Saat ini, masyarakat Indonesia sudah semakin sadar akan hak dan kewajibannya. Mereka juga semakin mengerti bahwa pemerintah bukanlah sebagai pemilik negara melainkan sebagai pelayan masyarakat. Sesungguhnya pemerintah merupakan penyelenggara negara yang memiliki tugas ketatalaksanaan yang berorientasi pada kesejahteraan negara. Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat maka pemerintah menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas menjadi hak warga negara Indonesia sekaligus merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggaraan pelayanan publik haruslah berasaskan :
a. kepentingan umum;
b. kepastian hukum;
c. kesamaan hak;
d. keseimbangan hak dan kewajiban;
e. keprofesionalan;
f. partisipatif;
g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. keterbukaan;
i. akuntabilitas;
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
k. ketepatan waktu; dan
l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pada tahun 2012 lalu, Tempo melakukan survei mengenai pelayanan publik kepada masyarakat. Dari hasil survei tersebut didapatkan sebanyak 18% masyarakat setuju adanya peningkatan pelayanan publik, sedangkan 82% lainnya menyatakan tidak setuju. Untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat bukanlah pekerjaan yang biasa-biasa saja melainkan harus menjadi pekerjaan yang luar biasa dengan melakukan percepatan melalui berbagai invovasi.

“A dream doesn’t become reality through magic; it takes sweat, determination and hard work.”
Colin Powell

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/lembaga publik dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemikiran inovasi pelayanan publik tidak lepas dari masih lambatnya peningkatan kualitas publik sebagai wujud dari reformasi birokrasi, sementara itu proses reformasi birokrasi yang sekarang sedang berlangsung dilakukan oleh Pemerintah yang mencita-citakan Pemerintahan Kelas Dunia (World Class Government) diharapkan tercapai di Tahun 2025. Inovasi pelayanan publik idealnya harus tumbuh dari budaya organisasi, karena diharapkan akan berkembang dan berkelanjutan mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Muhammad Imanuddin (Disertasi, 2015) yang melakukan penelitian terhadap inovasi pelayanan publik di Indonesia menyimpulkan bahwa menciptakan inovasi bagi institusi/lembaga publik di Indonesia sebenarnya perkara gampang karena aspek aspek pendorong dalam organisasi pemerintah lebih besar dari aspek penghambatnya. Aspek pendorong organisasi diwakili oleh kekuatan (stengthening) dan peluang (Opportunity) dibandingkan dengan aspek penghambatnya diwakili oleh kelemahan (weakness) dan ancaman (threath) berkisar antara 65% : 35%. Institusi/lembaga publik pada dasarnya mempunyai kekuatan dan peluang yang lebih baik dalam menciptakan inovasi, karena mereka mempunyai sdm dan anggaran yang relative lebih baik serta jaringan kerja yang memadai. Jadi perkara menciptakan inovasi pelayanan publik bagi para pejabat sebenarnya modalnya sudah ada, tinggal maunya saja. Peranan Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjadi penting dalam mendorong pimpinan satuan kerja yang ada di bawahnya agar tidak ragu-ragu berfikir kreatif dan menciptakan inovasi pelayanan publik.

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Dispenda Jabar) selaku Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik terkait pajak daerah selalu berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat Jawa Barat. Beberapa inovasi yang telah dihasilkan oleh Dispenda Jabar adalah sebagai berikut :

1. esamsat Jabar
2. Samsat Gedong
3. Samsat Outlet
4. Samsat Drive Thru
5. Samsat Keliling
6. Samsat Gendong
7. Samsat KCP Bank BJB
8. Samsat NITE
9. Stiker Barcode
10. epap

Seluruh inovasi yang telah dihasilkan oleh Dispenda Jabar dan inovasi-inovasi yang akan dihasilkan dimasa yang akan datang merupakan salah satu upaya Dispenda Jabar dalam rangka memberikan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan optimal kepada masyarakat di Jawa Barat sehingga masyarakat akan semakin sadar mengenai kewajiban mereka untuk membayar pajak. Tentunya inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh Dispenda Jabar dikatakan berhasil apabila masyarakat Jawa Barat sebagai pengguna layanan menggunakan inovasi-inovasi tersebut.

