Pemasukan industri game mobile global sepanjang tahun 2016 sebagaimana dirilis oleh Unity Technologies dan SuperData mencapai US$40.6 miliar (sekitar Rp541 triliun). Laporan ini menunjukkan adanya kenaikan sekitar lima belas persen (15%) jika dibandingkan dengan pemasukan pada tahun 2015 yang mencapai US$34,8 miliar (sekitar Rp480 triliun). Salah satu penyebab peningkatan pemasukan ini adalah adanya kenaikan pendapatan dari platform Android yang naik hingga tiga pula dua persen (32%) dibandingkan tahun 2015.

Peningkatan pemasukan dari platform Android ini menurut laporan SuperData dikarenakan frekuensi rata-rata pengguna smartphone bermain game mobile sebanyak tiga kali sehari dengan rata-rata waktu yang digunakan untuk sekali bermain adalah selama sepuluh menit atau selama tiga puluh menit selama satu hari. Jenis permainan game mobile yang paling banyak dimainkan adalah game mobile dengan alur permainan yang sederhana, singkat, dan mudah diakses oleh pemain. Plus, selama beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang yang beralih memainkan game Slotogate favorit mereka di perangkat seluler mereka. Dalam laporannya SuperData juga menyertakan statistik penggunaan aplikasi game mobile di Indonesia yang menurut laporan mereka mengalami peningkatan secara signifikan. Mengacu pada statistik yang ada pada laporan SuperData, Indonesia merupakan pasar potensial bagi pemasang iklan pada platform mobile. Hal ini didapatkan dari perbandingan jumlah instalasi game mobile yang tinggi jika dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika, Meksiko, dan India.

Indonesia juga mengalami kenaikan pada pendapatan per pengguna, hal ini dikarenakan saat ini pemain game mobile dari Indonesia sudah tidak ragu untuk mengeluarkan uang untuk membeli game mobile atau barang-barang dalam game mobile yang dapat mendukung permainan mereka. Selain itu, ada kemudahan melakukan pembayaran melalui pulsa sehingga pemain game mobile tidak perlu memiliki kartu kredit untuk melakukan pembayaran atas barang maupun game mobile yang dia beli secara online. Avarage monthly revenue per paying user (ARPPU)  atau rata-rata pendapatan bulanan berdasarkan pengguna Indonesia sama dengan India berada pada kisaran tujuh persen (7%), lebih tinggi jika dibandingkan dengan Amerika dan Meksiko.

Nilai pasar game mobile di Indonesia pada tahun 2016 diperkirakan hampir mencapai US$700juta atau setara dengan Rp9,3 triliun. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Indonesia memiliki potensi mengembangkan ekonomi digital dan beliau yakin bahwa Indonesia akan mampu menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Akan sangat disayangkan apabila Indonesia tertinggal dalam pengembangan ekonomi digital karena negara-negara lain sudah memulai revolusi industri dengan berbasis ekonomi digital. Oleh karena itu pula, Jokowi meminta pemberian fasilitas kepada pelaku pemula (startup) ekonomi digital termasuk mengenai masalah permodalan agar usaha yang baru dirintis tersebut dapat tumbuh dan berkelanjutan.

Bagi Anda yang mempunyai ide untuk membuat sebuah game mobile tidak perlu takut untuk merealisasikan ide Anda tersebut karena saat ini banyak perusahaan maupun individual yang handal dalam masalah teknis siap untuk membantu Anda untuk merealisasikan ide tersebut sehingga dapat dimainkan oleh orang banyak dan tentunya menghasilkan bagi Anda sebagai pemilik ide.

Untuk dapat melihat laporan lengkap dari Unity Technologies dapat dilihat pada tautan berikut : Unity 2016 Mobile and VR Games Year in review

Retribusi Daerah atau biasa dikenal dengan sebutan retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan tidak berlaku surut. Perda tentang retribusi paling sedikit mengatur ketentuan-ketentuan mengenai :

1. Nama, objek, dan Subjek Retribusi;
2. Golongan Retribusi;
3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
5. Struktur dan besarnya tarif Retribusi;
6. Wilayah pemungutan;
7. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
8. Sanksi administratif;
9. Penagihan;
10. Penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan
11. Tanggal mulai berlakunya.

