Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengguna internet pada awal tahun 2016 sebesar 88,1 juta pengguna yang naik sebesar 51% (lima puluh persen) menjadi 132,7 juta pengguna pada awal tahun 2017. Hasil ini merupakan laporan yang diumumkan oleh perusahaan riset We Are Social pada akhir bulan Januari 2017 lalu. Perangkat yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mengakses internet tidak mengalami perubahan yang berarti, sebanyak 69% (enam puluh sembilan persen) atau setara dengan 91,5 juta penduduk Indonesia menggunakan perangkat mobile untuk mengakses internet dan sisanya melalui desktop dan tablet.

Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat ‘menangkap’ kebutuhan ini dan meluncurkan program khusus untuk perangkat mobile yang diberi nama SIPOLIN (Sistem Informasi Pajak Online). SIPOLIN merupakan program khusus perangkat mobile berbasis android yang secara resmi diluncurkan pada hari Minggu (21/5/2017) di kawasan Car Free Day Dago. Sesuai dengan namanya SIPOLIN ini merupakan program yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk :
a. Melakukan pengecekan pajak kendaraan bermotor (PKB)
b. Melakukan pendaftaran online wajib pajak (WP)
c. Generate Kode bayar
d. Pembayaran PKB online (melalui internet banking, mobile banking)
e. Mencari lokasi kantor samsat terdekat se-Jawa Barat

Untuk dapat menggunakan program SIPOLIN ini masyarakat dapat mengunduh di google play, dengan memasukkan kata kunci SIPOLIN SAMSAT JABAR atau dapat klik tautan berikut Unduh Program SIPOLIN. Perlu diperhatikan bahwa program SIPOLIN ini memerlukan android versi 4 (Ice Cream) untuk dapat digunakan, selain itu program SIPOLIN ini juga memerlukan hak akses sebagai berikut :
1. Lokasi
a. approximate location (network-based)
b. precise location (GPS and network-based)
2. Phone
a. read phone status and identity
b. Photos/Media/Files
c. read the contents of your USB storage
d. modify or delete the contents of your USB storage
3. Storage
a. read the contents of your USB storage
b. modify or delete the contents of your USB storage
4. Camera
a. take pictures and videos
5. Wi-Fi connection information
a. view Wi-Fi connections
6. Device ID & call information
a. read phone status and identity
7. Other
a. receive data from Internet
b. view network connections
c. change network connectivity
d. connect and disconnect from Wi-Fi
e. full network access
f. read terms you added to the dictionary
g. prevent device from sleeping
h. read Google service configuration

Jadi, keputusan Anda apakah akan memberi hak akses kepada program SIPOLIN ini untuk mengakses data-data diatas atau tidak. Bila tidak Anda berikan hak akses, maka program SIPOLIN ini tidak akan dapat diinstal di perangkat mobile Anda. Setelah Anda berhasil melakukan instalasi program SIPOLIN di perangkat mobile Anda, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan registrasi. Pada halaman registrasi ini, Anda akan diminta untuk memasukkan nomor KTP, password, nama, alamat, nomor HP, alamat email, provinsi, serta kota. Perlu diperhatikan untuk menggunakan alamat email dan nomor HP yang aktif karena nanti SIPOLIN akan mengirimkan kode aktivasi ke alamat email yang Anda daftarkan.

Setelah selesai melakukan registrasi dan aktivasi pengguna, maka Anda dapat masuk ke dalam program SIPOLIN menggunakan alamat email maupun nomor HP yang sudah didaftarkan sebelumnya. Setelah berhasil masuk maka Anda akan dihadapkan pada 8 (delapan) buah tombol, diantaranya adalah :

1. Informasi Kendaraan dan Pajak
Tombol ini dapat dipergunakan bila Anda ingin melakukan pengecekan informasi pajak kendaraan bermotor. Caranya cukup mudah, hanya tinggal memilih warna dasar plat nomor kendaraan (hitam, merah, kuning) dan memasukkan nomor kendaraan. Maka akan keluar informasi mengenai data kendaraan dan pajak kendaraan.

