafsir Al-Manar V/39 menafsirkan Qur’an Surat An-Nisaa’ ayat ke-29 dengan penjelasan sebagai berikut, bahwa : “… adanya kewajiban bagi orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya (dalam bentuk zakat) untuk kemaslahatan umum, dan mereka hendaknya dimotivasi untuk mereka mengeluarkan uang (di luar zakat) untuk kebaikan”.

Yusuf al-Qardhawi dalam kitab Fiqhuz Zakah (II/1077) menjelaskan negara terkadang tidak mampu memenuhi kebutuhan pembangunannya. Untuk itu, harud dikumpulkan pajak sebagai salahsatu bentuk jihad harta. Sementara Abu Zahrah menuturkan, bahwa pajak tidak ada pada era Nabi saw, namun itu bukan karena pajak diharamkan dalam Islam, tapi karena pada masa itu solidaritas tolong menolong antar umat Islam dan semangat berinfak di luar zakat sangatlah tinggi. Adapun pendapat minoritas umumnya berasal dari ulama Madzhab Wahabi seperti Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Mereka menyamakan mukus ataupun ‘usyr (artinya sepersepuluh) sebagai pajak atau cukai sehingga ulama Wahabi mengharamkan pajak dan bea cukai, sekaligus menfatwakan petugas pajak/bea cukai adalah pelaku dosa besar!

Sudah selayaknya kita membayar pajak guna menciptakan pertumbuhan pembangunan dan menjaga stabilitas perekonomian negara.

Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 5 Tahunan

Bagi pemilik kendaraan bermotor baik itu roda dua maupun roda empat atau lebih wajib untuk meregistrasikan kendaraan yang dimilikinya sebelum dapat mengoperasikannya di jalan. Namun, bagi yang belum diregistrasi juga dapat dioperasikan di jalan dengan catatan bahwa kendaraan tersebut dilengkapi dengan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) dan Tanda Coba nomor Kendaraan Bermotor (TCNKB). Registrasi kendaraan bermotor ini memiliki tujuan untuk :

  1. Tertib administrasi
  2. Pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia
  3. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan
  4. Perencanaan, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan
  5. Perencanaan pembangunan nasional

Registrasi kendaraan bermotor merupakan salah satu wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor tersebut telah diregistrasi maka pemilik kendaraan akan diberikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan juga diberikan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). STNK dan TNKB berlaku selama lima tahun dan harus dimintakan pengesahannya setiap tahun. Pengesahan setiap tahun ini dapat kita lihat pada lembar STNK bagian kanan bawah dimana terdapat empat kotak yang akan dibubuhi cap / stiker setiap pengesahan tahunan telah dilaksanakan. Bila masing-masing kotak tersebut telah penuh oleh cap / stiker artinya sudah saatnya lembaran STNK dan TNKB Anda diganti (proses pengesahan lima tahunan).

Persyaratan yang harus dipersiapkan bila Anda akan melakukan proses pengesahan lima tahunan di kantor samsat induk, adalah :

  1. STNK
  2. KTP
  3. BPKB asli dan Fotokopi
  4. Kendaraan dihadirkan
  5. Hasil Cek fisik kendaraan

KTP yang disyaratkan diatas adalah KTP pemilik kendaraan sesuai dengan data yang ada di kantor samsat. Bila Anda baru membeli kendaraan bekas maka pemilik kendaraan di kantor samsat masih atas nama pemilik lama. Oleh karena itu Anda tidak dapat melakukan proses pengesahan STNK lima tahunan. Semua berkas persyaratan tersebut dijadikan satu ke dalam map dan disusun rapih. Setelah persyaratan dibawa, berikut ini adalah mekanisme proses pengesahan lima tahunan secara garis besar yang perlu Anda ketahui

  1. Mendatangi loket cek fisik untuk mendaftarkan kendaraan
  2. Melakukan proses cek fisik kendaraan
  3. Mendaftarkan dan validasi hasil cek fisik ke loket cek fisik kendaraan
  4. Pengambilan arsip kendaraan di gudang arsip
  5. Mengisi formulir
  6. Mengambil nomor antrian
  7. Melakukan Proses progresif
  8. Pendaftaran di loket I Ulang 5 Tahun
  9. Penetapan dan cetak NPS
  10. Pembayaran di loket bank bjb
  11. Cetak STNK
  12. Penyerahan STNK dan TNKB

SELAMAT, Anda telah berhasil melakukan pengesahan lima tahunan kendaraan Anda. Hal ini dapat dilihat dari masa berlaku STNK pada lembar STNK telah bertambah satu tahun ke depan, masa berlaku yang terdapat pada TNKB bertambah lima tahun ke depan, dan juga empat kotak yang terdapat pada lembaran STNK menjadi kosong kembali.

