Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai ternyata menimbulkan salah persepsi di tengah masyarakat.

Berdasarkan aturan baru tersebut beberapa jenis hiburan yang ditegaskan untuk tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yakni:

• Tontonan film;
• Tontonan pergelaran kesenian, tontonan pergelaran musik, tontonan pergelaran tari, dan/atau tontonan pergelaran busana;
• Tontonan kontes kecantikan, tontonan kontes binaraga, dan tontonan kontes sejenisnya;
• Tontonan berupa pameran;
• Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
• Tontonan pertunjukan sirkus, tontonan pertunjukan akrobat, dan tontonan pertunjukan sulap;
• Tontonan pertandingan pacuan kuda, tontonan pertandingan kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; serta
• Tontonan pertandingan olahraga.

Tak kurang dari berbagai tokoh keagaman hingga anggota DPR menyayangkan kebijakan pemerintah ini, khususnya kebijakan yang membebaskan diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya dari PPN.

Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Yang harus dicermati adalah, Pemerintah selalu berusaha untuk menjaga kewenangan pemajakan, karena Indonesia mengenal adanya Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat dipungut oleh Pemerintah Pusat melalui kewenangan yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan Pajak Daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Pendapatan Daerah yang dimilikinya.

Pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mulai 1 Januari 2010, PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah, sedangkan PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak sarang Burung Walet, PBB Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pembebasan PPN, Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pada pasal 4A Undang-Undang (UU) PPN, ditegaskan berbagai barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, dengan salah satu alasan terkait penghindaran pajak berganda (dipungut oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), diantaranya:

Jenis barang yang tidak dikenai PPN, meliputi: barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan uang, emas batangan, dan surat berharga.
Jenis jasa yang tidak dikenai PPN, meliputi: jasa pelayanan kesehatan medik, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan jasa boga atau katering.
Jika dicermati, pembebasan PPN atas barang dan/atau jasa seperti: makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, serta jasa kesenian dan hiburan merupakan beberapa contoh penghindaran pajak berganda karena atas barang dan/atau jasa tersebut sudah dipungut pajak daerah.

Aturan pengenaan PPN ini ditegaskan dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, sebagai berikut:

Jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
Ketentuan mengenai kriteria dan/atau rincian barang dan jasa yang termasuk dalam jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Pemerintah Pusat tentunya selalu melakukan harmonisasi peraturan terkait pemungutan pajak, guna menghindari pemungutan pajak berganda yang memberatkan pelaku usaha.

Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

Sebagai contoh adalah pemungutan pajak restoran dan hiburan. UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD, UU Nomor 28/2009) tidak menetapkan besarnya tarif pajak restoran dan hiburan suatu daerah, namun menentukan batas tarif pajak tertinggi yang dapat dipungut daerah.

Untuk tarif pajak restoran, Pasal 40 Ayat (1) UU PDRD menentukan batas tertinggi 10 %. Sedangkan sesuai pengaturan Pasal 45 Ayat (1) UU PDRD, tarif pajak hiburan tertinggi ditentukan sebesar 35 %.

Karena berdasar Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 40 Ayat (2) UU PDRD baik tarif pajak hiburan maupun tarif pajak restoran harus ditetapkan Peraturan Daerah (PERDA), maka pemungutan pajaknya merujuk pada PERDA tiap-tiap daerah untuk mengetahui besarnya tarif pajak tersebut.

Sebagai contoh, dapat disimak pemungutan pajak restoran dan hiburan di DKI Jakarta. Sebagai pemerintah daerah setingkat daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhak untuk memungut pajak hiburan.

Khusus untuk DKI Jakarta, besarnya tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 % berdasarkan Pasal 7 PERDA DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011. Sedangkan untuk besarnya tarif pajak hiburan menurut Pasal 7 PERDA DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 adalah seperti berikut:

1. Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan sebesar 10%;
2. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0%;
3. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar 5%;
4. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 15%;
5. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0%;
6. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 5%;
7. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 15%;
8. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 0%;
9. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 10%;
10. Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan Disc Jockey (DJ) dan sejenisnya sebesar 25%;
11. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0%;
12. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10%;
13. Tarif pajak untuk permainan bilyar, bowling sebesar 10%;
14. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 5%;
15. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional dan tradisional sebesar 15%;
16. Tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 15%;
17. Tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 10%;
18. Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap dan spa sebesar 35%;
19. Tarif pajak untuk refleksi dan Pusat Kebugaran/Fitness Center sebesar 10%;
20. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0%;
21. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 5%;
22. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 15%.

