Target pajak reklame Kota Bandung tahun ini meningkat 1.800 persen. Hal tersebut diamini oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung, Ema Sumarna, pada Rabu(2/3/2016)

“Itu karena sudah berdasarkan kajian Bappeda dan akademisi, jadi saya menyanggupi saja”, tutur Ema.

Target tahun ini jauh melebihi target tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 15 miliar. Sementara tahun in sebesar ini Kota Bandung menargetkan pencapaian pajak reklame hingga Rp 290 miliar.

“Untuk itu saya akan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang merekomendasikan kenaikan hingga sebesar ini”, ucapnya.

Ema mengaku bahwa pihaknya hanya dapat berfikir positif. Ia juga berharap dengan tidak adanya moratorium reklame, dapat memudahkan pihaknya mencapai target tahun 2016.

Selain itu, Ema juga mengaku akan mengoptimalkan pajak reklame, mengingat penarikan pajak kini bukan berdasarkan izin, namun berdasarkan traksaksi. Jadi walaupun tidak berizin, tapi wujudnya ada, maka pajaknya dapat ditagih.

Ema juga mengatakan akan menarik pajak reklame yang ada di food court Kota Bandung yang selama ini terabaikan.

“Jika ada papan reklamenya ada, walaupun kecil dan di tempat-tempat yang mungkin tidak terlihat, akan kami tarik pajaknya”, pungkasnya.

Pemeriksaan dan pencatatan identitas pengunjung, tak hanya diterapkan di lingkungan Mapolres Bogor. Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Cibinong juga menerapkan hal yang serupa.

Jumat (26/02/2016), dua petugas dengan pakaian anti peluru dilengkapi dengan senjata laras panjang terlihat berjaga-jaga di pintu masuk Samsat Cibinong.

Setiap ada warga yang masuk ke kawasan tersebut, tak luput dari pemeriksaan petugas. Termasuk, pemeriksaan barang bawaan yang dibawa warga yang hendak memperpanjang pajak.

“Yang jaga dua anggota Sabhara Dalmas Polres Bogor untuk pengamanan kantor Samsat,” ujar Kabaghumas Polres Bogor, AKP Ita Puspitalena.

Tak hanya pengecekan saja, kata dia, setiap tamu juga akan diperiksa mulai dari tas dan barang bawaannya.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengamanan internal dan mencegah dari hal-hal yang tak diinginkan,” ungkap Ita.

Selain itu, sambung Ita, pengamanan juga diterapkan untuk meningkatkan pelayanan Polri terhadap masyarakat. Kanit Regident Polres Bogor, Iptu Yulita Heriyanti menjelaskan, penerapan pengamanan bagi tamu yang hendak ke kantor Samsat Cibinong akan diberlakukan setiap hari.

“Biar memberikan rasa aman kepada tamu yang datang juga,” ucap Ita.

Selain itu, upaya tersebut juga menghindari adanya praktik calo yang kerap berada di kawasan Samsat.

“Agar lebih tertib, Insya Allah akam dilaksanakan terus, tidak ada penumpukan seperti biasanya, mereka (wajib pajak) juga lebih aman membayar pajak, tidak seperti sebelumnya,” ucapnya.

Sebelumnya, warga yang berkepentingan ke Mapolres Bogor wajib membawa identitas diri. Sebab, Polres Bogor sudah menerapkan aturan baru penggunaan kartu identitas.

 

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor telah menerapkan kebijakan pada pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan serta Pedesaaan (PBB-P2). Sehingga warga yang tidak mampu akan terbebas dari pungutan PBB.

Daud Nedo Daredoh, Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Bogor mengatakan bahwa pembebasan SPPT bagi warga miskin jumlahnya hampir mencapai Rp 5 miliar.

“Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan Pemkot terhadap warga miskin,” tuturnya.

Pihaknya akan terus mensosialisasikan kebijakan ini kepada seluruh kepala seksi pemerintahan di kecamatan dan kelurahan, agar terhindar dari kesimpangsiuran informasi serta menyamakan pemahaman di dalam mekanismenya.

“Melalui kegiatan rekonsiliasi ini sekaligus evaluasi, kami ingin menjelaskan teknis di lapangan. Khususnya dengan kebijakan Walikota yang berpihak kepada warga miskin, dengan menggratiskan SPPT PBB P2,” jelasnya.

Secara terpisah, menteri Agraria dan tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, perihal PBB, harus dikaji benar siapa saja yang berhak atau tidak berhak mendapat fasilitas pembebasan PBB.

