Setelah mengetahui mengenai pengelompokan nomor urut untuk kendaraan bermotor roda dua, roda empat, maupun lebih pada artikel yang telah diterbitkan sebelumnya dengan judul Kenali Penomoran Kendaraan Bermotor, sekarang saatnya untuk mengetahui mengenai kode wilayah dan kode registrasi kendaraan bermotor.

Sering kita lihat kendaraan dari luar kota bahkan luar provinsi dengan huruf awal NRKB yang belum pernah kita lihat sebelumnya dan membuat kita bertanya-tanya asal kendaraan tersebut dari daerah mana ya. Nah, sekarang saatnya kita mengetahui Kode wilayah registrasi kendaraan bermotor dan wilayah adalah sebagai berikut :

NO	DAERAH PENOMORAN	WILAYAH KODE	LINGKUP WILAYAH
1.	Provinsi Aceh	BL	1. Kodya Aceh 2. Kab. Pidie 3. Kab. Sabang 4. Kab. Aceh Besar 5. Kab. Aceh Barat 6. Kab. Aceh Selatan 7. Kab. Aceh Tengah 8. Kab. Aceh Tenggara 9. Kab. Aceh Utara
2.	Provinsi Sumatera Utara	BK	1. Kodya Medan 2. Kab. Deli Serdang 3. Kab. Tebing Tinggi 4. Kab. Langkat 5. Kab. Binjai 6. Kab. Simalungun 7. Kab. Pematang Siantar 8. Kab. Tanah Karo 9. Kab. Asahan 10. Kab. Labuhan Batu
		BB	1. Kab.Tapanuli Utara 2. Kab.Tapanuli Tengah 3. Kab. Sibolga 4. Kab. Tapanuli Selatan 5. Kab. Dairi 6. Kab. Nias
3.	Provinsi Sumatera Barat	BA	1. Kodya Padang 2. Kodya Bukittinggi 3. Kab.Tanah Datar/Batu Sangkar 4. Kab. Pesisir Selatan 5. Kab. Pasaman 6. Kab. Limapuluh Kodya 7. Kab. Agam 8. Kab. Padang Pariaman 9. Kab. Sawahlunto/Sijunjung 10. Kab. Solok
4.	Provinsi Riau	BM	1. Kodya Pekanbaru 2. Kab. Indragiri Hulu/Rengat 3. Kab. Indragiri Hilir /Tembilahan 4. Kab. Kampar / Kampar 5. Kab. Bengkalis 6. Kab. Dumai 7. Kab. Siak 8. Kab. Rokan Hulu 9. Kab. Rokan Hilir 10. Kab. Pelalawan 11. Kab. Kuantan Singingi.
5.	Provinsi Kepulauan Riau	BP	1. Kab. Karimun 2. Kab. Kepulauan Riau 3. Kab. Natuna 4. Kab. Lingga 5. Kota Batam 6. Kota Tanjungpinang
6.	Provinsi Sumatera Selatan	BG	1. Kodya Palembang 2. Kab. Musi Banyu Asin 3. Kab. Ogan Komering Ilir 4. Kab. Ogan Komering Ulu 5. Kab. Musi Rawas 6. Kab. Muara Enim 7. Kab. Lahat
7.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BN	1. Kab. Bangka 2. Kab. Belitung
