Bapenda Jabar Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jawa Barat

/dalam , oleh

Bapenda Jabar meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jawa Barat sebagai Badan Publik Kategori OPD INFORMATIF di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (30/11)

Penghargaan diserahkan oleh Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin dan Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Ijang Faisal kepada Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik 

Pj Gubernur Jabar mengapreasiasi inovasi Bapenda Jabar yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak dengan membangun Samsat Information Center yang dapat diakses melalui call center 150410 dan whatsapp chatbot 0811 2230 1818 yang telah dilengkapi menu formulir permohonan informasi online serta daftar informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat.

Bapenda Jabar juga menyempurnakan Sambara (Samsat Mobile Jawa Barat) yang telah tersedia di Aplikasi Sapawarga, mengembangkan layanan Samsat Digital Mandiri serta Samsat Genggam.

Selain itu, sebagai Perangkat Daerah pertama di lingkup Pemprov Jabar yang menyediakan layanan Formulir Permohonan Informasi dan Formulir pernyataan keberatan atas permohonan informasi dalam bentuk Braille, Bapenda Jabar terus menyempurnakan dan mengembangkan layanan ramah disabilitas.

Berbagai video informasi layanan dan sosialisasi Program Bapenda Jabar juga telah dilengkapi Bahasa Isyarat Indonesia.

Ketua Komisi Informasi Jabar mengatakan bahwa monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik merupakan hal penting dilakukan untuk memberikan motivasi kepada badan publik yang telah serius melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perda Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011.

Perdana di Kota Bandung Gelaran Pameran Mobil dan Motor GIIAS 2023 Diselenggarakan

/dalam , oleh

Rangkaian pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) The Series 2023 untuk pertama kalinya digelar di Kota Bandung. Rencananya gelaran yang dihelat di Sudirman Grand Ballroom ini berlangsung 22-26 November 2023.

Selama lima hari penyelenggaraannya, GIIAS Bandung akan menjadi ajang untuk membuka informasi perkembangan industri otomotif terbaru untuk masyarakat Jawa Barat.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mengatakan Kota Bandung menjadi kota yang dipilih untuk rangkaian pameran otomotif internasional lantaran market otomotif di Kota Kembang terus tumbuh. Menurutnya, Kota Bandung dan Jawa Barat menjadi salah satu daerah penting dalam industri otomotif nasional. Tercatat 15,6% pangsa pasar kendaraan bermotor nasional berasal dari Jawa Barat. “Jawa Barat menempati ke-dua nasional dalam periode Januari-Agustus 2023, setelah DKI Jakarta,” ungkapnya dalam konferensi pers GIIAS Bandung 2023, Kamis (16/11/2023).

“Saat ini posisi Jawa Barat dalam peta pencapaian industri kendaraan bermotor nasional sudah sangat baik, namun Kami rasa potensi Jawa Barat masih terus dapat didorong dan dimaksimalkan, GIIAS Bandung akan menjadi agenda penting bagi industri otomotif Indonesia, untuk memperkenalkan model dan teknologi baru dari kendaraan terkini, khusus untuk masyarakat Jabar,” ujarnya.

Menurutnya kehadiran GIIAS Bandung akan memenuhi keingintahuan masyarakat Jawa Barat akan inovasi industri kendaraan bermotor, tanpa harus menempuh jarak jauh ke ibu kota Jakarta.

Kukuh juga menambahkan bahwa adanya penyelenggaraan GIIAS Bandung tidak terlepas dari dukungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia serta pemerintah daerah provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, khususnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jawa Barat.

Sementara itu, Project Director GIIAS Bandung 2023, Vista Limbong mengatakan pada penyelenggaraan perdana GIIAS Bandung 2023 ini, akan diramaikan 15 merek kendaraan, yakni Audi, Chery, Daihatsu, DFSK, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, Mazda, Mitsubishi Motors, Seres, Suzuki, Toyota, Volkswagen dan Wuling. Sementara itu, dari line up merek kendataan roda dia, hadir Benelli, Keeway dan Royal Enfield dan beragam industri pendukung otomotif. “Acara GIIAS Bandung 2023 ini akan menjadi magnet bagi penggemar otomotif dan industri terkait. Serta dapat memberikan pengalaman bagi masyarakat Bandung dan Jawa Barat secara umum,” ungkapnya. Ia juga menjelaskan, akan hadir pilihan elektrik vehicle (EV) dari tujuh merek mobil yang hadir yang akan memberikan pilihan bagi masyarakat. “Sekarang kan program pemerintah ada soal EV, nanti akan didorong agar dimaksimalkan di acara ini,” ungkapnya.

