Daftar Kode NRKB di Indonesia

Setelah mengetahui mengenai pengelompokan nomor urut untuk kendaraan bermotor roda dua, roda empat, maupun lebih pada artikel yang telah diterbitkan sebelumnya dengan judul Kenali Penomoran Kendaraan Bermotor, sekarang saatnya untuk mengetahui mengenai kode wilayah dan kode registrasi kendaraan bermotor.

Sering kita lihat kendaraan dari luar kota bahkan luar provinsi dengan huruf awal NRKB yang belum pernah kita lihat sebelumnya dan membuat kita bertanya-tanya asal kendaraan tersebut dari daerah mana ya. Nah, sekarang saatnya kita mengetahui Kode wilayah registrasi kendaraan bermotor dan wilayah adalah sebagai berikut :

NO DAERAH PENOMORAN WILAYAH KODE LINGKUP WILAYAH
1. Provinsi Aceh BL 1. Kodya Aceh
2. Kab. Pidie
3. Kab. Sabang
4. Kab. Aceh Besar
5. Kab. Aceh Barat
6. Kab. Aceh Selatan
7. Kab. Aceh Tengah
8. Kab. Aceh Tenggara
9. Kab. Aceh Utara
2. Provinsi Sumatera Utara BK 1. Kodya Medan
2. Kab. Deli Serdang
3. Kab. Tebing Tinggi
4. Kab. Langkat
5. Kab. Binjai
6. Kab. Simalungun
7. Kab. Pematang Siantar
8. Kab. Tanah Karo
9. Kab. Asahan
10. Kab. Labuhan Batu
BB 1. Kab.Tapanuli Utara
2. Kab.Tapanuli Tengah
3. Kab. Sibolga
4. Kab. Tapanuli Selatan
5. Kab. Dairi
6. Kab. Nias
3. Provinsi Sumatera Barat BA 1. Kodya Padang
2. Kodya Bukittinggi
3. Kab.Tanah Datar/Batu
Sangkar
4. Kab. Pesisir Selatan
5. Kab. Pasaman
6. Kab. Limapuluh Kodya
7. Kab. Agam
8. Kab. Padang Pariaman
9. Kab. Sawahlunto/Sijunjung
10. Kab. Solok
4. Provinsi Riau BM 1. Kodya Pekanbaru
2. Kab. Indragiri Hulu/Rengat
3. Kab. Indragiri Hilir
/Tembilahan
4. Kab. Kampar / Kampar
5. Kab. Bengkalis
6. Kab. Dumai
7. Kab. Siak
8. Kab. Rokan Hulu
9. Kab. Rokan Hilir
10. Kab. Pelalawan
11. Kab. Kuantan Singingi.
5. Provinsi Kepulauan Riau BP 1. Kab. Karimun
2. Kab. Kepulauan Riau
3. Kab. Natuna
4. Kab. Lingga
5. Kota Batam
6. Kota Tanjungpinang
6. Provinsi Sumatera Selatan BG 1. Kodya Palembang
2. Kab. Musi Banyu Asin
3. Kab. Ogan Komering Ilir
4. Kab. Ogan Komering Ulu
5. Kab. Musi Rawas
6. Kab. Muara Enim
7. Kab. Lahat
7. Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
BN 1. Kab. Bangka
2. Kab. Belitung
8. Provinsi Lampung BE 1. Kodya Bandar Lampung
2. Kab. Lampung Selatan
3. Kab. Lampung Tengah
4. Kab. Lampung Utara
5. Kab. Lampung Barat
9. Provinsi Bengkulu BD 1. Kodya Bengkulu
2. Kab. Bengkulu Utara
3. Kab. Bengkulu Selatan
4. Kab. Rejang Lebong
10. Provinsi Jambi BH 1. Kodya Jambi
2. Kab. Batanghari
3. Kab. Bungo Tebo
4. Kab. Kerinci
5. Kab. Tanjung Jabung
6. Kab. Sarulangon Bangko
11. Provinsi DKI
Jakarta
B 1. Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
2. Kodya Tangerang
3. Kodya Bekasi
4. Kodya Depok
5. Kab. Tangerang
6. Kab. Bekasi
12. Provinsi Banten A 1. Kab. Serang
2. Kab. Pandeglang
3. Kab. Cilegon
4. Kab. Lebak
13 Provinsi Jawa
Barat
D 1. Kodya Bandung
2. Kab. Bandung
F 1. Kodya Bogor
2. Kab. Bogor
3. Kab. Cianjur
4. Kab. Sukabumi
5. Kodya Sukabumi
T 1. Kab. Purwakarta
2. Kab. Karawang
3. Kab. Subang
E 1. Kodya Cirebon
2. Kab. Cirebon
3. Kab. Indramayu
4. Kab. Malajengka
5. Kab. Kuningan
Z 1. Kab. Garut
2. Kab. Sumedang
3. Kodya Tasikmalaya
4. Kab. Tasikmalaya
5. Kab. Ciamis
6. Kodya Banjar
14. Provinsi Jateng H 1. Kodya Semarang
2. Kab. Salatiga
3. Kab. Kendal
4. Kab. Demak
5. Kab. Grobogan
G 1. Kodya Pekalongan
2. Kab. Pekalongan
3. Kab. Brebes
4. Kodya Tegal
5. Kab. Slawi
6. Kab. Batang
7. Kab. Pemalang
K 1. Kab. Pati
2. Kab. Kudus
3. Kab. Jepara
4. Kab. Rembang
5. Kab. Blora
R 1. Kab. Banyumas
2. Kab. Cilacap
3. Kab. Purbalingga
4. Kab. Banjarnegara
AA 1. Kodya Magelang
2. Kab. Magelang
3. Kab. Purworejo
4. Kab. Kebumen
5. Kab. Temanggung
6. Kab. Wonosobo
AD 1. Kodya Surakarta
2. Kab. Sukoharjo
3. Kab. Boyolali
4. Kab. Sragen
5. Kab. Karanganyar
6. Kab. Wonogiri
7. Kab. Klaten
15. Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
AB 1. Kodya Yogyakarta
2. Kab. Bantul
3. Kab. Gunung Kidul
4. Kab. Sleman
5. Kab. Kulon Progo
16. Provinsi Jawa Timur L Kodya Surabaya
W 1. Kab. Gresik
2. Kab. Sidoarjo
3. Kab. Mojokerto
4. Kab. Jombang
N 1. Kodya Malang
2. Kab. Malang
3. Kab. Probolinggo
4. Kab. Pasuruan
5. Kab. Lumajang
P 1. Kab. Besuki
2. Kab. Situbondo
3. Kab. Bondowoso
4. Kab. Jember
5. Kab. Banyuwangi

Kenali Penomoran Kendaraan Bermotor

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Regident Ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.