2. Pendaftaran Online
Tombol untuk melakukan pendaftaran dan generate kode bayar

3. Kode Bayarku
Tombol untuk generate kode bayar yang dapat digunakan untuk membayar melalui internet banking, mobile banking, maupun melalui e-Samsat

4. Pembayaran Online
Tombol untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online melalui internet banking

5. Bukti Bayar Ku
Tombol yang akan digunakan untuk melihat bukti pembayaran ketika wajib pajak selesai membayar pajak kendaraan bermotor secara online.

6. Pengesahan STNK
Tombol yang digunakan untuk melaksanakan pengesahan STNK dan digunakan ketika wajib pajak berada di kantor samsat untuk melaksanakan pengesahan STNK tahunan

7. Lokasi Kantor Samsat
Tombol yang digunakan untuk mencari kantor samsat terdekat, disertai dengan petunjuk arah melalui google maps.

8. Keluar
Tombol untuk keluar(logout) dari program SIPOLIN. Setelah keluar, maka untuk dapat menggunakan SIPOLIN Anda diharuskan untuk masuk(login) kembali.

Dengan adanya program SIPOLIN ini wajib pajak akan memiliki banyak pilihan untuk membayar pajak kendaraan bermotor sehingga tidak akan ada lagi alasan untuk tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

 

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2017 mengambil tema “Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas”. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengajak semua pihak untuk melakukan reformasi pendidikan nasional, dalam tataran konseptual maupun manajerial, demi terwujudnya pembangunan pendidikan yang dapat mengantar bangsa dan negara pada kejayaan di masa depan.

“Dalam tataran konseptual, sekarang sedang diupayakan agar karakter menjadi fondasi dan ruh pendidikan nasional. Pembentukan karakter harus menjadi prioritas pada jenjang pendidikan dasar,” disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam sambutan upacara bendera peringatan Hardiknas di kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa (2-5-2017).

Karakter yang kuat, menurut Mendikbud, akan menjadi fondasi yang kokoh bagi peserta didik masa kini. Kemudian disempurnakan dengan penguasaan berbagai keterampilan hidup, vokasi dan profesi abad 21. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan Gerakan Literasi Nasional (GLN) diharapkan menjadi pintu masuk bergulirnya reformasi pendidikan, baik di lingkungan pusat, maupun di lingkungan pemerintah daerah, satuan pendidikan, bahkan di lingkungan masyarakat dan keluarga.

Saat ini, Kemendikbud terus mengupayakan penyelarasan, penyatuan, dan pembauran bidang kebudayaan dengan pendidikan. Begitu juga dengan pemanfaatan berbagai sumber-sumber belajar di kelas, lingkungan sekolah, maupun yang ada di luar sekolah. Hal tersebut ditempuh untuk menghadirkan proses pembelajaran yang terbuka, luwes dan memberikan keleluasaan bagi para pelakunya.

Pada 27 April yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan juga Undang-Undang Sistem Perbukuan. Kedua produk legislasi tersebut diharapkan mendukung reformasi pendidikan nasional yang digulirkan pemerintah. Mendikbud menyampaikan bahwa kebudayaan telah menjadi akar dari pendidikan. Oleh karenanya, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menjadi acuan dalam upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan agar budaya Indonesia dapat tumbuh tangguh menghadapi arus perubahan.

Adapun Undang-Undang Sistem Perbukuan memiliki peran strategis bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan daya literasi masyarakat, khususnya peserta didik. Diharapkan, dengan sistem perbukuan yang baik akan dapat ditumbuhkembangkan budaya literasi yang semakin baik. “Pemenuhan pemilikan budaya literasi ini dapat didorong dan dikembangkan melalui ketersediaan buku yang bermutu, murah atau terjangkau, dan merata,” jelas Mendikbud.

