Tim Pembina Samsat Jawa Tengah melakukan kunjungan ke Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat sebagai rangkaian workshop Implementasi Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah (e-Samsat) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rombongan Tim Pembina Samsat Jawa Tengah yang dipimpin Kepala Dinas  Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Jawa Tengah Hendri Santosa diterima langsung oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah  Jawa Barat Dadang Suharto di ruang Aula VIP, Gedung Dispenda Jabar, Bandung,  Kamis (1/12).

Pertemuan dibuka dengan paparan mengenai produk dan layanan Samsat Jabar oleh Kadispenda Dadang Suharto. Dalam pertemuan yang berlangsung akrab dan hangat, kedua belak pihak saling berbagi pengalaman. Terutama tim pembina Samsat Jateng yang tertarik dengan aplikasi mengenai pengelolaan pendapatan daerah (e-Samsat).  Diskusi meliputi aspek legalitas dan teknis, hadir sebagai nara sumber mewakili Dispenda Jabar Kabid Pendapatan I Agus Rahkmat dan Kapuslia R. Mukti Subagja.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan beserta jajaran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah memilih tiga inovasi layanan publik di Jawa Barat sebagai pilot project (proyek percontohan) pencegahan korupsi untuk 17 provinsi di Indonesia, demikian disampaikan Gubernur Ahmad Heryawan dalam helaran Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan 17 Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia yang berlangsung di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Jumat (25/11).

Tiga inovasi layanan publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dijadikan pilot project di antaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB), dan Aplikasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Online.

” Selain menjadi kebanggaan dan sebuah kehormatan, terpilihnya tiga inovasi layanan publik Jabar sebagai pilot project menjadi motivasi untuk terus menumbuh kembangkan inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih baik lagi,” ucap Gubernur Ahmad Hermawan.

Gubernur Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aher menjelaskan tiga inovasi yang menjadi substansi MoU kali ini merupakan inovasi peningkatan pelayanan perizinan melalui program Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Untuk Publik (SIMPATIK).

Pertama Keunggulan Aplikasi SIMPATIK ini adalah pendaftaran permohonan perizinan secara online, e-tracking terhadap status perizinan, fasilitas pengaduan online, integrasi portal dan backoffice serta open source program (aplikasi ini tidak berbayar dapat dibagi keseluruh instansi PTSP yang dikembangkan sesuai kebutuhan).

Kedua, Inovasi Manajemen Kepegawaian melalui Aplikasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Online. dan salah satu upaya pengelolaan kepegawaian yang BAIK (bermutu, akuntabel, inovatif dan kreatif). Sejak tahun 2009 kami telah mengembangkan transformasi honorarium kepada sistem tambahan penghasilan PNS (TPP) melalui sistem pengukuran kinerja online. Jumlah besaran TPP yang diterima oleh setiap aparatur mengacu pada besaran nilai capaian sasaran kerja, perilaku kerja, tugas tambahan dan kreatifitas aparatur setiap bulannya melalui situs skp.jabarprov.go.id,

Aher menegaskan evaluasi atas penerapan sistem TPP ini telah menunjukkan tren manajemen kepegawaian yang baik, diantaranya orientasi aparatur dalam bekerja adalah kinerja, sesuai dengan tugas jabatan, bekerja secara terencana, disiplin dan fokus pelayanan untuk kinerja, adanya motivasi bekerja lebih baik, atasan dapat menilai secara lebih objektif, aparatur lebih melek teknologi, efesien serta perselingkungan menurun.

“Tindak lanjut atas penilaian kinerja yang tersistem, tentunya menjadi landasan referensi bagi kami dalam pengelolaan aparatur secara menyeluruh, tidak hanya dalam hal jumlah besaran pemberian tambahan penghasilan, tetapi juga terhadap kebutuhan pengembangan diklat, kenaikan pangkat, promosi dan rotasi jabatan serta hukuman disiplin,” kata dia.

Dan ketiga, lanjut Aher, yakni inovasi pendapatan daerah melalui e-Samsat (Elektronik Samsat), Program e-samsat ini kami luncurkan sejak bulan November 2014, dilatarbelakangi oleh keinginan kami untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan terhadap masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan.

KPK memilih tiga inovasi layanan publik Jabar dengan pertimbangan kesiapan untuk memberikan bantuan teknis dalam hal transfer knowledge serta kesediaan memberikan source code aplikasi PTSP,e-Samsat, dan TPP secara cuma-cuma kepada pemerintah daerah lain yang berkomitmen mengimplementasikan pengelolaan PTSP dan pendapatan atas PKB serta TPP berbasis sistem elektronik.