Dengan berbagai pajak daerah yang sudah dipungut oleh Pemerintah Daerah tersebut, Pemerintah Pusat, dalam hal ini melalui kewenangan yang diberikan kepada Menteri Keuangan, menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2015 sebagai penegasan dibebaskannya PPN atas jasa-jasa yang diantaranya sudah dipungut Pajak Daerah.

Menarik untuk mencermati kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menerapkan tarif tertinggi sebesar 35% untuk panti pijat, mandi uap dan spa; serta tarif yang cukup tinggi sebesar 25% untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan Disc Jockey (DJ) dan sejenisnya. Tentunya hal ini dapat dipandang sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta untuk membatasi pelaku usaha atas jasa-jasa tersebut.

Mengakhiri Konflik, Memperbesar Kontribusi Kepada Negara

Tentunya dengan mencermati berbagai fakta di atas, konflik atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2015 sudah selayaknya diakhiri. Hal ini juga mempertimbangkan bahwa semua pelaku usaha, baik badan maupun orang pribadi masih diwajibkan untuk membayar PPh. Besaran tarif PPh badan diatur flat sebesar 25% dari keuntungan. Sedangkan besaran tarif PPh orang pribadi bersifat progresif 5%-30% dari keuntungan.

Mengingat peran vitalnya pajak bagi pembangunan, serta sebagai salah satu wujud bela negara, sudah selayaknya kita wujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak, karena #PajakMilikBersama.

Sistem Pembayaran Digital akan berkembang pesat di Indonesia jika budaya masyarakat dalam aspek keuangan berubah. “Masih lebih banyak facebooker dari pada pemilik akun bank”, dikatakan Menkominfo Rudiantara saat menjadi narasumber pada acara Business Luncheon di Financial Club Graha CIMB Niaga, Senin (16/11).

Menurut Menteri Rudiantara di tengah perkembangan teknologi yang demikian pesat, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang lebih memilih melakukan pembayaran dengan menggunakan uang tunai. “Hal ini disebabkan budaya dan latar belakang masyarakat Indonesian yang sebagian besar masih belum terjamah dengan produk-produk perbankan bahkan ada yang merasa tidak nyaman dengan teknologi pembayaran yang sarat akan isu keamanan, dan menjadikan uang tunai sebagai primadona dalam setiap kegiatan transaksi pembayaran,” jelasnya.

Rudiantara mengakui di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih dan semakin besarnya nilai transaksi serta makin tingginya resiko yang dihadapi, masyarakat membutuhkan sistem pembayaran yang aman dan lancar menjadi semakin penting. Dengan adanya jaminan keberhasilan sistem pembayaran itu maka dapat mendukung perkembangan sistem keuangan dan perbankan guna menciptakan kestabilan perekonomian.

Hambatan Budaya

Perkembangan alat pembayaran di Indonesia bisa dikatakan maju pesat. Mulai dari pembayaran tunai (case based) ke alat pembayaran non tunai (non cash). Namun sesuai data World Bank pada Global Financial Inclusion Database 2015 baru 35,9% orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Namun, Rudiantara optimistis jika sistem pembayaran digital akan berkembang pesat.

“Financial exclusion (keuangan inklusif) di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan data, jika dibandingkan dengan Filipina, Malaysia, Thailand, bahkan India dan China yang memiliki jumlah penduduk jauh lebih besar dibandingkan Indonesia,” tutur Menteri Kominfo.

Salah satu penyebab rendahnya keuangan inklusif di Indonesia adalah masih rendahnya jangkauan teknologi informasi dan minimnya infrastruktur di daerah-daerah pelosok di Indonesia. Sementara untuk menciptakan keuangan inklusif dibutuhkan adanya industri keuangan yang dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Melalui dukungan sistem pembayaran digital yang handal, cara ini menjadi solusi pengembangan keuangan inklusif di Indonesia,” jelas Menteri Rudiantara.

