Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Membangun Jawa Barat

Pajak, kata yang menakutkan bagi sebagian orang. Ketika mendengar kata Pajak yang ada dipikiran orang tersebut adalah besarnya nominal uang yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Jika dilihat dari pengertiannya, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Berdasarkan lembaga yang memungutnya pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan. Sedangkan pajak daerah merupakan jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kali ini kita akan membahas mengenai Pajak Daerah. Pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, Pajak Daerah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :
(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.

(2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Jenis pajak yang termasuk ke dalam kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota diatas tidak dapat dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Berbeda dengan daerah lainnya yang kewenangan pemungutan pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua), Provinsi DKI Jakarta dapat memungut pajak daerah yang merupakan gabungan dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Hal ini dimungkinkan karena Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah setingkat Provinsi namun tidak terbagi ke dalam daerah kabupaten/kota otonom seperti halnya Provinsi Jawa Barat yang terbagi menjadi beberapa kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak-pajak daerah sebagaimana disebutkan diatas. Dimana sampai dengan saat ini Pajak Kendaraan Bermotor masih merupakan pajak daerah yang menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan daerah Provinsi Jawa Barat. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak 100% (seratus persen) menjadi pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat akan tetapi dibagihasilkan kepada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, disebutkan bahwa minimal 10% (sepuluh persen) dari hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Mengutip pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar usai mengikuti rapat Paripurna mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 di gedung DPRD Jabar bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Jabar akan menambah pembangunan infrastruktur seperti untuk pembangunan jalan tol yang terdiri dari Bocimi, Cisundawu, Double decker tol, LRT dan pengerjaan proyek lainnya yaitu KCIC. Selain itu, Pemprov Jabar akan menambah ruas jalan provinsi sepanjang 100 km pada 2018 mendatang. (sumber : laman jabarprov).

Oleh karena itu, mari masyarakat Jawa Barat khususnya yang memiliki kendaraan bermotor kita membayar pajak kendaraan tepat waktu. Kita manfaatkan inovasi layanan yang telah diluncurkan oleh Bapenda Provinsi Jawa Barat untuk mempermudah membayar pajak kendaraan bermotor agar pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berjalan.

Daur Ulang Sampah Elektronik

Penggunaan peralatan elektronik sudah menjadi sesuatu hal yang biasa kita temui saat ini. Hampir semua rumah saat ini dapat dipastikan memiliki peralatan elektronik. Mulai dari dispenser, televisi, radio, komputer, laptop, mesin cuci, kulkas dan masih banyak lagi peralatan elektronik yang kita gunakan untuk membantu kita. Seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan yang terus menerus dari peralatan elektronik dapat membuat peralatan tersebut mengalami kerusakan. Setelah rusak, tentunya peralatan tersebut sudah tidak memiliki manfaat lagi bagi kita dan sudah dapat dipastikan barang-barang tersebut akan kita buang atau kita jual ke tukang loak.

Namun, apakah kita menyadari jikalau barang-barang elektronik yang sudah tidak bermanfaat bagi kita tersebut jumlahnya semakin hari semakin bertambah banyak ? dan apakah kita sudah mengolah limbah tersebut dengan benar sesuai dengan ketentuan yang ada ? Kadang kita tidak menyadari bahwa di dalam produk elektronik terkandung komponen-komponen yang berbahaya bagi lingkungan dan dikategorikan sebagai limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) seperti merkuri, timbal, kromium, arsenik dan lain-lain. Untuk itu perlunya penanganan khusus limbah jenis ini agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya dan aman bagi manusia. Daur ulang limbah elektronik ini menjadi sangat penting tidak hanya sebagai solusi untuk penanganan masalah lingkungan akan tetapi juga untuk mendapatkan kembali material-material yang terkandung di dalamnya yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan bisa dimanfaatkan kembali untuk bahan baku pembuatan produk baru.

