Betapa isu pemerintah elektronik, alias e-govt telah gencar disuarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jauh sebelum dirinya menempati Istana Negara dan memimpin negeri ini.

Saat debat kampanye tahun lalu, Jokowi bahkan dikenang dengan ide e-govt yang menurutnya efektif dan efisien. Sebab, peranti lunak bisa menyelesaikan banyak problem pemerintahan dan bisa dibuat cukup dua minggu!

Setelah lebih dari 100 hari menjabat, spirit Presiden Jokowi dalam program ini masih menggelora. Salah satunya adalah berbagai intruksi yang diberikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Yuddy Chrisnandi.

Dalam berbagai kesempatan, Yuddi menenekankan pentingnya penguatan e-govtyang sudah dilakukan oleh jajarannya, baik pada level pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Sekalipun belum ada gebrakan baru yang massif, akan tetapi terasa benar niatan pemerintah sekarang dalam berbenah. Ini keniscayaan, manakala sudah ada kesadaran bahwa tuntutan publik kian besar untuk pelayanan pemerintah yang praktis, efektif, dan memasyarakat.

Apabila tuntutan publik ini tidak segera diakomodir, maka akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, bahkan jika terus dibiarkan, bisa juga menjalar ke Presiden Jokowi itu sendiri.

Oleh karena itu, sambung Yudi, memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit adalah misi kerjanya. Selain untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan, juga untuk memenuhi ekspektasi publik.

Karenanya, ketika meresmiskan layanan e-Samsat dari Pemprov Jabar beberapa waktu lalu di Bandung, Menpan bertekad menduplikasi e-Samsat agar bisa diterapkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

Hal ini terasa penting untuk terus dibahas, ketika e-govt kerap diterjemahkan sebagai kehadiran situs/laman semata. Padahal sejatinya, e-govt adalah pemutakhiran dari cara kerja pemerintah itu sendiri.
Artinya, seluruh layanan kepada rakyat, yang biasanya manual, maka dibuat menjadi digital dengan penekanan efisiensi biaya dan waktu serta kecepatan pelayanan yang tinggi.

Singkat kata, terjadi e-services (pelayanan elektronik) yang selain dicontohkan E-Samsat. Juga bisa diterapkan antara lain dalam bentuk otomasi proses pemerintahan, pertukaran dokumen secara elektronik, pemantauan dan manajemen kesehatan umum, formulir pemerintah yang dapat diunduh, aplikasi STNK-SIM-Paspor-KTP secara online, dan banyak lagi.

Dari e-government ini dipercaya akan melahirkan pemerintahan yang merangkul semua pihak yakni pemerintah itu sendiri, kalangan bisnis, dan masyarakat. Hal ini sudah banyak dicontohkan di berbagai negara maju.

Akan tetapi, ada dua isu penting yang harus diantisipasi terkait percepatan perluasan program e-govt ini. Pertama, dengan sistem elektronik, otomatis resiko keamanan akan muncul.

Prinsip teknologi informasi yang terintegrasi dalam jejaring, sentralisasi, bisa ditelusuri, sekaligus transparan, maka sekalinya ada resiko yang tidak dikelola dengan baik, maka bisa rusak sekaligus.

Karenanya, sistem pertahanan harus dibuat kuat sejak dini, sehingga tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan. Ingat, Indonesia adalah negara sumber serangan sekaligus target tinggi dalam cyber attack!

Kita pun sudah memiliki lembaga yang mampu membuat sistem yang baik yakni Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), yang kapasitasnya bisa mencegah dan menangkal masuknya peretas yang merugikan.

Ini perlu karena sebagai sesama lembaga negara, Lemsasneg bisa mencegah terjadinya pembobolan data penting negara seperti pernah terjadi di Estonia pada tahun 2007 lalu.

Hal lain yang penting adalah penguatan regulasi, dimana setelah UU ITE, pemerintah melalui Kementerian Kominfo juga sudah mengusulkan pembuatan UU tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dasar pertimbangannya, kata dia, data pribadi saja sangat penting apalagi dokumen negara sampai dibobol oleh oknum. UU ini sudah selesai dibuatkan naskah akademik dan segera disampaikan ke DPR RI untuk didaftarkan dalam program prioritas legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2015.

Kedua, e-govt sebagai bidang baru, memiliki potensi disalahartikan. Maksudnya begini, proses pengadaan barang dan jasa terkait pemerintah digital ini belum tentu difahami dengan benar karena masih bidang baru.

Apa dan bagaimana server, mengapa bea pengembangan peranti lunak harus mahal, seperti apa mekanisme pembayaran bandwith, dst, adalah terminologi anyar yang belum tentu difahami aparat hukum.

Karena itulah, proses pengadaan yang benar, bersih, dan rapih, menjadi keharusan sejak awal sehingga kelak tidak akan ramai kendala hukum yang akhirnya malah menghambat laju e-govt.

Sudah biasanya jika niat baik belum tentu semuanya ditafsirkan dengan baik, malah kadang dicurigai sehingga merugikan semua. Yang pasti, e-govt harus terus diperluas guna memenuhi hak masyarakat Indonesia.