Masyarakat yang tidak mampu silahkan nanti mendaftar ke Pemda agar bebas PBB, tentu nanti akan diverifikasi juga,” ucap Ferry.

Dalam memberikan kriteria masyarakat kurang mampu, Ferry menggunakan istilah masyarakat berpenghasilan renda (MBR). Kriteria tersebut bisa jadi berbeda-beda antar daerah, sehingga pemerintah pusat akan membuat petunjuk untuk menentukan mana saja masyarakat yang masuk kriteria MBR. Jika Pemda memiliki kriteria tersendiri, ia mengaku tidak mempermasalahkannya.

Ia pun menerangkan bahwa sebenarnya sudah ada database yang bisa digunakan untuk menentukan kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan pembebasan PBB. Contohnya, para penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang menjadi program pemerintah pusat.

 

Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang telah diterapkan pada tahun ini oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor diibaratkan seperti memiliki dua mata pisau. Hal tersebut memberikan dampak pada kenaikan pada pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan serta Pedesaan (PBB-P2), namun disisi lain, warga tidak mampu akan diberikan keringanan untuk tidak membayar PBB.

Perihal itu disampaikan langsung oleh Walikota Bogor, Bima Arya ketika memberikan arahan kepada peserta rekonsialiasi Penerimaan dan Pengelolaan PBB-P2 tahun 2016 di Balaikota, Selasa (23/02/2016).

“Warga miskin yang tagihan PBB-nya mencapai Rp 100.000 kebawah akan dibebaskan biaya 100 persen. Tagihan yang dibebaskan tersebut, secara akumulatif nilainya mencapai sekitar Rp 5 miliar,” ucapnya.

Ia pun menjelaskan, dalam menjabarkan penyesuaian NJOP, akan selalu ada beberapa tahapan yang perlu dikoordinasikan. Selain perencanaan, yang sangat penting juga adalah dilakukan sosialisasi. Sebab, seringkali kebijakan yang tujuannya baik, tapi tidak dipahami dengan baik karena kurang sosialisasi, sehingga dapat menghasilkan dampak yang juga tidak baik.

Oleh karena itu, Bima mengatakan bahwa suatu hal yang penting bagi seluruh aparatur untuk menyamakan pemahaman tentang kebijakan PPB-P2. Terutama tentang pemahaman bahwa penyesuaian NJOP per tahun 2016 tidak terkait dengan peningkatan target Pendapatan Asli Daerah.

“Jika hanya itu yang disampaikan maka akan menimbulkan persepsi yang salah,” lanjutnya.

Menurutnya, penyesuaian NJOP dilakukan berdasarkan hasil audit Tim Kosupgah KPK RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, yang menyarankan agar Pemkot Bogor melakukan penyesuaian NJOP.

“Angka yang tersebut disesuaikan nilainya masih 65 persen dari harga pasar dan masih berada di bawah zona nilai tanah BPN dan masih sangat natural,” jelasnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat sektor Parkir berada diurutan terendah dari 10 item target pencapaian di tahun 2015 dengan Rp1,3 milyar saja.

Kepala DPPKAD KBB Sudibyo mengatakan, raihan PAD tahun anggaran 2015 untuk KBB secara umum mengalami peningkatan. Namun sektor pajak parkir berada di urutan terendah.

” Memang terendah dari 10 item yang menjadi target PAD, namun pajak parkir melebihi target dari target Rp1 milyar terealisasi Rp1,3 milyar,”ujarnya, Senin (22/2/2016).

Dia mengatakan, pajak parkir memang tidak begitu signifikan menjadi konsentrasi pendapatan lantaran memang parkir hanya berada di wilayah perkotaan saja.

” Memang parkir kurang begitu baik dibanding BPHTB dan PBB,” ujarnya.

Namun demikian, lanjut dia kedepan pihaknya akan terus menggenjot pajak parkir pada tahun 2016 ini.

Berdasarkan data dari DPPKAD KBB, kata Sudibyo, realisasi PAD KBB tahun anggaran 2015 secara keseluruhan melampuai dari yang ditargetkan sebelumnya sebesar Rp284 milyar menjadi Rp297 milyar.

Raihan PAD tahun anggaran 2015 untuk KBB secara umum mengalami peningkatan dari capaian target sebelumnya terutama yang bersumber dari sektor pajak. Adapun untuk raihan tertinggi PAD dari sektor pajak yakni bersumber dari BPHTB.