8.	Provinsi Lampung	BE	1. Kodya Bandar Lampung 2. Kab. Lampung Selatan 3. Kab. Lampung Tengah 4. Kab. Lampung Utara 5. Kab. Lampung Barat
9.	Provinsi Bengkulu	BD	1. Kodya Bengkulu 2. Kab. Bengkulu Utara 3. Kab. Bengkulu Selatan 4. Kab. Rejang Lebong
10.	Provinsi Jambi	BH	1. Kodya Jambi 2. Kab. Batanghari 3. Kab. Bungo Tebo 4. Kab. Kerinci 5. Kab. Tanjung Jabung 6. Kab. Sarulangon Bangko
11.	Provinsi DKI Jakarta	B	1. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2. Kodya Tangerang 3. Kodya Bekasi 4. Kodya Depok 5. Kab. Tangerang 6. Kab. Bekasi
12.	Provinsi Banten	A	1. Kab. Serang 2. Kab. Pandeglang 3. Kab. Cilegon 4. Kab. Lebak
13	Provinsi Jawa Barat	D	1. Kodya Bandung 2. Kab. Bandung
		F	1. Kodya Bogor 2. Kab. Bogor 3. Kab. Cianjur 4. Kab. Sukabumi 5. Kodya Sukabumi
		T	1. Kab. Purwakarta 2. Kab. Karawang 3. Kab. Subang
		E	1. Kodya Cirebon 2. Kab. Cirebon 3. Kab. Indramayu 4. Kab. Malajengka 5. Kab. Kuningan
		Z	1. Kab. Garut 2. Kab. Sumedang 3. Kodya Tasikmalaya 4. Kab. Tasikmalaya 5. Kab. Ciamis 6. Kodya Banjar
14.	Provinsi Jateng	H	1. Kodya Semarang 2. Kab. Salatiga 3. Kab. Kendal 4. Kab. Demak 5. Kab. Grobogan
		G	1. Kodya Pekalongan 2. Kab. Pekalongan 3. Kab. Brebes 4. Kodya Tegal 5. Kab. Slawi 6. Kab. Batang 7. Kab. Pemalang
		K	1. Kab. Pati 2. Kab. Kudus 3. Kab. Jepara 4. Kab. Rembang 5. Kab. Blora
		R	1. Kab. Banyumas 2. Kab. Cilacap 3. Kab. Purbalingga 4. Kab. Banjarnegara
		AA	1. Kodya Magelang 2. Kab. Magelang 3. Kab. Purworejo 4. Kab. Kebumen 5. Kab. Temanggung 6. Kab. Wonosobo
		AD	1. Kodya Surakarta 2. Kab. Sukoharjo 3. Kab. Boyolali 4. Kab. Sragen 5. Kab. Karanganyar 6. Kab. Wonogiri 7. Kab. Klaten
15.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	AB	1. Kodya Yogyakarta 2. Kab. Bantul 3. Kab. Gunung Kidul 4. Kab. Sleman 5. Kab. Kulon Progo
16.	Provinsi Jawa Timur	L	Kodya Surabaya
		W	1. Kab. Gresik 2. Kab. Sidoarjo 3. Kab. Mojokerto 4. Kab. Jombang
		N	1. Kodya Malang 2. Kab. Malang 3. Kab. Probolinggo 4. Kab. Pasuruan 5. Kab. Lumajang
		P	1. Kab. Besuki 2. Kab. Situbondo 3. Kab. Bondowoso 4. Kab. Jember 5. Kab. Banyuwangi