Rubah Bentuk Ganti Warna

Banyak pemilik kendaraan bermotor yang sudah memodifikasi kendaraan bermotor yang dimilikinya sehingga lebih sesuai dengan keinginan hati sipemilik kendaraan namun dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tercatat kendaraan masih standar bawaan pabrik. Padahal warna, bodi, mesin kendaraan bahkan bagian yang lain dari kendaraan telah mengalami perubahan sehingga tidak sesuai dengan standar. Bila kita lihat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 50 disebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe wajib melakukan uji tipe. Selanjutnya pada pasal 52 ayat 3 disebutkan juga bahwa setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang dan pada ayat 4 disebutkan bahwa bagi kendaraan bermotor yang telah diuji tipe ulang harus dilakukan registrasi dan identifikasi (regident) ulang.

Uji tipe yang dimaksud di atas adalah terdiri dari :
1. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratn teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap
2. Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya

Uji tipe kendaraan bermotor dilakukan oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah dan bagi landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap yang telah lulus akan diberikan sertifikat lulus uji tipe.

Rubah Bentuk Ganti Warna (Rubentina) merupakan istilah yang digunakan ketika terjadi perubahan / modifikasi pada kendaraan bermotor dimana perubahan/modifikasi tersebut sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material. Oleh karena itu, kendaraan bermotor tersebut wajib melakukan regident ulang. Berikut ini adalah persyataran untuk melaksanakan proses regident terkait Rubentina, yaitu :

  1. STNK (Asli)
  2. KTP (Asli)
  3. BPKB Asli dan Fotokopi
  4. Cek Fisik
  5. Arsip Ranmor
  6. Formulir
  7. Keterangan Rubah bentuk/warna dari bengkel yang memiliki NPWP dan SIUP
  8. Foto Kendaraan Bermotor
  9. Hasil Cek Fisik

Setelah semua persyaratan diatas dibawa dan terpenuhi, berikut mekanisme yang harus ditempuh oleh pemilik kendaraan yang telah memodifikasi kendaraan bermotor miliknya

  1. Membawa kelengkapan berkas
  2. Melakukan proses cek fisik
  3. Pengambilan arsip ranmor di gudang arsip
  4. Pengisian Formulir
  5. Pengambilan nomor antrian
  6. Melakukan proses progresif (di loket progresif)
  7. Pendaftaran di loket BBN II
  8. Berkas di register dan di validasi oleh petugas
  9. Entri data
  10. Penetapan Pajak
  11. Pembayaran
  12. Penyerahan STNK dan BPKB baru

Bagi pemilik kendaraan yang memodifikasi kendaraan bermotornya dengan melakukan penggantian mesin kendaraan maka syarat-syarat yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut :
1. Identitas diri
a. Perorangan:
Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup
b. Badan Hukum :
Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan
c. Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD):
Surat Tugas / Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
2. STNK Asli.
3. BPKB Asli.
4. Untuk rubah bentuk dilengkapi Surat Keterangan rubah bentuk dari perusahaan Karoseri/Bengkel yang telah memiliki izin yang sah.
5. Faktur mesin baru yang dikeluarkan ATPM.
6. Untuk penggantian mesin yang berasal pembelian luar negeri/import harus memiliki invoerpas yang menyebutkan nomor mesin.
7. STNK dan BPKB mesin asal untuk mesin bekas dengan merk yang sama.
8. Surat pernyataan dari pemilik bermaterai cukup bahwa kendaraan tidak dalam perkara/sengketa atau tidak sedang dijaminkan
9. Surat Rekomendasi Dirlantas Polda.
10. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir.
11. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.
12. Dokumen lain yang berkaitan dengan proses ubah bentuk/fungsi dan ganti mesin.

Mari kita tertib administrasi dengan melakukan uji tipe dan registrasi dan identifikasi ulang kendaraan bermotor milik kita yang telah dimodifikasi sehingga data kendaraan bermotor yang ada di kantor samsat sesuai dengan fisik kendaraan.

Sumber : berbagai sumber

Pemanfaatan TIK Melalui E-Samsat Jabar dan Sipolin Jabar

Saat ini manusia sangat tergantung kepada teknologi, hal ini dapat kita lihat dari aktivitas sehari-hari contohnya adalah hal yang pertama kita lihat dan pegang pertama kali adalah handphone kita, contoh lainnya adalah ketika koneksi internet mati atau handphone kita kehabisan daya baterai maka kebanyakan dari kita akan mati gaya dan sibuk mencari tempat untuk ikut mengisi ulang daya baterai kita. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maka terwujudnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat sebagai pengguna layanan bukanlah hal yang tidak mungkin. Pelayanan prima disini adalah pelayanan yang cepat, tepat, adil dan akuntabel yang merupakan tujuan dari setiap lembaga / organisasi yang bergerak dibidang pelayanan publik.