Menkominfo juga mengatakan hasil refarming frekuensi akan memberikan kemampuan 10 kali lebih cepat dalam komunikasi 4G, tapi untuk bank hanya perlu 2G, lewat SMS banking. Dari sudut pandang keamanan, bahkan lebih aman dari 3G. “Tidak ada alasan mengundur akses perbankan melalui internet, dan dari pada membuat seminar, sebaiknya kita langsung saja terjun membuat aplikasinya, kita punya dananya untuk membangun infrastruktur di area yang jauh,” jelas Menkominfo Rudiantara.

Menkominfo Rudiantara juga menyatakan bahwa tahun 2018 akan terhubung broadband di kota-kota besar di Indonesia, dan saat ini 56% populasi sudah tercover teknologi 2G. “Intinya mau tidak kita mulaifinancial inclusion itu,” tandasnya.

 

Potensi pajak dari pembudidaya ikan karamba jaring apung (KJA) di Waduk Cirata dan Jatiluhur, Jawa Barat, sangat besar dan belum tergali. Di Waduk Jatiluhur terdapat sekitar 25.000 KJA dengan putaran uang sekitar Rp 1,2 triliun dan di Cirata ada 55.000 KJA dengan volume usaha lebih dari Rp 2,5 triliun.

”Nilai investasi setiap keramba jaring apung rata-rata Rp 50 juta per unit. Satu pembudidaya rata-rata memiliki empat KJA,” ujar Ketua Asosiasi Petani Ikan Danau Cirata (Aspindac) Agus Sundaya (42), Rabu (22/10) seperti dilansir dari Kompas.

Waduk Cirata yang menampung aliran Sungai Citarum terletak di tiga kabupaten, yakni Bandung Barat, Cianjur, dan Purwakarta. Adapun Waduk Jatiluhur berlokasi di Purwakarta.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta Dessy Eka Putri mengatakan, pembudidaya ikan jaring apung di Waduk Jatiluhur menjadi salah satu sasaran pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1 persen dari penghasilan berdasarkan omzet. Potensi pajak dari waduk itu sangat besar.

”Perhitungan kasar, ada sekitar 25.000 jaring apung di Jatiluhur dan secara total perputaran uang di tempat itu mencapai Rp 1,2 triliun per tahun. Nilai pajaknya cukup besar sebagai pendapatan daerah,” kata Dessy.

Ia mengatakan, pemegang nomor pokok wajib pajak (NPWP) di Waduk Jatiluhur pada 2013 sekitar 1.500 orang. Adapun PPh yang disetorkan dari waduk itu hanya Rp 3 juta. Dessy mengatakan, pihaknya terus menyosialisasikan PPh ini kepada pembudidaya ikan jaring apung.

”Ibaratnya, dari 100 ikan yang mereka tangkap, satu ekor saja berikanlah buat negara,” kata Dessy.

Wakil Bupati Purwakarta Dadan Koswara mengimbau pembudidaya ikan KJA menyetorkan PPh sebesar 1 persen dari omzet mereka. Pendapatan dari pajak sangat bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Agus Sundaya mengatakan, pihaknya tidak keberatan apabila pemerintah daerah memungut retribusi dari para pembudidaya. Ini karena yang terkena pajak itu adalah pemilik keramba yang dinilai berkemampuan membayar 1 persen dari omzetnya. Namun, dia meminta pemerintah memberikan kompensasi dari pengeluaran retribusi itu sebab selama ini para pembudidaya KJA berjalan sendiri.

”Paling tidak pemda memberi perhatian saat kami tertimpa musibah kematian ikan massal akibat arus bawah (upwelling) yang berlangsung hampir tiap tahun,” ujarnya. Pada musibah tahun lalu, petani ikan berusaha bangkit lagi dengan meminjam modal dari bank milik BUMD. Namun, itu tidak mudah karena perbankan memiliki persyaratan yang tak bisa dipenuhi sebagian besar pembudidaya.

sumber : Kompas

Membangun masyarakat informasi, dimaksudkan sebagai upaya menciptakan kesadaran masyarakat untuk melek informasi. Menjadikan informasi sebagai kebutuhan dasar, seperti makan dan minum. Salah satu syarat tercapainya masyarakat informasi, tentu dengan kemudahan akses teknologi komunikasi, serta literasi memadai, agar teknologi tidak disalahgunakan (unuseefull).

