Jalan Margonda, Kota Depok menjadi pusat perbelanjaan dan jasa. Segala keperluan masyarakat ada disana.

Dengan berderetnya toko di Margonda seharunya dapat menghasilkan PAD yang krusial bagi kas daerah, termasuk dari parkir. Namun, alih-alih mendapat pemasukan besar, pajak retribusi parkir malah melempem.

Hal tersebut membuat jengkel Walikota Depok, Mohamad Idris. Ia mencatan jika pajak retribusi parkir yang masuk hanya 30 persen saja.

“Selebihnya menguap kemana? tidak tahu,” ucapnya.

Ia pun berjanji jika masalah ini perlu dicermati serius. Katanya, perlu ada uji petik.

“Belum lagi diinvestigasi, kemana ini menguapnya uang? Saya tahu begini karena langsung menyelami sidak ke bawah. Walau pun, terus terang mohon maaf mungkin gaya saya tidak senang disorot media,” papar Idris.

Ada dugaan bocor jika seperti ini. Indikasi ini dibenarkan oleh sumber Radar Depok berinisial HM. Pria yang merupakan warga Pancoranmas itu mengatakan, kebocoran pajak parkir oleh beberapa pusat perbelanjaan, dikarenakan pengawasan OPD dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok belum optimal.

“Pengelola parkir memanipulasi data pendapatan parkirnya, lalu mereka bayarkan pajak dari pendapatan yang sudah dimanipulasikan,” katanya.

Misalnya saja, yang dilakukan salah satu pusat perbelanjaan di Pancoranmas.

“Mereka memang taat pajak. Tapi memanipulasi data pendapatannya. Misalnya yang mendapatkan Rp100 juta, dimanipulasi menjadi Rp50 juta. Kemudian, mereka membayarkan parkir sebesar 20 persen dari pendapatan pengelolaan parkir swasta,” paparnya.

Dengan itu, sambungnya, tindakan yang dilakukan pengelola parkir tersebut sudah tergolong kejahatan. Karena membuat kerugian kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Saya pikir itu kejahatan, karena pelanggaran pembukuan,” tutur pria yang sempat menjadi pengelola parkir sebuah pusat perbelanjaan tersebut.

Untuk itu, dia berharap DPPKA turun langsung dalam mengroscek ke lapangan.

“Harus dipantau dengan ketat. Kasihan PAD Depok kalau seperti ini,” terangnya.

Lahan parkir di Kota Depok nyatanya dapat menjadi pemasukan yang besar bagi Kota Depok. Menurut data DPPKA Kota Depok. Dari pajak parkir ini, pertahunnya kas kota dapat hingga miliar rupiah.

 

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Sukabumi sepertinya harus terus bekerja keras dalam upaya menyadarkan masyarakat akan taat membayar pajak. Pasalnya, menurut catatn Dispenda Kota Sukabumi masih ada 30 persen atau sekitar 28 ribu kendaraan yang masih menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Di Kota Sukabumi memang masih banyak yang belum membayar PKB, diantaranya didominasi oleh kendaraan roda dua sebanyak 25 ribu, dan roda empat sekitar 3 ribu kendaraan.” Ungkap Kepala Dispenda Kota Sukabumi, Endang Sutardi.

Operasi gabungan ini, menurutnya dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

“Kita menyediakan tempat membayar pajak di sini. Jika ada pengendara yang alasan belum punya uang atau tidak membawa uang, kami akan berikan surat pernyataan kesanggupan untuk membayar. Dan kami akan hubungi lagi untuk diingatkan,” terangnya.

Ia mengaku bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk menyadarkan para wajib pajak (WP) dengan kegiatan lainnya, seperti Samsat Gendong (Samdong), Samsat keliling (Samling), dan E-samsat. Ia berharap agar pencapaian potensi pajak yang belum taat bayar pajak ini bisa tercapai.

“Setiap Minggu saja di acara car free day di Jalan Syamsudin SH, kita tempatkan petugas dan ketika tanggal muda setiap bulannya pasti Samsat Gendong standby di sana. Itu upaya untuk memudahkan masyarakat membayar pajak,” ucapnya, saat ditemui dalam kegiatan Opgab.

Pihaknya juga akan melakukan sistem jemput bola. Sehingga masyarakat yang ingin melakukan pembayaran PKB tetapi tidak bisa datang ke kantor Samsat, pihaknya akan datang langsung ke kantor kelurahan atau kecamatan untuk membuka pelayanan.

“Kita sudah berkoordinasi dengan pihak kelurahan atau kecamatan, jika ada wajib pajak minimal lima orang pasti kami lakukan jemput bola,” pungkasnya.

 

Bupati Sukabumi, Marwan Hamami membuka kegiatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serentak di Desa Cisitu Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, belum lama ini. Dirinya mengatakan, semua wilayah di Kabupaten Sukabumi harus lunas PBB.