Dinas Pendapatan Jawa Barat sebagai pelopor pelayanan publik di Indonesia khususnya di bidang kesamsatan dipilih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi narasumber pada Workshop Implementasi Pengelolaan Pendapatan Daerah (e-SAMSAT) yang dilaksanakan di aula Hotel La Grande, Bandung,Rabu (23/11).

Workshop Implementasi Pengelolaan Pendapatan Daerah (e-SAMSAT) yang diselenggarakan oleh KPK akan diikuti oleh 17 Provinsi beserta unsur Tim Pembina SAMSAT dan dibagi menjadi dalam dua tahap. Tahap pertama digelar pada tanggal 23 sampai 25 November 2016 dihadiri peserta dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Banten, Papua, dan Papua Barat. Sedangkan tahap kedua workshop akan digelar pada 29,30 November dan 1 Desember 2016, pada tahap ini peserta yang akan hadir adalah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Lampung.

Sementara, narasumber  Tim Pembina SAMSAT Jawa Barat, diwakili oleh Kadispenda Provinsi Jawa Barat Dadang Suharto dan Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Sugihardi sebagai.

Electronic Samsat atau biasa disingkat e-Samsat merupakan sebuah terobosan yang dikembangkan oleh Tim Pembina SAMSAT Jawa Barat (Dispenda Jabar, Polda Jabar, dan PT. Jasa Raharja) guna mempermudah Wajib Pajak (WP) untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah hukum Jawa Barat. Selain itu, layanan e-SAMSAT Jabar juga diharapkan dapat mengurangi kontak langsung antara WP dengan petugas samsat sehingga praktik percaloan dan pungli dapat dihindari.

“Melalui produk e-Samsat Jabar ini, proses pembayaran yang lebih cepat, mudah, murah dan aman,” ucap Kadispenda Dadang Suharto.

Dadang menambahkan, dengan kurang lebih 64 ribu mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di seluruh wilayah Indonesia, maka masyarakat (wajib pajak) semakin mudah untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Untuk menjelaskan lebih rinci mengenai e-Samsat, Dispenda Jabar menghadirkan nara sumber lainnya seperti Kabid Pendapatan I Agus Rakhmat  yang menjelaskan legalitas e-Samsat,  dan Kapuslia Mukti Subagja untuk  menjelaskan sisi teknologi informasi .

e-SAMSAT Jabar merupakan bukti solidnya Tim Pembina SAMSAT di Jawa Barat yang bersinergi dengan perbankan. Hingga saat ini Tim Pembina SAMSAT Jabar telah berkerja sama dengan Bank BJB, BCA, BNI, BRI, CIMB Niaga, dan Permata Bank. Diharapkan juga akan terjalin kerja sama dengan bank lainnya, mengingat potensi kendaraan bermotor sangat banyak di Jawa Barat ini.

CIMB Niaga resmi bergabung dalam program eSamsat Jawa Barat, Senin (14/11/2016). Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Dadang Suharto, Ditlantas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Sugihardi, Kepala Cabang Jasa Raharja Jawa Barat Delya Indra, dan Perwakilan CIMB Niaga Jawa Barat.

Acara yang digelar di Gedung Sate, Kota Bandung ini juga disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Kapolda Jawa Barat Bambang Waskito, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Rosmaya Hadi.

Dalam pidato sambutan peluncuran eSamsat CIMB Niaga, Head of Digital Banking Branchless dan Partnership CIMB Niaga, Bambang Karsono Adi mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

“Mulai hari ini, melalui 3.700 ATM CIMB Niaga, masyarakat dapat dengan mudah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga tidak perlu mengantri di Kantor Samsat,” ucap Head of Digital Banking Branchless dan Partnership CIMB Niaga, Bambang Karsono Adi.

Selain itu, menurutnya kerjasama ini juga inisiatif CIMB Niaga sebagai wujud dukungan terhadap gerakan non-tunai yang dicanangkan Bank Indonesia. Bambang pun berharap kerjasama ini dapat memperluas jangkuan pengguna eSamsat Jabar guna meningkatkan pendapatan daerah.

Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat dalam rangka Penyempurnaan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Akrual, Jumat (4/10/2016).

Rapat kali ini dihadiri oleh Pejabat Struktural Dispenda Prov Jabar, dan sebagai narasumber hadir pula Tim Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Selain itu, hadir pula perwakilan dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Kepala Biro Keungan Setda Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat.

Pembahasan rapat kali ini memproritaskan pada pembahasan penerapan kebijakan Akuntansi Basis Akrual untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) khususnya pada pengakuan dan penilaian Piutang PKB dan BBNKB.