Di dunia ini, karena kita hidup dalam komunitas dan sistem, kita tak bisa mengelak dari aturan. Tak bisa kita berlaku seenaknya, berbuat semaunya, apalagi atas nama kebebasan berlaku dan berpendapat.

Ketentuan soal ini juga berlaku dalam urusan perpajakan, dimana aturan yang dibuat tentu saja untuk dilaksanakan. Bagi mereka yang tidak melaksanakan, apalagi sengaja melanggar, tentu harus selalu siap konsekuensinya.

Ini berlaku bagi semua jenis. Bukan hanya pajak di tingkat pemerintah pusat, tapi juga perpajakan pemerintah daerah, yang otoritas utamanya berada di bawah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Soal ini secara tegas sudah diatur dalam lex specialis, alias regulasi umum perpajakan, dimana ada dua sanksi perpajakan. Yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah bahwa sanksi pidana berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan. Pengenaan sanksi pidana dikenakan terhadap semua tindak pidana di bidang perpajakan.

Sedangkan sanksi administrasi biasanya berupa denda (dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut sebagai bunga, denda atau kenaikan), dengan besaran bervariasi mulai dari 2%, 48%, 50%, 100%, 150%, hingga 200% dari kekurangan pembayaran pajak atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Komitmen soal ini kian nyaring diperlihatkan, misalnya empat tersangka komplotan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (Faktur Pajak Tidak Sah) diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada 18 Desember 2014.

Keempat tersangka diduga membantu dan turut serta melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam rangka menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah melalui PT Rezatama Niaga Sepakat, PT Menoreh Persada Mandiri dan PT Samudera Victory Abadi dan perusahaan-perusahaan lainnya.

Penyidikan kepada ke empat tersangka merupakan pengembangan dari kasus Sumarno yang sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 295/Pid Sus/2014/PN.Cbi.

Sedikitnya ada 47 perusahaan yang menggunakan Faktur Pajak Tidak Sah dari komplotan ini. Adapun keuntungan bagi perusahaan yang menggunakan Faktur Pajak Tidak Sah tersebut adalah mengurangi PPN yang harus disetor.

Kerugian negara akibat perbuatan yang dilakukan Sumarno sebesar Rp25 milyar dan dari empat tersangka diatas sebesar 15 milyar, namun total kerugian negara akibat komplotan ini diperkirakan sampai ratusan milyar rupiah.

Sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, para tersangka diancam hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

Kita harus berkaca bahwa ini jadi peringatan bagi para pelaku lainnya bahwa regulator perpajakan dengan dukungan Bareskrim Polri terus melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan!

Dalam tindakan lebih besar, Direktorat Jenderal Pajak per 22 Desember 2014 sudah menerapkan pencegahan kepada 147 Wajib Pajak Badan dan 21 Orang Pribadi dengan nilai hampir Rp.600 Milyar.

Pencegahan merupakan larangan yang bersifat sementara kepada Penanggung Pajak untuk keluar dari wilayah Indonesia. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Undang-Undang PPSP), pencegahan tersebut dilakukan secara selektif kepada Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Jangka waktu pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.

Pencegahan dilakukan kepada Penanggung Pajak yang mencakup orang pribadi atau badan. Untuk badan dikenakan atas mereka yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kalau para penunggak pajak tersebut tidak segera melunasi hutang pajaknya, maka akan segera proses ke tindakan berikutnya, yaitu gijzeling (penyanderaan),, seperti dikatakan Plt Dirjen Pajak/Wakil Menkeu Mardiasmo.

Upaya gijzeling merupakan upaya terakhir yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sebab semua upaya itu dilakukan dengan satu tujuan yakni Wajib Pajak mau membayar pajak yang menjadi kewajibannya.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Undang-Undang PPSP), pencegahan tersebut dilakukan secara selektif kepada Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Jangka waktu pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan. Setelah proses perpanjangan tersebut dan Wajib Pajak tetap tidak melunasi kewajibannya, terhadap Wajib Pajak kemudian dapat dilakukan penyanderaan.

Sampai saat ini Direktorat Jenderal Pajak telah memproses 487 usulan pencegahan terhadap para penunggak pajak dengan nilai tagihan pajak sebesar Rp3,3 triliun.

Bahkan, pencegahan pun dilakukan ke Warga Negara Asing (WNA). Berdasarkan kewarganegaraan, penunggak pajak yang telah disetujui dicegah terdiri dari 40 WNA yang berasal dari Asia, Amerika, Australia dan Eropa dengan nilai tagihan pajak sebesar Rp57,2 miliar.