Lantaran, lunas PBB berarti ikut mendorong terealisasinya pembangunan daerah dengan cepat.

”Saya sangat apresiasi kepada setiap desa yang selalu lunas PBB setiap tahunnya. Apalagi, tepat waktu, terutama kepada perangkat Desa Cisitu,” ungkap Bupati Sukabumi, Marwan Hamami didampingi Humas Pemkab Sukabumi, Yudi Panca Yoga kepada Radar Sukabumi, belum lama ini.

Oleh karena itu, kata Marwan, pembebanan PBB untuk setiap wilayah yang tersebar di 47 kecamatan harus dijadikan tanggung jawab untuk membangun Kabupaten Sukabumi ke depan.

Pasalnya, PBB menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dimiliki.

“Pihak kecamatan harus mendorong setiap pemerintah desa agar lunas PBB tepat pada waktunya. Karena itu salah satu kewajibannya,” terangnya.

pembayaran PBB secara serentak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cisitu patut untuk diikuti oleh semua wilayah.

Lantaran, kesadaran masyarakat untuk membayar PBB menjadi tolok ukur dalam keberhasilan capaian PBB yang sudah dicanangkan satu tahun sekali.

“Peningkatan kesadaran masyarakat harus terus dilakukan. Karena, setelah kesadaran masyarakat ada, dengan sendirinya ada rasa tanggung jawab,” tuturnya.

Sementara itu, Camat Nyalindung, Rahmat Mulyadi mengatakan, untuk target PBB Kecamatan Nyalindung pada 2016 sebesar Rp 683 juta. Dirinya optimis, target PBB pada tahun ini dapat terealisasikan sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.

“Pemasukan PBB kepada pihak kecamatan baru sekian persen. Karena, target PBB untuk semua desa yang ada di Nyalindung baru diberikan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Desa Cisitu, Tuteng Purwa mengatakan, setiap tahun pihaknya selalu melunasi PBB tepat pada waktunya.

Lantaran, itu sudah menjadi kewajiban dari pemerintah desa untuk melakukan pungutan PBB serta terus meningkatkan kesadaran masyarakatnya. Di samping itu juga, pihaknya juga termasuk salah satu desa yang selalu pertama lunas PBB di Kecamatan Nyalindung.

“Target PBB Desa kami, pada tahun ini sebesar Rp 47 juta. Sekarang baru masuk sekitar 60 persen dari target yang sudah ditentukan,” terangnya.

Dirinya berharap, kesadaran masyarakat Desa Cisitu setiap tahunnya dapat terus meningkat untuk membayar PBB tepat pada waktunya.

Lantaran, target perolehan PBB yang dibebankan kepada setiap desa oleh pihak kecamatan itu selalu berubah. Bahkan, menurutnya setiap tahunnya selalu bertambah besar.

“Mudah-mudahan kesadaran masyarakat terus bertambah. Sebesar apa pun target PBB setiap tahunnya dapat terealisasikan dengan baik, kalau kesadaran masyarakat sudah tinggi,” paparnya.

 

Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor perlu ditingkatkan lagi. Hingga pertengahan Maret 2016 ini, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumedang. baru mencatat sebanyak 20.000 pemilik kendaraan bermotor yang membayar pajak.

Berdasarkan informasi, data kendaraan bermotor di Dispenda Sumedang tahun 2016 tercatat ada sebanyak 270.000 kendaraan, dan sebanyak 250.000 kendaraan belum membayar pajak. Dalam tenggang waktu dua bulan ini baru sebanyak 20.000 orang yang membayar.

Kepala Seksi Penerimaan dan Tagihan (Kasi Pentag) Dispendag Sumedang, Anton Suwardi mengatakan meski baru 20 persen pemilik kendaraan bermotor yang membayar pajak. Namun, Kabupaten Sumedang termasuk sebagai Kabupaten ke-1 tingkat pembayaran pajaknya.

“Ini baru dua bulan berjalan, klosingnya nanti di Desember 2016, sehingga masih dimungkinkan target pembayaran pajak tercapai di akhir tahun,” kata Anton kepada Radar Sumedang, Selasa (15/3/2016).

Dispenda, saat ini bekerja sama dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan sekaligus mengingatkan masyarakat akan kewajiban membayar pajak.

“Mungkin banyak masyarakat yang lupa membayar pajak, sehingga operasi gabungan ini digelar, jadi hari ini kita kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk membayar pajak,” sebutnya.

Pantauan Radar Sumedang, sejumlah kendaraan yang terjaring razia oleh polisi diperiksa surat-surat kendaraannya, apabila pajak kendaraannya lewat batas atau telat membayar, maka akan disarankan untuk membayar secara langsung. Jika tidak bisa membayar langsung maka disarankan surat-surat kendaraanya (STNK) untuk dititipkan di Dispenda.