Berkelanjutan, dimaksudkan sebagai kegiatan yang ramah alam, tidak mengenal ke-ausan (jenuh). Istilah zaman disebut sebagai Green Network. Masa-masa pertumbuhan masyarakat informasi ini harus didukung, melalui tindakan koperatif terkait Internet sehat, bermanfaat dan membangun kesadaran informasi bangsa.

Terobosan menarik, e-goverment yang digaungkan pemerintah, merupakan presedence baik, bahwa pemerintah berkomitmen membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih efisien, lebih transformatif.

Bisa dibayangkan, berapa pohon yang dikorbankan hanya untuk mencetak kertas formulir Kartu Tanda Penduduk (KTP)? Kartu Keluarga? Form pendaftaran lelang, tender pemerintah, dan banyak lagi kertas-kertas lainnya.

Maka tercetus gagasan produktif, lahirnya e-ktp ditujukan untuk mereduksi itu semua, seyogyanya e-ktp adalah satu kartu penyimpan banyak data yang sebelumnya tercerai-berai emalui kartu-kartu di atas. Pada kronologi lainnya, e-samsat, e-govt, e-tax, dan e for another electronic harus terus tumbuh dan berkembang untuk melayani segenap anak bangsa.

Masyarakat informasi, diperlukan untuk membuka gerbang baru bagi interaksi warga. Satu contoh sederhana, seorang Gubernur bukan lagi produk elitis, tetapi Gubernur merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri, berkomunikasi secara pribadi melalui jaringan Twitter, Facebook. Begitu juga, Walikota tidak berjarak lagi dengan masyarakat. Keluh kesah, apresiasi, semua langsung disampaikan tanpa perantara. Kondisi tersebut baik, dimana jarak antara pemangku kepentingan begitu dekat, seolah mereka tidak terbatas jabatan.

Inilah kita, hidup dalam galaksi jaringan komunikasi, hingga dunia kita turut bergeser menjadi virtual. Masyarakat pun menamai diri sebagai VirtualCommunity atau masyarakat maya. Virtual community memiliki karakter interaksi yang hampir sama dengan masyarakat dunia nyata, hanya saja mereka yang berada di wilayah maya tidak memiliki struktur dan pola komunikasi yang konfensional, masyarakat maya memiliki kontrol yang sangat kecil sehingga sulit untuk mengelompokkan mereka ke dalam jaringan komunikasi konfensional.

Masyarakat maya terbangun dari jaringan-jaringan sosial yang dibuat oleh komunitas itu sendiri, ranah mereka adalah blog, jejaring sosial semisal facebook, twitter, clickers, friendster, koprol, dan jaringan Internet lainnya. secara demography dan geography tidak bias ditentukan, karena identitas mereka adalah hak privasi mereka sendiri. Dari asumsi ini pula muncul teori McLuhan yakni the Global Village.

Masih menurut Chastell, bahwa masyarakat informasi disatukan oleh kesamaan kultur, tidak terbedakan, apakah masyarakat Timur, Tengah dan Barat. Jika rujukannya adalah Jawa Barat, mereka yang bukan Sunda sekalipun tetap disatukan oleh jaringan informasi ini. Dengan alur cerita demikian, maka pemerintahan yang transparan, serta warga yang peduli. Akan terlihat bermunculan, transparansi untuk kemudahan kontrol, kritis untuk kemajuan kebijakan yang memihak, tentu memihak pada warga.

Internet dengan segala kelebihan aksesnya, membawa serta kekurangan yang takmungkin dinafikan. Penyalahgunaan, menjadi embrio lahirnya cybercrime, sudah menjadi tugas bersama, baik itu pemerintah maupun masyarakat untuk menumbuhkan dominasi Internet sehat, agar penyalahgunaan Internet menjadi mioritas, bersyukur apabila bisa dihapuskan.