Jadi, sekali lagi, selama kita masih hidup dalam sebuah sistem dan komunitas, dengan sendirinya kewajiban kita sendiri mematuhinya –termasuk menunaikan pajak daerah. Jika tidak, suka tidak suka, mau tidak mau, harus siap tanggung konsekuensinya! ***

Sejak lama, Jawa Barat (terutama di Kota Bandung) dikenal sebagai salahsatu kawasan pendidikan terkemuka di Indonesia.

Banyak tokoh besar negeri ini, semisal Bung Karno, B.J. Habibie, Megawati, dan SBY, kuliah di Tatar Parahyangan, Bung Karno dan Habibie di ITB, Megawati di Unpad (keduanya di Bandung) dan SBY di IPB, Bogor.

Situasi ini menggambarkan bahwa perguruan tinggi dan akademisi di provinsi ini menarik minat demikian tinggi bagi masyarakat Indonesia, sehingga berbondong-bondong orang belajar di Jawa Barat.

Mobilisasi ini, mau tidak mau, membuka peluang bisnis di bidang properti. Tepatnya rumah kos-kosan, karena para mahasiswa pendatang tersebut memang harus menyewa tempat tinggal selama kuliah.

Karena itulah, kalau kita perhatikan setidaknya di Kota Bandung, bisnis kos-kosan demikian menjamur di kawasan Dipatiukur dan Tamansari Kota Bandung serta kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Tentu saja, dalam konteks ekstensifikasi pajak, kita bisa melihat aktivitas ekonomi tersebut bisa menghasilkan pendapatan negara. Dan, khusus rumah kosan ini, ada yang disebut dengan Pajak Penghasilan (PPh) final.

PPh Final memiliki subyek pajak adalah pemilik indekos. Atau, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemilik indekos adalah orang pribadi atau badan yang memiliki rumah, kamar, atau bangunan, yang disewakan kepada pihak lain sebagai tempat tinggal/pemondokan dan mengenakan pembayaran sebagai imbalan dalam jumlah tertentu.

Sementara obyek pajaknya adalah penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka syarat subjektif dan syarat objektif sudah terpenuhi, sehingga pemilik rumah indekos harus membayar pajak atas penghasilan dari persewaan rumah indekos, yaitu PPh (PPh) Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final.

Berapakah tarifnya? Seperti dilansir ekstensifikasi234.blogspot.com, tarif PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final atas penghasilan dari persewaan indekos adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan dengan perhitungan sebagai berikut : PPh 4(2) = 10% x jumlah bruto nilai persewaan

Jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah yang dibayarkan oleh penyewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, dan fasilitas lainnya.

Untuk membayar pajak tersebut, gunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 411128 dan Kode Jenis Setoran (KJS) 403. Pembayaran pajak dilakukan di Bank/Kantor Pos. Apabila tidak ada PPh pasal 4 ayat (2) yang terutang dalam suatu bulan maka tidak perlu melakukan pembayaran.

Siapa yang melakukan pembayaran? Apabila yang menyewa adalah orang pribadi maka disetorkan oleh pemilik indekos, namun bila yang menyewa adalah orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka dipotong dan disetorkan oleh penyewa, pemilik indekos diberikan bukti potong.

Pembayaran tidak boleh melebihi tanggal 15 bulan berikutnya, bila yang menyewa orang pribadi (bukan pemotong), namun bila yang menyewa pemotong pajak, maka harus dilakukan pembayaran maksimal tanggal 10 bulan berikutnya.

Nah, apabila sudah melakukan pembayaran, jangan lupa untuk melaporkan SPT masa PPh pasal 4 ayat (2) maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Yang melaporkan adalah pihak yang melakukan pembayaran. Apabila yang bayar pemilik indekos maka yang lapor ya pemilik indekos, tapi klo yang bayar pemotong pajak ya yang lapor juga mesti pemotong pajak.

Kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh pemilik indekos adalah mempunyai NPWP cabang atas kegiatan usahanya tersebut. Hal ini bila NPWP induk tidak berada pada satu wilayah KPP dengan lokasi kegiatan usaha indekos tersebut.

Oleh karena itu, agar semuanya merasakan nyaman, ada baiknya kewajiban pajak rumah kosan ini ditunaikan. Jangan sampai kita berbisnis namun berharap tidak membayar apa-apa ke pemerintah.

Atau kita meraup pemasukan sebanyak-banyaknya dari mahasiswa di kosan kita, namun kemudian tidak tahu bahwa ada kewajiban di balik itu. Bagaimanapun, selalu ada peran pemerintah di balik semua pendapatan rakyat Indonesia. **

Kita semua rasanya masih ingat, betapa gagasan pemerintah elektronik (electronic goverment/e-govt), telah disuarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jauh sebelum dirinya dilantik sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia.

Bahkan salah satu yang paling dikenal soal ini adalah manakala Jokowi dalam debat kampanye tahun lalu menyebutkan peranti lunak bisa menyelesaikan banyak problem pelayanan pemerintahan dan bisa dibuat cukup dua minggu.