Regident Ranmor bertujuan untuk:
1. Tertib administrasi
2. Pengendalian dan pengawasan Ranmor
3. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan
4. Perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka penyediaan data
5. Perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyediaan data

Salah satu bukti telah dilaksanakannya regident ranmor adalah dengan diberikannya nomor registrasi kendaraan bermotor (NRKB). Nah, tahukah kamu bahwa NRKB diberikan sesuai dengan urutan registrasi kendaraan bermotor ? dan nomor urut tersebut terdiri dari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) angka, yang ditempatkan setelah Kode Wilayah Registrasi.

Berikut adalah pengaturan NRKB sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
1) angka-angka/Nomor Urut Registrasi dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan bermotor, yaitu :

NO NO.URUT PENDAFT/
NOREG
DIPERUNTUKKAN
1. 1 s.d. 1999 Mobil Penumpang ;
2. 2000 s.d. 6999 Sepeda Motor;
3. 7000 s.d. 7999 Mobil Bus;
4. 8000 s.d. 8999 Mobil Barang;
4. 9000 s.d. 9999 kendaraan khusus;

2) apabila nomor urut registrasi yang telah dialokasikan habis digunakan, maka nomor urut registrasi berikutnya kembali ke nomor awal yang telah dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan dengan diberi tanda pengenal huruf A sampai dengan Z :
a) untuk mobil penumpang:

Urutan Registrasi Menjadi
1 s.d. 1999 Kode Wil. 1 s.d. 1999;
2000 s.d. 2999 Kode Wil. 1 A s.d. 1999 A;
3000 s.d. 3999 Kode Wil. 1 B s.d. 1999 B;
dan seterusnya

b) untuk sepeda motor :

Urutan Registrasi Menjadi
1 s.d. 4999 Kode Wil. 2000 s.d. 6999;
5000 s.d. 9999 Kode Wil. 2000 A s.d. 6999 A;
10000 s.d. 14999 Kode Wil. 2000 B s.d. 6999 B;
dan seterusnya

c) untuk mobil bus:

Urutan Registrasi Menjadi
1 s.d. 999 Kode Wil. 7000 s.d. 7999;
1000 s.d. 1999 Kode Wil. 7000 A s.d. 7999 A;
2000 s.d. 2999 Kode Wil. 7000 B s.d. 7999 B;
dan seterusnya

d) untuk mobil barang:

Urutan Registrasi Menjadi
1 s.d. 1999 Kode Wil. 8000 s.d. 8999;
1000 s.d. 3999 Kode Wil. 8000 A s.d. 8999 A;
4000 s.d. 5999 Kode Wil. 8000 B s.d. 8999 B;
dan seterusnya

e) untuk kendaraan khusus:

Urutan Registrasi Menjadi
1 s.d. 1999 Kode Wil. 9000 s.d. 9999;
2000 s.d. 3999 Kode Wil. 9000 A s.d. 9999 A;
4000 s.d. 5999 Kode Wil. 9000 B s.d. 9999 B;
dan seterusnya

3) apabila huruf di belakang angka sebagai tanda pengenal kelipatan telah sampai pada huruf Z, maka penomoran dapat menggunakan 2 (dua) huruf seri di belakang angka Registrasi. untuk Mobil Penumpang :

Urutan Registrasi Menjadi
51.974 s.d. 53.973 Kode Wil. 1 Z s.d. 1999 Z;
53.974 s.d. 55.972 Kode Wil. 1 AA s.d. 2999 AA;
55.973 s.d. 57.971 Kode Wil. 1 AB s.d. 2999 AB;
dan seterusnya

4) Khusus untuk Polda Metro Jaya dengan kode wilayah B apabila nomor registrasi dengan menggunakan 2 (dua) seri huruf di belakang angka registrasi telah dipergunakan seluruhnya, menggunakan 3 (tiga) seri huruf dan Polda Jabar dengan kode wilayah D, Polda Jateng untuk kode wilayah H dan AD khusus sepeda motor dapat menggunakan 3 (tiga) seri huruf dengan ketentuan sebagai berikut :
a) nomor urut registrasi kendaraan bermotor diberikan sesuai dengan urutan Registrasi kendaraan bermotor.
b) alokasi penomoran sesuai kelompok jenis kendaraan bermotor :

NO NO.URUT PENDAFT/ NOREG DIPERUNTUKKAN
1. 1 s.d. 1999 Mobil Penumpang
2. 2000 s.d. 6999 Sepeda Motor
3. 7000 s.d. 7999 Mobil Bus
4. 8000 s.d. 8999 Mobil Barang
4. 9000 s.d. 9999 kendaraan khusus

c) nomor urut registrasi kendaraan bermotor terdiri dari 1(satu) sampai dengan 4 (empat) angka dengan 3 (tiga) huruf seri di belakang angka Registrasi.