Berbagi tugas, pemerintah mengatur regulasi serta menciptakan sistem bagi Internet sehat, semisal melakukan sensor terhadap materi akses yang merujuk pada amoral. Sedang masyarakat, bertugas meliterasi masyarakat lainnya untuk sadar teknologi. Dengan sadar Internet, bangsa semakin cepat melakukan penetrasi kemajuan yang informatif.

Jika mengacu Dokumen Umum Ganesha Smart City (2014)  yang disusun Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat, M. Eng. dkk, dengan narasumber utama antara lain Prof. Dr. Ir. Roos Akbar, M.Sc dan Prof. Utomo, maka E-Samsat adalah bentuk nyata dari konsep Smart City.

Kota cerdas adalah yang antara lain menciptakan penerapan dan kolaborasi ekosistem kota, antara lain pemerintah (Dispenda dan Polri), industri (Jasa Raharja dan bJb), maupun masyarakat umum.

Bukan sekedar melakukan bersama, sebab menurut Gruber dalam Zhu et Al (2002), Smart City itu merepresentasikan kemampuan sebuah kota menyediakan layanan terhadap individu/masyarakat untuk bereksplorasi dalam dunia maya dengan kecepatan lingkungan dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan tentang kota tersebut.

Jonathan (2006) juga menyebutkan Smart City adalah pengembangan kota berbasis ICT dimana tersedianya informasi dan infrastruktur terintegrasi antara pemerintah daerah dengan komponen bisnis , masyarakat, dan potensi daerah kota tersebut.

Konsep ini sendiri melibatkan 3 (tiga) komponen, yakni teknologi, proses, dan manusia. Teknologi berperan sebagai enabler yang mempercepat terjadinya perubahan. TIK adalah salah satu contoh teknologi yang saat ini terbukti dapat memberikan perubahan gaya hidup manusia di dunia. Sementara komponen manusia dibutuhkan karena manusialah penggerak utama perubahan proses dan yang memanfaatkan teknologi tersebut.

Untuk itulah, definisi Smart City mengacu dokumen tersebut adalah: “Pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan TIK untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien guna memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.”

Adapun tujuan akhir kota cerdas ini adalah untuk meyelesaikan masalah-masalah dan mewujudkan sebuah kota menjadi kota yang sehat, aman, nyaman, cerdas, bebas macet, punya daya saing, serta berkelanjutan.

Untuk itulah, sekalipun masih perlu waktu pembuktian, E-Samsat adalah bukti nyata implementasi konsep kota cerdas di Tatar Pasundan ini. Spirit kolaborasi TIK demi rakyat sepatutnya menjadi suri tauladan bagi yang lainnya.

Ada dua pemikiran sederhana agar pelayanan publik berbasis TIK ini tidak berhenti oleh Dispenda saja, namun menyebar ke dinas lainnya. Pertama, keinginan terus belajar dan berbenah, terutama ke sektor TIK.

Sebagai abdi negara, sudah seharusnya muncul keinginan terus meningkatkan pelayanan. Dengan peningkatan problematika perkotaan dan jumlah penduduk, tentu saja peningkatan pelayanan tak bisa dengan cara biasa.

TIK adalah cara tidak biasa, tidak konvensional karena menghimpun berbagai hal dalam pemrosesan data sehingga melahirkan kecepatan dan kemampuan mengatasi berbagai batasan eksisting.

Bayangkan jika kita memudahkan pembayaran pajak kendaraan tapi harus bolak-balik ke kepolisian, Jasa Raharja, dan bJb dalam hari yang sama? Namun TIK menerobos itu semua dengan mudah dan sederhana.

Kedua, lahirkan kepimpinan semua lini yang melek TIK. Boleh jadi spirit terobosan seperti Dispenda sudah bersemai di semua dinas, akan tetapi top level belum memiliki pengetahuan dan visi ke arah sana.

Untuk itulah, diperlukan proses pengembangan kapasitas maupun diseminasi informasi yang membuat pucuk pimpinan (di dinas manapun) tergugah bergerak karena tahu banyak benefit yang bisa diraih.

Semoga dua langkah sederhana ini bukan saja membuat E-Samsat memudahkan masyarakat Jabar sejak hari ini dan seterusnya, namun bisa menciptakan ekosistem layanan inovatif berbasis TIK terus bermunculan ke depan. Amin. ***