Layanan rintisan asisten digital iSiaga meluncurkan lini bisnis baru bernama EcoCash, yaitu jasa daur ulang sampah elektronik. Melalui layanan ini, Anda bisa menjual sampah elektronik yang Anda miliki. EcoCash menerima berbagai macam sampah elektronik mulai dari komputer, kamera, smartphone, tablet, monitor, hingga mesin cuci. Anda bisa menjual sampah elektronik baik yang masih hidup maupun sudah mati dengan syarat komponen-komponen dalam perangkat tersebut masih dalam keadaan utuh.

Cara kerja program daur ulang ini sederhana. Pelanggan hanya perlu memilih kategori produk dan kondisi barang apakah masih berfungsi atau tidak. Pihak EcoCash tetap menerima sampah elektronik lain yang tidak tertera dalam website. Nantinya, kurir EcoCash akan mengambil sampah elektronik ke tempat pelanggan dan langsung dibawa ke tempat EcoCash. Kemudian, tim khusus Ecocash akan melakukan pemeriksaan komponen pada barang tersebut. Apabila masih utuh dan sesuai dengan kondisi yang dilaporkan, pihak EcoCash kemudian akan mentransfer sesuai dengan nilai barang yang sudah disepakati sebelumnya. Namun, apabila barang yang diterima tidak sesuai, pihak EcoCash akan menghubungi pemilik barang kemudian melakukan negosiasi harga barang tersebut terlebih dahulu. Apabila tidak cocok, barang tersebut akan dikembalikan lagi tanpa biaya tambahan.

Harga jual barang-barang yang ditawarkan berkisar mulai dari Rp25.000, tergantung dari jenis dan kondisi barang. Sebagai bagian dari tindakan sosial, pihak EcoCash juga bekerja sama dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa, dimana masyarakat bisa menyumbangkan nilai tukar sampah-sampah elektronik ke yayasan tersebut atau hanya menyisihkan sebagian untuk disumbangkan.

sumber : id.techasia

E-Samsat Jabar Layanan Transaksi Non Tunai Samsat

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia pada tahun 2014 lalu. Melalui GNNT ini diharapkan akan tercipta cashless society, dimana transaksi bukan lagi melalui tukar menukar uang secara fisik melainkan melalui tukar menukar informasi digital antara pihak yang bertransaksi.

Pada tahun 2010, pembayaran secara digital menjadi mapan di negara-negara di seluruh dunia. Hal ini dapat kita lihat dengan berdirinya situs penyedia jasa keuangan digital seperti Paypal. GNNT sendiri dicanangkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2014 lalu, hanya berselang 4 tahun saja semenjak pembayaran secara digital menjadi mapan di negara-negara lain di dunia.

Berdasarkan data yang dikutip dari laman worldatlas, negara dengan pertumbuhan transaksi non tunai terbesar di dunia adalah Kanada dengan perkiraan 57% transaksi yang terjadi di negera tersebut dilakukan secara non tunai. Selanjutnya negara kedua dari daftar adalah Swedia dan Inggris, kemudian disusul oleh Perancis, Amerika, dan Tiongkok. Sedangkan Australia, Jerman, Jepang, dan posisi sepuluh daftar negara dengan pertumbuhan transaksi non tunai terbesar adalah Rusia.

Berkaitan dengan transaksi non tunai, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) sebagaimana dilansir dari laman jabarprov menuturkan bahwa akan ada banyak manfaat yang didapat melalui transaksi non tunai. Selain lebih praktis, tentunya transaksi non tunai dapat menjadi upaya meminimalisir, bahkan mencegah tindakan koruptif. Ini karena, transaksi non tunai memberikan pencatatan transaksi mutasi kas yang sistematis dan lengkap, antara si pengirim dan penerima, maka peluang oknum untuk melakukan tindak kejahatan juga akan semakin sempit.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai instansi yang ditunjuk untuk melakukan pungutan pajak daerah, telah meluncurkan layanan elektronik samsat Jawa Barat (E-Samsat Jabar) pada tanggal 22 November 2014. Peluncuran layanan E-Samsat Jabar ini hanya berselang beberapa bulan sejak dicanangkannya GNNT oleh bank Indonesia.