Gubernur Jawa Barat pernah mengatakan bahwa temuan teknologi apapun jangan hanya berhenti sampai pada tahap prototipe, karena tidak akan gunanya. Tetapi kalau terus dikembangkan menjadi alat dan membantu kehidupan manusia maka manfaatnya akan sangat besar. Pemerintah provinsi Jawa Barat akan terus mendukung setiap temuan teknologi agar bermanfaat di segala bidang, salah satunya adalah upaya peningkatan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di provinsi Jawa Barat melalui layanan e-Samsat Jabar.

Melalui e-Samsat Jabar masyarakat yang ada di provinsi Jawa Barat tidak perlu repot untuk menyisihkan waktunya hanya untuk pergi ke kantor samsat guna membayar PKB dan SWDKLLJ. Mereka cukup pergi ke mesin ATM bank-bank yang telah bekerja sama dengan Tim Pembina Samsat Jawa Barat seperti bank BJB, bank BCA, bank BRI, bank BNI, bank CIMB Niaga, dan bank Permata Syariah. Khusus untuk nasabah bank BJB, dapat juga membayar PKB dan SWDKLLJ melalui layanan internet banking atau mobile banking.

Kertas struk yang keluar dari mesin ATM sudah dapat dijadikan bukti bahwa masyarakat telah melaksanakan kewajibannya membayar PKB dan SWDKLLJ tanpa harus menukarkan kertas struk tersebut dengan kertas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli, kecuali untuk kendaraan yang terdaftar di wilayah hukum Polda Metro ada kewajiban untuk menukarkan struk dengan SKPD dan STNK asli dalam jangka waktu maksimal tujuh hari.

Syarat dan Ketentuan

  1. Wajib Pajak  Dengan  Data Kepemilikan Kendaraan yang Sesuai Dengan  Data  yang ada dalam server Samsat Bapenda Jabar.
  2. Kendaraan tidak dalam status blokir Ranmor/ blokir data kepemilikan.
  3. Wajib Pajak memiliki telpon dan nomor  seluler yang aktif.
  4. Wajib Pajak Memiliki Nomor Rekening Tabungan dan Kartu ATM di Bank BJB atau Bank BNI atau Bank BCA atau Bank BRI dengan identitas yang sama dengan data kendaraan dimaksud.
  5. Kendaraan yang bisa melakukan daftar ulang adalah yang Wajib Pajak yang NIK/No. KTP-nya  telah sesuai (sama) antara yang terdaftar di server samsat dan di Rekening Bank BJB atau Bank BNI atau Bank BCA atau Bank BRI.
  6. Berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan daftar ulang 1 (satu) tahunan.
  7. Tidak berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan yang bersamaan dengan ganti STNK  5 tahunan.
  8. Masa berlaku pajak yang bisa dibayar kurang dari   6 bulan dari masa jatuh tempo.
  9. Wajib pajak adalah perseorangan (bukan badan usaha/yayasan /badan sosial).

Selain menggunakan layanan e-Samsat Jabar, masyarakat di Provinsi Jawa Barat juga dapat menggunakan aplikasi android yang diberi nama Sipolin Samsat Jabar. Aplikasi Sipolin ini merupakan aplikasi berbasis android yang dapat diunduh secara gratis di Google Playstore. Dengan menggunakan aplikasi Sipolin Samsat Jabar ini masyarakat yang memiliki dawai android dapat melakukan pengecekan jumlah PKB yang harus dibayarkan, melakukan pengecekan keabsahan kendaraan bermotor yang akan mereka beli serta dapat melakukan pembayaran PKB melalui fasilitas internet banking bank-bank yang telah bekerja sama dengan Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat.

Baik E-Samsat Jabar maupun Sipolin Samsat Jabar merupakan inovasi dari Tim Pembina Samsat Jabar dengan memanfaatkan kemajuan di bidang TIK guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Jawa Barat sehingga masyarakat akan lebih mudah, cepat, dan efisien dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar PKB dan SWDKLLJ. Karena dengan adanya inovasi ini selama mereka memiliki rekening tabungan di bank yang bekerja sama dan memiliki gawai berbasis android dengan koneksi internet mereka sudah dapat membayar PKB dan SWDKLLJ kapanpun dan dimanapun.

Dengan berbagai inovasi yang dilahirkan oleh Tim Pembina Samsat Jawa Barat sudah sepatutnya masyarakat tidak lagi beralasan tidak mau untuk melaksanakan kewajiban tahunan untuk membayar PKB dan SWDKLLJ. Karena perlu diketahui bahwa sebagian dari uang PKB yang Anda bayarkan digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah Jawa Barat.