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Regident Ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.

Regident Ranmor bertujuan untuk:
1. Tertib administrasi
2. Pengendalian dan pengawasan Ranmor
3. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan
4. Perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka penyediaan data
5. Perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyediaan data

Salah satu bukti telah dilaksanakannya regident ranmor adalah dengan diberikannya nomor registrasi kendaraan bermotor (NRKB). Nah, tahukah kamu bahwa NRKB diberikan sesuai dengan urutan registrasi kendaraan bermotor ? dan nomor urut tersebut terdiri dari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) angka, yang ditempatkan setelah Kode Wilayah Registrasi.

Berikut adalah pengaturan NRKB sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
1) angka-angka/Nomor Urut Registrasi dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan bermotor, yaitu :

NO	NO.URUT PENDAFT/ NOREG	DIPERUNTUKKAN
1.	1 s.d. 1999	Mobil Penumpang ;
2.	2000 s.d. 6999	Sepeda Motor;
3.	7000 s.d. 7999	Mobil Bus;
4.	8000 s.d. 8999	Mobil Barang;
4.	9000 s.d. 9999	kendaraan khusus;

2) apabila nomor urut registrasi yang telah dialokasikan habis digunakan, maka nomor urut registrasi berikutnya kembali ke nomor awal yang telah dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan dengan diberi tanda pengenal huruf A sampai dengan Z :
a) untuk mobil penumpang:

Urutan Registrasi	Menjadi
1 s.d. 1999	Kode Wil. 1 s.d. 1999;
2000 s.d. 2999	Kode Wil. 1 A s.d. 1999 A;
3000 s.d. 3999	Kode Wil. 1 B s.d. 1999 B;
dan seterusnya

b) untuk sepeda motor :

Urutan Registrasi	Menjadi
1 s.d. 4999	Kode Wil. 2000 s.d. 6999;
5000 s.d. 9999	Kode Wil. 2000 A s.d. 6999 A;
10000 s.d. 14999	Kode Wil. 2000 B s.d. 6999 B;
dan seterusnya

c) untuk mobil bus:

Urutan Registrasi	Menjadi
1 s.d. 999	Kode Wil. 7000 s.d. 7999;
1000 s.d. 1999	Kode Wil. 7000 A s.d. 7999 A;
2000 s.d. 2999	Kode Wil. 7000 B s.d. 7999 B;
dan seterusnya

d) untuk mobil barang:

Urutan Registrasi	Menjadi
1 s.d. 1999	Kode Wil. 8000 s.d. 8999;
1000 s.d. 3999	Kode Wil. 8000 A s.d. 8999 A;
4000 s.d. 5999	Kode Wil. 8000 B s.d. 8999 B;
dan seterusnya

e) untuk kendaraan khusus:

Urutan Registrasi	Menjadi
1 s.d. 1999	Kode Wil. 9000 s.d. 9999;
2000 s.d. 3999	Kode Wil. 9000 A s.d. 9999 A;
4000 s.d. 5999	Kode Wil. 9000 B s.d. 9999 B;
dan seterusnya

3) apabila huruf di belakang angka sebagai tanda pengenal kelipatan telah sampai pada huruf Z, maka penomoran dapat menggunakan 2 (dua) huruf seri di belakang angka Registrasi. untuk Mobil Penumpang :

Urutan Registrasi	Menjadi
51.974 s.d. 53.973	Kode Wil. 1 Z s.d. 1999 Z;
53.974 s.d. 55.972	Kode Wil. 1 AA s.d. 2999 AA;
55.973 s.d. 57.971	Kode Wil. 1 AB s.d. 2999 AB;
dan seterusnya

4) Khusus untuk Polda Metro Jaya dengan kode wilayah B apabila nomor registrasi dengan menggunakan 2 (dua) seri huruf di belakang angka registrasi telah dipergunakan seluruhnya, menggunakan 3 (tiga) seri huruf dan Polda Jabar dengan kode wilayah D, Polda Jateng untuk kode wilayah H dan AD khusus sepeda motor dapat menggunakan 3 (tiga) seri huruf dengan ketentuan sebagai berikut :
a) nomor urut registrasi kendaraan bermotor diberikan sesuai dengan urutan Registrasi kendaraan bermotor.
b) alokasi penomoran sesuai kelompok jenis kendaraan bermotor :

NO	NO.URUT PENDAFT/ NOREG	DIPERUNTUKKAN
1.	1 s.d. 1999	Mobil Penumpang
2.	2000 s.d. 6999	Sepeda Motor
3.	7000 s.d. 7999	Mobil Bus
4.	8000 s.d. 8999	Mobil Barang
4.	9000 s.d. 9999	kendaraan khusus

c) nomor urut registrasi kendaraan bermotor terdiri dari 1(satu) sampai dengan 4 (empat) angka dengan 3 (tiga) huruf seri di belakang angka Registrasi.

