Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak yang termasuk ke dalam pajak daerah khususnya pajak provinsi. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang dipungut bersamaan dengan penerbitan atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).  Hal ini berarti, masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP) harus membayar PKB setiap tahun atau setiap STNK diterbitkan tentunya selama WP tersebut masih memiliki / menguasai kendaraan bermotor.

Namun, masih banyak WP yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar PKB sehingga melebihi masa berlaku pajak karena beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut adalah :
1. Sibuk
Sebagian besar WP yang memiliki kendaraan bermotor merupakan orang yang memiliki kesibukan yang tidak memungkinkan mereka untuk datang ke kantor samsat pada hari dan jam kerja untuk melaksanakan kewajiban membayar PKB yang mereka miliki karena mereka harus bekerja atau tidak dapat meninggalkan tempat mereka bekerja karena tidak mendapatkan ijin dari atasan.

2. Lupa
Orang yang sibuk cenderung untuk melupakan hal-hal yang kecil. Karena pengesahan STNK dan pembayaran PKB dilaksanakan setahun sekali tidak jarang WP melupakan tanggal akhir masa berlaku PKB yang mereka miliki. Mereka baru ingat setelah dingatkan oleh orang lain atau oleh petugas.

3. Kendaraan masih dalam proses kredit
Hal ini biasanya terjadi pada WP yang membeli kendaraan bekas (second hand), dimana data pemilik kendaraan masih menggunakan data pemilik pertama sehingga ketika akan melakukan pengesahan STNK tahunan dan membayar PKB perlu adanya kartu identitas pemilik pertama kendaraan. Ketika ingin melakukan balik nama kendaraan sehingga menjadi atas nama kita pribadi, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih dijadikan jaminan di lembaga pembiayaan dan baru akan berada ditangan kita ketika proses kredit selesai (lunas) sedangkan BPKB merupakan salah satu syarat yang harus dilampirkan ketika proses balik nama kendaraan.

4. Kendaraan untuk jarak dekat
Orang-orang yang tinggal di pedesaan atau di perumahan yang cukup besar biasanya menggunakan kendaraan yang tidak membayar PKB dan tidak melaksanakan pengesahan STNK tahunan karena mereka hanya menggunakan kendaraan di dalam perumahan atau di pedesaan dimana tidak ada operasi kepolisian yang dapat memberikan sanksi kepada mereka karena tidak melaksanakan pengesahan STNK.

5. Cicilan lebih penting
Sekitar 70% pemilik kendaraan memilih menggunakan jasa lembaga pembiayaan dalam proses kepemilikan kendaraan bermotor. Dengan menggunakan jasa lembaga pembiayaan ini ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan setiap bulannya. Kewajiban tersebut adalah membayar cicilan dengan jumlah yang telah disepakati diawal perjanjian. Bila terjadi wanprestasi sehingga cicilan per bulan terlambat dibayarkan atau tidak dibayarkan sama sekali maka masyarakat sebagai pengguna jasa akan dikenai sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa denda atas keterlambatan hingga penarikan kendaraan oleh pihak lembaga pembiayaan. Sangat disayangkan bukan, kendaraan sudah kita rawat dan sudah kita jaga dengan baik harus ditarik oleh pihak lembaga pembiayaan karena tidak bayar cicilan.

6. Kendaraan sudah tua
Kendaraan tua biasanya merupakan kendaraan warisan dari orang tua yang surat-suratnya entah ada dimana. Biasanya kendaraan seperti ini sudah dapat dikatakan antik namun tidak jarang masih banyak yang menggemarinya. Seringkali kita melihat kendaraan antik ini dijalanan dengan keadaan yang sudah dimodifikasi dengan surat-surat kendaraan yang hilang atau kadaluarsa meskipun tidak jarang kendaraan antik ini masih terawat dan masih memiliki legitimasi untuk dioperasikan di jalanan yang ditandai dengan STNK dan PKB yang masih berlaku.

Harap diingat bahwa salah satu tanda legitimasi boleh atau tidaknya kendaraan bermotor kita dioperasikan di jalanan adalah STNK yang harus disahkan setiap tahunnya. Jadi, jika ingin mengoperasikan kendaraan bermotor kesayangan Anda di jalan raya haruslah dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang masih berlaku.  Makanya agar Anda nyaman berkendara di jalan raya, yuk bayar Pajak!

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu pajak daerah yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Subjek dari PKB ini adalah orang pribadi, badan, pemerintah, pemerintah daerah, TNI dan Polri yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. PKB dipungut di wilayah Provinsi Jawa Barat tempat kendaraan bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur bersamaan dengan penerbitan dan atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Masa pajak kendaraan bermotor adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Bagi kendaraan yang sudah terdaftar, bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh. Bila Wajib Pajak (WP) memindahkan kendaraan bermotor dari satu kabupaten/kota dalam daerah maupun ke luar daerah (mutasi kendaraan bermotor) maka WP harus melampirkan bukti pelunasan PKB dari daerah asal berupa SKPD yang sudah divalidasi dan surat keterangan fiskal antar daerah.

Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu :
a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan
b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

NJKB ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Bila kendaraan bermotor diperoleh dalam harga kosong (off the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
b. Bila kendaraan bermotor diperoleh dalam harga isi (on the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB, dan BBN-KB.

