Indonesia Power Sumbang Pendapatan Pajak Air Permukaan Tertinggi di CDPD Bandung Barat

Pajak Air Permukaan (PAP) adalah potensi pajak yang diperhitungkan di Jawa Barat. Meski target pendapatan tidak sebesar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), namun PAP memberikan kontibusi yang cukup signifikan.

Salah satu penyumbang pendapatan PAP tertinggi di Jawa Barat adalah Indonesia Power. Lingkup lebih kecil, Indonesia Power dominan sebagai penyumbang terbesar pendapatan PAP di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

“Tidak hanya di Padalarang, Indonesia Power juga menjadi Wajib Pajak (WP) untuk CPDP Bandung II Kawaluyaan, Kab Bandung II Soreang, Kab Sumedang, dan Kab Sukabumi II Pelabuhan Ratu. Namun realisasi Indonesia Power untuk PAP memang paling besar di Kab Bandung Barat,” tutur Dra. H. Ekawati, Kepala CPDP Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Selasa (23/8/2016).

Sampai bulan lalu, target pencapaian PAP di CPDP Kab Bandung Barat sudah mencapai 60% dari target yang ditetapkan tahun 2016. Ia pun optimis target pendapatan PAP di Kab Bandung Barat akan terpenuhi.

“Meski nanti ada kenaikan target di perubahan 2016, Insya Allah akan tercapai. Walaupun tidak tercapai, saya yakin angkanya proposional, karena kami telah melakukan perhitungan real di lapangan,” ungkapnya.

Menurutnya, salah satu kendala terbesar yang ada dilapangan adalah kondisi cuaca yang tidak menentu. Jika curah hujan meningkat maka pendapatan PAP juga meningkat, sebaliknya jika curah hujan turun maka pendapatan ikut pun menurun.

Dra. H. Ekawati, Kepala CPDP Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Dra. H. Ekawati, Kepala CPDP Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

“Namun hal tersebut masih bisa teratasi karena sekarang pemungutan dilakukan sebulan sekali, sehingga kami dapat memperhitungkan dan mengantisipasi. Berbeda dengan tahun 2011 hingga 2015 yang pemungutannya dilakukan setiap triwulan, sehingga kami kecolongan dengan cuaca yang tidak menentu,” ucapnya

Untuk menggali potensi dan meningkatkan PAP, pihaknya terus berkoordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). Selain untuk wajib pajak baru, koordiinasi juga dibutuhkan untuk menjaring wajib pajak lama yang kedapati Surat Ijin Pemanfaatan Air (SIPA)-nya telah habis.

“Kita terus berkoordinasi dengan dinas terkait. Karena pada dasarnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dapat diterbitkan setelah Nilai Pajak Air yang dikeluarkan oleh Dinas PSDA diterima oleh Dispenda, sehingga kita bisa memungut PAP,” jawabnya.

Ekawati yang telah menjabat sebagai Kepala CPDP Prov Wil Bandung Barat sehaj 2011 ini pun berharap agar kedepannya pemerintah memberikan apresiasi kepada para wajib pajak yang taat dalam membayar PAP.

“Saya harap, kedepannya bukan hanya apresiasi untuk PKB saja. Para wajib pajak PAP juga perlu diberikan apresiasi, karena tidak sedikit yang taat pajak. Selain itu apresiasi juga diharapkan dapat mendongkrak pendapatan PAP,” pungkasnya.

 

 

 

Sosialisasi e-Samsat di CPDP Kab. Cirebon II Ciledug

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik,  bertempat di lingkungan kantor CPDP Kab. Cirebon II Ciledug dilaksanakan kegiatan sosialisasi e-Samsat, Senin (22/8/2016).

E-Samsat adalah salah satu  Aplikasi Inovasi Pelayanan Publik yang diinisiasi oleh  jajaran Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat,  yakni Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, PT Jasa Raharja Jawa Barat, serta pihak perbankan.

Kehadiran e-Samsat adalah untuk mempermudah para WP (Wajib Pajak) dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan di Kabupaten Cirebon, khususnya di wilayah CPDP Kab. Cirebon II Ciledug.

Kegiatan sosialisasi e-samsat dilaksanakan di lingkungan kantor CPDP Kab. Cirebon II Ciledug, Senin (22/08/2016).