Istilah cyber politics dikaitkan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terutama didukung oleh komputer dan jaringan internet, sebagai sarana kegiatan politik dan pemerintahan. Banyak politisi sekarang memanfaatkan dunia cyber untuk kepentingan politik dalam pemilihan umum parlemen dan kepala daerah dengan membuat situs web pribadi dengan foto-foto keluarga mereka dan salinan pidato mereka. Namun sebenarnya yang telah dilakukan para politisi itu belum cukup dalam hal mereka ingin memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (internet) untuk kepentingan politiknya.

Dengan munculnya internet sebagai media baru, ada banyak harapan tentang dampaknya terhadap peningkatan partisipasi politik dalam masyarakat. Gagasan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, menawarkan kesempatan untuk memperluas partisipasi politik telah dibahas dalam banyak kerangka politik dari sistem totaliter hingga demokratis. Akibatnya, muncul determinisme teknologi yang berkaitan dengan kehidupan politik di dunia maya. Demokrasi modern bergantung pada prinsip partisipasi dan representasi. Internet dengan fitur-fitur konektivitas dan interaktivitas memfasilitasi “mediated democracy”, dimana publik dan elite politik dapat dalam arti teoretis berkomunikasi tanpa hambatan dan distorsi dari media konvensional.

Gagasan tentang masuknya internet pada ranah publik banyak mendapatkan kritik, karena teknologi belum tentu dapat memperbaiki masalah apatisme politik dan juga tidak dapat mendorong partisipasi politik masyarakat. Masalah intinya tetap terkait dengan peluruhan demokrasi. Dan, jika semua orang mengambil bagian dalam proses politik (pemilihan umum) mungkinkah pemerintah dapat menghadapi semua umpan-balik yang akan muncul. Internet dengan media barunya memiliki potensi untuk menantang wacana dominan dari pemerintah dan media tradisional, dan memberikan ruang bagi para pembangkang platform global untuk menyebarkan pandangan mereka. Masih lekat dalam ingatan kita bagaimana Ben Ali di Tunisia dan Hosni Mobarak di Mesir yang tumbang karena tak mampu membendung gejolak dan pergerakan yang diawali di media sosial.

Cyber Warfare

Aksi-aksi perang dunia cyber (Cyber Warfare) yang melibatkan negara-negara berkekuatan raksasa dunia saat ini disinyalir sebagai sebuah perang modern di masa yang akan datang. Amerika Serikat, Cina, Rusia, dan Israel adalah negara-negara yang melirik kekuatan cyber sebagai salah satu faktor penting ketahanan nasional dalam konstelasi politik dunia dan kekuasaan global.istilah Cyber Warfare (Perang Siber) dalam konstelasi politik global dapat dipahami sebagai aksi politik yang melibatkan kemampuan computer hacking untuk mencapai tujuan-tujuan teretentu dari pemilik kepentingan, yang biasa dilakukan melalui aktivitas-aktivitas semacam sabotase dan spionase.

Cyber Warfare berawal ketika dunia dikejutkan dengan aksi Stuxnet  padaawal 2010, yakni sebuah virus (worm) komputer yang awalnya menyebar melalui Microsoft Windows dengan target industri perangkat lunak Siemens. Meskipun ini bukan pertama kalinya hacker menjadikan sistem industry sebagai target, tetapi ini adalah malware pertama yang ditemukan pada subverts sistem industri, dan yang pertama untuk menyertakan kontrol logika terprogram. Stuxnet selanjutnya menginfeksi sistem komputer di Iran, dan disinyalir Worm ini dapat mengontrol ledakan berbahaya di pusat pengembangan nuklir di Iran. Dan peristiwa ini dicurigai adalah hasil rekayasa dan sabotase yang dilakukan pihak Israel dan Amerika Serikat yang menentang program nuklir Iran.

Selain itu, pada tahun 2010 sebagai awal baru perang dunia siber dilengkapi oleh satu fenomena luar biasa yang menarik perhatian masyarakat dunia, yaitu mencuatnya kontroversi organisasi Wikileaks yang kembali memanfaakan teknologi hacking computer untuk tujuan-tujuan politik tertentu. WikiLeaks yang pada awalnya bermarkas di Stockholm, Swedia, merupakan media massa internasional yang mengungkapkan dokumen-dokumen rahasia beberapa negara dan perusahaan kepada publik melalui situs webnya.

Beberapa pendapat tentang internet dan pemberdayaan politik yang dibuat pada dasarnya tidak memungkinkan untuk mengontrol internet. Menurut Lessig (1999) Internet dapat dikontrol melalui pasar, peraturan, norma-norma sosial dan “kode” di mana arsitektur internet dapat dimanipulasi untuk menerima atau menyensor informasi. Teknologi itu tidak baik, buruk atau netral dan efek dari teknologi dibentuk oleh masyarakat dimana teknologi ditangguhkan. Media baru itu sendiri tidak dapat mengubah adegan politik, karena media baru memiliki efek sejauh ketika ia diadopsi, digunakan dan dimasukkan ke dalam masyarakat yang menentukan perubahan.