E-Samsat Jabar merupakan salah satu inovasi dari Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara pembayaran melalui ATM Bank yang telah bekerja sama dengan Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat seperti bank bjb, bank BCA, bank BRI, bank BNI, bank CIMB Niaga, dan bank Permata. Untuk panduan menggunakan E-Samsat Jabar silahkan lihat pada tautan berikut Panduan Mengunakan E-Samsat Jabar

Kalau ada layanan yang lebih mudah, cepat, dan nyaman. Kenapa tidak dimanfaatkan ?

Retribusi dari Pengelolaan SMA/SMK

Mulai tahun 2017 lalu, pengelolaan SMA/SMK resmi menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Meskipun ada beberapa pihak yang mengajukan uji materi mengenai sejumlah pasal mengenai pengelolaan pendidikan khusunya mengenai pengelolaan pendidikan setingkat SMA/SMK yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, MK telah menolak permohonan pemohon tersebut dengan kesimpulan bahwa pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, disebutkan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendidikan setingkat SD/SM. Sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK. Sementara pendidikan tinggi menjadi ranah dan tanggungjawab pemerintah pusat. Ketentuan ini mulai diterapkan pemerintah pada 1 Januari 2017 setelah menilai beban yang ditanggung pemerintah daerah soal pendidikan terlalu berat dan harus dibagi dengan pemerintah provinsi. Hal ini mencakup pula kewenangan alokasi dana dari APBN dan APBD, tenaga pengajar, insfastruktur sekolah, pembangunan sekolah, dan siswa.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dilansir dari laman jabarprov, telah menyiapkan dana yang diprediksi dapat mencapai Rp. 5 trilyun. Namun, untuk jumlah pastinya masih dilakukan perhitungan dengan memperhatikan beberapa aspek, meliput dana operasional sekolah, pemenuhan sarana dan prasarana, serta dana kesejahteraan pegawai. Saat ini, ada lebih dari 700 SMA/SMK negeri di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat yang akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Banyaknya jumlah SMA/SMK yang akan dikelola oleh pemerintah provinsi tentunya akan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi.

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
a. Jasa Umum;
b. Jasa Usaha; dan
c. Perizinan Tertentu.

A. Retribusi Jasa Umum
Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau ada kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Yang termasuk ke dalam retribusi jasa umum adalah :
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
f. Retribusi Pelayanan Pasar;
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

B. Retribusi Jasa Usaha
Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c. Retribusi Tempat Pelelangan;
d. Retribusi Terminal;
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

C. Retribusi Perizinan Tertentu
Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Retribusi Izin Gangguan;
d. Retribusi Izin Trayek; dan
e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Saya Berani Saya Sehat – Tema Hari AIDS 2017

Setiap tanggal 1 Desember diperingati sebagai hari AIDS Sedunia. Mengapa tanggal 1 Desember ? Mengapa tidak tanggal dan bulan lainnya yang dijadikan hari AIDS sedunia? Mungkin banyak yang bertanya mengenai hal ini, termasuk pula saya salah satunya. Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya kekebalan tubuh. AIDS merupakan tingkat tertinggi dari infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV). Virus HIV terdeteksi pertama kali di benua Afrika pada tahun 80an dan dipublikasikan pertama kali oleh Amerika Serikat.

Ide untuk memperingati hari AIDS sedunia dicetuskan oleh James W Bunn dan Thomas Netter pada bulan Agustus 1987. Keduanya yang merupakan pejabat informasi masyarakat untuk Program AIDS Global di Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) menyampaikan ide tersebut kepada Direktur Program AIDS Global yang kala itu dijabat oleh Dr. Jonathan Mann. Tak disangka, konsep yang diajukan oleh Bunn dan Netter disukai dan disetujui oleh Dr. Mann dan sepakat untuk merekomendasikan peringatan pertama hari AIDS sedunia pada tanggal 1 Desember 1988.