JENIS URUTAN
PENDAFT
NO.URUT
PENDAFT/
NO REG
MENJADI
M. Penumpang 1 s.d. 1999 1 s.d. 1999 B 1 AAA s.d. B 1999 AAA
Spd.Motor 1 s.d. 4999 2000 s.d. 6999 B 2000 AAA s.d. B 6999 AAA
Mob.Bus 1 s.d. 999 7000 s.d. 7999 B 7000 AAA s.d. B 7999 AAA
Mob.Barang 1 s.d. 1999 8000 s.d. 8999 B 8000 AAA s.d. B 8999 AAA
Ransus 1 s.d. 1999 9000 s.d. 9999 B 9000 AAA s.d. B 9999 AAA

d) apabila nomor Registrasi sebagaimana butir (3) di atas telah habis digunakan, nomor Registrasi berikutnya kembali ke nomor awal yang telah dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan dengan diberi tanda pengenal huruf AAB s.d. ZZZ.

JENIS URUTAN
PENDAFT.
NO.URUT
PENDFT/
NO REG
MENJADI
M. Penumpang 2000 s.d. 3999 1 s.d. 1999 B 1 AAB s.d. B 1999 AAB
Spd.Motor 5000 s.d. 9999 2000 s.d. 6999 B 2000 AAB s.d. B 6999 AAB
Mob.Bus 1000 s.d. 1999 7000 s.d. 7999 B 7000 AAB s.d. B 7999 AAB
Mob.Barang 2000 s.d. 3999 8000 s.d. 8999 B 8000 AAB s.d. B 8999 AAB
dan Ransus 2000 s.d. 3999 9000 s.d. 9999 B 9000 AAB s.d. B 9999 AAB
Dan seterusnya s.d. B 9999 ZZZ

Setelah membaca penjelasan diatas, sekarang menjadi lebih tahu ya mengapa di beberapa Kabupaten/Kota kita melihat banyak kendaraan bermotor baik itu roda dua maupun roda empat atau lebih sudah menggunakan tiga seri huruf di belakang angka registrasi.

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Milik Korps Diplomatik dan Korps Konsulat

Beberapa waktu lalu melihat sebuah kendaraan bermotor beroda empat yang melintas. Sekilas tidak ada yang aneh dengan kendaraan tersebut, namun mata ini memperhatikan sesuatu yang tidak biasa dilihat, yaitu warna dasar tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang berbeda dengan kendaraan bermotor yang ada disekitarnya. Warna dasar kendaraan ini adalah putih dengan tulisan nomor registrasi kendaraan bermotor dan kode wilayah berwarna hitam.

Mengapa saya katakan tidak biasa? Karena tidak setiap hari saya melihat kendaraan yang menggunakan TNKB seperti itu. Mungkin beberapa dari Anda juga sama seperti saya yang penasaran dengan kendaraan tersebut, kok bisa ya menggunakan TNKB seperti itu dan kendaraan itu terdaftar atas nama siapa ?

Kendaraan dengan warna dasar TNKB putih dan tulisan angka dan huruf berwarna hitam merupakan kendaraan perwakilan negara asing, lembaga dan organisasi internasional. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dijelaskan bahwa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional, diberikan nomor registrasi berupa:
1) huruf CD, angka kode Negara, angka registrasi untuk Korps Diplomatik yang digunakan pada kendaraan bermotor dinas;
2) huruf CD, angka kode Negara, huruf P, angka registrasi untuk Korps Diplomatik yang digunakan pada kendaraan pribadi;
3) huruf CC, angka kode Negara, angka registrasi 1 (satu) sampai dengan 29 (duapuluh sembilan), kode wilayah untuk Ranmor dinas Korps Konsulat;
4) huruf CC, angka kode Negara, angka registrasi dimulai angka 30 (tiga puluh) dan seterusnya, kode wilayah untuk Ranmor pribadi Korps Konsulat;
5) huruf CD, angka kode Negara, angka registrasi 1 (satu) sampai dengan 29 (duapuluh sembilan), huruf A, untuk Ranmor dinas perwakilan tetap ASEAN;
6) huruf CD, angka kode Negara, angka registrasi dimulai angka 30 (tiga puluh) dan seterusnya, huruf A, untuk Ranmor pribadi perwakilan tetap ASEAN;
7) huruf CS, angka kode Negara, angka registrasi dimulai angka 1 (satu) sampai dengan angka 79 (tujuhpuluh sembilan), huruf A, untuk Ranmor staf administrasi Asean pada perwakilan tetap ASEAN;
8) huruf CS, angka kode Negara, angka registrasi dimulai angka 80 (delapan puluh) dan seterusnya, huruf A, untuk sepeda motor staf administrasi Asean pada perwakilan tetap ASEAN;
9) huruf CS, angka kode Negara, angka registrasi dimulai angka 1 (satu) sampai dengan angka 79 (tujuh puluh sembilan), kode wilayah, untuk Ranmor staf administrasi dan teknis Korps diplomatik maupun korps konsulat;
10) huruf CS, angka kode Negara, angka registrasi dimulai angka 80 (delapan puluh) dan seterusnya, kode wilayah, untuk sepeda motor staf administrasi dan teknis Korps diplomatik maupun korps Konsulat;
11) huruf CN, angka kode Negara, angka registrasi, huruf UN, untuk Ranmor organisasi internasional di bawah PBB;
12) huruf CN, angka kode Negara, angka registrasi, kode wilayah, untuk Ranmor organisasi internasional non PBB;

Dalam pemberian nomor registrasi bagi kendaraan bermotor yang dipergunakan oleh Korps Diplomatik dan Korps Konsulat, pihak Kepolisian selaku instansi yang berwenang melakukan proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

Nah, susunan kode negara dengan CD untuk Korps diplomatik dan perwakilan tetap ASEAN adalah sebagai berikut :

 

NO NEGARA KODE CD
1. Afganistan 1
2. Algeria 2
3. Argentina 3
4. Australia 4
5. Austria 5
6. Azerbaijan 6
7. Bahrain* 7
8. Bangladesh 8
9. Belgium 9
10. Bosnia and Herzegovina 10
11. Brazil 11
12. Brunei Darussalam 12
13. Bulgaria 13
14. Cambodia 14
15. Canada 15
16. Chile 16
17. China 17
18. Croatia 18
19. Cuba 19