Mari kita manfaatkan inovasi-inovasi yang telah dihasilkan oleh Dispenda Jabar. Karena inovasi tersebut dibuat dalam rangka memudahkan dan memangkas waktu pelayanan sehingga Anda sebagai masyarakat pengguna layanan akan lebih mudah, lebih cepat, dan terhindar dari percaloan dalam mengurus pajak.

*Referensi : sinovik.menpan.go.id

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan untuk membentuk tim khusus dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Preseiden juga meminta semua pelayanan publik dilakukan secara transparan dan harus dalam hitungan jam. Selain itu, pelayanan publik juga harus secara sederhana, tepat, memiliki kepastian dan mudah diakses oleh masyarakat. Presiden Jokowi juga meminta pelayanan publik harus dan wajib bebas dari calo. Caranya adalah dengan menggunakan sistem online.

Mengapa sistem online yang dipilih untuk meningkatkan pelayanan publik sekaligus menghilangkan percaloan? Karena dengan menggunakan sistem online, interaksi antara masyarakat sebagai pengguna layanan dan Aparatur Sipil Negara sebagai penyedia jasa layanan dapat diminimalisir sehingga dengan minimnya interaksi diantara keduanya membuat celah atau kesempatan untuk “calo” lebih kecil bahkan hilang. Selain itu pula, dengan menggunakan sistem online masyarakat dapat menggunakan layanan publik secara 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu tanpa mengenal istilah libur maupun cuti. Dengan demikian waktu yang dibutuhkan untuk memproses layanan menjadi lebih cepat dan mudah. Sistem online juga memberikan kenyamanan kepada masyarakat karena mereka tidak harus lagi mengantri untuk memperoleh pelayanan publik, cukup dengan pergi ke mesin ATM, atau buka dawai mereka untuk dapat menikmati layanan dengan sistem online ini.

Sistem online ini telah diterapkan oleh Tim Pembina Samsat Jawa Barat dengan meluncurkan layanan publik untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan yang diberi nama esamsat Jabar bagi masyarakat di provinsi Jawa Barat, baik yang ada di wilayah hukum Polda Jabar maupun di wilayah hukum Polda Metro. Esamsat Jabar merupakan sistem online pertama di Indonesia yang memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pembayaran PKB tahunan. Esamsat Jabar pertama kali diluncurkan pada akhir tahun 2014 dan bekerjasama dengan Bank BJB sebagai Bank persepsi Provinsi Jawa Barat. Sampai dengan saat ini, Tim Pembina Samsat Jawa Barat telah bekerjasama dengan Bank BJB, Bank BCA, Bank BRI, dan Bank BNI sehingga para nasabah keempat bank tersebut yang juga merupakan warga provinsi Jawa Barat dapat menikmati layanan esamsat Jabar.

Untuk menggunakan layanan esamsat ini sangatlah mudah. Cukup menggunakan sms dengan format : esamsat nomor rangka no ktp
contohnya : esamsat MH1JFA116CK043xx 32042811031012xxx
Lalu kirimkan sms tersebut ke nomor 0811 211 9 211
lebih jauh mengenai cara menggunakan esamsat Jabar

Perlu diperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi bagi Anda masyarakat Jawa Barat yang ingin menggunakan layanan esamsat Jabar ini, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Wajib Pajak Dengan Data Kepemilikan Kendaraan yang Sesuai Dengan Data yang ada dalam server samsat Dispenda Jabar.
2. Kendaraan tidak dalam status blokir Ranmor/ blokir data kepemilikan.
3. Wajib Pajak memiliki telpon dan nomor  seluler yang aktif.
4. Wajib Pajak Memiliki Nomor Rekening Tabungan dan Kartu ATM di Bank BJB atau Bank BNI atau Bank BCA atau Bank BRI dengan identitas yang sama dengan data kendaraan dimaksud.
5. Kendaraan yang bisa melakukan daftar ulang adalah yang Wajib Pajak yang NIK/No.KTP-nya telah sesuai (sama) antara yang terdaftar di server samsat dan di Rekening Bank BJB atau Bank BNI atau Bank BCA atau Bank BRI.
6. Berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan daftar ulang 1 (satu) tahun.
7. Tidak berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan yang bersamaan dengan ganti STNK 5 tahun.
8. Masa berlaku pajak yang bisa dibayar kurang dari 6 bulan dari masa jatuh tempo.
9. Wajib pajak adalah perseorangan (bukan badan usaha/yayasan /badan sosial).

