Focus Group Discussion Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Focus Group Discussion terkait optimalisasi penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam (minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi) di provinsi Jawa Barat, Kamis (21/9).

FGD yang dibuka oleh Kepala Bapenda Jabar ini, menghadirkan narasumber Dari Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat.

Rapat Koordinasi dan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah

Sesuai dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diselenggarakan Rapat Koordinasi dan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan di Hotel Mason Pine Bandung pada hari rabu (20/9)

Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik mengatakan untuk meningkatkan pendapatan daerah salah satunya dengan mengadakan program 3M yaitu Matching fund, Matching programme, and Matching promotion.

Kepala Bapenda Jabar Hadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat

Kepala Bapenda Jawa Barat, Dedi Taufik menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat pada Jumat (15/9).

Rapat ini juga turut dihadiri oleh Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin yang akan membahas terkait Laporan Reses III Tahun Sidang 2022-2033, Penandatangan Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Pembangunan PPAS Tahun 2023.

Selain itu juga membahas terkait Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023 dan Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2023-2024.

Kepala Bapenda Jabar Bahas Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023

Kepala Bapenda Jawa Barat, Dedi Taufik bersama jajaran Kabid Renbang, Dalev dan PSIP Bapenda Jabar menghadiri Rapat Kerja Banggar (Badan Anggaran) DPRD Provinsi Jawa Barat guna membahas rancangan perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023.

Dalam rapat tersebut dibahas beberapa hal yang urgensi untuk dilakukan perubahan pada APBD berdasarkan usulan dari DPRD. Diantaranya terkait anggaran untuk pengelolaan sampah dampak Sarimukti, serta beberapa hal lainnya.

Bapenda Jabar menjadi BEST OF THE BEST di dalam Ajang Humas Awards Tahun 2023 di Tingkat Perangkat Daerah

Bapenda Jabar meraih Peringkat 3 Perangkat Daerah Pemrakarsa Terbaik TKKSD Awards Tahun 2022.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota melalui Kegiatan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Awards Tahun 2022 dan 2023.

Bapenda Jabar meraih Peringkat 3 Perangkat Daerah Pemrakarsa Terbaik TKKSD Awards Tahun 2022.

Penghargaan diserahkan dalam Acara West Java Festival, Minggu (3/9) di Jalan Diponegoro Kota Bandung.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Kepala Daerah yang telah bekerja sama membangun Jawa Barat. Kang Emil juga sekaligus berpamitan karena per tanggal 4 September 2023 dirinya sudah tidak lagi bertugas sebagai Gubernur Jawa Barat.

“Terima kasih warga Jawa Barat telah mempercayai Kami sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur sekaligus Kami mohon maaf lahir batin jika masih ada kekurangan. Mari Kita saling mendoakan yang terbaik bagi provinsi Jawa Barat,” ujar Kang Emil.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil Puji Digitalisasi Samsat Leuwi Panjang

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengacungi jempol kehadiran Samsat Digital di Terminal Leuwipanjang. Sebab pelayanan publik yang diresmikan Pemprov Jawa Barat bersama Tim Pembina Samsat ini membuat warga tidak perlu datang ke kantor pemerintah untuk urusan membayar pajak.

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil saat meresmikan Samsat Digital di Terminal Leuwipanjang. Tampak hadir Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, Dedi Taufik, Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi dan Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A Purwantono.

“Layanan publik paling canggih, paling baik adalah jika urusan beres tanpa warga datang ke negara (kantor pemerintah). Negaranya yang mendatangi (memudahkan) warga, itu yang terbaik,” ucap Kang Emil, sapaannya yang hadir bersama istri, Atalia Praratya, Selasa (29/8/2023).

“Biarkan masyarakat aktif dengan ekonominya kegiatan sosialnya, tapi kewajiban pelayanan publiknya terselesaikan oleh sebuah cara tanpa harus bertemu. Jadi ini adalah inovasinya warga tidak perlu lagi berpanas-panasan bayar. Kemudian (waktu mengurus dokumen) dari dua jam menjadi hanya 5 menit,” imbuhnya.

Kang Emil menilai, apa yang dilakukan Bapenda bersama Tim Pembina Samsat adalah contoh dari kolaborasi yang produktif. Mereka berhasil berembuk hingga memanfaatkan terminal. Secara tidak langsung, membuat masyarakat nyaman untuk datang karena kondisinya tak lagi kumuh.

Orang nomor satu di Jabar ini berharap apa yang sudah dilakukan bisa berdampak positif dalam penerimaan pajak yang dikelola negara untuk pembangunan di berbagai sektor, mulai infrastruktur, Pendidikan hingga Kesehatan. Selain itu, jangan sampai puas dengan invoasi yang sudah ada.