JENIS	URUTAN PENDAFT	NO.URUT PENDAFT/ NO REG	MENJADI
M. Penumpang	1 s.d. 1999	1 s.d. 1999	B 1 AAA s.d. B 1999 AAA
Spd.Motor	1 s.d. 4999	2000 s.d. 6999	B 2000 AAA s.d. B 6999 AAA
Mob.Bus	1 s.d. 999	7000 s.d. 7999	B 7000 AAA s.d. B 7999 AAA
Mob.Barang	1 s.d. 1999	8000 s.d. 8999	B 8000 AAA s.d. B 8999 AAA
Ransus	1 s.d. 1999	9000 s.d. 9999	B 9000 AAA s.d. B 9999 AAA

d) apabila nomor Registrasi sebagaimana butir (3) di atas telah habis digunakan, nomor Registrasi berikutnya kembali ke nomor awal yang telah dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan dengan diberi tanda pengenal huruf AAB s.d. ZZZ.

JENIS	URUTAN PENDAFT.	NO.URUT PENDFT/ NO REG	MENJADI
M. Penumpang	2000 s.d. 3999	1 s.d. 1999	B 1 AAB s.d. B 1999 AAB
Spd.Motor	5000 s.d. 9999	2000 s.d. 6999	B 2000 AAB s.d. B 6999 AAB
Mob.Bus	1000 s.d. 1999	7000 s.d. 7999	B 7000 AAB s.d. B 7999 AAB
Mob.Barang	2000 s.d. 3999	8000 s.d. 8999	B 8000 AAB s.d. B 8999 AAB
dan Ransus	2000 s.d. 3999	9000 s.d. 9999	B 9000 AAB s.d. B 9999 AAB
Dan seterusnya	s.d. B 9999 ZZZ

Setelah membaca penjelasan diatas, sekarang menjadi lebih tahu ya mengapa di beberapa Kabupaten/Kota kita melihat banyak kendaraan bermotor baik itu roda dua maupun roda empat atau lebih sudah menggunakan tiga seri huruf di belakang angka registrasi.

Beberapa waktu lalu melihat sebuah kendaraan bermotor beroda empat yang melintas. Sekilas tidak ada yang aneh dengan kendaraan tersebut, namun mata ini memperhatikan sesuatu yang tidak biasa dilihat, yaitu warna dasar tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang berbeda dengan kendaraan bermotor yang ada disekitarnya. Warna dasar kendaraan ini adalah putih dengan tulisan nomor registrasi kendaraan bermotor dan kode wilayah berwarna hitam.

Mengapa saya katakan tidak biasa? Karena tidak setiap hari saya melihat kendaraan yang menggunakan TNKB seperti itu. Mungkin beberapa dari Anda juga sama seperti saya yang penasaran dengan kendaraan tersebut, kok bisa ya menggunakan TNKB seperti itu dan kendaraan itu terdaftar atas nama siapa ?