Penguatan Pendidikan Karakter

Penguatan Pendidikan Karakter di tahun 2017 ini akan menyasar setidaknya 1500 sekolah di seluruh Indonesia. Diharapkan sekolah di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) tersebut dapat menjadi percontohan penerapan praktik baik PPK bagi sekitarnya. Lima nilai utama karakter yang menjadi prioritas pada PPK, terkait erat dengan berbagai program prioritas Kemendikbud di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dicontohkan Mendikbud, rencana penguatan peran guru dan kepala sekolah yang saat ini disiapkan Kemendikbud mendorong revitalisasi peran dan fungsi kepala sekolah sebagai manajer dan guru sebagai inspirator PPK.

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Adapun nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Sedangkan nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan.

Dan nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Dengan terjadinya pembelajaran berbasis penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah dan di luar sekolah diharapkan dapat menghadirkan generasi muda yang berdaya saing dan memiliki karakter positif. “Nilai utama karakter PPK tidak hanya menyasar para siswa, tetapi juga pada pendidik, dan orang tua sebagai pendidik utama dan pertama,” jelas Mendikbud.

Revitalisasi SMK dan Sasaran Prioritas Nasional

Selain Penguatan Pendidikan Karakter dan Gerakan Literasi Nasional, di tahun 2017 Kemendikbud melakukan revitalisasi pendidikan menengah kejuruan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Menurut Presiden, peningkatan produktivitas generasi muda menjadi hal strategis yang perlu dikelola dengan baik agar Indonesia mampu memenangkan persaingan antarnegara di era pasar bebas.

Perbaikan kurikulum dan metode pembelajaran agar lebih sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri, serta peningkatan kualitas pendidik melalui program magang dan sertifikasi keahlian ganda menjadi target revitalisasi SMK. Selain itu, untuk memudahkan proses sertifikasi kompetensi kepada para lulusan SMK ditempuh dengan program penetapan satuan pendidikan sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSP) Pihak Pertama. Tak kurang dari 1650 SMK di seluruh Indonesia menjadi target program penguatan kelembagaan tersebut.

Peningkatan akses pada layanan pendidikan ditempuh dengan perbaikan sistem distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sejak 2015, Program Indonesia Pintar (PIP) telah membantu lebih dari 19 juta anak dari keluarga tidak mampu di seluruh Indonesia dapat terus bersekolah. Selain membantu meringankan beban personal peserta didik, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi wujud komitmen pemerintah dalam upaya penuntasan wajib belajar. Kemendikbud juga terus melaksanakan beragam kebijakan afirmasi seperti perbaikan dan penyediaan sarana fisik ruang belajar dan gedung sekolah, khususnya yang mengalami kerusakan berat ataupun yang berada di daerah terdepan, terluar dan tertinggal.

Sinergi antara pelaku pendidikan dan kebudayaan menjadi kunci utama suksesnya pembangunan pendidikan nasional. Diungkapkan Mendikbud, reformasi pendidikan merupakan proses panjang dan perlu dilaksanakan secara sistematis, bertahap serta memerlukan partisipasi konstruktif. Penguatan peran dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan dilakukan melalui revitalisasi Komite Sekolah.

Refleksi Ajaran Bapak Pendidikan Nasional

Pada momen Hardiknas, Mendikbud mengajak segenap insan pendidikan melakukan refleksi dan penghayatan kembali atas gagasan pemikiran dan prinsip-prinsip bapak pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara. Disebutkannya, hal tersebut menjadi dasar acuan visi dan misi Presiden Joko Widodo di bidang pendidikan. Dalam hal terkait kepemimpinan pendidikan, Mendikbud berpesan agar sosok pemimpin pendidikan tidak lupa untuk menerapkan konsep “Laku Telu”, atau tiga peran yang dianjurkan Ki Hajar Dewantara secara utuh. Dalam bahasa Jawa, “Ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karso, tut wuri handayani” yang artinya apabila di depan memberi teladan, apabila di tengah memberi ilham atau inspirasi, dan apabila di belakang memberi dorongan. “Ketiga peran tersebut perlu dilaksanakan secara seksama, baik bergantian maupun serempak dalam tampilan sosok pemimpin pendidikan yang utuh,” pesannya kepada para pendidik.