Rangkaian acara dan program yang tersaji dalam ajang pameran otomotif terbesar ini seperti Education Day untuk memberikan edukasi seputar teknologi industri otomotif kepada para siswa dan siswi sekolah menengah. Hadir juga Community Gathering “Rolling Thunder with Influencer” serta test drive pada area yang telah disiapkan

Memodernisasi Pelayan Publik Untuk Mempermudah Masyarakat Membayar Pajak Antar Kepala Bapenda Jabar Sabet Penghargaan IVL 2023

/dalam , oleh

Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik menerima penghargaan Indonesia Visioner Leader (IVL) kategori Best In Public Services Digital Transformation, Kamis (26/10).

Penghargaan ini diberikan atas inovasinya dalam upaya memodernisasi pelayan publik untuk mempermudah masyarakat membayar pajak. Hal ini diwujudkan dengan menghadirkan pelayanan Samsat Digital di Leuwipanjang dan Aplikasi Sambara.

Samsat Digital Leuwipanjang merupakan Samsat pertama di Indonesia yang menyediakan layanan pembayaran pajak lima tahunan secara drive thru, sehingga tidak perlu mengantri, fotocopy berkas dan mengisi formulir. Selain itu, Samsat ini dapat memberikan layanan yang jauh lebih cepat daripada layanan sebelumnya.

Sedangkan Sambara (Samsat Mobile Jawa Barat) adalah inovasi layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan yang berupa aplikasi smartphone berbasis Android dan iOS.

Dengan hadirnya Sambara di Aplikasi Sapawarga, wajib pajak dapat mengakses Layanan Pembayaran Pajak Tahunan di mana saja dan kapan saja.

Kepala Bapenda Jabar Menjadi Pembicara di Kuliah Umum Universitas Garut

/dalam , oleh

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut (UNIGA) menggelar Kuliah Umum dengan tema “Inovasi Pelayanan Publik dalam Mendukung Society 5.0” dengan menghadirkan Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik sebagai pembicara di Kampus FISIP Universitas Garut, Selasa (24/10).

Pada kuliah umum Elektronifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah, Dedi menyampaikan mapping PAD Indonesia dan Kondisi Geografis Jawa Barat.

Pada kesempatan tersebut, disampaikan juga Strategi Pendapatan Daerah, Transformasi Layanan Digital di Jawa Barat dan berbagai tantangan di masa depan.

Smart Tax Jadi Strategi Pendekatan Bapenda Jabar Untuk Go Digital

/dalam , oleh

Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik menjadi narasumber dalam kegiatan Studi Banding Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sulawesi Barat ke Wilayah Jawa Barat pada Senin (16/10) di Hotel Savoy Homan, Bandung.

“Strategi Pendekatan kita untuk Go Digital itu dengan Smart Tax, yang pertama melalui Tax Awarness yaitu edukasi kepada Wajib Pajak untuk ikut partisipasi secara aktif, kemudian Tax Center yaitu dengan memberikan pelayanan, jadi kita yang mendatangi masyarakat, dan Tax Appreciation,” ungkap Dedi.

Selain itu, Dedi juga memaparkan jika untuk menunjang layanan digital, ada beberapa inovasi yang telah dilakukan diantaranya adalah Samsat Digital, Sambara dan Samsat Information Center.

Bisa Bayar Pajak Kendaraan Melalui Qris di Layanan Drivethru Digital Samsat Cibinong

/dalam , oleh

Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik didampingi Mitra Tim Pembina Samsat dan seluruh Kepala P3DW Korwil Bogor meninjau Inovasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor bersamaan dengan pengesahan STNK secara Digital, pada Layanan Drivethru Digital Samsat di P3DW Kab. Bogor pada Rabu, (4/10).

Salah satu inovasi yang ada di Samsat Drivethru Digital ini dapat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan melalui Qris.

Bapenda Jabar Terima DGT Awards Konsistensi dan Dukungan Reformasi Perpajakan

/dalam , oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Badan Pendapatan Daerah menerima Penghargaan Direktorat Jenderal Pajak (Directorate General of Taxes / DGT Awards) untuk kategori Institusi Pemerintah & Asosiasi yang telah berkontribusi dalam konsistensi dan dukungan reformasi perpajakan di Indonesia.

Penghargaan diberikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan Suryo Utomo di Auditorium CBB, Jakarta (25/9/23).

Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi Bapenda Jabar untuk terus berinovasi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Kepala Bapenda Jabar Menjadi Narasumber di ADPMET 2023

/dalam , oleh

Dalam sambutan Rapat Kerja Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) terkait Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) dan Strategi Pemanfaatan Gas di Era Energi bersih, Gubernur Jawa Barat sekaligus Ketua (ADPMET) Indonesia, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa ada dua tujuan utama dari Organisasi ADPMET ini diantaranya untuk memperjuangkan hak-hak daerah dan memperkuat komitmen untuk net zero carbon di tahun 2060.

“Tujuannya ada dua, satu memperjuangkan keadilan makanya hari ini ada banyak topik salah satunya mencari celah-celah apakah kami di daerah masih bisa mendapatkan hak-hak yang wajar untuk rakyat kami, yang keduanya adalah organisasi ini mengakselerasi sebuah janji negeri ini kepada dunia yaitu Net Zero Carbon di 2060,” ujar Ridwan Kamil di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Yogyakarta, pada (05/07).

Kepala Bapenda Jabar sekaligus Ketua Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Indonesia (APPDI), Dedi Taufik yang menjadi narasumber dalam kegiatan kali ini juga menyampaikan jika kunci dari UU No 1 /2022 tentang HKPD dan Strategi Pemanfaatan Gas di era Energi Bersih adalah meningkatkan kapasitas fiskal daerah baik Provinsi maupun Daerah. Dimana salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan peluang dan juga potensi yang ada Provinsi maupun daerah.

“Saya gambarkan di masing-masing provinsi yang punya potensi lahan budidaya air tawar, potensi lahan budidaya air payau dan lahan potensi budidaya lautnya ini dikecualikan di UU HKPD. Nah jadi kami dari asosiasi sudah mengusulkan kaitan dengan usulan ini untuk dimasukan ke dalam Perda terkait potensi yang komersial saja, karena ini potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai pengganti lost yang diperkirakan akan terjadi di tahun mendatang,” ujar Dedi Taufik.

Gandeng DJP, Dorong Peningkatan Pajak Penghasilan

/dalam , oleh

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar) baru saja membahas proses intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Penghasilan PPh Ps. 21, 25 dan 29 guna meningkatkan pendapatan daerah.

Dalam keteranganya, Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik mengatakan, pihaknya telah melakukan diskusi dan mencari formula bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebelumnya, Bapenda Jabar menggelar pertemuan pada Rabu (24/5/2023) kemarin, sejumlah unsur Kanwil DJP hadir di antaranya dari Bandung dan Bogor. Lalu, ada perwakilan perangkat daerah dan perwakilan 34 Samsat.

“Kami telah menyusun rencana kerja bersama antara pemda dengan seluruh Kanwil DJP yang ada di Jabar. Nantinya kami bisa memperbaharui data potensi Pajak Penghasilan PPh 21, 25 dan 29,” ucap Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik, Kamis (25/5/2023).

Dengan adanya rencana kerja bersama tersebut, kata Dedi, harapannya besaran dana hasil bagi (DBH) pajak penghasilan untuk Provinsi Jawa Barat bisa meningkat.

Sesuai dengan Permenkeu nomor : 228/PMK.03/2017 bahwa Provinsi mempunyai untuk menyampaikan 19 jenis metadata ke Kementerian Keuangan secara periodik.

Selain itu, berdasarkan PKS Tripartit antara Pemda Prov, Ditjen Pajak dan Ditjen Perimbangan Keuangan, Provinsi juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan 11 jenis data secara periodik ke Kementerian Keuangan.

“Seluruh kebutuhan data dimaksud seluruhnya akan dipenuhi dengan koordinator Bapenda Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kominfo Provinsi,” terang Dedi.

Bapenda Jabar dan DJP sendiri akan membuat tim dari 17 perangkat daerah terkait hingga tiga Kanwil DJP, baik yang bertugas di Jabar mauoun KPP Madya/Pratama. Pada triwulan I 2023, Bapenda Jabar berhasil membukukan pendapatan mencapai Rp7,65 triliun. Jumlah ini sudah melampaui target dan capaian dari pendapatan tahun 2022 lalu.

Data ini mencerminkan hal positif karena pada awal tahun pihaknya menargetkan realisasi pendapatan pada triwulan I 2023 hanya sebesar Rp6,934 triliun. Namun pada realisasinya, jumlah pendapatan di kuartal pertama 2023 telah jauh melampaui target.