Sedangkan, susunan kode negara dengan CD untuk perwakilan tetap ASEAN adalah sebagai berikut :

No PERWAKILAN TETAP ASEAN KODE CD
1. ASEAN SECRETARIAT 95
2. A I P A SECRETARIAT 96
3. ASEAN FOUNDATION 97

Untuk organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB, diberikan kode registrasi kendaraan bermotor sebagai berikut :

NO PERWAKILAN KODE CN
1. UNITED NATIONS DEVELOPMENT
PRGRAMME (UNDP)
1
2. UNITED NATIONS INFORMATION
CENTER (UNIC)
2
3. UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND
(UNICEF)
3
4. UNITED NATIONS HIGH
COMMISSION FOR REFUGEES
(UNHCR)
4
5. UNITED NATIONS POPULATIONS
FUND (UNFPA)
5
6. UNITED NATIONS EDUCATIONAL,
SCIENTIFIC, AND CULTURAL
ORGANIZATION (UNESCO)
6
7. UNITED NATIONS INDUSTRIAL
DEVELOPMENT ORGANIZATION
(UNIDO)
7
8. UNITED NATIONS OFFICE FOR THE
COORDINATION OF HUMANTARIAN
AFFAIRS (OCHA)
8
9. UNITED NATIONS ECONOMIC AND
SOCIAL COMMISSION FOR ASIA AND
THE PACIFIC CENTRE FOR
ALLEVIATION OF POVERTY
THROUGH SECONDARY CROPS
DEVELOPMENT (UNESCAP CAPSA)
9
10. FOOD AND AGRICULTURE
ORGANIZATION (FAO)
10
11. INTERNATIONAL LABOUR
ORGANIZATION (ILO)
11
12. WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) 12
13. WORLD HEALTH ORGANIZATION
(WHO)
13

Bagi Organisasi internasional yang tidak di bawah naungan PBB diberikan kode registrasi yang berbeda, yaitu sebagai berikut :

NO PERWAKILAN KODE CN
1. ASEAN DEVELOPMENT BANK (ADB) 14
2. CENTER FOR INTERNATIONAL FORESTRY
RESEARCH (CIFOR)
15
3. INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS
(ICRC)
16
4. INTERNATIONAL FINANCE CORPORARATION (IFC
THE WORLD BANK GROUP)
17
5. INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) 18
6. THE WORLD BANK (INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)
19

Susunan kode pengoperasian untuk kendaraan bermotor negara asing di Indonesia dengan bukti registrasi berupa STRP dan TNRP sebagai berikut:

NO TUJUAN PENGOPERASIAN KODE HURUF /
PENGOPERASIAN
1. ANGKUTAN ANTAR NEGARA AK
2. MISI KEMANUSIAAN MK
3. PERTEMUAN ANTAR NEGARA PN
4. PARIWISATA, OLAH RAGA, MISI SOSIAL MS

Sekarang sudah tahu ya, bila melihat kendaraan dengan TNKB berwarna dasar putih dengan kode huruf di depannya CD/CC/CN merupakan kendaraan perwakilan dari negara-negara sahabat.

Ditilang karena STNK Mati ? Ini Penjelasannya

Beberapa waktu yang lalu mendapatkan pertanyaan dari seorang wajib pajak (WP). Kurang lebih isi pertanyaannya adalah motor yang ia kendarai ditilang oleh polisi dengan alasan pajak kendaraan belum dibayarkan. WP tersebut bertanya apakah polisi dapat menilang pengendara yang kendaraannya tidak membayar pajak kendaraan? Mungkin pertanyaan ini adalah pertanyaan umum yang sering kita hadapi dijalan namun malu untuk menanyakannya.

Jawaban yang diberikan untuk pertanyaan diatas adalah sebagai berikut :
1. Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dengan masa pajak 12 bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, terhitung mulai saat kendaraan bermotor didaftarkan. PKB dibayarkan sekaligus di muka untuk masa 12 bulan. Pemilik Kendaraan Bermotor yang telah membayar lunas pajaknya, diberi tanda pelunasan pajak berupa surat ketetapan pajak daerah (SKPD) yang telah divalidasi. Bagi kendaraan bermotor yang sudah terdaftar namun terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya masa berlaku PKB, akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% perbulan dari pokok pajak terutang paling lama 24 bulan.

2. Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK). STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor (ranmor) yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya. STNK ini harus disahkan secara berkala setiap tahun.

Dari dua point diatas, dapat kita simpulkan jawaban untuk pertanyaan yang diberikan oleh WP diatas. Pada dasarnya setiap ranmor yang dioperasikan di jalanan harus memiliki bukti legitimasi pengoperasian, yaitu STNK. Nah, STNK ini harus disahkan setiap tahunnya agar ranmor yang kita pergunakaan tetap memiliki bukti legitimasi pengoperasian di jalan. Sesuai dengan penjelasan di point 2, dikatakan bahwa pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan STNK sehingga dapat kita simpulkan apabila WP tersebut tidak membayar PKB yang ia miliki maka secara otomatis STNK ranmor tersebut tidak disahkan dan ranmor tersebut tidak memiliki bukti legitimasi pengoperasian di jalan.

Dasar inilah yang sebenarnya menjadi alasan pihak kepolisian untuk melakukan penilangan kepada pengendaraan ranmor yang tidak membayar PKB. Oleh karena itulah, mari kita lebih taat membayar PKB agar ranmor dapat kita pergunakan di jalan karena kita memiliki bukti legitimasi pengoperasian yaitu STNK yang telah disahkan.

Manfaatkan inovasi layanan yang telah diluncurkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa barat agar proses pembayaran PKB menjadi lebih mudah, cepat, dan dapat dilakukan dimana dan kapan saja.

