Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.

Pelaksana Kantor Bersama Samsat terdiri atas 3 unsur, yaitu :
a. unsur kepolisian;
b. unsur Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi;
c. unsur Badan Usaha.

Masing-masing unsur pelaksana Kantor Bersama Samsat memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, yaitu :
1. Unsur Kepolisian
a. Regident Ranmor;
Regident Ranmor sebagaimana dimaksud meliputi:
a. registrasi Ranmor baru;
b. registrasi perubahan identitas Ranmor dan pemilik;
c. registrasi perpanjangan Ranmor; dan/atau
d. registrasi pengesahan Ranmor.

Selain kegiatan diatas, pelayanan Regident Ranmor juga meliputi :
a. pemblokiran dokumen Regident Ranmor yang terkait tindak pidana;
b. penggantian dokumen Regident Ranmor; dan
c. penghapusan nomor registrasi Ranmor

2. Unsur Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi
Pembayaran pajak atas kendaraan bermotor sebagaimana meliputi:
a. PKB; dan
b. BBN-KB.

3. Unsur Badan Usaha.
Pembayaran SWDKLLAJ, yang terdiri dari:
a. SWDKLLJ; dan
b. DPWKP.

Samsat bertujuan memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif. Dengan adanya artikel ini , diharapkan masyarakat menjadi mengetahui tugas dan fungsi masing-masing unsur yang menjadi anggota dari Tim Pembina Samsat.

BANDUNG-Pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, khususnya di kawasan Kabupaten Majalengka, akan tumbuh pesat pada masa yang akan datang. Ini tidak lepas dari hadirnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), bandara kebanggaan warga Jawa Barat yang akan diresmikan 2018 mendatang.

Sekretaris Perusahaan PT Bandara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) Wasfan W Widodo mengatakan, bandara dengan segala akses pendukungnya harus bisa ditangkap peluangnya oleh masyarakat sekitar untuk meningkatkan perekonomian di kawasan utara Jawa Barat. Sekadar diketahui, kawasan Aerocity, Tol Cipali dan yang akan segera beroperasi Tol Cisumdawu, serta infrastruktur transportasi massal seperti kereta api yang terintegrasi mempertegas bahwa pemerataan ekonomi sudah mulai bergerak ke sana. Penyerapan tenaga kerja oleh BIJB dalam jumlah besar akan terjadi di mana 150 ribu sampai 400 ribu akan tersedot. Sebagai kompensasi warga sekitar juga pasti akan terasa.

“Justru keberadaan BIJB menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi di sana. Diharapkan pertumbuhan ekonomi di wilayah utara akan bangkit. Kalau barat lebih cepat berkembang karena memang berdekatan dengan ibu kota, itu sudah menjadi konsekuensi logis,” kata Wasfan di Bandung, Jumat 10 November 2017.

“Masyarakat harus tangkap peluang dengan hadirnya BIJB. Karena perubahan itu seharusnya bukan menjadi ancaman tapi peluang yang harus dihadirkan,” tambah Wasfan.

Dia mengharapkan, pemerintah setempat untuk bisa menginventarisir potensi-potensi yang akan tumbuh kembang di kawasan sana. Majalengka dengan segala potensi yang dimiliki, misalnya dari sektor pariwisata bisa diciptakan masyarakatnya sendiri agar ke depannya warga sana tidak menjadi ‘asing di rumahnya sendiri’.

Sebagai bandara yang diprediksi akan menyedot 2,7 juta orang ditahun pertama beroperasi, mobilitas manusia akan terjadi karena menjadi tempat persinggahan. ‎”Kesadaran itu harus ada proses perpindahan pola pikir. Itu bisa dilakukan untuk melakukan kehadiran pemanfaatan bandara. Kalau cara yang paling kecil bikin toko, kontrakan, hotel. Ini sangat positif,” ungkapnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Bandung Acuviarta Kartabi melanjutkan, ketimpangan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan utara dan barat akan teratasi dengan kehadiran BIJB. Pasalnya sejauh ini pertumbuhan ekonomi di Majalengka cenderung lambat dimana IPM hanya bergerak diangka sekitar 64,55. Pergerakan ekonomi yang agresif condong ke barat dan kawasan Bandung Raya. Jika Pemda setempat jeli, bisa saja pertumbuhan ekonomi disana melampui target.

“Jadi saya kira dari sisi keberadaan BIJB banyak positifnya. Bukan Majalengka saja, tapi Jawa Barat secara keseluruhan dimana akhirnya punya bandara yang representatif,” ujar Acuviarta.

Dia bahkan meyakini, dilima tahun pertama beroperasi laju pertumbuhan ekonomi di sana akan naik satu sampai 1,5 persen. Ini melihat dari peluang yang ada melalui hadirnya penyerapan tenaga kerja, investor dan serapan konsumsi. Dengan begitu untuk jangka panjang ekonomi di Majalengka akan naik lebih dari dua persen.

