Koperasi Keluarga Besar Dispenda (KKBD) menggelar acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 528, Kota Bandung (27/2/2017).

Selain Pengurus dan Anggota KKBD,  hadir pula Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Dinceu AK, MSi., Ketua Dekopinda Kota Bandung H. Usep Sumarno, SH., SE., MM., MSi., dan Ketua PKP RI Kota Bandung Drs. H. Sanusi Sukarna.

Acara rapat tahunan ini memiki dua agenda utama yaitu, memberikan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus serta pengawasan juga pelaksanaan kegiatan usaha pada tahun buku 2016. Lalu, merumuskan dan mengesahkan rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan berlanja koperasi untuk tahun 2017.

Dalam sambutan sekaligus laporan Ketua KKBD Dra. Hj. Emma Siti Fatima, Msi mengatakan bahwa pada tahun 2016 lalu KKBD berhasil meraih dua penghargaan dari Kota Bandung.

“Alhamdulillah, pada tahun 2016, KKBD berhasil mendapatkan peringkat ke 2 sebagai Koperasi Terbaik se Kota Bandung, dan mendapatkan sertifikat sebagai koperasi berkualitas dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan,” tuturnya.

RAT KKBD ke 33 ini mungkin menjadi rapat yang terakhir. Pasalnya, nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Sehingga nama KKBD pun ikut berubah.

“Mungkin ini menjadi rapat terakhir dengan menggunakan nama KKBD, karena Dispenda telah berubah menjadi Bapenda. Namun kami belum melakukan tinjauan kembali apakah AD/ART-nya harus ikut berubah. Kami berharap KKBD terus maju dan anggota sejahtera,” ucap Ema yang juga menjadi Kepala Bidang Pengendalian Bapenda Prov Jabar.

Tidak lupa, ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah banyak membantu keberlangsungan KKBD.

“Semua kesuksesan dan kelancaran tidak terlepas dari pembinaan Kepala Bapenda Prov Jabar, dewan pengawas, dan partisipasi aktif dari teman-teman anggota, serta dukungan karyawan dan karyawati KKBD dalam menyelesaikan tugasnya,” ungkapnya.

RAT KKB tahun buku 2016 dibuka dengan acara pemberian beasiswa bagi anak anggota KKBD yang berprestasi dan juga sumbangan pada beberapa yayasan di Kota Bandung.

 

 

 

 

 

 

Gubernur Ahmad Heryawan melantik pejabat Eselon III dan IV sebanyak 1.265 orang di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (09/01). Pelantikan terbesar selama riwayat pelantikan pejabat Pemprov tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor: 821.2/Kep.35-BKD/2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Dalam dan Dari Jabatan Struktural/Jabatan Administrasi di lingkungan Pemprov Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan penyusunan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) ini berorientasi pada program dan hasil bukan lagi program berdasarkan anggaran, dengan demikian struktur organisasi akan semakin efesien namun lebih kaya fungsi.

“SOTK baru ini adalah SOTK dengan semangat ramping kaya fungsi. Orientasi program bukan lagi money follow function tapi money follow program, dan program follow result. Itulah visi baru terkait dengan pemerintahan yang harus kita sukseskan,” ungkap Aher dalam sambutannya.

Gubernur Ahmady Heryawan menjelaskan tentu dengan perampingan struktur akan menimbulkan dampak psikologis, seperti asisten semula berjumlah empat orang menjadi tiga, staf ahli dari lima menjadi tiga, biro dari 12 menjadi sembilan.

“Bisa Bapak dan Ibu bayangkan apa konsekuensi logisnya,” ucap Gubernur dihadapan para pejabat eselon III dan IV.

Aher (sapaan akrab Ahmad Heryawan) melanjutkan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat bekerja keras agar dalam proses perampingan struktur ini terdapat keadilan.

“Kalau bisa tidak ada pejabat yang tidak mendapatkan kotak jabatan. Di eselon III Alhamdulillah berhasil,” jelas Aher.

Sementara di eselon IV Aher menjelaskan, BKD harus bekerja keras mengupayakan agar seseorang ditempatkan pada pos terbaik sesuai dengan posnya yang lama atau paling tidak mirip dengan pos yang lama.

“Atau kalaupun terpaksa tidak mirip karena ada penyesuaian, saya percaya anda semua orang cerdas,” ucap Gubernur Ahmad Heryawan dengan lugas.

Menutup sambutannya Gubernur Ahmad Heryawan meminta para pejabat baru ini bisa cepat beradaptasi pada pos kerja yang telah diamanatkan, sehingga rencana pembangunan bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selain itu, mereka juga diminta untuk bekerja dengan tenang, fokus, mampu menghasilkan kinerja yang baik sebagai bagian dari loyalitas ASN kepada negara, serta netral atau tidak memiliki kepentingan politik tertentu.

 

Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Pendapatan Daerah guna membahas Revisi UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rapat yang diselenggarakan mulai pada tanggal 13 hingga 14 Desember 2016 ini dihadiri oleh 9 perwakilan Dispenda Provinsi se-Indonesia, 15 Dispenda Kabupaten Kota se-Jawa Barat, dan sebagai nara sumber hadir pula Direktur Pendapatan Daerah dari Ditjen Keuangan Daerah, Horas Panjaitan.

Dalam sambutannya, Kadispenda Prov Jabar Dadang Soeharto yang juga selaku Ketua APPDI mengatakan bahwa selain membahas mengenai revisi UU No 28 Tahun 2009, acara ini juga menjadi ajang silaturahmi dan saling tukar informasi.

“Selain menjadi media silaturahmi antar penyelenggara managemen pendapatan daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota bersama pembinanya Ditjen Keuangan Daerah Kemendragri, acara ini  sekaligus menjadi momentum berharga saling memberikan informasi menjelang diberlakukannya struktur baru sesuai dengan PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah,” ucap Dadang.

Berubahnya peraturan yang mengatur pemerintah daerah dari UU 32 tahun 2004 ke 23 tahun 2014, telah berdampak pada pergeseran kewenangan daerah baik pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Kota. Pada saat yang bersamaan, Pemerintah Pusat telah melakukan kajian tentang rencana revisi pada UU 28 th 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hal tersebut berkonsekuensi pada penambahan maupun pengurangan potensi pendapatan daerah yang melekat pada kewenangan tersebut. Dalam rapat kali ini, para peserta yang hadir dapat menyampaikan aspirasinya guna membangun pemerintahan yang baik.

“Disamping akan mendengarkan arahan dari Direktorat Jedral keuangan tentang pokok-pokok perubahan revisi UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, rapat ini juga akan menampung sekaligus mendiskusikan beberapa masukan guna dibawa ke rapat APPDI yang akan dihadiri oleh OPD pengelolaan pendapatan se-Indonesia,” ungkapnya

Ia pun berharap partirsipasi dan sumbangan pemikiran dari peserta dapat menyempurnakan kajian yang sudah ada.

“Kami berharap melalui rapat ini dapat melahirkan rancangan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat memperkuat kemandirian daerah dalam pendanaan berbagai urusan pemerintah yang diberikan kepada daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat,” pungkasnya.