Kartu Masagi – Kartu Identitas Pegawai Terintegrasi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berinovasi mengintegrasikan Kartu Identitas Pegawai, Kartu Pintar NPWP dan ATM bjb dalam satu kartu yang dinamai Kartu Masagi dengan platform KARTIN1 (kartin-one). Kartu Identitas Pegawai Terintegrasi ini hasil kolaborasi Pemprov Jabar, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI dan Bank bjb.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dalam acara peluncuran Kartu Masagi di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu (18/10/2017) mengatakan Kartu Masagi merupakan kegiatan non-APBD, dan Jabar menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan sistem integrasi kartu identitas pegawai ini.

Kartu Masagi telah terintegrasi beragam fungsi yaitu sebagai Kartu Identitas Pegawai, Kartu Pintar NPWP dan ATM BJB. Kedepan akan lebih banyak lagi layanan yang diintegrasikan seperti layanan kependudukan, BPJS, serta layanan lainnya.

Aher mengungkapkan, sebagai langkah awal Kartu Masagi akan dicetak untuk 42.000 karyawan di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Barat. Jika dinilai sukses, pihaknya akan menghimbau pada pemerintah kabupaten dan kota untuk menerapkannya. Aher menegaskan, sistem KARTIN1 juga terbuka lebar bagi masyarakat umum, namun tidak menghilangkan fungsi kartu-kartu lain yang digunakan sebelumnya.

“Untuk sementara ASN lingkungan Pemprov Jabar dulu, nanti masyarakat juga iya, karena masyarakat juga nyaman dengan ini, termasuk nanti identitas masyarakat jadi terpusat,” ujar Aher ditemui usai acara launching.

“Tentu kartu-kartu asalnya dipelihara terus. Tidak berarti KTP jadi dihilangkan gara-gara masuk kesitu (ke KARTIN1), tidak. KTP tetap KTP,” tegasnya.

Melengkapi penjelasan Aher, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI Ken Dwijugiasteadi menekankan, kerahasiaan dan keamanan data pemilik kartu terjaga dengan sistem sidik jari, sehingga kartu tidak dapat disalahgunakan pihak lain jika kartu hilang. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa masyarakat sangat diperbolehkan mengajukan KARTIN1 dengan mendaftar ke kantor pajak setempat.

“(kalau kartu hilang) Tidak bisa disalahgunakan. Kalian tahu password-nya tapi tidak punya jempolnya (sidik jari), tidak akan bisa,” kata Ken.

“Pegawai pemerintah dulu, kalau nanti masyarakat mau silakan. Siapa saja, daftar ke kantor pajak bisa kok,” lanjutnya.

Menurut Ken, penandatanganan kerja sama dan peluncuran Kartu Identitas Pegawai Terintegrasi ini menjadi yang pertama di dunia.

Dirjen Pajak memilih Jabar karena dinilai paling siap dibanding daerah lain dalam penerapan teknologi ini. “Saya sudah tanda tangan mengenai kartu identitas tunggal ini. Perjanjian ini jadi yang pertama di dunia. Saya terima kasih,” ujar Ken.

Ken mengatakan, kartu ini merupakan platform yang menyediakan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Mulai dari transaksi perbankan, NPWP dan laporan Surat Pajak Tahunan (SPT). “Bahkan kalau kita mau nanti sampai ke e-tol,” kata Ken.

 

Sumber : http://jabarprov.go.id/index.php/artikel/detail_artikel/398/2017/10/18/Kini-Jabar-Resmi-Punya-Kartin

Kenali Generasi Z dan Alfa

Anak-anak zaman sekarang sepertinya tidak dapat lepas dari yang namanya gawai. Bila kita lihat di lini masa media sosial hampir setiap kejadian yang mereka lihat, dengar, maupun mereka rasakan selalu mereka informasikan kepada publik melalui akun media sosial mereka. Bahkan saya pernah melihat salah satu meme mengenai kelakuan kids jaman now yang menjadikan kecelakaan kendaraan bermotor sebagai latar belakang untuk melakukan swafoto. Memang gawai saat ini sudah merupakan barang mewah, berbeda dengan awal tahun 2000 an dimana harga gawai masih mahal dan kemampuan gawai pun dulu hanya dapat digunakan untuk mengirimkan pesan singkat dan melakukan panggilan suara saja. Tidak seperti saat ini, dimana gawai memiliki banyak fitur yang dapat memanjakan penggunanya tentunya selain harganya yang semakin ramah dikantong.

Berdasarkan teori generasi dari Karl Mannheim, Generasi ini merupakan mereka yang lahir antara tahun 1994 atau 1995 sampai dengan 2011 atau 2012 atau dikenal dengan istilah Generasi Z. Generasi Z merupakan generasi yang lahir ketika internet sudah ada dan yang menikmati kemajuan teknologi setelah lahirnya internet. Sebagaimana dilansir dari beritagar, dikatakan bahwa perbedaan antara generasi milenial dan generasi Z adalah karena cara mendidik orang tua. Orang tua generasi milenial umumnya masih berasal dari generasi baby boomer yang lahir antara tahun 1946 sampai 1964. Mereka mendidik generasi milenial untuk bekerja sama, dengan mengatakan bahwa dua kepala lebih baik daripada satu kepala. Inilah yang membuat generasi milenial sangat mementingkan kebersamaan dan kerja sama. Akan tetapi, generasi Z, yang umumnya dilahirkan dan dididik oleh orang tua dari generasi X, berpikir sebaliknya; jika ingin mendapatkan hasil yang bagus, kerjakan sendiri. Hal ini disebabkan karena mereka dididik oleh orang tua yang mengatakan dunia penuh dengan kompetisi.