Biasanya masyarakat Jabar yang ingin menggunakan layanan esamsat Jabar ini terkendala dengan persyaratan nomor 5. Dimana NIK atau nomor KTP antara pemilik kendaraan (yang namanya tertera di BPKB) harus sama dengan NIK atau nomor KTP yang digunakan ketika membuka rekening di salah satu Bank yang telah bekerjasama dengan Tim Pembina Samsat Jabar. Mengapa harus ada persyaratan tersebut ? Karena sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor disebutkan bahwa STNK merupakan bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berlaku selama 5 tahun dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun.  Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah melampirkan tanda bukti identitas/KTP pemilik kendaraan. Itulah mengapa NIK/Nomor KTP yang digunakan ketika membuka rekening bank harus sama dengan NIK/nomor KTP pemilik kendaraan yang akan diperpanjang STNKnya.

Emsatsat Jabar diluncurkan sebagai inovasi Tim Pembina Samsat Jabar dalam rangka mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan pelayanan publik terkait PKB. Olehkarena itu, mari kita manfaatkan inovasi ini dengan menggunakan esamsat Jabar ketika membayar PKB tahunan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut dan dikelola oleh Provinsi melalui Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang probadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PKB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bagi Anda yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor maka atas kepemilikan dan atau penguasaan tersebut akan dikenai Pajak.

Tarif PKB pribadi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 adalah sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen). Jumlah tersebut berlaku bagi semua jenis kendaraan bermotor. Sedangkan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dikenakan pajak progresif. Tujuan dari pajak progresif bagi pemilik kendaraan bermotor lebih dari satu adalah untuk mengurangi tingkat kemacetan, selain dari untuk menambah potensi penerimaan pendapatan asli daerah dari PKB. Ada perbedaan besaran tarif PKB progresif yang harus dibayarkan antara roda dua dan roda empat, selengkapnya dapat dilihat pada penjelasan berikut.

Bagi kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) kedua dan seterusnya, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :
1.PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25 %;
2.PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75 %;
3.PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25 %; dan
4.PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 %.

Bagi kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) kedua dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :
1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25 %;
2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75 %;
3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25 %; dan
4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 %

Tarif PKB progresif ini tidak berlaku bagi kendaraan bukan umum yang dimiliki oleh Badan, Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/Polri dan kendaraan umum. Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor dan PKB ini dibayarkan sekaligus di muka. Bagi kendaraan bermotor yang sudah terdaftar dan terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya masa PKB akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak terutang.

Biasanya setiap tahun ketika kita akan membayar PKB kita suka bertanya-tanya berapa besar PKB yang harus kita bayarkan tahun ini? Saat ini, Anda dapat cek tagihan pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di provinsi jawa barat dengan mengirimkan pesan singkat (SMS) dengan format sebagai berikut :

info<spasi> d/1234/abc<spasi>hitam

Keterangan : d = Kode Plat Kendaraan (B/D/E/F/T/Z) Wilayah Provinsi Jawa Barat
1234 = Nomor Polisi
abc = Kode Seri Plat Kendaraan
hitam = Warna Plat Kendaraan (HITAM/KUNING/MERAH)

kirimkan SMS dengan format diatas ke nomor : 0811 211 9211

Jika format SMS dan nomor kendaraan yang Anda masukkan benar, maka akan ada jawaban dari server sebagai berikut :

Dengan SMS info pajak ini, Anda dapat dengan mudah mengetahui biaya pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Jawa Barat secara online. Mari kita bayar Pajak Kendaraan Bermotor secara tepat jumlah dan tepat waktu agar pembangunan di daerah dapat terus berjalan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Selain melalui SMS, Cek Pajak Kendaraan, baik jenis motor maupun mobil secara online bisa juga melalui website di Halaman Info Pajak Kendaraan Bermotor