Bapenda Jabar Bagi-Bagi Tajil Gratis

/dalam oleh

 

Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat membagikan 500 takjil gratis di perempatan lampu merah Jl. Soekarno Hatta, Selasa, (6/5/2017). Selain membagikan tajil gratis, Bapenda jabar juga mensosialisasikan program inovatif kepada masyarakat guna mempermudah pelayanan kewajiban pajak, khususnya pajak kendaraan bemotor.

Seperti Saepul warga Buah Batu, Kota Bandung ini mengaku tertarik dengan program yang diberikan oleh Bapenda Jabar.

“Salah satu program yang menarik adalah T-Samsat, seperti tagline-nya ‘melawan lupa” jadi kita seperti menabung untuk membayar pajak. Jadi bayar pajak terasa tidak berat. selain itu juga ada eSamsat, sehingga kita bisa bayar pajak dimana saja kapan saja di ATM,” ungkap Saepul. 

 

Kunjungan Wakil Gubernur Banten ke Bapenda Jabar

/dalam oleh

Wakil Gubernur Provinsi Banten, Andika Hazrumy beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Selasa (06/06/2017). Dalam rombongan tersebut hadir Kepala Dinas Kominfo Persandian, Kepala Dinas Perijinan Terpadu, Kepala Bapenda, perwakilan Bank Banten, serta jajaran Pemprov Banten.

Assisten I Pemerintahan Hukum dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat, Koesmayadie Tatang Padmadinata beserta jajaran perangkat daerah terkait menyambut kunjungan kerja Pemrov Banten. Dalam suasana yang hangat, Andika mengatakan bahwa kunjungan ini seperti kunjungan “adik kandung ke kakak kandung” mengingat provinsi Banten lahir dari rahim Provinsi Jawa Barat.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini kami pemerintah Provinsi Banten, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tertinggi kepada Pemprov Jawa Barat yang telah menyambut kami dengan baik. Tujuan utama kehadiran kami disini adalah keterkaitan dalam kunjungan kerja untuk saling berbagi dalam hal aplikasi teknologi informasi yang sudah diterapkan di Jawa Barat”, tutur Andika.

Menurut Andika, Provinsi Jawa Barat sudah melakukan langkah-langkah kongkrit dalam penerapan sistem teknologi informasi, Khususnya dalam perizinan online, eSamsat, dan aplikasi online laiinya.

“Saya harap ilmu-ilmu yang didapat dalam kaitan pelayanan publik dan teknologi informasi ini bisa segera kami aplikasikan di Banten, melihat kebutuhan masyarakat yang mendesak dalam kontek informasi, keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan,” harap Andika

Sementara itu, Koesmayadie mendukung langkah-langkah Pemprov Banten dalam rangka membangun wilayahnya.

“Seperti kultur di sunda, Lenceuk nyaah ka adi, adi nyaah ka lanceuk. Karena diskusi ini juga untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Banten dan Jawa Barat,” ucap Koesmayadie.

Dalam kunjungan kerja ini pokok utama pembahasan yaitu ketiga inovasi unggulan Jawa Barat yang telah direplikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke 17 provinsi di Indonesia. Inovasi tersebut adalah eSamsat, aplikasi perijinan terpadu “SIMPATI”, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Optimalkan Penerimaan PKB, Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Tengah Kunjungi Bapenda Jabar

/dalam oleh

Guna mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan persiapan pelaksanaan Samsat Online, Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Tengah melakukan Kunjungan Kerja (studi banding) ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar), Selasa (23/05).  Tim Pembina Samsat Jawa Tengah diterima dan disambut oleh Kabid Pendapatan II Dra. Hj. Cucun Sumiarsih M.Si  dan Kapuslia R. Mukti Subagja, SE. Msi, berserta jajarannya.

Kedatangan Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Tengah adalah untuk melakukan studi banding dalam rangka persiapan pelaksanaan Samsat Online dan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor angkutan umum. Setidak ada 15 orang anggota Tim Pembina Samsat Jateng yang terdiri dari  unsur BPPD Provinsi Jawa Tengah, Ditlantas Kepolisan Jawa Tengah, PT Jasaraharja (Persero) Cabang Jawa Tengah, dan PT Bank Jateng.