Antisipasi Ransomware Petya

Saat masyarakat Indonesia tengah menikmati liburan dan bersilaturahmi dikampung halaman, dunia dihebohkan dengan diketahuinya penyebaran malware komputer yang diberi nama “Petya”. Petya merupakan malware yang mengincar komputer yang memiliki sistem operasi windows besutan Microsoft. Petya dikategorikan sebagai ransomware karena setelah menginfeksi komputer korbannya maka malware ini akan melakukan enkripsi terhadap hard disk dan mencegah komputer untuk dapat melakukan proses booting. Untuk dapat mengakses komputer yang telah terenkripsi pemilik komputer harus membayarkan uang sejumlah kurang lebih USD300 dalam bentuk uang digital (bitcoin) kepada pembuat Petya untuk kemudian diberikan kode untuk membuka enkripsi pada komputernya.

Malware Petya pertama kali diidentifikasi pada tahun 2016 lalu yang penyebarannya melalui berkas lampiran pada email. Pada bulan Juni tahun 2017 ini, Petya “hidup” kembali dan menyerang melalui kelemahan pada sistem operasi windows dengan kode EternalBlue. Sebagai pembuat sistem operasi windows, Microsoft telah merilis pembaharuan (patch) untuk memperbaiki kelemahan ini namun tidak semua orang mengerti akan pentingnya melakukan pembaharuan sistem operasi komputer yang mereka gunakan. Infeksi Petya versi Juni 2017 ini pertama kali di identifikasi di negara Ukraina, hal ini disebabkan karena malware ini diikutkan dalam mekanisme pembaruan perangkat lunak akuntansi yang digunakan oleh perusahaan mitra kerja pemerintah Ukraina. Itulah mengapa banyak komputer di pemerintahan, bank, dan organisasi penting lainnya di negara Ukraina terinfeksi malware ini.

Beberapa ahli mengatakan bahwa malware Petya ini dibuat bukan untuk mengumpulkan banyak uang. Karena mekanisme pembayaran uang tebusan terlihat sangat ceroboh hal ini dikarenakan alamat penerima pembayaran ditulis langsung pada kode malware yang berarti uang hasil tebusan dapat dilacak oleh pihak berwajib, selain itu perlunya mengirimkan bukti pembayaran ke sebuah alamat email membuat alamat email tersebut dapat dan telah dinonaktifkan oleh penyedia jasa layanan. Sehingga saat ini para korban dari malware Petya ini tidak dapat mengirimkan email bukti telah membayar tebusan kepada pembuat malware untuk mendapat kode untuk membuka enkripsi pada komputer mereka. Mengutip tweet dari akun twitter @hackerfantastic, dikatakan bahwa jika Anda melihat pesan dibawah ini pada layar komputer Anda sebaiknya segara matikan daya komputer Anda agar proses enkripsi tidak terjadi.

Terlepas dari itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta masyakarat yang memiliki komputer melakukan antisipasi serangan Petya, sebelum mengaktifkan komputernya, agar melakukan : BACKUP DATA SEKARANG.

Kepada Pengelola Teknologi Informasi di berbagai Institusi, Rudiantara meminta agar :

  1. Pengelola TI menonaktifkan atau mencabut jaringan Lokal/LAN sementara sampai dipastikan semua aman
  2. Lakukan BACKUP DATA ke storage TERPISAH.

Selain itu, apabila hal di atas telah dilakukan, lakukan secara terus menerus kewaspadaan, yaitu :

  1. Selalu Backup Data
  2. Gunakan sistem operasi yang orisinal dan update secara berkala
  3. Install Antivirus dan update berkala
  4. Gunakan password yang aman dan ganti berkala

Rudiantara menegaskan :

  • Kepada penyedia layanan publik kepada masyarakat dan khususnya yang menunjang layanan mudik lebaran 2017 agar terus menjaga kewaspadaan sistem elektroniknya dari walware. Permintaan juga ditujukan ke pengatur sektor dan pelaku sektor pada sektor-sektor strategis nasional lainnya.
  • Agar mulai sekarang dilakukan pengecekan kembali tatakelola manajemen data dan informasi terkait dengan mekanisme recovery dan juga berkenaan dengan identifikasi, klasifikasi dan otorisasi pemakaian data.

Secara teknis yang Anda harus lakukan adalah sebagai berikut :

  • Lakukan Update security pada windows dengan install Patch MS17-010 yang dikeluarkan oleh Microsoft. Link dapat dilihat di https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx. Updating sebaiknya dilakukan dengan cara mengambil file patch secara download menggunakan komputer biasa, bukan komputer yang berperan penting.
  • Lakukan update Antivirus. Contoh AV : Kapersky Total Security, Eset, Panda, Symantec yang bisa download versi trial untuk 30 hari gratis dnegan fungsi atau fitur penuh dan update. Pastikan meliputi ANTIRANSOMWARE.
  • Non aktifkan fungsi SMB (Server message Block) dan jangan mengaktifkan fungsi macros.
    Block Ports : 139/445 & 3389.