Selain mengatur ketentuan-ketentuan diatas, Peraturan Daerah mengenai retribusi dapat juga mengatur ketentuan mengenai:

A. Masa Retribusi;
B. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau
C. Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan. SKRD merupakan surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi daerah terutang yang diterbitkan oleh Kepala SKPD/UKPD Pemungut Retribusi Daerah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi. Pengurangan dan keringanan tentunya akan diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi serta melihat fungsi dari objek retribusi. Pengajuan harus secara tertulis dan ditulis menggunakan bahasa Indonesia dengan disertai alasan diajukannya permohonan tersebut. Surat permohonan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan semenjak tanggal SKRD diterbitkan terkecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan keadaan-keadaan diluar kuasanya sehingga tidak dalam mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Hak pemerintah daerah untuk melakukan penagihan retribusi akan hilang / kadaluwarsa apabila telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, terkecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Namun, jika wajib retribusi mengakui baik langsung maupun tidak langsung memiliki utang retribusi maka masa kadaluwarsa penagihan dapat ditangguhkan. Selain adanya pengakuan dari wajib retribusi, penangguhan masa kadaluwarsa penagihan retribusi juga dapat dilakukan melalui penerbitan surat teguran. Yang dimaksud dengan pengakuan utang dari wajib retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan pengakuan tidak langsung adalah adanya pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi.

Pajak dan Retribusi  Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang baik kita membayar pajak dan retribusi daerah agar daerah kita menjadi lebih maju sehingga dapat mensejahterakan rakyatnya.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.”
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

Pajak berdasarkan lembaga pemungut pajak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :
1. Pajak Pusat
Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Kementerian keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
Jenis pajak pusat adalah :
a. Pajak Penghasilan (PPh)
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
d. Bea Meterai
e. Bea Masuk
f. Cukai

2. Pajak Daerah
Merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota. Pengadministrasian pajak daerah ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenisnya yang berada dibawah Pemerintah Daerah setempat.
Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

A. Pajak Provinsi terdiri atas:
1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

B. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 telah ditetapkan bahwa pendapatan dalam negeri khususnya dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.498,9 Triliun. Sebagai warga negara yang juga merupakan wajib pajak tentunya Anda ingin mengetahui seberapa besar kontribusi Anda pada penerimaan negara yang berjumlah hampir seribu lima ratus triliun tersebut. Kabai baik karena Kementerian Keuangan (kemenkeu) telah membuat halaman khusus sehingga Anda dapat melihat alokasi uang pajak yang Anda bayarkan digunakan untuk apa saja. Pada tautan berikut http://www.kemenkeu.go.id/SadarAPBN kemenkeu memberikan fitur interaktif berupa simulasi sehingga dapat dengan jelas memberikan gambaran penggunaan uang pajak yang Anda bayarkan di APBN 2017. Tentunya dengan menghitung kontribusi pajak Anda secara proporsional pada dua komponen besar Belanja Negara APBN, yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah & Dana Desa.

Sektor pelayanan publik di Tanah Air yang sering mendapat keluhan dari masyarakat harus ditingkatkan agar tidak tertinggal oleh instansi swasta. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Rapat Koordinasi, Penetapan dan Penyerahan Apresiasi Badan Layanan Umum (BLU) di Istana Negara November 2016 lalu. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
Penyelenggaraan pelayanan publik haruslah berasaskan :
a. kepentingan umum;
b. kepastian hukum;
c. kesamaan hak;
d. keseimbangan hak dan kewajiban;
e. keprofesionalan;
f. partisipatif;
g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. keterbukaan;
i. akuntabilitas;
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. ketepatan waktu; dan
l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Saat ini, dimana masyarakat melek teknologi menjadikan mereka lebih kritis terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat adalah dengan menetapkan gerakan Satu Instansi, Satu Inovasi. Cara ini dimaksudkan untuk mendorong persaingan sehat antar instansi dan daerah serta untuk memenuhi penilaian pelayanan publik yang prima. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Pemerintah melalui Kementerian PANRB, telah meluncurkan sebuah kompetisi inovasi pelayanan publik pada tahun 2014 yang terus diselenggarakan setiap tahunnya. Tujuan diadakannya kompetisi inovasi pelayanan publik ini adalah untuk :
1. Menjaring inovasi pelayanan publik dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
2. Menetapkan inovasi pelayanan publik yang diberikan penghargaan dalam rangka peningkatan inovasi pelayanan publik.
3. Menggunakan inovasi pelayanan publik yang terpilih sebagai bahan untuk melakukan transfer pengetahuan/replikasi inovasi pelayanan publik.

Kriteria inovasi pelayanan publik yang dapat mengikuti kompetisi ini adalah sebagai berikut :
1. Memperkenalkan pendekatan baru
Memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Produktif
Memberikan bukti hasil implementasi inovasi pelayanan publik
3. Berdampak
Memberikan manfaat terhadap peningkatan atau perubahan kondisi dan sebagai daya ungkit terhadap percepatan peningkatan kualitas
4. Berkelanjutan
Memberikan jaminan bahwa inovasi pelayanan publik terus dipertahankan, diimplementasikan, dan dikembangkan dengan dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.