Rata-rata generasi Z ini mengakses internet 3 hingga 5 jam per hari dan 90% diantaranya mengakses lewat gawai yang tidak pernah lepas dari tangan. Mereka sangat suka untuk mendengar musik pop Barat dan Indonesia dengan cara mendengarkan secara online, selain itu lebih suka menonton film yang diunduh melalui situs-situs penyedia film yang mudah ditemukan di dunia maya. Generasi Z juga lebih berpikiran terbuka dan global, tetapi lebih individual. Mereka dapat saja memilih untuk tidak menyelesaikan sekolah dan terjun ke dunia kerja, lalu kemudian melakukan sekolah secara online untuk memperoleh gelar. Karena mereka percaya gelar sarjana memang penting untuk menunjang karier mereka.

Setelah generasi Z, lalu generasi apa lagi yang akan muncul kemudian ? Seorang analis dari grup peneliti McCrindle bernama Mark MaCrindle mengungkapkan bahwa generasi berikutnya adalah generasi Alfa. Hal ini sesuai dengan penamaan yang sesuai abjad, setelah generasi Z maka akan lahir generasi Alfa. Generasi Alfa merupakan anak dari generasi milenial yang tahun kelahirannya dimulai dari tahun 2010. Generasi ini diprediksi akan berjumlah sekitar 2 miliar pada tahun 2025.

Generasi Alfa merupakan generasi yang terdidik karena orang tua mereka yang berasal dari generasi milenial hanya memiliki satu atau dua orang anak saja. Berbeda dengan generasi baby boomer yang kebanyakan memiliki anak lebih dari dua sehingga dirasakan kurang dalam proses mendidik anak. Selain itu, generasi Alfa merupakan generasi yang dekat dengan teknologi. Berbeda dengan orang tuanya yang hanya bersinggungan dengan nilai-nilai tradisional yang diturunkan dari orang tua mereka sang baby boomers dan generasi X, generasi alfa semenjak lahir telah berhubungan dengan teknologi semenjak mereka dilahirkan. Coba kita perhatikan bagaimana, anak-anak kita yang belum berusia lebih dari lima tahun mahir memainkan gawai yang diberikan. Bagaimana jari-jari kecil tersebut dengan lincahnya berselancar diatas layar gawai yang mereka pegang untuk mencari video musik di salah satu laman penyedia video musik ataupun bermain permainan yang dapat membuat mereka tahan berjam-jam di depan gawai.

Generasi Alfa, merupakan generasi yang mampu menghabiskan uang sebanyak 18 juta dolar per tahun hanya untuk membeli mainan, pakaian, dan barang-barang yang dapat memuaskan mereka. Sebagai orang tua, tentunya harus memiliki panduan untuk mendampingi dan mendidik mereka agar kelincahan mereka bermain gawai dan keakraban mereka dengan teknologi tidak membuat mereka keluar dari jalur.

 

sumber : dari berbagai sumber

Tabungan Samsat Jawa Barat. Solusi Melawan Lupa

Pajak kendaraan merupakan salah satu jenis pajak yang kewenangan pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi. Pajak kendaraan merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Karena sifat pajak merupakan kontribusi wajib orang pribadi maupun badan kepada negara, maka apabila bagi yang memiliki atau yang menguasai kendaraan bermotor harus melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan.

Meskipun merupakan suatu kewajiban untuk membayar pajak kendaraan namun pada kenyataannya masih banyak orang pribadi maupun badan yang terlambat melaksanakan kewajibannya tersebut. Beberapa faktor yang sering dijadikan alasan adalah tidak ada uang untuk membayar pajak kendaraan dan lupa tanggal akhir masa berlaku pajak.

1. Tidak ada uang untuk membayar pajak kendaraan
Seringkali masyarakat tidak mempersiapkan uang untuk membayar pajak kendaraan yang dimilikinya, padahal jarak pembayaran pajak kendaraan lebih dari cukup bagi masyarakat untuk menabung setiap bulan. Namun, hal ini hampir tidak pernah dilakukan karena biasanya jika menabung sendiri maka uang yang telah ditabung akan dipergunakan apabila ada kebutuhan mendesak.

2. Lupa Tanggal Akhir Masa Berlaku Pajak
Jangankan tanggal akhir masa berlaku pajak, tanggal ulang tahun orang terdekat pun kadang kita lupakan. Karena lupa, biasanya masyarakat tidak mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membayar pajak kendaraan yang dimilikinya.

Saat ini, sudah ada inovasi yang diluncurkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan bank bjb selaku bank persepsi Pemerintah Jawa barat. Inovasi tersebut diberi nama T-Samsat (Tabungan Samsat). Apa saja yang menjadi Keunggulan T-Samsat ini? Berikut adalah 5 keunggulannya, yaitu :
1. Terhubung secara online dengan Samsat Jabar
2. Bebas biaya administrasi dan bebas penalti
3. Pajak dapat dibayarkan dengan cara mencicil
4. Leluasa menentukan tanggal dan nominal cicilan
5. Pembayaran pajak dilakukan otomatis dengan sistem debet rekening secara tepat waktu, dan tepat jumlah

Bagaimana cara untuk mengikuti T-Samsat ini? Berikut langkah-langkahnya

Setelah mengetahui Keunggulan dan Langkah-langkah untuk mengikuti T-Samsat, sekarang saatnya mengetahui apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat mengikuti tabungan samsat ini. Syarat yang dibutuhkan sangat mudah, yaitu :
1. Memiliki handphone, rekening tabungan dan kartu ATM bank bjb (bila tidak ada rekening dan kartu ATM, harus membuka rekening terlebih dahulu).
2. Menyerahkan fotokopi KTP yang masih berlaku, sesuai dengan data di STNK.
3. Menyerahkan fotokopi STNK kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya melalui T-Samsat.

Nah, tunggu apalagi. Sekarang saatnya kita melawan lupa. Mari kita manfaatkan layanan yang telah disediakan untuk mempermudah hidup kita dan tentunya terhindar dari denda dan razia.