“‎Masyarakat enggak usah khawatir. Orang datang ke BIJB itu potensi. Karena pengembangan kawasan sangat masif,” tandasnya.

sumber jabarprov.go.id

BANDUNG- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) meminta dukungan penuh pemerintah Kabupaten/Kota se-Bandung Raya, dalam memaksimalkan pemanfaatan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka.

Masing-masing daerah itu diantaranya yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut.

“Peradaban manusia yang maju adalah bisa mengatasi masalah sampah, jangan sampai mengirit pada masalah yang penting karena ini untuk kepentingan masyarakat luas,” kata Gubernur Ahmad Heryawan, usai Rapat Koordinasi terkait TPPAS Legok Nangka, yang dihadiri bupati/walikota, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (06 /11/17).

Aher mengungkapkan, dalam mengatasai permasalahan pengolahan sampah memang memerlukan anggaran yang cukup tinggi.

Ia juga menuturkan bahwa terkait pengelolaan sampah, sebenarnya adalah kewajiban Kabupaten Kota. Namun, Pemprov Jawa Barat, demi kepentingan bersama, membuat TPPAS di Legok Nangka, dan ikut menyumbang tipping fee-nya.

“Nggak apa-apa, ini untuk kepentingan bersama,” kata Aher.

Kemudian, terkait kewajiban pembayaran tipping-fee oleh Kabupaten/Kota. Aher menawarkan solusi dengan memaksimalkan pengelolan retribusi sampah dari masyarakat di daerah masing-masing.

“Memang tipping fee-nya mahal. Kan bisa pengelolaan retribusinya bisa dimaksimalkan. Contohnya, masyarakat yang kaya di komplek perumahan mewah kan bisa retribusinya ditarik Rp 250 ribu, masa perumahan mewah retribusi masih Rp. 25 ribuan, kalau masyarakat biasa cukuplah Rp 10 -20 ribu, itu salah satu contohnya,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyanggupi menutupi Tipping Fee sebesar 30 persen untuk pengelolaan sampah tersebut. Adapun sisa Tipping Fee akan dibebankan kepada masing-masing kepala daerah yang ikut memanfaatkan TPPAS yang berlokasi di Nagreg, Kabupaten Bandung itu.

Saat ini Aher mengaku, pihaknya tengah mencari sejumlah alternatif pembiayaan, salah satunya dengan mencarikan investor yang mau menanamkan modalnya dalam hal pengelolaan sampah.

Sementara terkait infrastruktur untuk mendukung TPPAS sudah berjalan, lahan yang diperlukan pun sudah seluruhnya dibebaskan. Untuk diketahui, tempat pengelolaan sampah waste to energy dengan kapasitas 1.800 ton per hari tersebut menelan anggaran lebih dari Rp 3,1 triliun dengan luas lahan yang telah disiapkan Pemprov Jabar seluas 75 hektare.

Adapun hasil perhitungan konsultan PWC pada 9 oktober 2017 menghasilkan ringkasan pembiayaan rasionalisasi tipping fee sebesar Rp 386.000 per ton. Besaran tersebut berdasarkan penghitungan capital expenditure Rp 2,6 triliun, suku bunga 10 persen, rasio ekuitas 70 persen (pinjaman) : 30 persen (dana sendiri), model dan masa kerjasama BOT 20 tahun dan IRR 15 persen (umum untuk infrastruktur di Indonesia).

“Besaran tipping fee itu Rp 386 ribu per ton. Itu HPS (hasil perhitungan sendiri). Respon pasar waste to energy untuk tipping fee berkisar antara USD 20/40 perton (sekitar Rp 270 ribu – 540 ribu per ton). Nantinya, besaran tipping fee ditentukan oleh hasil lelang investasi dengan pola kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU),” kata Aher.

Dengan perhitungan itu, nantinya Pemprov akan membayar 30 persen dikali total volume kab/kota dikali 365 hari. Sedangkan masing-masing Kab/kota harus membayar dari penghitungan total volume sampah di kab/kota masing-masing dikali 70 persen dikali 365 hari.

“Dengan perhitungan tersebut, menjadi sangat penting untuk kemudian di informasikan kepada calon investor agar dalam pembiayaannya dapat cepat terealisasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat, Anang Sudarna, mengatakan pihaknya menargetkan proyek ini akan mulai dilelangkan pada November ini.

“Bulan ini lelang, April penunjukan pemenang. Juni kontrak. Itu target kami. Untuk penghitungan tadi tipping fee yang sebesar Rp 386 ribu per ton ada kemungkinan berkurang. Bisa saja ada investor yang menawarkan harga di bawah itu,” katanya.

sumber jabarprov.go.id