Semoga dengan adanya kompetisi ini akan ditemukan pendekatan-pendekatan baru yang produktif dan memiliki dampak dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat di Indonesia, sehingga pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah dapat bersaing dengan pelayanan yang diberikan oleh instansi swasta.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa mulai tanggal 1 Januari 2014, Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Provinsi akan diberikan kewenangan untuk memungut pajak rokok dari tarif cukai rokok nasional. Obyek pajak rokok adalah adalah konsumsi rokok, yang terdiri dari sigaret, cerutu, dan rokok daun. Sedangkan subyeknya konsumen rokok, dengan wajib pajak pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Pajak rokok dipungut bersamaan dengan pemungutan cukai rokok, dan disetorkan ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan terhadap rokok. Pemanfaatan pajak rokok digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Indonesia dapat dikatakan sebagai surganya para perokok, karena berdasarkan data dari The Tobacco Atlas 2015, jumlah perokok pria di Indonesia dengan usia diatas 15 tahun berada pada ranking kesatu di dunia. Prevalensi perokok di Indonesia setiap tahunnya juga mengalami peningkatan, baik perokok pria maupun wanita. Diperkirakan jumlah perokok di Indonesia mencapai lebih dari 90 juta orang. Para perokok ini mungkin tidak mengetahui bahwa asap rokok mengandung 4000 macam racun dengan 69 diantaranya bersifat karsinogenik yang dapat menimbulkan kanker. Karsinogenik adalah sifat mengendap dan merusak terutama pada organ paru-paru karena zat-zat yang terdapat pada rokok. Sehingga paru-paru menjadi berlubang dan menyebabkan kanker. Selain berbahaya bagi perokok aktif, asap yang dikeluarkan oleh rokok juga berbahaya bagi perokok pasif atau orang yang tidak merokok namun terpapar asap rokok. Sakit yang disebabkan oleh rokok biasanya tidak terlihat secara langsung, namun timbul secara perlahan dan membutuhkan waktu yang lama untuk terlihat efeknya. Selain berbahaya bagi kesehatan, rokok juga “berbahaya” bagi ekonomi keluarga khususnya ekonomi keluarga menengah ke bawah. Karena berdasarkan hasil studi yang dilaksanakan oleh Lembaga Demografi UI, pengeluaran keluarga menengah miskin untuk rokok melebihi pengeluaran makanan, pendidikan dan kesehatan, sehingga ada kesempatan yang hilang akibat merokok.

Rokok merupakan salah satu jenis barang yang dikenai cukai oleh pemerintah karena sifatnya yang memiliki dampak negatif bagi kesehatan sehingga konsumsi dan peredarannya perlu dikendalikan dan diawasi. Pada tahun 2017 ini, Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah mengeluarkan kebijakan cukai yang baru melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 147/PMK.010/2016. Dalam PMK yang baru ini, kenaikan tarif tertinggi sebesar 13,46% untuk jenis hasil tembakau Sigaret Putih Mesin (SPM) dan terendah sebesar 0% untuk hasil tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) golongan IIIB, dengan kenaikan rata-rata tertimbang sebesar 10,54%. Dengan naiknya tarif cukai rokok, maka secara otomatis harga jual eceran (HJE) pun ikut naik dengan rata-rata sebesar 12,26%. Kontribusi cukai rokok terhadap negara terus menurun setiap tahunnya. Hal tersebut sejalan dengan studi oleh Djutaharta pada 2005 yang menyatakan bahwa ada korelasi antara kenaikan cukai dengan penurunan konsumsi rokok. Selain berdasarkan studi yang dilakukan oleh Djutaharta, penurunan kontribusi cukai rokok terhadap penerimaan negara dapat dilihat pada data berikut untuk tahun 2014 kontribusi cukai terhadap penerimaan negara adalah sebesar 12,29%, tahun 2015 sebesar 11,68%, dan tahun 2016 sebesar 11,72%. Menurunnya jumlah penerimaan negara dari cukai rokok berbanding terbalik dengan pengembalian sebagian dana ke pemerintah daerah berupa dana alokasi kesehatan, atau dikenal dengan istilah earmarking. Di tahun 2014 dana earmarking sebesar 11,2 Triliun, tahun 2015 sebesar 15,14 Triliun, dan tahun 2016 diperkirakan sebesar 17 Triliun. Menurut Menkeu Sri Mulyani, “Adanya peningkatan pada jumlah dana yang dialokasikan, menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap aspek kesehatan.” Olehkarena itu alangkah baiknya jika kita membalas perhatian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat dengan mulai mengurangi kebiasaan merokok dan memulai hidup sehat tanpa rokok.