Kendaraan dengan warna dasar TNKB putih dan tulisan angka dan huruf berwarna hitam merupakan kendaraan perwakilan negara asing, lembaga dan organisasi internasional. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dijelaskan bahwa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional, diberikan nomor registrasi berupa:
1) huruf CD, angka kode Negara, angka registrasi untuk Korps Diplomatik yang digunakan pada kendaraan bermotor dinas;
2) huruf CD, angka kode Negara, huruf P, angka registrasi untuk Korps Diplomatik yang digunakan pada kendaraan pribadi;
3) huruf CC, angka kode Negara, angka registrasi 1 (satu) sampai dengan 29 (duapuluh sembilan), kode wilayah untuk Ranmor dinas Korps Konsulat;
4) huruf CC, angka kode Negara, angka registrasi dimulai angka 30 (tiga puluh) dan seterusnya, kode wilayah untuk Ranmor pribadi Korps Konsulat;
5) huruf CD, angka kode Negara, angka registrasi 1 (satu) sampai dengan 29 (duapuluh sembilan), huruf A, untuk Ranmor dinas perwakilan tetap ASEAN;
6) huruf CD, angka kode Negara, angka registrasi dimulai angka 30 (tiga puluh) dan seterusnya, huruf A, untuk Ranmor pribadi perwakilan tetap ASEAN;
7) huruf CS, angka kode Negara, angka registrasi dimulai angka 1 (satu) sampai dengan angka 79 (tujuhpuluh sembilan), huruf A, untuk Ranmor staf administrasi Asean pada perwakilan tetap ASEAN;
8) huruf CS, angka kode Negara, angka registrasi dimulai angka 80 (delapan puluh) dan seterusnya, huruf A, untuk sepeda motor staf administrasi Asean pada perwakilan tetap ASEAN;
9) huruf CS, angka kode Negara, angka registrasi dimulai angka 1 (satu) sampai dengan angka 79 (tujuh puluh sembilan), kode wilayah, untuk Ranmor staf administrasi dan teknis Korps diplomatik maupun korps konsulat;
10) huruf CS, angka kode Negara, angka registrasi dimulai angka 80 (delapan puluh) dan seterusnya, kode wilayah, untuk sepeda motor staf administrasi dan teknis Korps diplomatik maupun korps Konsulat;
11) huruf CN, angka kode Negara, angka registrasi, huruf UN, untuk Ranmor organisasi internasional di bawah PBB;
12) huruf CN, angka kode Negara, angka registrasi, kode wilayah, untuk Ranmor organisasi internasional non PBB;

Dalam pemberian nomor registrasi bagi kendaraan bermotor yang dipergunakan oleh Korps Diplomatik dan Korps Konsulat, pihak Kepolisian selaku instansi yang berwenang melakukan proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

Nah, susunan kode negara dengan CD untuk Korps diplomatik dan perwakilan tetap ASEAN adalah sebagai berikut :

 

NO	NEGARA	KODE CD
1.	Afganistan	1
2.	Algeria	2
3.	Argentina	3
4.	Australia	4
5.	Austria	5
6.	Azerbaijan	6
7.	Bahrain*	7
8.	Bangladesh	8
9.	Belgium	9
10.	Bosnia and Herzegovina	10
11.	Brazil	11
12.	Brunei Darussalam	12
13.	Bulgaria	13
14.	Cambodia	14
15.	Canada	15
16.	Chile	16
17.	China	17
18.	Croatia	18
19.	Cuba	19

Sedangkan, susunan kode negara dengan CD untuk perwakilan tetap ASEAN adalah sebagai berikut :

No	PERWAKILAN TETAP ASEAN	KODE CD
1.	ASEAN SECRETARIAT	95
2.	A I P A SECRETARIAT	96
3.	ASEAN FOUNDATION	97

Untuk organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB, diberikan kode registrasi kendaraan bermotor sebagai berikut :

NO	PERWAKILAN	KODE CN
1.	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PRGRAMME (UNDP)	1
2.	UNITED NATIONS INFORMATION CENTER (UNIC)	2
3.	UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF)	3
4.	UNITED NATIONS HIGH COMMISSION FOR REFUGEES (UNHCR)	4
5.	UNITED NATIONS POPULATIONS FUND (UNFPA)	5
6.	UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO)	6
7.	UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO)	7
8.	UNITED NATIONS OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANTARIAN AFFAIRS (OCHA)	8
9.	UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA AND THE PACIFIC CENTRE FOR ALLEVIATION OF POVERTY THROUGH SECONDARY CROPS DEVELOPMENT (UNESCAP CAPSA)	9
10.	FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO)	10
11.	INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO)	11
12.	WORLD FOOD PROGRAMME (WFP)	12
13.	WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)	13