Sipolin Dapat Mendongkrak PAD Jawa Barat

/dalam oleh

Dengan diluncurkannya aplikasi Sipolin, Kepala Badan Pendapatan Provinsi Jawa Barat Dadang Suharto merasa optimis bahwa program tersebut dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi  Jawa Barat.

Menurut data yang diperoleh dari Bapenda Jabar, terdapat 14 juta wajib pajak (WP) di wilayah Jawa barat, diantarannya ada 4 Juta WP yang menunggak.

“Ada 4 juta WP yang menunggak. Mudah-mudahan dengan kemudahan yang diberikan Sipolin ini, bisa mendongkrak PAD jabar,” ungkapnya saat menghadiri peresmian Sipolin di Car Free Day, Minggu (21/5/2017).

Melalui aplikasi Sipolin, WP yang ingin membayar pajak kendaraan cukup memasukan nomor kendaraan bermotor agar dapat mengetahui besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan. Setelah itu WP bisa membayar pajak setelah mendapatkan kode bayar melalui SMS banking Bank bjb.

“Jadi WP bisa membayar pajaknya dimana saja, tidak perlu ke kantor Samsat,” tuturnya.

Dadang pun menegaskan bahwa saat ini Sipolin hanya bisa melayani pembayaran melalui Bank bjb, sedangkan bank lainnya akan segera menyusul.

Aplikasi Sipolin dapat diunduh disini.

Sipolin, Program Pembayaran Pajak Kendaraan Lewat Smartphone Pertama di Indonesia

/dalam oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali membuat gebrakan dalam upaya meningkatkan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jabar dan Jasa Raharja meluncurkan program Sistem Informasi Pelayanan Pajak Online (Sipolin).

Sipolin adalah program pembayaran pajak kendaraan yang dapat dilakukan melalui smartphone pertama di Indonesia. Aplikasi Sipolin sendiri kini sudah bisa diunduh di Google Playstore.

Dalam acara peresmian Sipolin di Car Free Day Dago, (21/5/2017), Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan berharap dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak memenuhi kewajibannya.

“Harapannya tentu masyarakat tidak ada alasan lagi untuk tidak bayar pajak. Saya yakin masyarakat yang sadar akan pembangunan dan NKRI pasti akan bayar pajak. Yang jelas, ini membuat masyarakat menjadi sangat praktis dan perlu dicatat ini adalah baru pertama kalinya di Indonesia yaitu di Jabar,” ujar Aher, sapaan Gubernur Jawa Barat.

Dirlantas Polda Jabar Tomex Kurniawan, Kepala Bapenda Prov Jabar Dadang Suharto, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Barat Eri Martajaya.

Aher pun mengungkapkan saat ini Sipolin hanya dapat melayani nasabah Bank bjb, namun dirinya meyakini bahwa kedepan bank – bank lain juga akan bergabung.

“Saat ini Sipolin baru bisa dibayar melalui Bank bjb, namun kedepannya bank-bank lain juga akan bergabung, hanya tinggal menunggu waktunya saja,” ungkapnya.

 

Unduh aplikasi Sipolin Jabar disini

Aplikasi Sipolin Resmi Diluncurkan

/1 Komentar/dalam oleh

“Kita bersama-sama menghadiri peresmian Sipolin. Untuk pertama kalinya dan paling lengkap diantara provinsi yang lain di Indonesia. Kita melaunching e-Samsat dan sekarang inovasi yang paling baru dengan menggunakan mobile phone dan internet,” demikian disampaikan Gubernur Provinsi Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam sambutan peresmian Sipolin yang berlangsung di kawasan Car Free Day Jl Dago Bandung, Minggu (21/5/2017).

Aher, sapaan Gubernur Jawa Barat, menambahkan hadirnya aplikasi Sipolin membuktikan bahwa Jawa Barat adalah provinsi yang tiada henti menghadirkan inovasi-inovasi terbaru.Untuk itu Ia pun memberikan apresiasinya kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan aplikasi Sipolin.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami mengapresiasi atas munculnya aplikasi baru yang mempermudah masyarakat, kepada seluruh jajaran Tim Pembina Samsat Jawa Barat dan pihak yang terlibat dalam peluncuran Sipolin ini,” ungkapnya.

