Upaya-upaya yang dilakukan dalam penguatan pelayanan publik sebagai wujud konkrit reformasi birokrasi, antara lain :
PERUBAHAN PARADIGMA PELAYANAN :Visi, Misi, Moto, janji, Etika Layanan, Kebijakan Layanan, Nilai-Nilai : SDM, Integritas, Saling menghargai, Ketulusan hati, Team work, Inisiaif dan Inovasi; Baca selengkapnya →
Tak bisa dipungkiri, kemacetan yang terjadi di sejumlah kota di Jawa Barat (Jabar), khususnya Bandung semakin hari semakin parah. Kemacetan bukan hanya terjadi pada akhir pekan, dimana Bandung dijejali wisatawan, tapi juga hari kerja, baik pagi, sore, juga siang. Kemacetan semakin parah jika hujan melanda Kota Bandung. Baca selengkapnya →
Oleh: Iwa Karniwa, SE, Ak, MM (Plt. Kadispenda Pemprov Jabar)
Berbagai literatur menunjukkan, kemajuan sebuah bangsa hanya terjadi manakala pemikiran progresif selalu dijadikan pijakan. Dengan kata lain, semua dari kita pantang cepat berpuas diri atas pencapaian hari ini, namun harus terus berbenah memikirkan pergerakan memperbaiki diri untuk selanjutnya.
Sebab, seperti dikatakan Bill Keane, novelis Amerika, “yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift”. Dengan yang sudah terjadi sebagai sejarah dan hari ini sebagai berkah, namun besok tak
pasti, maka sudah selayaknya kita terus memikirkan kemajuan untuk masa depan.
Hal ini juga harus menjadi komitmen kita bersama di Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat. Kita tak boleh berhenti dengan semua yang sudah diraih sekarang, namun justru harus berpikiran masa depan dengan komprehensif dan bahkan keluar dari zona nyaman kita selama ini. Secara makro, sebagai Plt. Kepala Dispenda Jabar, pemikiran progresif yang harus kita realisasikan secepatnya adalah integasi antara Sistem Kepegawaian, Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah, dan Sistem Pengelolaan Keuangan.
Saat ini ketiganya terpisah, otomatis dijalankan operator berbeda, imbasnya tentu tidak akan bisa melihat indikator keuangan daerah seketika (real time). Membutuhkan waktu hingga berminggu-minggu sebelum bisa melihat seluruh daya keuangan yang maha penting.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya berharap tata kelola yang terus ditingkatkan. Data keuangan bisa real time disajikan dengan koneksi daring (online), menyeluruh, dan pada akhirnya bisa dijadikan pijakan kepala daerah dalam pengambilan keputusan.
Secara praktis, penyatuan Sistem Kepegawaian, Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah, dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ini akan mampu memperlihatkan saldo awal, pendapatan daerah, belanja daerah, proses pengelolaan keuangan, hingga saldo akhir milik Pemprov Jabar.
Cara ini bukan hanya memperlihatkan visi progresif, namun juga otomatis meningkatkan tata kelola keuangan lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Cara ini diproyeksikan tidak ada lagi decision making yang intuitif, sebatas perasaan karena tampak lebih baik namun tanpa dasar statistik riil.
Di sisi lain, pemikiran ini sudah selaras bahkan beriringan dengan berbagai penguatan lembaga yang sedang dan sudah dilakukan Dinas Pendapatan. Ambil contoh penguatan peran koordinator sebagai dinas pemungut pajak seperti digariskan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Perubahan tupoksi ini berjalan simultan dengan perubahan tugas pokok fungsi terutama pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) se-Jawa Barat, dimana bentuk awal pengambilan pajak berbasis obyek namun kini berbasis proses, bidang-bidang di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat juga ikut berubah dimana penerimaan Bidang Pajak masuk klasifikasi Pendapatan 1 sementara penerimaan Bidang Non Pajak jadi Pendapatan 2. Ini menciptakan sinergi sistem perpajakan penerimaan Samsat dengan non pajak. Atau menyatukan sistem pendapatan yang dikelola biro keuangan serta kas daerah yang dikelola BJB.
Langkah selanjutnya setelah perubahan tupoksi, adalah penyatuan sistem aset-kepegawaian-informasi pengelolaan keuangan daerah, yang semula masing-masing namun ke depan harus dalam satu jalur organisasi. Cara ini juga sama dengan tujuan yang dipaparkan di awal tulisan, yakni
meningkatkan tata kelola dan mendorong pengambilan kebijakan saintifik.
Integrasi sistem aset ini juga akan selaras dengan program peningkatan kinerja yang disusun Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dimana sistem absen elektronik/online serta aplikasi SKP/Sistem Kinerja Pegawai yang tengah diterapkan BKD, pada akhirnya akan mendorong skema belanja pegawai yang
terpusat dan lebih mudah.
Terakhir, setelah implementasi intergasi, Dispenda Pemprov Jabar juga harus menerapkan intensifikasi melalui perbaikan data dan subyek pajak dengan melakukan penelusuran data obyek pajak dan subyek pajak. Penelusuran juga dilakukan terhadap wajib pajak yg terdaftar dan belum lakukan pembayaran, salah satu caranya yang terorganisasi adalah melakukan sensus pajak kepada masyarakat Jawa Barat.