Salah satu faktor yang membuat realisasi pendapatan melampaui target ada di sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menurutnya, pendapatan dari sektor ini mencapai Rp2,230 triliun.

“Jumlah ini naik Rp213 miliar dari tahun sebelumnya,” ujarnya.

Selain dari sektor pajak kendaraan, realisasi pendapatan juga didapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah mencapai Rp4,911 triliun, pendapatan transfer Rp2,736 triliun, serta lain-lain dari pendapatan yang sah di angka Rp1,790 triliun.

Dedi juga mengungkapkan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) jadi pendapatan dengan persentase paling tinggi yakni di angka 32,79 persen. Sedangkan persentase terkecil didapat dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu 0,01 persen.

Hal ini, kata dia, disebabkan RUPS BUMD Jabar baru berlangsung bulan April 2023.

“Momentumnya sedang baik, mudah-mudahan hal ini terus tetap terjaga. Kami tentu akan berupaya untuk bisa mencapai target yang ditetapkan pada 2023 yang totalnya mencapai Rp34,145 triliun,” kata dia.

Samsat Information Center Antar Bapenda Jabar Raih Anugerah Tinar Buka

/dalam , oleh

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar) berhasil meraih Anugerah Tinar Buka dari Komisi Informasi Pusat.

Anugerah Tinar Buka merupakan pemberian penghargaan keterbukaan informasi publik tertinggi yang diberikan kepada pimpinan Badan Publik (BP). Penghargaan ini telah melewati beberapa tahapan, di antaranya Tahapan Administrasi, Presentasi, Uji Kepatutan, dan Visitasi.

Bapenda Jabar sendiri berhasil menjadi juara ketiga untuk kategori Perangkat Daerah.

Penghargaan diterima oleh Sekretaris Bapenda Jabar Maulana Indra Wibawa dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia Mahfud MD saat puncak acara Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Rabu (17/5).

Salah satu poin penilaian dalam Anugerah Tinar Buka ini adalah Inovasi Pelayanan Publik. Dimana para peserta harus memiliki suatu ide kreatif atau terobosan baru yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Tentu Kami bersyukur dengan penghargaan ini. Samsat Information Center dinilai sebagai inovasi layanan dan keterbukaan informasi untuk publik, karena mendekatkan komunikasi antara pemerintah dengan wajib pajak dalam bentuk pelayanan konsultasi pajak, pengaduan, penelusuran dan publikasi pajak berbasis teknologi komunikasi,” ucap Indra, Jumat (19/5).

Selain penganugerahan Tinar Buka, acara HAKIN 2023 juga diisi dengan Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023. Memasuki tahun Pemilu, Komisi Informasi Pusat (KIP) kembali mengingatkan Pemerintah, Kementerian, atau Badan Publik level nasional maupun daerah untuk meningkatkan kemudahan akses informasi dan kualitas layanan informasi untuk rakyat.

Wakil KIP Arya Sandhiyudha menuturkan, penyelenggaraan Pemilu jangan sampai mengganggu kualitas badan publik dalam melayani masyarakat khususnya layanan informasi publik. Menurutnya, KIP akan kembali menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik serentah se-Indonesia untuk menjaga kualitas tersebut.

“Pemerintah atau Badan Publik level nasional hingga daerah harus menjaga fokus performa kualitas penyajian data, kualitas pelayanan informasi terhadap beragam jenis informasi publik yang dikelola, termasuk di dalamnya informasi pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

“Kelak dalam metode penilaian, ketiga aspek tersebut yaitu kualitas informasi, pemahaman layanan informasi dan keberagaman informasi dengan pengadaan barang dan jasa di dalamnya akan memiliki bobot nilai tertinggi,” sambungnya.

Sementara itu, Komisioner Bidang Kelembagaan KI Pusat Handoko menyatakan, secara umum kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Nasional 2023 akan melakukan penilaian terhadap sejumlah aspek, diantaranya aspek kualitas informasi, jenis informasi, pelayanan informasi, sarana dan prasarana, komitmen organisasi dan digitalisasi.

Akan ada kurang lebih 400 Badan Publik yang menjadi objek Monev meliputi kementerian, pemerintah provinsi, BUMN, lembaga negara non struktral dan juga Perguruan Tinggi Negeri.

Nantinya, akan diputuskan 15 Badan Publik terbaik dari seluruh kategori untuk kelak disertakan dalam penganugerahan Tinar Buka Tahun 2024.