Selain itu, ia menuturkan bahwa seperti dalam peluncuran e-Samsat, Bank Jabar Banten (BJB) juga ikut mempelopori pembayaran pajak dengan sistem online tersebut.

“Sebagaimana Bank Jabar Banten (BJB) yang mempelopori kemudian disusul bank BCA, BRI, BNI, CIMB Niaga, dan Bank Permata dalam peluncuran e-Samsat. Maka pada hari ini pun tentu saja sebagai tuan rumah kembali Bank BJB kembali mempelopori peluncuran SIPOLIN sebelum perbankan yang lainnya. Insya Allah perbankan yang lain di Jabar pasti menyusul karena ini adalah program nasional. Tentu saja kita berbangga semuanya,”ujarnya.

Acara peresmian Sipolin hadir pula Kapolda Jabar Anton Charliyan, Dirlantas Polda Jabar Tomex Kurniawan, Kepala Bapenda Prov Jabar Dadang Suharto, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Barat Eri Martajaya, Ketuan DPRD Jabar Ineu Purwadewi, dan seluruh Kepala Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) se Jawa Barat.

Depok Gelar Razia Selama 3 Minggu

/dalam oleh

Hujan baru saja mengguyur area Mapolresta Depok, kemarin pagi, saat ratusan pasukan gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan bersiap menggelar apel.

Meski hujan masih turun rintik-rintik, prosesi apel tetap dilaksanakan. Apel difungsikan sebagai penanda dimulainya Operasi Simpatik Jaya 2016.

Kapolresta Depok, Kombes Dwiyono mengatakan, operasi ini akan berlangsung selama tiga pekan mendatang alias 21 hari. Personel (gabungan) yang diturunkan mencapai 600 orang.

“Operasi Simpatik Jaya 2016 serentak dilaksanakan di sejumlah wilayah lain pula, seperti Jakarta, Bekasi, dan Tangerang,” ungkap Dwiyono kepada Radar Depok.

Dwiyono menjelaskan operasi simpatik ditujukan kepada para pengendara. Karenanya ia meminta, terlebih pengendara motor, untuk bisa melengkapi surat-surat kendaraan, termasuk taat asas saat berkendara.

“Kami menonjolkan upaya preventif, preemtif, dan represif. Tujuan lebih meningkatkan kesadaran pengguna kendaraan,” terang Dwiyono.

Kasat Lantas Polresta Depok, Kompol Sutomo menambahkan, selain sebagai langkah mengurangi kecelakaan. Dalam operasi, pihaknya juga akan menyosialisasikan tentang keamanan dn ketertiban berlalulintas.

“Sasaran target adalah pengendara motor yang melawan arus, angkot ngetem, pejalan kaki yang menyebrang jalan sembarangan, serta pedagang kaki lima (PKL), serta mengatasi kemacetan,“ tandas Sutomo.

Jawa Barat Menjadi Pilot Project Samsat Dua Loket di Polda Jawa

/dalam oleh

Melalui inovasi-inovasinya di bidang kesamsatan, Jawa Barat menjadi acuan provinsi lain mengenai layanan publik. Bahkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pun memerintahkansecara tertulis ke beberapa provinsi untuk mempelajari berbagai hal kesamsatan ke Jawa Barat. Mulai dari sisi pajaknya saja melankan dari sisi kepolisian dan Jasa Raharja.

“Masyarakat wajib pajak (WP) Jawa Barat memiliki banyak cara untuk membayar pajak,mulai dari Outlet samsat di mall, samsat drive thru
samsat gendong, samsat keliling dan e-Samsat,” ucap Kadispenda Provinsi Jawa Barat Dadang Suharto.

Bukan saja KPK, Presiden RI pun telah menunjuk Jawa Barat sebagai pilot project untuk ‘Samsat Dua Loket’.

“Penunjukan tersebut berdasarkan terobosan layanan publik yang dilakukan oleh Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat,” seperti dikatakan Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Sugihardi.