Selamat Hari Pendidikan Nasional! Mari kita gerakkan reformasi pendidikan, wujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas.

 

**Disiapkan Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

Cuti. Setiap karyawan pasti mengenal istilah cuti. Pengertian cuti menurut KBBI online adalah meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk beristirahat dan sebagainya. Cuti merupakan hak dari karyawan yang wajib diberikan oleh perusahaan. Cuti diberikan dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani para karyawan. Bagi karyawan yang bekerja di perusahaan swasta maka diberikan cuti sebanyak 12 hari kerja atau dapat dikatakan bahwa setiap bulannya karyawan berhak mendapat 1 (satu) hari cuti. Bagi karyawan swasta ada 5 (lima) persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan cuti, yaitu :
a. Pekerja telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus.
b. Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja
c. Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja
d. Untuk mendapatkan cuti tahunan, pekerja yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat/perusahaan yang berwenang memberikan cuti
e. Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sama halnya dengan karyawan swasta, PNS pun memiliki hak untuk cuti. Belum lama ini, tepatnya pada tanggal 30 Maret 2017 lalu Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satu yang diatur di dalam PP ini adalah mengenai cuti bagi PNS. Dinyatakan dalam PP tersebut bahwa cuti diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang dapat didelegasikan sebagaian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam PP ini atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Terdapat 6 (enam) jenis cuti bagi PNS sebagaimana tertuang dalam PP ini, diantaranya adalah: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti melahirkan; e. Cuti karena alasan penting; f. Cuti bersama; dan g. Cuti di luar tanggungan negara. Penjelasan masing-masing jenis cuti tersebut dapat dilihat dibawah ini.
a. Cuti Tahunan
Cuti tahunan merupakan hak dari PNS atau calon PNS (CPNS) yang telah bekerja minimal 1 (satu) tahun secara terus-menerus. Lamanya cuti tahunan ini adalah 12 (dua belas) hari kerja atau sama dengan 1 (satu) hari kerja per bulan. Bila ingin menggunakan hak cuti tahunan ini, PNS atau CPNS haruslah mengajukan permintaan tertulis yang ditujukan kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan hak atas cuti tahunan. Berbeda dengan pegawai swasta dimana bila hak cuti tahunan tidak digunakan maka akan dianggap hangus maka bagi PNS maupun CPNS yang tidak mengambil hak cuti tahunannya dapat menggunakannya pada tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan. Bila hak atas cuti tahunan tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hakatas cuti tahunan dalam tahun berjalan. Hal ini, dijelaskan pada pasal 313 ayat (2) PP no 11 tahun 2017 ini. Hal berbeda berlaku bagi PNS guru sekolah dan dosen perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut perundang-undangan, menurut PP nomor 11 tahun 2017 ini cuti bagi guru dan dosen disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunannya.

b. Cuti Besar
Pada pasal 317 PP no 11 tahun 2017 ini disebutkan bahwa PNS yan telah bekerja minimal 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak mendapat cuti besar selama 3 (tiga) bulan. Namun, bagi PNS yang masa kerjanya belum mencapai 5 (lima) tahun bisa mendapat cuti besar ini selama kepentingan yang mendasari pengajuan cuti besar ini merupakan kepentingan keagamaan. Bagi PNS yang telah menggunakan haknya atas cuti besar ini, tidak lagi berhak untuk mendapatkan cuti tahunan pada tahun tersebut.

c. Cuti Sakit
PNS juga manusia yang dapat sakit dan memerlukan istirahat, oleh karena itu bagi PNS sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak mendapatkan cuti sakit dengan ketentuan PNS tersebut haruslah mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah. Lamanya waktu cuti yang diberikan kepada PNS adalah 1 (satu) tahun, jangka waktu tersebut apabila diperlukan dapat ditambah hingga paling lama 6 (enam) bulan. Penambahan jangka waktu cuti sakit ini harus berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selain sakit, bagi PNS perempuan yang mengalami keguguran berhak mendapatkan cuti selama 1 1/2 (satu setengah bulan) dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan mengajukan permintaan tertulis kepada PPK atau pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti dengan melampirkan surat keterangan dari dokter atau bidan.