Nah, setelah lebih dari 100 hari menjabat, spirit Presiden Jokowi terkait e-govt ini rasanya masih menggelora. Salah satunya adalah intruksi yang diberikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Yuddy Chrisnandi.

Dalam berbagai kesempatan, Yuddi menenekankan pentingnya penguatan e-govt
yang sudah dilakukan oleh jajarannya, baik pada level pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Memang belum ada gebrakan baru yang luar biasa, namun terasa benar niatan pemerintah sekarang untuk berbenah. Ini keniscayaan, manakala tuntutan publik kian besar untuk pelayanan pemerintah yang praktis, efektif, dan memasyarakat, kian membesar.

Apabila tuntutan publik ini tidak segera diakomodir, maka akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, bahkan jika terus dibiarkan, bisa juga menjalar pada tingkat kepercayaan ke Presiden Jokowi itu sendiri.

Oleh karena itu, sambung Yudi, memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit adalah misi kerjanya. Selain untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan, juga untuk memenuhi ekspektasi publik.

Karenanya, ketika meresmikan layanan e-Samsat dari Pemprov Jabar beberapa waktu lalu di Bandung, Menpan bertekad menduplikasi e-Samsat agar bisa diterapkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

Bagi Menpan, terobosan dari Dispenda ini amat layak ditiru manakala problematika perkotaan, terutama terkait masalah kemacetan, terus mendera di berbagi kota besar di Indonesia.

Sekalipun demikian, ada tiga poin penting terkait e-govt ini, khususnya bagi lingkungan kami sendiri di Dispenda Jabar dan umumnya bagi seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat.

Pertama, mulai sekarang dan seterusnya, e-govt jangan selalu diterjemahkan sebagai kehadiran situs/laman semata. Bagaimanapun, e-govt adalah pemutakhiran dari cara kerja pemerintah itu sendiri.

Artinya, seluruh layanan kepada rakyat, yang biasanya manual, maka dibuat menjadi digital dengan penekanan efisiensi biaya dan waktu serta kecepatan pelayanan yang tinggi.

Disinilah proses e-services (pelayanan elektronik) terjadi seperti dicontohkan sangat kuat oleh E-Samsat.

Selain itu, bisa diterapkan antara lain dalam bentuk otomasi proses pemerintahan, pertukaran dokumen secara elektronik, pemantauan dan manajemen kesehatan umum, formulir pemerintah yang dapat diunduh, aplikasi STNK-SIM-Paspor-KTP secara online, dan banyak lagi.

Dari e-government ini dipercaya akan melahirkan pemerintahan yang merangkul semua pihak yakni pemerintah itu sendiri, kalangan bisnis, dan masyarakat. Hal ini sudah banyak dicontohkan di berbagai negara maju.

Kedua, kita harus selalu ingat bahwa dengan sistem elektronik, otomatis resiko keamanan akan muncul. Prinsip teknologi informasi yang terintegrasi dalam jejaring, sentralisasi, bisa ditelusuri, sekaligus transparan, maka sekalinya ada resiko yang tidak dikelola dengan baik, maka bisa rusak sekaligus.

Karenanya, sistem pertahanan harus dibuat kuat sejak dini, sehingga tidak ada celah. Kita harus selalu ingat, seperti dipublikasikan Akamai, Indonesia adalah negara sumber serangan sekaligus target tinggi dalam cyber attack!

Tapi kita pun ingat, bahwa sudah memiliki lembaga yang mampu membuat sistem yang baik yakni Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), yang kapasitasnya bisa mencegah dan menangkal masuknya peretas yang merugikan.

Hal lain yang penting adalah penguatan regulasi, dimana setelah UU ITE, pemerintah melalui Kementerian Kominfo juga sudah mengusulkan pembuatan UU tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dasar pertimbangannya, data pribadi saja sangat penting apalagi dokumen negara. UU ini sudah selesai dibuatkan naskah akademik dan segera disampaikan ke DPR RI untuk didaftarkan dalam program prioritas legislasi nasional (Prolegnas) 2015.

Dan terakhir, e-govt sebagai bidang baru, memiliki potensi disalahartikan. Jadi, proses pengadaan barang dan jasa terkait pemerintah digital ini belum tentu difahami dengan benar karena masih bidang baru.

Apa dan bagaimana server, mengapa bea pengembangan peranti lunak harus mahal, seperti apa mekanisme pembayaran bandwith, dst, adalah terminologi anyar yang belum tentu difahami aparat hukum.

Karena itulah, proses pengadaan yang benar, bersih, dan rapih, menjadi keharusan sejak awal sehingga kelak tidak akan ramai kendala hukum yang akhirnya malah menghambat lajue-govt.