Kegiatan sosialisasi e-samsat dilaksanakan di lingkungan kantor CPDP Kab. Cirebon II Ciledug, Senin (22/08/2016).

 

 

Kegiatan sosialisasi e-samsat dilaksanakan di lingkungan kantor CPDP Kab. Cirebon II Ciledug, Senin (22/08/2016).

Kegiatan sosialisasi e-samsat dilaksanakan di lingkungan kantor CPDP Kab. Cirebon II Ciledug, Senin (22/08/2016).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan sosialisasi e-samsat dilaksanakan di lingkungan kantor CPDP Kab. Cirebon II Ciledug, Senin (22/08/2016).

Kegiatan sosialisasi e-samsat dilaksanakan di lingkungan kantor CPDP Kab. Cirebon II Ciledug, Senin (22/08/2016).

Operasi Gabungan KTMDU 23 Agustus 2016

Giat Operasi Gabungan CPDP Kabupaten Pangandaran di Wilayah Cijulang.

Giat Operasi Gabungan CPDP Kabupaten Pangandaran di Wilayah Cijulang.

Giat Operasi Gabungan KTMDU CPDP Kota Bandung I Padjajaran di Jl. Pajajaran No. 88, Pamoyanan-Cicendo.

Giat Operasi Gabungan KTMDU CPDP Kota Bandung I Padjajaran di Jl. Pajajaran No. 88, Pamoyanan-Cicendo.

Giat Operasi Gabungan KTMDU CPDP Kota Bandung I Padjajaran di Jl. Pajajaran No. 88, Pamoyanan-Cicendo.

Giat Operasi Gabungan KTMDU CPDP Kota Bandung I Padjajaran di Jl. Pajajaran No. 88, Pamoyanan-Cicendo

Giat Operasi Gabungan KTMDU CPDP Kota Bandung I Padjajaran di Jl. Pajajaran No. 88, Pamoyanan-Cicendo.

Giat Operasi Gabungan KTMDU CPDP Kota Bandung I Padjajaran di Jl. Pajajaran No. 88, Pamoyanan-Cicendo.

Operasi Gabungan KTMDU CPDP Ciledug Depan Polsek Babakan, Kab. Cirebon

Operasi Gabungan KTMDU CPDP Ciledug depan Polsek Babakan, Kab. Cirebon

Operasi Gabungan KTMDU CPDP Ciledug Depan Polsek Babakan, Kab. Cirebon

Operasi Gabungan KTMDU CPDP Ciledug depan Polsek Babakan, Kab. Cirebon

Operasi Gabungan KTMDU CPDP Ciledug Depan Polsek Babakan, Kab. Cirebon

Operasi Gabungan KTMDU CPDP Ciledug depan Polsek Babakan, Kab. Cirebon

Giat Operasi Gabungan CPDP Kab. Cianjur di perbatasan Cianjur – Sukabumi

Giat Operasi Gabungan CPDP Cirebon I Sumber di perempatan Sendang Sumber.

Giat Operasi Gabungan CPDP Cirebon I Sumber di perempatan Sendang Sumber.

Tiga Hal yang Harus Diterapkan Bupati, Walikota, dan Kepala OPD Jabar

 Untuk merespon berbagai isu dan permasalahan pembangunan, serta pelibatan multi stakeholder dalam mewujudkan hasil pembangunan yang lebih baik, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyampaikan tiga hal yang harus dilakukan oleh Bupati dan Walikota serta para Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat.

Tiga hal yang disampaikan Gubernur kepada Bupati, Walikota, dan Kepala OPD adalah :

  1. Selalu mengedepankan sukses pelaksanaan pembangunan melalui penerapan kebijakan paradigma baru penyusunan program dan penganggaran harus berorientasi kepada output dan outcome secara kelembagaan, memiliki indikator-indikator yang jelas dan terukur serta mudah dipahami oleh seluruh pegawai serta para petugas pemerintah internal maupun eksternal pemerintah daerah,
  2. Jadwal pelaksanaan kegiatan dan penyterapan anggaran agar dibuat dengan lebih cermat sehingga dapat terealisasikan tepat waktu dan tepat sasaran,
  3. Kepada Bupati dan Walikota serta kepada OPD pemerintah provinsi kabupaten dan kota untuk terus mempertahankan meraih predikat wajar tanpa pengecualian sebagai salah satu indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai ketiga hal tersebut, Aher sapaan Gubernur Jawa Barat mengaku banyak rintangan yang harus dilalui untuk mencapai ketiga hal tersebut. Namun pihaknya akan terus mengembangkan Sumber Daya Manusia dan infrastuktur sebagai sarana mencapai pembangunan yang lebih terarah dan langsung bermanfaat kepada masyarakat.