Bobot yang dijadikan unsur pengali dari NJKB dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga). Koefisien tersebut nilainya berbeda-beda tergantung dari jenis kendaraannya.

sumber: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016

PKB bagi kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB, sedangkan untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB. Bagi kendaraan bermotor yang sudah terdaftar, terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya masa PKB dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu yang termasuk ke dalam pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), dengan objek pajaknya adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Hasil penerimaan PKB, minimal sebesar 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

PKB merupakan salah satu pendapatan asli daerah selain dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Target pendapatan daerah Jawa Barat pada tahun 2016 lalu adalah sebesar 26,49 triliun rupiah dan terealisasi sebesar 27,69 triliun rupiah atau melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 1,2 triliun rupiah. Bila kita rinci pendapatan daerah tahun 2016 lalu, sebagai berikut Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar 16,26 triliun rupiah, terealisasi sebesar 17,04 triliun rupiah. Berdasarkan sumber pendapatan asli daerah, seluruhnya melebihi target yang telah ditetapkan dari:
a. Penerimaan Pajak Daerah 104,76 persen,
b. penerimaan retribusi daerah 105,09 persen,
c. penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat direalisasikan sebesar 96,34 persen, dan
d. lain- lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 108,32 persen

Sementara pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan sebesar 10,62 triliun rupiah dari target sebesar 10,19 triliun rupiah, yang terdiri dari dana alokasi umum sebesar 1,24 triliun, dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar 283,44 miliar, dan dana alokasi khusus sebesar 7,59 triliun. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah. Anggaran untuk belanja daerah pada tahun 2016 sebesar 29,49 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 27,62 triliun rupiah (93,66%). Jumlah tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 21,74 triliun rupiah yang meliputi belanja pegawai sebesar 1,83 triliun rupiah atau 93,39 persen dari alokasi sebesar 1,96 triliun rupiah, belanja subsidi sebesar 14,99 miliar rupiah atau 00,99 persen dari alokasi sebesar 15 miliar rupiah. Selain belanja pegawai, ada pula belanja hibah sebesar 9,85 triliun rupiah atau 96,80 persen dari alokasi sebesar 10,18 triliun rupiah. Sedangkan belanja bantuan sosial sebesar 9,94 miliar rupiah atau 54,08 persen dari alokasi sebesar 18,38 miliar rupiah. Sedangkan untuk belanja langsung, dialokasikan sebesar 6,68 triliun rupiah dengan realisasi yang mencapai hingga 97,86 persen atau sebesar 5,87 trilun rupiah. Besarnya realisasi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh adanya efisiensi pada beberapa program dan kegiatan.

Pencapaian pendapatan daerah yang melebihi target ini tidak lepas dari peran serta dan partisipasi aktif masyarakat Jawa Barat dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Jawa Barat. Selain itu, atas keberhasilan masyarakat memelihara suasana kondusif di Jawa Barat sehingga mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang berkualitas.

Sumber: dari berbagai sumber

Tahukah kamu apa itu Pajak Progresif Kendaraan Bermotor ? Pajak progresif merupakan pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kedua dan seterusnya yang diterapkan pada kendaraan pribadi baik roda dua atau roda tiga dan roda empat dengan nama pemilik, alamat tempat tinggal, dan jenis kendaraan yang sama. Contohnya orang pribadi yang memiliki satu kendaraan bermotor roda 2 (dua), satu kendaraan roda 3 (tiga), dan satu kendaraan bermotor roda 4 (empat) masing-masing jenis kendaraan (sepeda motor dan mobil) diperlakukan sebagai kepemilikan pertama karena meskipun nama dan alamat pemilik sama namun jenis kendaraannya berbeda sehingga tidak dikenakan pajak progresif. Penerapan tarif progresif tidak berlaku bagi kendaraan bukan umum yang dimiliki oleh Badan, Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/Polri dan kendaraan umum.

Pajak progresif kendaraan bermotor untuk kepemilikan kedua dan seterusnya ini mulai berlaku semenjak tanggal 1 Januari 2012. Lantas berapa tarif pajak progresif kendaraan bermotor yang berlaku di Provinsi Jawa Barat? Berikut akan dijabarkan persentase tarif pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

1. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda empat pertama, kedua dan seterusnya, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :

2. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) pertama, kedua dan seterusnya, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :

Sebagaimana diketahui bahwa dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor merupakan hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu :
1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum kendaraan bermotor yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).

Contoh Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor :
Tuan Amir memiliki dua buah motor dan 1 buah mobil, untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor motor milik pertama adalah:
1. NJKB Motor sebesar Rp9.600.000
2. Bobot koefisien sebesar 1
3. Tarif pajak kepemilikan pertama sebesar 1,75%
Sehingga Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayarkan adalah : Rp9.600.000 x 1 x 1,75% = Rp168.000. Jumlah tersebut belum termasuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dan biaya yang termasuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdapat pada Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2016.

Sedangkan untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor motor milik kedua adalah:
1. NJKB Motor sebesar Rp9.600.000
2. Bobot koefisien sebesar 1
3. Tarif pajak kepemilikan pertama sebesar 2,25%
Sehingga Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayarkan adalah : Rp9.600.000 x 1 x 2,25% = Rp216.000. Jumlah tersebut belum termasuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dan biaya yang termasuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdapat pada Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2016.

Untuk mobil yang dimiliki oleh Tuan Amir, tidak dikenakan tarif progresif karena Tuan Amir hanya memiliki satu buah mobil.

Oleh karena itu, bila Anda telah menjual mobil maupun motor Anda kepada orang lain sebaiknya segera mendatangi kantor samsat induk tempat kendaraan terdaftar untuk melakukan proses blokir kepemilikan sehingga terhindar dari pajak progresif kendaraan bermotor.