Pembangunan Infrastruktur Guna Mengembangkan Sumber Potensi Ekonomi di Jabar

Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks dengan wilayah pegunungan berada di bagian tengah dan selatan serta dataran rendah di wilayah utara. Memiliki kawasan hutan dengan fungsi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang proporsinya mencapai 22,10% dari luas Jawa Barat; curah hujan berkisar antara 2000-4000 mm/th dengan tingkat intensitas hujan tinggi; memiliki 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan debit air permukaan 81 milyar m3/tahun dan air tanah 150 juta m3/th. Dengan kondisi geografis yang dimiliki, Jawa Barat memiliki banyak potensi sumber ekonomi yang dapat dikembangkan dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai.

Pembangunan infrastruktur inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Rabu (27/9). Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyambut sangat baik pertemuan tersebut. Rakor ini, kata Aher bisa mengungkap berbagai potensi, termasuk mengungkap berbagai persoalan atau hambatan pembangunan sampai solusi penyelesaian. “Ini koordinasi yang sangat baik, sangat kuat antara Pemerintah (Pusat) dan daerah. Ini dampaknya mempercepat proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan dan hambatan-hambatan yang selama ini ada itu segera bisa diurai dengan cepat,” ujar Aher usai Rakor.

“Umpamanya Bandara Kertajati, selama ini ada saja hambatan-hambatan. Tapi ternyata ketika ada koordinasi seperti ini bisa selesai dengan segera. Seperti pembicaraan dengan AP (Angkasa Pura) II dengan PT BIJB (Bandara Internasional Jawa Barat) cukup lama membicarakan AP II masuk ke BIJB. Tapi ketika dikoordinasikan seperti ini yang dikomandani oleh Kementerian Koordinator Maritim, pembicaraannya jadi fokus, cepat, yang asalnya mengambang kemudian terselesaikan,” lanjutnya.

“Pembicaraan KSO berakhir, karena AP II langsung masuk sebagai share holder, pemilik saham BIJB dan dengan demikian KSO tidak jadi, karena KSO itu dua perusahaan berbeda yang tidak punya hubungan sama sekali. AP II sudah masuk jadi sudah kewajiban bersama bukan lagi kerjasama mengoperasikan bandara tersebut,” tambah Aher. Berbagai proyek infrastruktur lain juga didorong percepatan pembangunannya, seperti proyek Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), rencana Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas), Pelabuhan Patimban, Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), jalan di kawasan Pantai Selatan (Pasela), serta jalur kereta api double track Bogor-Sukabumi.

Proyek-proyek tersebut diyakini mampu mendorong pertumbuhan sektor ekonomi potensial, serta mengurangi disparitas atau ketimpangan ekonomi antara wilayah Jawa Barat bagian utara dengan selatan. Selain itu, infrastruktur juga penting dalam meningkatan konektifitas kawasan yang mampu menciptakan pertumbuhan. Menteri Koordintaor Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers usai Rakor menegaskan Jabar Selatan akan betul-betul dikembangkan infrastrukturnya, karena kita sadar betul pembangunan masih fokus di Jabar Utara. “Kita buat semua terintegrasi, dananya sudah tidak ada masalah. Namun, kita juga bicara kualitas, semua pengerjaan proyek kita ingin baik tidak jorok (asal-asalan),” tambahnya.

Hal menarik lain hasil dari rakor ini, yaitu dua proyek infrastruktur besar, BIJB dan Pelabuhan Patimban digadang-gadang akan menjadi salah satu logistic base di Indonesia. Pusat logistik di Jawa Barat sangat penting, mengingat Jawa Barat sebagai pusat industri nasional. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dalam konferensi pers usai Rako mengatakan dua dari sepuluh yang diperhatikan adalah BIJB dan Patimban dan menyatakan kekagumannya dengan progress yang sudah 60 persen lebih, runway yang direncanakan akan tiga runway. “Kami optimis Kertajati akan menjadi salah satu kebanggan Indonesia, satu dari dua aerocity adalah Kertajati selain Bandara Kualanamu (Medan). Dan Patimban adalah kunci untuk Indonesia naik kelas,” ungkapnya.

“Sumbangsih industri pengolahan (Jawa Barat) adalah 43 persen, kekuatannya ada di Utara Jawa Barat dari Bekasi ke Karawang. Ini infrastruktur kunci yang perlu dikembangkan. Akan membawa pertumbuhan ekonomi lebih tinggi,” tambahnya. Pembangunan Pelabuhan Patimban akan dilakukan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang dengan nilai saham Indonesia 59% (dalam bentuk konsorsium) dan Jepang 41%. Patimban akan dikembangkan menjadi pelabuhan khusus untuk otomotif atau automotive port.

Menurut Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto, Pelabuhan Patimban akan menyelesaikan logistik saat ini. Patimban akan mengurangi biaya pengiriman saat ini dari $4,9 AS per km, pada umumnya hanya $1 AS per km. Dengan adanya Pelabuhan Patimban permasalahan tersebut diyakini bisa selesai dan pertumbuhan Indonesia akan lebih kompetitif. “Kami ingin menegaskan Jawa Barat ini adalah provinsi industri. Jadi kalau 43 persen itu industri, itu kita bandingkan Jerman itu 35 persen industri plus service 15 persen. Jawa Barat 43+16 jadi 58 persen. Lebih hebat dari Jerman bidang industrinya sebenarnya,” tutur Airlangga dalam konferensi pers usai Rakor.

“Pertumbuhan industri akan terus tumbuh karena momentumnya di Jawa Barat tercapai dibutuhkan infrastruktur yang tadi banyak dibahas. Kita harus mengingat bahwa 2025 nanti otomotif Jawa Barat itu produksinya dua juta kendaraan dari sekarang 1,4 juta. Jadi, akan terjadi peningkatan yang besar,” lanjutnya. Wilayah Selatan Jawa Barat juga menjadi pembahasan untuk dikembangkan. Industri kecil dan menengah di wilayah ini mempunyai peluang untuk mengurangi disparitas pendapatan masyarakat di Jabar Utara dan Selatan.