Pada akhirnya, seluruh ikhtiar ini harus dilakukan jika kita ingin terus menjadikan Jabar sebagai provinsi maju dan sejahtera. Percayalah, tak ada kemajuan tanpa tekad dan pemikiran progresif, dan tiada pemikiran progresif tanpa semangat perbaikan tata kelola organisasi. (***)
INFRASTRUKTUR memiliki arti vital bagi masyarakat, khususnya sector perekonomian. Kerusakan infrastruktur berarti pembengkakan waktu dan biaya, bukan hanya bagi pelaku ekonomi, tapi juga bagi masyarakat secara umum. Dalam kondisi tertentu, rusaknya infrastruktur bisa berarti sunset (semenjana), bahkan kematian bagi sektor ekonomi suatu daerah.
Sebuah contoh sederhana adalah kesulitan pasokan elpiji 3 kg yang dirasakan sejumlah warga Jabar awal tahun ini. Kondisi itu tidak terlepas dari persoalan infrastruktur, yaitu terganggunya distribusi barang akibat banjir yang merendam sejumlah ruas jalan raya. Baca selengkapnya →
“Kemana pajak saya?” Pertanyaan tersebut kerap terlontar dari mulut sebagian masyarakat. Salah satunya ketika melalui jalanan rusak atau macet parah. Begitu juga ketika hujan deras melanda dan membuat air di gorong-gorong meluap, hingga mengganggu lalu lintas jalan raya.
Tunggu dulu, tahan pertanyaan tersebut. Pajak daerah bukan hanya digunakan untuk perbaikan jalan raya atau pembangunan infrastruktur. Ada banyak sektor yang dibiayai pajak daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Kredit cinta rakyat (KCR) adalah salah satu program unggulan Jawa Barat (Jabar) dalam bentuk dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, seperti kita ketahui, 60% sumber pendapatan Jabar berasal dari PAD, yang salah satu komponennya adalah pajak daerah.
Kredit yang hanya ada di Jabar itu ditujukan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang selama ini sulit mengakses kredit perbankan karena terganjal agunan dan suku bunga. KCR hadir dengan suku bunga hanya 8,3% efektif per tahun dan 75%-80% agunan ditanggung Lembaga Penjamin Kredit Daerah.
Data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Jawa Barat (Jabar) menyebutkan, per 31 Januari 2014 penyaluran KCR sudah mencapai Rp 258,37 miliar. Outstanding KCR pada periode tersebut mencapai Rp 159,35 miliar, dengan pengembalian sebesar Rp 75,65 miliar.
Sejauh ini KCR sudah membantu 8.234 pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh Jawa Barat (Jabar), dengan serapan tenaga kerja sebanyak 18.317 orang. Rencananya, tahun ini pemerintah akan kembali menambah alokasi KCR sebesar Rp 100 miliar, sehingga total menjadi Rp 335 miliar.
Jika dibandingkan dengan jumlah UMKM Jabar yang diperkirakan mencapai 8,7 juta, dengan serapan lebih dari 14 juta tenaga kerja, kontribusi KCR bagi perkembangan UMKM Jabar memang masih kecil. Akan tetapi, jumlahnya terus bertambah dari waktu ke waktu.
Keberadaan KCR tentu tak lepas dari kontribusi pajak daerah, sebagai salah satu komponen pendapatan Jabar. Oleh karena itu, semakin besar PAD Jabar, tentu alokasi KCR akan semakin besar dan semakin banyak pelaku UMKM yang akan terbantu struktur permodalannya.
Bukan rahasia umum jika permodalan adalah salah satu persoalan besar bagi UMKM di tanah air, termasuk Jabar. Begitu juga dengan besaran agunan dan suku bunga kredit tinggi. Keberadaan KCR menjadi jawaban yang melegakan bagi sejumlah pelaku UMKM Jabar.
Bagi Jabar sendiri, keberadaan KCR diharapkan bisa menjadi stimulus perkembangaan UMKM, yang pada akhirnya bisa menjadi jalan untuk pengentasan pengangguran dan kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, per November 2013 jumlah pengangguran Jabar mencapai 1,87 juta orang atau mencapai 9,22% populasi, naik dari 9,08% pada 2012.
Persoalannya, pendapatan pajak di Jabar belum mencapai nilai optimal. Walaupun pendapatan pajak Jabar terus naik dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan 5%-10%, tapi masih banyak potensi yang belum tergarap. Begitu juga dengan jumlah pengemplang pajak dan potensi pajak hilang yang masih cukup tinggi.
Hal itu terjadi karena masih minimnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Sebagian besar masyarakat kita masih menganggap pajak sebagai beban. Sudah menjadi sifat beban bahwa akan semakin ringan jika jumlahnya semakin kecil. Itulah yang membuat banyak oknum yang memanipulasi agar pajaknya menjadi lebih kecil.
Seharusnya, masyarakat menganggap pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Dengan demikian, akan merasa lebih ringan dalam memenuhi kewajibannya. Apalagi, sejatinya pajak akan dikembalikan kepada masyarakat dalam beragam bentuk, termasuk salah satunya KCR.
Jadi, kemana pajak saya? Jawabannya ke banyak sektor. Pembangunan infrastruktur jalan raya hanya salah satu bentuk. Masih banyak lagi sektor lain, yang sumber pendanaannya bersumber dari APBD, dengan pajak daerah sebagai salah satu komponennya. Jadilah pahlawan pembangunan, dengan taat membayar pajak. ***
ANTRIAN panjang menjadi penyambut ‘setia’ bagi warga yang hendak membayar pajak kendaraan bermotor dan memperpanjang surat tanda bukti nomor kendaraan (STNK). Waktu pun terbuang hanya untuk mengantri. Pembayaran pajak yang sejatinya hanya memerlukan waktu lima menit, bisa memakan waktu hingga berjam-jam. Baca selengkapnya →