Sudah biasanya jika niat baik belum tentu semuanya ditafsirkan dengan baik, malah kadang dicurigai sehingga merugikan semua. Apapun itu, e-govt seperti dilakukan Dispenda harus terus diperluas guna memenuhi hak masyarakat Indonesia. **

Dalam komunitas apapun, lingkungan dimanapun, sekalipun yang berbasis agama, rasanya selalu ada golongan oportunis. Maunya enak sendiri, tapi tidaklah mau berkorban untuk sesamanya.

Dalam istilah ilmiah, golongan manusia/kelompok semacam ini kerap disebut free rider. Terjemah bebasnya adalah penumpang gelap. Atau, dalam bahasa pasarannya, biasa kita sebut parasit.

Meskipun bukan hewan atau mikroba, namun sifat parasitnya membuat analoginya hampir sama. Meski manusia secara fisik, namun sifatnya tak jauh beda dengan hama yang menyusahkan yang ditumpanginya.

Dalam konteks perpajakan, free rider adalah mereka pihak yang tidak turut serta berkontribusi dalam membangun negara tetapi ikut menikmati hasilnya. Spesifiknya adalah mereka yang enggan/tidak mau membayar pajak.

Mereka malas menunaikan kewajiban, tapi dalam waktu bersamaan mereka juga menikmati hasil dari penghimpunan pajak. Mereka bahkan berkomentar keras, juga nyinyir soal negara, tapi enggan berkontribusi.

Padahal, jalan yang kita lewati setiap hari di Jawa Barat (termasuk 27 kota/kabupaten di dalamnya) adalah seluruhnya hasil penghimpunan pajak yang salahsatunya dilakukan Dispenda Provinsi/Kabupaten.

Mereka yang pernah duduk di bangku sekolah, terutama negeri, adalah mereka yang peroleh manfaat langsung dari sebaran pajak yang kita bayarkan untuk dinikmati oleh sesama kita juga.

Bensin atau solar, yang kita beli masih relatif terjangkau hari ini (rata-rata dinaikkan Rp2.000 per liter), sesungguhnya hasil subsidi yang antara lain bersumber dari pajak yang kita bayarkan.

Pelayanan pemerintah yang terus berbenah, misalnya Dispenda Jabar menawarkan e-Samsat yang meringankan masyarakat, juga mungkin terjadi karena pajak yang dikumpulkan melahirkan inovasi-inovasi.

Bagaimana dengan puskesmas? Saudara kita yang kurang beruntung masih bisa peroleh layanan gratis –kalaupun bayar tidak terlalu mahal, semuanya juga terjadi karena ada subsidi silang bersumber dari pajak dari kita semua.

Hingga adanya rasanya nyaman karena jaminan keamanan dari polisi dan tentara yang setia bertugas, hanyalah mungkin karena aparat ini juga bekerja nyaman dengan dana operasional yang antara lain berasal dari pajak.

Oleh karenanya, apakah kita rela jika setiap bulannya ada penghasilan kita dipotong pajak (bagi yang jadi karyawan) atau tiap transaksi dipotong pajak (bagi usahawan), tapi masih ada sekitar kita yang berlaku parasit?

Apakah mau kita jungkir balik banting tulang bekerja, namun di saat bersamaan, banyak pihak-pihak sekeliling menjadi free rider yang tanpa rasa bersalah hidup di Indonesia tanpa mau membantu sesamanya melalui pajak?

Bahkan, si parasit yang penumpang gelap ini tanpa malu dan sungkan kerap menjelek-jelekkan negeri tercinta, sekaligus memprovokasi sekelilingnya berlaku serupa untuk tidak taat pajak namun tetap menikmati negeri.

Mereka minum dari air tanah Indonesia, makan dari hasil kekayaan alam negeri, menghirup udara Khatulistiwa, hingga memanfaatkan fasilitas publik di tanah air tanpa mau ikut berkontribusi memeliharanya!

Karena itulah, mari kita persuasi lingkungan sekitar. Mari pengaruhi kolega dan tetangga, agar malu menjadi orang Indonesia yang tinggal di negeri ini tetapi menolak membayar pajak untuk kepentingan bersama.

Kita gugah lingkungan kita, betapa para pejuang kemerdekaan pun berkorban banyak untuk bisa tinggal dan mempertahankan kebebasan bangsa ini. Seluruhnya hasil darah dan airmata!

Mereka rela mengorbankan nyawanya demi kehidupan anak cucu mereka yang lebih baik di masa yang akan datang. Lalu setelah republik ini berdiri akankah kita menelantarkannya?

Mari kita bangun negara ini bersama-sama, sekecil apapun kontribusi kita menunaikan pajak, pastilah sangat berarti bagi Sang Saka Merah Putih. Ayo, kita jauhkan sifat parasit, hindari prilaku free rider! ***