“Jadi jika infrastruktur bagus, SDM bagus, regulasi bagus, ada kepastian hukum, ada jaminan keamanan maka Insya Allah kemajuan ekonomi dan lainnya akan terjamin,” ungkapnya saat menjadi Pembina Apel Besar Hari Jadi Provinsi Jawa Barat di Lapangan Gazibu Bandung, Jumat (19/8/2016).

Apel Besar Hari Jadi Provinsi Jawa Barat Ke 71

Apel Besar hari  jadi Provinsi Jawa Barat digelar di Lapangan Gasibu, Bandung, Jumat (19/8/2016). Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan bertindak sebagai pembina apel didepan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari seluruh kabupaten kota sebagai peserta upacara.

Dalam pidatonya, Aher sapaan Gubernur Jawa Barat, merasa bangga atas pencapaian yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di bawah kepemimpinannya, Jawa Barat telah meraih 225 penghargaan.

“Alhamdulillah berkat dukungan dari semua pihak, pemprov telah berhasil merai 225 penghargaan. Jika ada sejumlah penghargaan yang alamatnya kepada Gubernur atau Bupati Walikota Jawa Barat, sesungguhnya itu adalah dampak hebatnya kerja keras para ASN provinsi, kabupaten kota Jawa Barat,” tuturnya

Ia pun menegaskan bahwa “Kerja Nyata” harus menjadi spirit yang dipertahankan dalam setiap pelaksanaan agenda pembangunan kedepan, sehingga akselerasi berbagai target capaian pembangunan daerah dapat kita wujudkan secara maksimal.

Pemberian-Hadiah-Anugerah-Pajak-Kendaraan-Bermotor

Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ahmad “Aher” Heryawan saat membagikan hadiah Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Jawa Barat juga memberikan berbagai apresiasi melalui anugerah dan penghargaan kepada kabupaten/kota yang berprestasi dalam bidang pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah, Kecamatan terbaik, Lurah/Kepala Desa, para ASN atas pengabdiannya, serta kepada masyarakat yang ikut mensukseskan program pemerintah, salah satunya adalah pemberian sepeda motor kepada pemenang Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor 2016.

Upacara Peringatan HUT RI Ke 71

Sebelum mengikuti Upacara Peringatan HUT RI Ke 71, Lingkungan Dispanda Prov Jabar melaksanakan Apel Pagi di Jl. Soekarno Hatta No 528, Bandung.

Sebelum mengikuti Upacara Peringatan HUT RI Ke 71 Lapangan Gasibu, Lingkungan Dispanda Prov Jabar terlebih dahulu melaksanakan Upacara Pagi di Jl. Soekarno Hatta No 528, Bandung.

 

IMG_0187

Pasukan Pengibar Bendera bersiap mengibarkan Sang Merah Putih dihadapan Pembina Upacara HUT RI Ke 71 Pemprov Jabar, Gubernur Ahmad Heryawan di Lapangan Gazibu.

 

IMG_0201

Dalam pidatonya, Ahmad Heryawan menekankan bahwa kerja nyata harus senantiasa menjadi spirit yang dipertahankan dalam setiap pelaksanaan agenda pembangunan kedepan, sehingga akselerasi berbagai target pembangunan daerah dapat diwujudkan secara optimal, Rabu (17/8/2016)

 

 

Pengundian Pemenang Anugerah Pajak Kendaraan bagi Wajib Pajak

Menindak lanjuti Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat menggelar acara Pegundian Pemenang Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk para Wajib Pajak, Senin (8/8/2016).

Selain Kepala Dispenda Prov Jabar Dadang Suharto, pengundian yang digelar di Aula Dispenda Prov Jabar, Jl. Soekarno Hatta No 258 Kota Bandung ini juga disaksikan langsung oleh Notaris dan PPAT Kota Bandung Ratu Zulyani Minpaduka, SH., Kepala Bidang Pembinaan Sosial Drs. Risad Suhendar, MM., dan Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar AKBP Kristiadi Nugroho, SIK.

Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar, AKBP Kristiadi Nugroho, SIK. ikut mengundi Pemenang Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor Kategori Wajib Pajak.

Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar, AKBP Kristiadi Nugroho, SIK. ikut mengundi Pemenang Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor Kategori Wajib Pajak.

Pemenang ditentukan secara acak di setiap Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) Se-Jabar sesuai dengan jumlah potensi PKB, dengan kriteria sebagai berikut :

  1. Terdaftar sebagai Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki/ dan atau menguasai kendaraan di Daerah Prov insi Jawa Barat;
  2. Memiliki identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen lain yang sah yang menunjukan domisili di Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  3. Selama 3 (Tiga) tahun berturut-turut sejak 1 Agustus 2013 s/d 31 Juli 2016 telah melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sebelun dan/atau pada saat jatuh tempo;
  4. Apabila saat pebundian kendaraan bermotor, kendaraan bersangkutan beralih kepemilikan yang dibuktikan dengan menunjukan bukti peralihan hak kepemilikan atas kendaraan bermotor, maka penghargaan intensifikasi pemungutan pajak kendaraan bermotor diberikan kepada subjek pajak orang pribadi yang menguasai fisik objek kendaraan bermotor tersebut;
  5. Untuk karyawan/karyawati yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Dispenda Prov Jabar beserta keluarga, dikecualikan dari hak mengikuti pengundian;
  6. Dalam hal subjek pajak orang pribadi yang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)-nya masih berada dalam penguasaan lembaga pembiayaan , yang bersangkutan tetap diberikan hak mengikuti pengundian.

Setelah melalui pengundian secara adil, sebanyak 55 wajib pajak berhasil memenangkan hadiah utama sepeda motor Yamaha Mio M2 125cc. Hadiah akan dibagikan pada Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Jawa Barat 19 Agustus 2016.

Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor adalah satu-satunya acara di Indonesia yang mengapresiasi para Wajib Pajak, CPDP, Penggiat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mensukseskan taat Pajak Kendaraan Bemotor.

Untuk melihat daftar Para Pemenang Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016 silahkan klik disini.

Serah Terima Kendaraan Operasional Samsat Antara Bank BJB dan Pemerintah Jawa Barat

Penandatanganan perjanjian hibah 1 unit kendaraan roda empat antara Bank BJB dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Penandatanganan perjanjian hibah 1 unit kendaraan roda empat antara Bank BJB dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Penyerahan Kendaraan secara simbolis dari Bank BJB ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Penyerahan Kendaraan secara simbolis dari Bank BJB ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Peninjauan Kendaraan Hibah

Peninjauan Kendaraan Hibah

Kendaraan operasional samsat hibah dari Bank BJB

Kendaraan operasional samsat hibah dari Bank BJB

Ka Dispenda Jawa Barat beserta jajarannya dan Perwakilan dari Bank BJB

Ka Dispenda Jawa Barat beserta jajarannya dan Perwakilan dari Bank BJB

Operasi Gabungan Taat Pajak Kendaraan

Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat, bekerja sama dengan Kepolisian, Dinas Perhubungan dan Jasa Raharja menggelar Operasi Gabungan (Opgab) di beberapa titik.

Opgab KTMDU Kota Tasik

Opsgab KTMDU Kota Tasik

Opgab Wilayah Kota Banjar

Opgab Wilayah Kota Banjar

Operasi Wilayah Pangandaran di Jl. Tungilis

Operasi Wilayah Pangandaran di Jl. Tungilis

Masyarakat sedang melakukan pembayaran pajak di tempat. Opgab wilayah Kabupaten Bogor di Jl. Sentul

Opgab wilayah Kabupaten Bogor di Jl. Sentul

Opgab di Kota Sukabumi

Opgab di Kota Sukabumi

Opgab Wilayah Kuningan di Jl. Darma

Opgab Wilayah Kuningan di Jl. Darma

Opgab KTMDU Samsat Kota Cirebon di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon

Opgab KTMDU Samsat Kota Cirebon di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon

Opgab KTMDU Samsat Ciledug di depan Alun-Alun Lemahabang, Kabupaten Cirebon

Opgab KTMDU Samsat Ciledug di depan Alun-Alun Lemahabang, Kabupaten Cirebon

Operasi ini dilakukan agar masyarakat Jawa Barat lebih taat aturan dalam berlalu lintas, khususnya dalam membayar pajak kendaraan. Bagi masyarakat yang kedapatan belum membayar pajak kendaraan bemotor, dalam Opgab ini disediakan tempat khusus untuk membayar pajak. Dan, bagi warga yang belum dapat membayar pajak ditempat, maka wajib menandatangani surat pernyataan.