Bagi Organisasi internasional yang tidak di bawah naungan PBB diberikan kode registrasi yang berbeda, yaitu sebagai berikut :

NO	PERWAKILAN	KODE CN
1.	ASEAN DEVELOPMENT BANK (ADB)	14
2.	CENTER FOR INTERNATIONAL FORESTRY RESEARCH (CIFOR)	15
3.	INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC)	16
4.	INTERNATIONAL FINANCE CORPORARATION (IFC THE WORLD BANK GROUP)	17
5.	INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)	18
6.	THE WORLD BANK (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)	19

Susunan kode pengoperasian untuk kendaraan bermotor negara asing di Indonesia dengan bukti registrasi berupa STRP dan TNRP sebagai berikut:

NO	TUJUAN PENGOPERASIAN	KODE HURUF / PENGOPERASIAN
1.	ANGKUTAN ANTAR NEGARA	AK
2.	MISI KEMANUSIAAN	MK
3.	PERTEMUAN ANTAR NEGARA	PN
4.	PARIWISATA, OLAH RAGA, MISI SOSIAL	MS

Sekarang sudah tahu ya, bila melihat kendaraan dengan TNKB berwarna dasar putih dengan kode huruf di depannya CD/CC/CN merupakan kendaraan perwakilan dari negara-negara sahabat.

Beberapa waktu yang lalu mendapatkan pertanyaan dari seorang wajib pajak (WP). Kurang lebih isi pertanyaannya adalah motor yang ia kendarai ditilang oleh polisi dengan alasan pajak kendaraan belum dibayarkan. WP tersebut bertanya apakah polisi dapat menilang pengendara yang kendaraannya tidak membayar pajak kendaraan? Mungkin pertanyaan ini adalah pertanyaan umum yang sering kita hadapi dijalan namun malu untuk menanyakannya.

Jawaban yang diberikan untuk pertanyaan diatas adalah sebagai berikut :
1. Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dengan masa pajak 12 bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, terhitung mulai saat kendaraan bermotor didaftarkan. PKB dibayarkan sekaligus di muka untuk masa 12 bulan. Pemilik Kendaraan Bermotor yang telah membayar lunas pajaknya, diberi tanda pelunasan pajak berupa surat ketetapan pajak daerah (SKPD) yang telah divalidasi. Bagi kendaraan bermotor yang sudah terdaftar namun terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya masa berlaku PKB, akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% perbulan dari pokok pajak terutang paling lama 24 bulan.

2. Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK). STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor (ranmor) yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya. STNK ini harus disahkan secara berkala setiap tahun.

Dari dua point diatas, dapat kita simpulkan jawaban untuk pertanyaan yang diberikan oleh WP diatas. Pada dasarnya setiap ranmor yang dioperasikan di jalanan harus memiliki bukti legitimasi pengoperasian, yaitu STNK. Nah, STNK ini harus disahkan setiap tahunnya agar ranmor yang kita pergunakaan tetap memiliki bukti legitimasi pengoperasian di jalan. Sesuai dengan penjelasan di point 2, dikatakan bahwa pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan STNK sehingga dapat kita simpulkan apabila WP tersebut tidak membayar PKB yang ia miliki maka secara otomatis STNK ranmor tersebut tidak disahkan dan ranmor tersebut tidak memiliki bukti legitimasi pengoperasian di jalan.

Dasar inilah yang sebenarnya menjadi alasan pihak kepolisian untuk melakukan penilangan kepada pengendaraan ranmor yang tidak membayar PKB. Oleh karena itulah, mari kita lebih taat membayar PKB agar ranmor dapat kita pergunakan di jalan karena kita memiliki bukti legitimasi pengoperasian yaitu STNK yang telah disahkan.

Manfaatkan inovasi layanan yang telah diluncurkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa barat agar proses pembayaran PKB menjadi lebih mudah, cepat, dan dapat dilakukan dimana dan kapan saja.