d. Cuti Melahirkan
Pada PP nomor 11 tahun 2017 ini disebutkan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga berhak atas cuti melahirkan yang lamanya adalah 3 (tiga) bulan. Sedangkan untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya kepada PNS diberikan cuti besar. Seperti jenis cuti yang lain, untuk cuti melahirkan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan tertulis yang ditujukan kepada PPK atau pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.

e. Cuti Karena Alasan Penting
Ada 3 (tiga) syarat yang salah satunya harus terpenuhi guna mendapatkan hak cuti karena alasan penting. Alasan-alasan penting tersebut adalah: a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau c. Melangsungkan perkawinan. Lamanya waktu cuti karena alasan penting ini ditentukan oleh PPK atau pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting dan paling lama waktu yang diberikan adalah 1 (satu) bulan.

f. Cuti Bersama
Cuti bersama yang ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden tidak mengurangi hak cuti tahunan. Hal ini, berbeda halnya dengan karyawan swasta dimana cuti bersama mengurangi jumlah hak cuti tahunan. Bagi PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama maka merujuk pada PP no 11 tahun 2017 ini PNS tersebut akan mendapatkan tambahan hak cuti tahunnya sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

g. Cuti di Luar Tanggungan Negara
Bagi PNS dengan masa kerja mnimal 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Lamanya waktu cuti jenis ini adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan yang mendukung dilakukannya perpanjangan. Dengan mangambil cuti di luar tanggungan negara maka PNS akan diberhentikan dari jabatannya dan jabatan yang kosong tersebut haruslah diisi. Berbeda dengan jenis cuti yang lain, cuti jenis ini hanya dapat diberikan dengan surat keputusan PPK setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Selama masa cuti PNS yang bersangkutan tidak akan mendapatkan penghasilannya sebagai PNS, dan selama cuti tidak akan dihitung sebagai masa kerja PNS yang bersangkutan. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara dapat dipanggil kembali bekerja apabila terdapat kepentingan dinas yang bersifat mendesak dan jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan.

Jawa Barat. Sebuah provinsi yang memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks. Jawa Barat memiliki wilayah pegunungan yang berada di bagian tengah dan selatan serta dataran rendah di wilayah utara. Jawa Barat secara administratif pemerintahan terbagi menjadi 18 kabupaten dan 9 kota serta terdiri dari 626 kecamatan, 641 kelurahan dan 5.321 desa.

Dengan luas wilayah dan struktur geologi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat maka diperlukan adanya pelayanan publik yang dapat menjangkau masyarakat di pelosok-pelosok daerah sehingga mendapatkan pelayanan publik yang sama dengan masyarakat di perkotaan. Salah satu pelayanan publik yang memiliki mobilitas tinggi khususnya yang terkait dengan pelayanan samsat dan dapat menjangkau masyarakat di pelosok daerah adalah Samsat Gendong. Samsat Gendong merupakan pelayanan samsat yang melayani pengesahan STNK tahunan, pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), serta pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), dimana petugas samsat membawa tas gendong yang berisi peralatan samsat yang telah disederhanakan dan menggunakan kendaraan roda dua sebagai sarana transportasi. Di bawah ini merupakan diagram perangkat samsat gendong

Petugas samsat gendong terdiri dari 1 (satu) petugas kepolisian dan 1 (satu) petugas dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar). Dengan menggunakan sepeda motor dan peralatan yang telah disederhanakan maka pelayanan samsat gendong memiliki mobilitas yang tinggi dan dapat menjangkau masyarakat Jawa Barat yang berada dan atau tinggal di daerah-daerah pelosok yang berada jauh dari kantor samsat induk maupun kantor samsat outlet sehingga masyarakat tidak perlu lagi repot untuk pergi jauh ke kantor samsat bila akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar PKB dan SWDKLLJ serta pengesahan STNK tahunan karena cukup datang ke kantor desa atau kantor kecamatan yang jaraknya lebih dekat.