Kombes Pol Sugihardi menambahkan, terpilihnya Jawa Barat sebagai pilot project Samsat Dua Loketmerupakan hasil kordinasi antara Korlantas (Korps Lalu Lintas) Polri dengan Samsat Pusat. Dan Samsat Dua Loket ini diharapkan dapat dilaksanakan sebelum Hari Raya Idul Fitri atau pelaksanaan Operasi Ramadan (dulu Operasi Ketupat).

“Waktu yang cukup singkat ini merupakan jawaban atas permintaan Presiden RI tentang penyelenggaraan peningkatanan pelayanan publik,” tegas Kombes Pol Sugihardi.

Dijelaskan bahwa untuk pelayanan pembayaran pajak kendaraan secara manual, akan memiliki dua loket saja. Yakni Loket 1 Pendaftaran dan Penetapan dan Loket 2 Pembayaran, Pengesahan, dan penyerahan. Meski sebenarnya sebelum ditunjuk sebagai pilot project sistem Samsat Dua Loket sudah dilaksanakan, namun demikian perlu dilakukan penataan ruang sehingga tidak terkesan adanya banyak loket. Kombes Pol Sugihardi mengatakan, rencananya untuk tahap awal yang akan menjadi percontohan Samsat Dua Pintu adalah Samsat Bandung Timur dan Samsat lainnya di wilayah Kota Bandung.

Razia Gabungan Taat Pajak Kendaraan

/dalam oleh

Kembali Operasi Gabungan (Opgab) atas kerjasama pihak Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat dengan Kepolisian, Disnas Perhubungan, dan Jasa Raharja. Kali ini Opgab dilakukan di Wilayah Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug dan Depok I.

Masing-masing CPDP menyediakan tempat untuk para wajib pajak yang ingin membayar di tempat dengan menggunakan peralatan Samsat Gendong (Samdong)

Rapat Kerja Pendapatan Daerah : Revisi UU No 28 Tahun 2009

/dalam oleh

 

Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Pendapatan Daerah guna membahas Revisi UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rapat yang diselenggarakan mulai pada tanggal 13 hingga 14 Desember 2016 ini dihadiri oleh 9 perwakilan Dispenda Provinsi se-Indonesia, 15 Dispenda Kabupaten Kota se-Jawa Barat, dan sebagai nara sumber hadir pula Direktur Pendapatan Daerah dari Ditjen Keuangan Daerah, Horas Panjaitan sebagai nara sumber.

Dalam sambutannya, Kadispenda Prov Jabar Dadang Soeharto yang juga selaku Ketua APPDI mengatakan bahwa selain membahas mengenai revisi UU No 28 Tahun 2009, acara ini juga menjadi ajang silaturahmi dan saling tukar informasi.

“Selain menjadi media silaturahmi antar penyelenggara managemen pendapatan daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota bersama pembinanya Ditjen Keuangan Daerah Kemendragri, acara ini  sekaligus menjadi momentum berharga saling memberikan informasi menjelang diberlakukannya struktur baru sesuai dengan PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah,” ucap Dadang.

Berubahnya peraturan yang mengatur pemerintah daerah dari UU 32 tahun 2004 ke 23 tahun 2014, telah berdampak pada pergeseran kewenangan daerah baik pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Kota. Pada saat yang bersamaan, Pemerintah Pusat telah melakukan kajian tentang rencana revisi pada UU 28 th 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hal tersebut berkonsekuensi pada penambahan maupun pengurangan potensi pendapatan daerah yang melekat pada kewenangan tersebut. Dalam rapat kali ini, para peserta yang hadir dapat menyampaikan aspirasinya guna membangun pemerintahan yang baik.

“Disamping akan mendengarkan arahan dari Direktorat Jedral keuangan tentang pokok-pokok perubahan revisi UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, rapat ini juga akan menampung sekaligus mendiskusikan beberapa masukan guna dibawa ke rapat APPDI yang akan dihadiri oleh OPD pengelolaan pendapatan se-Indonesia,” ungkapnya

Ia pun berharap partirsipasi dan sumbangan pemikiran dari peserta dapat menyempurnakan kajian yang sudah ada.

“Kami berharap melalui rapat ini dapat melahirkan rancangan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat memperkuat kemandirian daerah dalam pendanaan berbagai urusan pemerintah yang diberikan kepada daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat,” pungkasnya.