    Rapat Koordinasi ini menyepakati lima hal penting yang akan diwujudkan untk kebijakan yang konsisten dan bersinergi:

  1. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat yang akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi potensial.
  2. Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Khusus untuk Jawa Barat bagian utara perlu dikhususkan pada sektor industri yang berdaya saing tinggi, padat karya, dan berorientasi eksport. Antara lain industri otomotif, alat transportasi, industri makanan minuman, industri elektronika, telematika, industri tekstil, dan produk tekstil. Sementara di Jawa Barat bagian selatan optimalisasi pada pengolahan hasil pertanian, pengembangan sektor patriwisata, termasuk sektor maritim.
  3. Untuk mendorong pengembangan ekonomi berdaya saing tinggi, selain pengembangan infrastruktur fisik juga dilakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui vokasi, yakni penyelenggaraan dan pembangunan politeknik dan akademi di kawasan industri.
  4. Pengembangan sektor pertanian difokuskan pada upaya peningkaan nilai tambah hasil produk pertanian. Hal ini dilakukan melalui penguatan lembaga petani seperti corporate atau cooperative farming, sehingga bisa memacu berkembangnya agroindustri maupun agrobisnis. Lalu meningkatkan akses pembiayaan usaha pertanian melalui penyaluran KUR pada sektor primer yang didukung asuransi pertanian dan mempercepat program sertifikasi hak atas tanah bagi petani dan sertifikasi pertanian dan peternakan, meningkatkan efisiensi dan distribusi logistik, serta perbaikan tata niaga pangan.
  5. Pengembangan sektor pariwisata dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan aminitas sebagai quick wins melalui pengembangan destinasi unggulan pariwisata tematik, yaitu wisata bahari, sejarah, dan wisata tradisi seni dan budaya serta desa wisata. Lokasi yang bisa dikembangkan seperti Palabuhanratu dan Tanjung Lesung.
sumber : jabarprov.go.id

Pajak Guna Membangun Negeri

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak daerah merupakan salah satu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Berbeda dengan pajak pusat yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dimana sebagian besar dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pengadministrasian pajak daerah dilaksanakan di Kantor Dinas / Badan Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenisnya yang dibawahi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pajak Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada dua jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri atas :
1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan, dan
5. Pajak Rokok

Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dengan adanya artikel mengenai pajak pusat dan pajak daerah ini maka diharapkan masyarakat dapat lebih mengetahui perbedaan antara pajak pusat dan daerah serta pajak daerah yang terbagi menjadi pajak provinsi maupun pajak kabupaten/kota sehingga kedepannya masyarakat dapat lebih aktif mencari informasi dan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Karena pajak yang dibayarkan digunakan untuk membangun negeri dan daerah guna mencapai masyarakat yang makmur dan berkecukupan.

Stiker Barcode – Identifikasi Kendaraan Belum Membayar Pajak

Data potensi kendaraan bermotor tahun 2016, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat saat ini sebesar 16 juta unit kendaraan dengan komposisi 13,6 juta kendaraan roda 2 dan 2,3 juta kendaraan roda 4. Data tersebut merupakan potensi pajak yang menjadi sumber pendanaan pembangunan di Provinsi Jawa Barat, yang saat ini memerlukan pembangunan daerah di berbagai bidang baik kesejahteraan, sosial budaya maupun infrastruktur. Dari sekian banyak potensi yang ada, masih banyak kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU). Tim pembina samsat telah mengidentifikasi empat faktor perlunya upaya untuk menekan angka KTMDU, yaitu :

  1. Kesadaran Wajib Pajak (WP) dalam melakukan pembayaran PKB masih kurang
  2. Belum adanya suatu tanda pengingat pembayaran PKB bagi WP
  3. Kesulitan yang dialami oleh petugas tim pembina samsat dilapangan dalam mengindentifikasi kendaraan bermotor yang belum atau sudah melakukan pembayaran PKB.
  4. Efektifitas dalam upaya menjaring WP yang belum membayar PKB

Maka perlu adanya tindak lanjut pemberian tanda bukti pelunasan pembayaran biaya administrasi sekaligus sebagai tanda pembeda antara kendaraan WP yang sudah dan belum melakukan pengesahan STNK, membayar PKB serta SWDKLLJ.
Oleh sebab itu, tim pembina samsat berinisiatif untuk membuat sebuah produk berupa stiker yang dapat memberikan tanda, data, dan informasi untuk proses pengecekan regident secara cepat dan mudah, dengan nama Stiker Barcode Samsat Jabar.

Tujuan hadirnya Stiker Barcode Samsat Jabar – “Cara Mudah Identifikasi Kendaraan Tidak Bayar Pajak”, adalah :
1. Petugas operasi gabungan akan lebih cepat mengidentifikasi kendaraan saat melakukan pengecekan status kendaraan tanpa perlu meminta surat-surat kendaraan dari WP.
2. Stiker Barcode Samsat Jabar memberikan efek pengingat sekaligus meningkatkan kesadaran WP untuk tertib pembayaran PKB karena pada stiker tertera masa berlaku pajak,
3. Stiker Barcode Samsat Jabar menjadi pembeda bagi WP yang telah melakukan kewajiban membayar PKB, sehingga yang belum membayar PKB akan merasa risih saat berkendara karena ketahuan belum membayar PKB.

Perangkat yang digunakan Stiker Barcode Samsat Jabar dalam mekanisme samsat ialah :
a. 1 (satu) set mini PC
b. 1 (satu) unit printer barcode
c. Material stiker yang dicetak pre-printing dengan warna dasar dan desain khusus

Stiker Barcode Samsat Jabar menggunakan teknologi QR terhubung langsung dengan aplikasi samsat yang berisi informasi data kendaraan bermotor, sehingga data yang dibutuhkan dapat tersaji secara cepat, serta update transaksi dapat langsung disimpan dalam stiker. Untuk menjaga ketahanan QR, Stiker Barcode Samsat Jabar menggunakan bahan stiker yang berkualitas dan dicetak berwarna dengan desain khusus, sehingga stiker ini tahan air, tahan lama, dan tidak mudah robek.