Tahun ini, dalam rangka memperingati hari AIDS sedunia dipilih tema “Saya Berani, Saya Sehat”. Mengutip sambutan dari Menteri Kesehatan RI yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, yang dimaksud berani pada tema tahun ini adalah berani untuk mengurangi risiko penularan virus HIV. Selanjutnya, masyarakat juga mau secara sukarela memeriksakan diri untuk mengetahui status HIVnya. HIV-AIDS merupakan salah satu penyakit yang hingga saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan. Saat ini yang ada hanyalah pengobatan untuk mengelola virusnya agar penderita dapat beraktivitas dan fase infeksi yang dideritanya tidak bertambah.

ODHA atau Orang Dengan HIV AIDS merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk orang-orang yang terinfeksi HIV AIDS. Mereka berhak untuk hidup sehat dan beraktivitas sama seperti kebanyakan orang. Olehkarena itu, perlu adanya pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS untuk mewujudkan target Three Zero pada 2030, yaitu: 1) Tidak ada lagi penularan HIV, 2) Tidak ada lagi kematian akibat AIDS, dan 3) Tidak ada lagi stigma dan diskriminasi pada orang dengan HIV AIDS (ODHA).

Terkait pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS, ada beberapa hal yang perlu diingat masyarakat, yaitu:
• Bagi yang belum pernah melakukan perilaku berisiko, pertahankan perilaku aman (dengan tidak melakukan perilaku seks berisiko atau narkoba suntik).
• Bila sudah pernah melakukan perilaku berisiko, lakukan tes HIV segera!
• Bila tes HIV negatif, tetap berperilaku aman dari hal-hal yang berisiko menularkan HIV.
• Bila tes HIV positif, selalu gunakan kondom saat berhubungam seksual, serta patuhi petunjuk dokter dan minum obat ARV, agar hidup tetap produktif walaupun positif HIV.
• Jika bertemu ODHA, bersikap wajar dan jangan mendiskriminasi atau memberikan cap negatif, dan berikan dukungan.
• Jika berinteraksi dengan ODHA, jangan takut tertular, karena virus HIV tidak menular baik itu melalui sentuhan, keringat, maupun berbagi makanan. HIV hanya menular melalui cairan kelamin dan darah.

Jauhi virus dan perilaku beresiko yang dapat menyebabkan kita terinfeksi. Bukan jauhi orangnya.

Sumber : berbagai sumber

Kenali Kantor Bersama Samsat

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.

Pelaksana Kantor Bersama Samsat terdiri atas 3 unsur, yaitu :
a. unsur kepolisian;
b. unsur Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi;
c. unsur Badan Usaha.

Masing-masing unsur pelaksana Kantor Bersama Samsat memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, yaitu :
1. Unsur Kepolisian
a. Regident Ranmor;
Regident Ranmor sebagaimana dimaksud meliputi:
a. registrasi Ranmor baru;
b. registrasi perubahan identitas Ranmor dan pemilik;
c. registrasi perpanjangan Ranmor; dan/atau
d. registrasi pengesahan Ranmor.

Selain kegiatan diatas, pelayanan Regident Ranmor juga meliputi :
a. pemblokiran dokumen Regident Ranmor yang terkait tindak pidana;
b. penggantian dokumen Regident Ranmor; dan
c. penghapusan nomor registrasi Ranmor

2. Unsur Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi
Pembayaran pajak atas kendaraan bermotor sebagaimana meliputi:
a. PKB; dan
b. BBN-KB.

3. Unsur Badan Usaha.
Pembayaran SWDKLLAJ, yang terdiri dari:
a. SWDKLLJ; dan
b. DPWKP.

Samsat bertujuan memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif. Dengan adanya artikel ini , diharapkan masyarakat menjadi mengetahui tugas dan fungsi masing-masing unsur yang menjadi anggota dari Tim Pembina Samsat.

Bandara Kertajati Turut Atasi Ketimpangan Ekonomi Jawa Barat

BANDUNG-Pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, khususnya di kawasan Kabupaten Majalengka, akan tumbuh pesat pada masa yang akan datang. Ini tidak lepas dari hadirnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), bandara kebanggaan warga Jawa Barat yang akan diresmikan 2018 mendatang.

Sekretaris Perusahaan PT Bandara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) Wasfan W Widodo mengatakan, bandara dengan segala akses pendukungnya harus bisa ditangkap peluangnya oleh masyarakat sekitar untuk meningkatkan perekonomian di kawasan utara Jawa Barat. Sekadar diketahui, kawasan Aerocity, Tol Cipali dan yang akan segera beroperasi Tol Cisumdawu, serta infrastruktur transportasi massal seperti kereta api yang terintegrasi mempertegas bahwa pemerataan ekonomi sudah mulai bergerak ke sana. Penyerapan tenaga kerja oleh BIJB dalam jumlah besar akan terjadi di mana 150 ribu sampai 400 ribu akan tersedot. Sebagai kompensasi warga sekitar juga pasti akan terasa.

“Justru keberadaan BIJB menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi di sana. Diharapkan pertumbuhan ekonomi di wilayah utara akan bangkit. Kalau barat lebih cepat berkembang karena memang berdekatan dengan ibu kota, itu sudah menjadi konsekuensi logis,” kata Wasfan di Bandung, Jumat 10 November 2017.

“Masyarakat harus tangkap peluang dengan hadirnya BIJB. Karena perubahan itu seharusnya bukan menjadi ancaman tapi peluang yang harus dihadirkan,” tambah Wasfan.

Dia mengharapkan, pemerintah setempat untuk bisa menginventarisir potensi-potensi yang akan tumbuh kembang di kawasan sana. Majalengka dengan segala potensi yang dimiliki, misalnya dari sektor pariwisata bisa diciptakan masyarakatnya sendiri agar ke depannya warga sana tidak menjadi ‘asing di rumahnya sendiri’.

Sebagai bandara yang diprediksi akan menyedot 2,7 juta orang ditahun pertama beroperasi, mobilitas manusia akan terjadi karena menjadi tempat persinggahan. ‎”Kesadaran itu harus ada proses perpindahan pola pikir. Itu bisa dilakukan untuk melakukan kehadiran pemanfaatan bandara. Kalau cara yang paling kecil bikin toko, kontrakan, hotel. Ini sangat positif,” ungkapnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Bandung Acuviarta Kartabi melanjutkan, ketimpangan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan utara dan barat akan teratasi dengan kehadiran BIJB. Pasalnya sejauh ini pertumbuhan ekonomi di Majalengka cenderung lambat dimana IPM hanya bergerak diangka sekitar 64,55. Pergerakan ekonomi yang agresif condong ke barat dan kawasan Bandung Raya. Jika Pemda setempat jeli, bisa saja pertumbuhan ekonomi disana melampui target.

“Jadi saya kira dari sisi keberadaan BIJB banyak positifnya. Bukan Majalengka saja, tapi Jawa Barat secara keseluruhan dimana akhirnya punya bandara yang representatif,” ujar Acuviarta.

Dia bahkan meyakini, dilima tahun pertama beroperasi laju pertumbuhan ekonomi di sana akan naik satu sampai 1,5 persen. Ini melihat dari peluang yang ada melalui hadirnya penyerapan tenaga kerja, investor dan serapan konsumsi. Dengan begitu untuk jangka panjang ekonomi di Majalengka akan naik lebih dari dua persen.

“‎Masyarakat enggak usah khawatir. Orang datang ke BIJB itu potensi. Karena pengembangan kawasan sangat masif,” tandasnya.

sumber jabarprov.go.id

Jenis Cybercrime Berdasarkan Motif dan Aktivitasnya

Cybercrime merupakan kejahatan dimana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber. Cybercrime dapat dibagi berdasarkan Motif dan Aktivitasnya, yaitu :
a. Cybercrime sebagai tindak kejahatan murni
Dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara di sengaja, dimana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengrusakkan, pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer.

b. Cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu
Dimana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut.

c. Cybercrime yang menyerang hak cipta (Hak milik)
Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri.

d. Cybercrime yang menyerang pemerintah
Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan terror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan, atau menghancurkan suatu negara.

e. Cybercrime yang menyerang individu
Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermaikan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Contoh : Pornografi, cyberstalking, dan lain-lain.

Sedangkan berdasarkan jenis aktivitasnya, cybercrime dapat dibagi menjadi :
1. Unauthorized Access to Computer System and Service
Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi.

2. Illegal Contents
Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya.

3. Data Forgery
Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

4. Cyber Espionage
Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized.

5. Cyber Sabotage and Extortion
Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

6. Offense against Intellectual Property
Kejahatan ini ditujukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

7. Infringements of Privacy
Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

8. Cracking
Kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamaanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis begitu merekan mendapatkan akses. Biasanya kita sering salah menafsirkan antara seorang hacker dan cracker dimana hacker sendiri identetik dengan perbuatan negative, padahal hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia.

9. Carding
Carding adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan card credit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materil maupun nonmateril

Tipping Fee Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka

BANDUNG- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) meminta dukungan penuh pemerintah Kabupaten/Kota se-Bandung Raya, dalam memaksimalkan pemanfaatan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka.

Masing-masing daerah itu diantaranya yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut.

“Peradaban manusia yang maju adalah bisa mengatasi masalah sampah, jangan sampai mengirit pada masalah yang penting karena ini untuk kepentingan masyarakat luas,” kata Gubernur Ahmad Heryawan, usai Rapat Koordinasi terkait TPPAS Legok Nangka, yang dihadiri bupati/walikota, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (06 /11/17).

Aher mengungkapkan, dalam mengatasai permasalahan pengolahan sampah memang memerlukan anggaran yang cukup tinggi.

Ia juga menuturkan bahwa terkait pengelolaan sampah, sebenarnya adalah kewajiban Kabupaten Kota. Namun, Pemprov Jawa Barat, demi kepentingan bersama, membuat TPPAS di Legok Nangka, dan ikut menyumbang tipping fee-nya.

“Nggak apa-apa, ini untuk kepentingan bersama,” kata Aher.

Kemudian, terkait kewajiban pembayaran tipping-fee oleh Kabupaten/Kota. Aher menawarkan solusi dengan memaksimalkan pengelolan retribusi sampah dari masyarakat di daerah masing-masing.

“Memang tipping fee-nya mahal. Kan bisa pengelolaan retribusinya bisa dimaksimalkan. Contohnya, masyarakat yang kaya di komplek perumahan mewah kan bisa retribusinya ditarik Rp 250 ribu, masa perumahan mewah retribusi masih Rp. 25 ribuan, kalau masyarakat biasa cukuplah Rp 10 -20 ribu, itu salah satu contohnya,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyanggupi menutupi Tipping Fee sebesar 30 persen untuk pengelolaan sampah tersebut. Adapun sisa Tipping Fee akan dibebankan kepada masing-masing kepala daerah yang ikut memanfaatkan TPPAS yang berlokasi di Nagreg, Kabupaten Bandung itu.

Saat ini Aher mengaku, pihaknya tengah mencari sejumlah alternatif pembiayaan, salah satunya dengan mencarikan investor yang mau menanamkan modalnya dalam hal pengelolaan sampah.

Sementara terkait infrastruktur untuk mendukung TPPAS sudah berjalan, lahan yang diperlukan pun sudah seluruhnya dibebaskan. Untuk diketahui, tempat pengelolaan sampah waste to energy dengan kapasitas 1.800 ton per hari tersebut menelan anggaran lebih dari Rp 3,1 triliun dengan luas lahan yang telah disiapkan Pemprov Jabar seluas 75 hektare.

Adapun hasil perhitungan konsultan PWC pada 9 oktober 2017 menghasilkan ringkasan pembiayaan rasionalisasi tipping fee sebesar Rp 386.000 per ton. Besaran tersebut berdasarkan penghitungan capital expenditure Rp 2,6 triliun, suku bunga 10 persen, rasio ekuitas 70 persen (pinjaman) : 30 persen (dana sendiri), model dan masa kerjasama BOT 20 tahun dan IRR 15 persen (umum untuk infrastruktur di Indonesia).

“Besaran tipping fee itu Rp 386 ribu per ton. Itu HPS (hasil perhitungan sendiri). Respon pasar waste to energy untuk tipping fee berkisar antara USD 20/40 perton (sekitar Rp 270 ribu – 540 ribu per ton). Nantinya, besaran tipping fee ditentukan oleh hasil lelang investasi dengan pola kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU),” kata Aher.

Dengan perhitungan itu, nantinya Pemprov akan membayar 30 persen dikali total volume kab/kota dikali 365 hari. Sedangkan masing-masing Kab/kota harus membayar dari penghitungan total volume sampah di kab/kota masing-masing dikali 70 persen dikali 365 hari.

“Dengan perhitungan tersebut, menjadi sangat penting untuk kemudian di informasikan kepada calon investor agar dalam pembiayaannya dapat cepat terealisasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat, Anang Sudarna, mengatakan pihaknya menargetkan proyek ini akan mulai dilelangkan pada November ini.

“Bulan ini lelang, April penunjukan pemenang. Juni kontrak. Itu target kami. Untuk penghitungan tadi tipping fee yang sebesar Rp 386 ribu per ton ada kemungkinan berkurang. Bisa saja ada investor yang menawarkan harga di bawah itu,” katanya.

sumber jabarprov.go.id

Pengertian Cyber Crime dan Cyber Law

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan Cybercrime atau kejahatan melalui jaringan Internet. Munculnya beberapa kasus Cybercrime di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Aspek-aspek pidana di bidang komputer” (1989) mengartikan cybercrime sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal. Adapun definisi lain mengenai cybercrime, yaitu :
1. Girasa (2002), mendefinisikan cybercrime sebagai aksi kegiatan yang menggunakan teknologi komputer sebagai komponen utama.
2. Tavani (2000) memberikan definisi cybercrime, yaitu : kejahatan dimana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber.

Untuk menanggulangi kejahatan Cyber maka diperlukan adanya hukum Cyber atau Cyber Law. Cyberlaw adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyberlaw sendiri merupakan istilah yang berasal dari Cyberspace Law.

Istilah hukum cyber diartikan sebagai padanan kata dari Cyberlaw, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum TI (Law of Information Teknologi), Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara. Secara akademis, terminologi cyberlaw belum menjadi terminologi yang umum. Di Indonesia sendiri tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati. Dimana istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari cyberlaw, misalnya, Hukum Sistem Informasi, Hukum Informasi, dan Hukum Telematika (Telekomunikasi dan Informatika).

Secara yuridis, cyberlaw tidak sama lagi dengan ukuran dan kualifikasi hukum tradisional. Kegiatan cyber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Karakteristik dari kejahatan didunia maya adalah sebagai berikut :
1. Ruang Lingkup Kejahatan
Ruang Lingkup Kejahatan Cybercrime, bersifat global, melintasi batas negara sehingga sulit untuk dideteksi pelaku dan hukum yang berlaku.
2. Sifat Kejahatan
Sifat Kejahatan dari Cybercrime, tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat.
3. Perilaku Kejahatan
Pelaku Kejahatan dari Cybercrime, tidak mengenal usia dan bersifat universal. Bahkan beberapa diantaranya masih anak-anak dan remaja.
4. Modus Kejahatan
Modus Kejahatan dari Cybercrime, adalah modus operand. Dimana modus tersebut hanya bias dimengerti oleh orang-orang yang menguasai pengetahuan tentang Komputer, teknik pemrograman dan seluruh bentuk dunia cyber.
5. Jenis Kerugian yang Ditimbulkan
Dapat berupa material maupun nonmaterial. Seperti waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, bahkan kerahasiaan informasi

Beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah:

1. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut
2. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional
3. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime
4. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi
5. Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties

 

sumber : dari berbagai sumber