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pendapatan Pemprov Jabar Tahun 2016

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat menggelar program pendidikan dan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Dispenda Prov Jabar.

Program pendidikan dan pelatihan tersebut akan dilaksanakan selama 14 hari kerja, mulai tanggal 27 Juli sampai 10 Agustus 2016. Sebanyak 30 peserta ASN di lingkungan Dispenda Prov Jabar mengikuti diklat ini, berikut nama-nama peserta yang mengikuti program ini :

  1. Drs. Hermawan Adam, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere
  2. Mamun Sofian, SH., S.Sos, MSi., Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor
  3. Eang Umar, S.Sos, MM., Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
  4. H. Herry Ahmad Thahir, S.IP, MSi., Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan CPDP Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
  5. Epi Respiana, S.Sos, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug
  6. Eman Sulaeman, SE., Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Provinsi Wilayah Indramayu II Haurgeulis
  7. Wawan Sudrajat, S.Sos., MSi., Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Provinsi Wilayah Kabupaten Subang
  8. Sri Endrayanie, S.IP., MSi., Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno – Hatta
  9. Dewi Kania, SE, MSi., Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
  10. Dra. Ira Dalilah, MAP., Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang
  11. R. Hidayat, SE, MM., Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis
  12. Hj. Renny Dewi Pratami, SH., Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Provinsi Wilayah Kota Cimahi
  13. Genti Ernawati, SE, MM., Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran
  14. M. Fajar Ginanjar, S.IP, MSi., Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Provinsi Wilayah Kota Bekasi
  15. Asep Sudrajat, S.Sos., Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Provinsi Wilayah Kota Bogor
  16. Ahmad Solihat, S.Sos., MM., Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur
  17. Mohamad Faizal, S.STP., MM., Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta
  18. H. Wahyu Wibisana, S.IP., Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan CPDP Provinsi Wilayah Kota Cirebon
  19. Rana Nugraha Rayana, SH., MSi., Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Provinsi Wilayah Kota Bogor
  20. Dedi Mulyadi, S.Sos., Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
  21. Luftansa, S.Sos., MM., Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi
  22. H. Tulus Arifan, S.IP, MSi., Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan
  23. Asep Rahmat, S.IP, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Provinsi Wilayah Kota Banjar
  24. R.A. Chrysanti, S.Sos, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta
  25. Wawan Gunawan, SE., Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug
  26. Drs. Romli Sastra, MSi, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka
  27. Suparman, S.P., Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya
  28. Acep Yuhanudin, SE Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Provinsi Wilayah Kabupaten Garut
  29. Tita Ratna Juwita, S.E.Ak., Kepala Seksi Pembukuan dan Piutang Pendapatan pada Bidang Pendapatan I Dispenda Prov Jabar
  30. Jimmy Damanik, S.STP, MSi., Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan pada PUSLIA.

Diklat-Aparatur-Dinas-Pendapatan-Provinsi-Jawa-Barat-2

Peserta pendidikan dan pelatihan akan diberikan empat materi pokok sebanyak 100 jam pelajaran dan materi penunjang sebanyak 50 jam pelajaran, dengan tenaga pengajar yang berasal dari Tim PKP2A I LAN serta Tim Dispenda Prov Jabar.

Diakhir program, peserta akan dinilai dari penguasaan materi melalui pretest dan postest, nilai hasil observasi lapangan atau benchmark, sikap perilaku serta kehadiran peserta selama mengikuti pendidikan dan pelatihan, baik di asrama maupun dalam kelas.

Acara yang berlangsung di Kampus I Badiklatda Prov Jabar Jl. Windu No. 26 Kota Bandung ini ditujukan untuk menghasilkan ASN yang mampu mengembangkan wawasan berpikir secara komprehensif terhadap pelaksanaan pembangunan di bidang pendapatan daerah.

Selain itu juga untuk meningkatkan kinerja dan integritas yang selama ini telah ditunjukan oleh ASN Dispenda Prov Jabar, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional.