Betapa isu pemerintah elektronik, alias e-govt telah gencar disuarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jauh sebelum dirinya menempati Istana Negara dan memimpin negeri ini.

Saat debat kampanye tahun lalu, Jokowi bahkan dikenang dengan ide e-govt yang menurutnya efektif dan efisien. Sebab, peranti lunak bisa menyelesaikan banyak problem pemerintahan dan bisa dibuat cukup dua minggu!

Setelah lebih dari 100 hari menjabat, spirit Presiden Jokowi dalam program ini masih menggelora. Salah satunya adalah berbagai intruksi yang diberikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Yuddy Chrisnandi.

Dalam berbagai kesempatan, Yuddi menenekankan pentingnya penguatan e-govtyang sudah dilakukan oleh jajarannya, baik pada level pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Sekalipun belum ada gebrakan baru yang massif, akan tetapi terasa benar niatan pemerintah sekarang dalam berbenah. Ini keniscayaan, manakala sudah ada kesadaran bahwa tuntutan publik kian besar untuk pelayanan pemerintah yang praktis, efektif, dan memasyarakat.

Apabila tuntutan publik ini tidak segera diakomodir, maka akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, bahkan jika terus dibiarkan, bisa juga menjalar ke Presiden Jokowi itu sendiri.

Oleh karena itu, sambung Yudi, memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit adalah misi kerjanya. Selain untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan, juga untuk memenuhi ekspektasi publik.

Karenanya, ketika meresmiskan layanan e-Samsat dari Pemprov Jabar beberapa waktu lalu di Bandung, Menpan bertekad menduplikasi e-Samsat agar bisa diterapkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

Hal ini terasa penting untuk terus dibahas, ketika e-govt kerap diterjemahkan sebagai kehadiran situs/laman semata. Padahal sejatinya, e-govt adalah pemutakhiran dari cara kerja pemerintah itu sendiri.
Artinya, seluruh layanan kepada rakyat, yang biasanya manual, maka dibuat menjadi digital dengan penekanan efisiensi biaya dan waktu serta kecepatan pelayanan yang tinggi.

Singkat kata, terjadi e-services (pelayanan elektronik) yang selain dicontohkan E-Samsat. Juga bisa diterapkan antara lain dalam bentuk otomasi proses pemerintahan, pertukaran dokumen secara elektronik, pemantauan dan manajemen kesehatan umum, formulir pemerintah yang dapat diunduh, aplikasi STNK-SIM-Paspor-KTP secara online, dan banyak lagi.

Dari e-government ini dipercaya akan melahirkan pemerintahan yang merangkul semua pihak yakni pemerintah itu sendiri, kalangan bisnis, dan masyarakat. Hal ini sudah banyak dicontohkan di berbagai negara maju.

Akan tetapi, ada dua isu penting yang harus diantisipasi terkait percepatan perluasan program e-govt ini. Pertama, dengan sistem elektronik, otomatis resiko keamanan akan muncul.

Prinsip teknologi informasi yang terintegrasi dalam jejaring, sentralisasi, bisa ditelusuri, sekaligus transparan, maka sekalinya ada resiko yang tidak dikelola dengan baik, maka bisa rusak sekaligus.

Karenanya, sistem pertahanan harus dibuat kuat sejak dini, sehingga tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan. Ingat, Indonesia adalah negara sumber serangan sekaligus target tinggi dalam cyber attack!

Kita pun sudah memiliki lembaga yang mampu membuat sistem yang baik yakni Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), yang kapasitasnya bisa mencegah dan menangkal masuknya peretas yang merugikan.

Ini perlu karena sebagai sesama lembaga negara, Lemsasneg bisa mencegah terjadinya pembobolan data penting negara seperti pernah terjadi di Estonia pada tahun 2007 lalu.

Hal lain yang penting adalah penguatan regulasi, dimana setelah UU ITE, pemerintah melalui Kementerian Kominfo juga sudah mengusulkan pembuatan UU tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dasar pertimbangannya, kata dia, data pribadi saja sangat penting apalagi dokumen negara sampai dibobol oleh oknum. UU ini sudah selesai dibuatkan naskah akademik dan segera disampaikan ke DPR RI untuk didaftarkan dalam program prioritas legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2015.

Kedua, e-govt sebagai bidang baru, memiliki potensi disalahartikan. Maksudnya begini, proses pengadaan barang dan jasa terkait pemerintah digital ini belum tentu difahami dengan benar karena masih bidang baru.

Apa dan bagaimana server, mengapa bea pengembangan peranti lunak harus mahal, seperti apa mekanisme pembayaran bandwith, dst, adalah terminologi anyar yang belum tentu difahami aparat hukum.

Karena itulah, proses pengadaan yang benar, bersih, dan rapih, menjadi keharusan sejak awal sehingga kelak tidak akan ramai kendala hukum yang akhirnya malah menghambat laju e-govt.

Sudah biasanya jika niat baik belum tentu semuanya ditafsirkan dengan baik, malah kadang dicurigai sehingga merugikan semua. Yang pasti, e-govt harus terus diperluas guna memenuhi hak masyarakat Indonesia.

Istilah cyber politics dikaitkan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terutama didukung oleh komputer dan jaringan internet, sebagai sarana kegiatan politik dan pemerintahan. Banyak politisi sekarang memanfaatkan dunia cyber untuk kepentingan politik dalam pemilihan umum parlemen dan kepala daerah dengan membuat situs web pribadi dengan foto-foto keluarga mereka dan salinan pidato mereka. Namun sebenarnya yang telah dilakukan para politisi itu belum cukup dalam hal mereka ingin memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (internet) untuk kepentingan politiknya.

Dengan munculnya internet sebagai media baru, ada banyak harapan tentang dampaknya terhadap peningkatan partisipasi politik dalam masyarakat. Gagasan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, menawarkan kesempatan untuk memperluas partisipasi politik telah dibahas dalam banyak kerangka politik dari sistem totaliter hingga demokratis. Akibatnya, muncul determinisme teknologi yang berkaitan dengan kehidupan politik di dunia maya. Demokrasi modern bergantung pada prinsip partisipasi dan representasi. Internet dengan fitur-fitur konektivitas dan interaktivitas memfasilitasi “mediated democracy”, dimana publik dan elite politik dapat dalam arti teoretis berkomunikasi tanpa hambatan dan distorsi dari media konvensional.

Gagasan tentang masuknya internet pada ranah publik banyak mendapatkan kritik, karena teknologi belum tentu dapat memperbaiki masalah apatisme politik dan juga tidak dapat mendorong partisipasi politik masyarakat. Masalah intinya tetap terkait dengan peluruhan demokrasi. Dan, jika semua orang mengambil bagian dalam proses politik (pemilihan umum) mungkinkah pemerintah dapat menghadapi semua umpan-balik yang akan muncul. Internet dengan media barunya memiliki potensi untuk menantang wacana dominan dari pemerintah dan media tradisional, dan memberikan ruang bagi para pembangkang platform global untuk menyebarkan pandangan mereka. Masih lekat dalam ingatan kita bagaimana Ben Ali di Tunisia dan Hosni Mobarak di Mesir yang tumbang karena tak mampu membendung gejolak dan pergerakan yang diawali di media sosial.

Cyber Warfare

Aksi-aksi perang dunia cyber (Cyber Warfare) yang melibatkan negara-negara berkekuatan raksasa dunia saat ini disinyalir sebagai sebuah perang modern di masa yang akan datang. Amerika Serikat, Cina, Rusia, dan Israel adalah negara-negara yang melirik kekuatan cyber sebagai salah satu faktor penting ketahanan nasional dalam konstelasi politik dunia dan kekuasaan global.istilah Cyber Warfare (Perang Siber) dalam konstelasi politik global dapat dipahami sebagai aksi politik yang melibatkan kemampuan computer hacking untuk mencapai tujuan-tujuan teretentu dari pemilik kepentingan, yang biasa dilakukan melalui aktivitas-aktivitas semacam sabotase dan spionase.

Cyber Warfare berawal ketika dunia dikejutkan dengan aksi Stuxnet  padaawal 2010, yakni sebuah virus (worm) komputer yang awalnya menyebar melalui Microsoft Windows dengan target industri perangkat lunak Siemens. Meskipun ini bukan pertama kalinya hacker menjadikan sistem industry sebagai target, tetapi ini adalah malware pertama yang ditemukan pada subverts sistem industri, dan yang pertama untuk menyertakan kontrol logika terprogram. Stuxnet selanjutnya menginfeksi sistem komputer di Iran, dan disinyalir Worm ini dapat mengontrol ledakan berbahaya di pusat pengembangan nuklir di Iran. Dan peristiwa ini dicurigai adalah hasil rekayasa dan sabotase yang dilakukan pihak Israel dan Amerika Serikat yang menentang program nuklir Iran.

Selain itu, pada tahun 2010 sebagai awal baru perang dunia siber dilengkapi oleh satu fenomena luar biasa yang menarik perhatian masyarakat dunia, yaitu mencuatnya kontroversi organisasi Wikileaks yang kembali memanfaakan teknologi hacking computer untuk tujuan-tujuan politik tertentu. WikiLeaks yang pada awalnya bermarkas di Stockholm, Swedia, merupakan media massa internasional yang mengungkapkan dokumen-dokumen rahasia beberapa negara dan perusahaan kepada publik melalui situs webnya.

Beberapa pendapat tentang internet dan pemberdayaan politik yang dibuat pada dasarnya tidak memungkinkan untuk mengontrol internet. Menurut Lessig (1999) Internet dapat dikontrol melalui pasar, peraturan, norma-norma sosial dan “kode” di mana arsitektur internet dapat dimanipulasi untuk menerima atau menyensor informasi. Teknologi itu tidak baik, buruk atau netral dan efek dari teknologi dibentuk oleh masyarakat dimana teknologi ditangguhkan. Media baru itu sendiri tidak dapat mengubah adegan politik, karena media baru memiliki efek sejauh ketika ia diadopsi, digunakan dan dimasukkan ke dalam masyarakat yang menentukan perubahan.

Kita sadar tantangan globalisasi semakin mendesak untuk bangsa ini, kita dituntut untuk melakukan inovas-inovasi potensial. Selain pengetahuan, sebagaimana disinggung pada paragraf di atas, daya saing suatu bangsa ditentukan oleh penguasaan teknologi informasi atau dikenal dengan information and knowledge based economy.

Berkaca dari perjalanan sejarah, ternyata negara adikuasa secara ekonomi bukanlah negara yang miliki sejumlah lahan subur, bukan negara dengan kekayaan mineral, juga bukan negara yang miliki sumber daya manusia (SDM) melimpah. Tetapi justru negara yang serba kekurangan secara natural. Indonesia, negara dengan multikekayaan, tetapi justru kita terpuruk dan harus kita akui secara ksatria.

Menoleh keberhasilan Jepang yang dengan inovasi teknologi mampu membangun lahan persawahan di gedung-gedung pencakar langit, membangun jalur transportasi bawah tanah. Kita saksikan Singapura, tetangga terdekat kita justru tidak hanya miskin alamnya, tetapi juga sempit lahannya, tetapi maju dan berkembang, menguasai bidang ekonomi melebihi Indonesia.

Apa yang terjadi? mereka menguasai teknologi informasi. Kiblat kemajuan ekonomi bangsa-bangsa dunia saat ini. Memang realitas, perkembangan ekonomi dunia telah beralih menjadi milik negara-negara penguasa informasi teknologi dan komunikasi, karena mereka tidak hanya dapat menerima arus informasi tetapi juga mampu mengolahnya sedemikian rupa untuk meningkatkan ekonomi bangsa.

Dalam satu artikel di koran Nasional, Republika (24/6), Basuki Yusuf Iskandar, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyatakan jika negara-negara maju di kawasan asia mampu memanfaatkan informasi sebagai bahan utama kemelejitan ekonomi negaranya.

Dengan kenyataan demikian, apakah kita masih berpangku tangan dan menganggap teknologi informasi hanya sekedar untuk bersosialisasi, interaksi, grup chatting? Tentu tidak, kita harus bangkit menuju keterpenuhan informasi sebagai sarana mengembangkan daya tahan ekonomi bangsa.

Transformasi ini menarik dipelajari, sebelumnya penguasa ekonomi dunia adalah negara-negara pemilik sumber daya alam dan modal, maka saat ini hanya dibutuhkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan ekonomi maju. Inilah keunggulan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan perkembangan jaringan dan kolaborasi lintas negara, menunjang inovasi serta efisiensi transaksi ekonomi.

Tidak perlu jauh membayangkan Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, meskipun jaringan tidak mengenal wilayah, tetapi cukup memfokuskan pada skala Jawa Barat untuk pemanfaatan jaringan teknologi informasi sudah sangat beruntung. Berkat teknologi informasi pula, transformasi sosial dan ekonomi membawa masyarakat kepada era baru peradaban dunia. Di mana Angklung, bukan lagi milik Jawa Barat, tetapi milik dunia karena semua orang dapat merasakan emosi yang sama ketika mendengarkan alunan angklung melalui jaringan Internet.

Kembali pada kemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diterapkan, teknologi dapat meningkatkan kemudahan bagi pengguna (accessibility), kemampuan daya beli masyarakat (affordability), kualitas fitur layanan (quality), keamanan dalam penggunaan (security) dan produktivitasnya dalam mendukung kemajuan di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Namun demikian, perkembangan teknologi informasi tersebut juga memiliki berbagai dampak yang harus disikapi dengan arif, salah satunya adalah ketergantungan tinggi terhadap teknologi (acute technological dependency). Hal tersebut yang dimanfaatkan oleh produsen teknologi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Di tangan kitalah pilihan itu, memanfaatkan teknologi, atau termanipulasi teknologi, pilihlah secara bijak.

 

Kita sadar tantangan globalisasi semakin mendesak untuk bangsa ini, kita dituntut untuk melakukan inovas-inovasi potensial. Selain pengetahuan, sebagaimana disinggung pada paragraf di atas, daya saing suatu bangsa ditentukan oleh penguasaan teknologi informasi atau dikenal dengan information and knowledge based economy.Berkaca dari perjalanan sejarah, ternyata negara adikuasa secara ekonomi bukanlah negara yang miliki sejumlah lahan subur, bukan negara dengan kekayaan mineral, juga bukan negara yang miliki sumber daya manusia (SDM) melimpah. Tetapi justru negara yang serba kekurangan secara natural. Indonesia, negara dengan multikekayaan, tetapi justru kita terpuruk dan harus kita akui secara ksatria.Menoleh keberhasilan Jepang yang dengan inovasi teknologi mampu membangun lahan persawahan di gedung-gedung pencakar langit, membangun jalur transportasi bawah tanah. Kita saksikan Singapura, tetangga terdekat kita justru tidak hanya miskin alamnya, tetapi juga sempit lahannya, tetapi maju dan berkembang, menguasai bidang ekonomi melebihi Indonesia.Apa yang terjadi? mereka menguasai teknologi informasi. Kiblat kemajuan ekonomi bangsa-bangsa dunia saat ini. Memang realitas, perkembangan ekonomi dunia telah beralih menjadi milik negara-negara penguasa informasi teknologi dan komunikasi, karena mereka tidak hanya dapat menerima arus informasi tetapi juga mampu mengolahnya sedemikian rupa untuk meningkatkan ekonomi bangsa.Dalam satu artikel di koran Nasional, Republika (24/6), Basuki Yusuf Iskandar, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyatakan jika negara-negara maju di kawasan asia mampu memanfaatkan informasi sebagai bahan utama kemelejitan ekonomi negaranya.Dengan kenyataan demikian, apakah kita masih berpangku tangan dan menganggap teknologi informasi hanya sekedar untuk bersosialisasi, interaksi, grup chatting? Tentu tidak, kita harus bangkit menuju keterpenuhan informasi sebagai sarana mengembangkan daya tahan ekonomi bangsa.Transformasi ini menarik dipelajari, sebelumnya penguasa ekonomi dunia adalah negara-negara pemilik sumber daya alam dan modal, maka saat ini hanya dibutuhkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan ekonomi maju. Inilah keunggulan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan perkembangan jaringan dan kolaborasi lintas negara, menunjang inovasi serta efisiensi transaksi ekonomi.Tidak perlu jauh membayangkan Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, meskipun jaringan tidak mengenal wilayah, tetapi cukup memfokuskan pada skala Jawa Barat untuk pemanfaatan jaringan teknologi informasi sudah sangat beruntung. Berkat teknologi informasi pula, transformasi sosial dan ekonomi membawa masyarakat kepada era baru peradaban dunia. Di mana Angklung, bukan lagi milik Jawa Barat, tetapi milik dunia karena semua orang dapat merasakan emosi yang sama ketika mendengarkan alunan angklung melalui jaringan Internet.Kembali pada kemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diterapkan, teknologi dapat meningkatkan kemudahan bagi pengguna (accessibility), kemampuan daya beli masyarakat (affordability), kualitas fitur layanan (quality), keamanan dalam penggunaan (security) dan produktivitasnya dalam mendukung kemajuan di bidang ekonomi, sosial dan budaya.Namun demikian, perkembangan teknologi informasi tersebut juga memiliki berbagai dampak yang harus disikapi dengan arif, salah satunya adalah ketergantungan tinggi terhadap teknologi (acute technological dependency). Hal tersebut yang dimanfaatkan oleh produsen teknologi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Di tangan kitalah pilihan itu, memanfaatkan teknologi, atau termanipulasi teknologi, pilihlah secara bijak.

Sekedar pengingat, sebelum kita membincangkan lebih jauh terkait hubungan antara teknologi komunikasi dengan diskriminasi, atau kaitan hubungan Internet dengan kebutuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Ada baiknya memahami dahulu apa yang dimaksud dengan HAM itu sendiri?

Merujuk pada pernyataan yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, (yang) oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”, demikian cantuman dari bagian awal UU tersebut.

Oleh karenanya, distribusi dan konsumsi informasi menjadi urat nadi kemajuan peradaban manusia. Adanya UU tersebut adalah sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor VII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Isian lebih lanjut berbicara tentang hak berkomunikasi, menyebarkan informasi, juga menerima informasi.

Pada pasal 14 pada UU tersebut, secara jelas memberikan argumentasi hukum terkait hak memperoleh informasi.

Pada ayat pertama berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”. Setidaknya, acuan ini dapat ditafsirkan bahwa hak memperoleh informasi bersanding dengan kewajiban penyertaan manfaat, yakni untuk pengembangan diri dan lingkungan sosial, tentu tidak dapat semena-mena.

Kemudian, ayat kedua menejalskan jika “setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”. Jelas bahwa, pasal tersebut sejatinya tunduk dan mengacu pada pasal 28F, UUD 1945 Indonesia (Amandemen ke-2, yang ditetapkan pada Agustus 2000) dan pada pasal 19, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).

Penjabarannya, pada pasal 28F, UUD 1945, dinyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal 19, Deklarasi Universal HAM PBB yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948 menegaskan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide/gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan”.

Uraian di atas menunjukkan kebebasan bagi siapa saja. Meskipun ada jaminan untuk bebas berpendapat dan berekspresi, perlu pencermatan ebih lanjut terkait pelaksanaan hak tersebut tidaklah tanpa batas. Di Bandung, kita ingat kasus penyalahgunaan kebebasan berpendapat oleh anak muda yang dilaporkan oleh Walikota Bandung karena menyebarkan fitnah, pencemaran nama baik Kota Bandung. Demikian juga dengan kasus Florence Sihombing yang membabi buta menghina Yogyakarta beserta Sultannya.

Kebebasan tanpa batas adalah penafsiran yang keliru, penegakan hukum bukan tindakan diskriminasi, tetapi pengaturan yang lebih tertib dan etis. Lalu apa acuan pembatasan kebebasan tersebut? adalah pasal 29 ayat 2 pada deklarasi universal HAM yang sama, berbunyi:
Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Kebebasan Virtual

Darimana munculnya kebebasan memproduksi, mendistribusikanserta mengkonsumsi informasi? Jawaban mudahnya adalah Internet, dan Internet secara pasti tergolong sebagai media yang mampu menjadi sarana penting dalam pemenuhan hak berpendapat dan berekspresi saat ini.

Apa pasal? Pada Juni 2011, PBB melalui Special Rapporteur bidang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Frank William La Rue, penuh semangat mengingatkan negara-negara, “Internet telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memberangus ketidakadilan, dan membantu percepatan pembangunan dan kemajuan manusia, maka memastikan (ketersediaan) akses ke Internet haruslah menjadi prioritas bagi semua negara”.

Argumentasi La Rue ini tidak serta merta menginginkan dibukanya kran sebesar-besarnya untuk negara menyediakan akses Internet bagi warganya. Ia tetap memiliki kekhawatian bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat di Internet berdampak pada banyak tantangan. Lebih lanjut, menurutnya, kebebasan berekspresi di Internet di banyak negara, kini banyak dihambat dengan cara menerapkan hukum pidana ataupun menciptakan hukum baru yang dirancang untuk dapat mengkriminalkan para pelaku kebebasan berekspresi di Internet.

La Rue memang bukan orang Indonesia, terlebih bukan Sunda, sehingga memandang kebebasan sebagi hal utama. Berbeda dengan kita yang hidup dengan teratur oleh budaya, adat kesopanan serta tindak-tanduk berkomunikasi. Tentu, aturan-aturan yang menertibkan, menentramkan sangat dibutuhkan.