“Saya harap muncul inovasi terakhir, pengesahannya juga sudah tidak perlu lagi datang fisik, mudah-mudahan bisa di laksanakan. Ketika ngecek rangka mesin misalnya, bisa pakai teknologi dan tersebar di wilayah-wilayah. Sehingga warga bisa lebih dekat lagi,” harap mantan Wali Kota Bandung ini.

Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik menjelaskan, hal ini adalah hasil kolaborasi Kakorlantas Polri beserta Kemendagri dan Jasa Raharja. Mereka memiliki kesamaan visi untuk mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat terutama dalam rangka edukasi pajak.

“Digitalisasi adalah solusi. Jadi layanan yang biasanya dua jam bisa cepat, lima menit. Kemudian juga tahunan dan lima tahunan, untuk cek fisik juga kita sudah pendekatan digitalisasi,” ucap Dedi Taufik.

“Ini sebuah kolaborasi dengan tim pembina Samsat nasional. Kami mempunyai komitmen yang dikolaborasikan dengan aset yang dimiliki pemerintah pusat yaitu Kementerian Perhubungan yaitu terminal,” terang dia.

Beberapa layanan yang bisa dilakukan di Samsat pembantu di Terminal Leuwipanjang, di antaranya melayani perpanjangan STNK tahunan dan 5 tahunan. Juga, ada layanan Samsat drive thru atau lantatur. Semua pembayaran didorong cashless.

Disinggung mengenai rencana berikutnya, Kakorlantas Polri, Irjen Firman Shantyabudi menyatakan bahwa komunikasi yang sudah terjalin akan terus dijaga. Saat ini fokusnya adalah menambah pendapatan daerah. Karena dengan begitu, rencana inovasi untuk layanan bisa dilaksanaan dengan maksimal.

“Nah saya mendorong ke pemerintah daerah kalau nanti orang Bandung, Jawa Barat semuanya taat pajak otomatis anggaran daerah juga meningkat. Itu bisa gunakan untuk banyak hal, dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk layanan yang lebih baik, pembangunan jalan, perbaikan rumah sakit, termasuk penambahan untuk mendekatkan sistem pembayaran,” terang dia.

“Kalau istilah beliau (Ridwan Kamil) di mana ada masyarakat berkegiatan kita pelayanan yang datang. Masyarakat tidak hilang waktu, bisa melaksanakan kegiatan kewajibannya di sana. Ini lah yang harus dibangun antara masyarakat dengan pemerintah selaku pelayanan masyarakat. Kami yang ada di pembinaan Samsat terus mengingatkan untuk evaluasi, dilihat saja sedang naik atau turun ini kepatuhan (membayar pajaknya),”pungkasnya.

sumber : https://bandungraya.inews.id/read/339214/ridwan-kamil-puji-inovasi-samsat-digital-masyarakat-makin-dimudahkan-akses-layanan-publik

Gubernur Ridwan Kamil Resmikan BRT Listrik Berbasis Listrik Kawasan Bandung Raya

West Java Future Masstrans yang diselenggarakan di IKEA Kota Baru Parahyangan Minggu (27/8), dibuka oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Dilanjutkan dengan Pound Fit bersama Bandung Pound Fit Community, juga adanya Pameran Evolusi Angkutan Umum dan hiburan.

“Penanganan Publik Transportasi akan menjadi sebuah urgensi khususnya di area Bandung Raya ini, yang menggunakan Publik Transportasi masih kurang lebih mendekati 14% saja. Artinya 86% nya masih menggunakan kendaraan pribadi.

Transportasi berbasis Bis ini akan menghubungkan Kabupaten Bandung Barat ke Leuwipanjang, dan jangka panjang saya juga berharap semua kendaraan beralih ke kendaraan listrik, mungkin butuh waktu tapi harus kita lalui” ungkap Ridwan Kamil.

Ia optimistis dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun ke depan target 50 persen akan tercapai. Anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal itu sebesar Rp100 triliun. 

“Dalam hitungan 10 sampai 15 tahun mimpi itu akan terwujud dengan total butuh kurang lebih Rp100 triliun,” ucap Kang Emil. 

Apabila transformasi transportasi massal ini tidak dilakukan, maka dalam tujuh tahun ke depan diprediksi kemacetan di Bandung Raya akan semakin parah. 

“Kalau tidak dilakukan, maka dalam hitungan tujuh tahun ke depan keluar rumah sudah macet total. Jadi ini adalah upaya dari kita terus menghadirkan transportasi massal yang maksimal,” pungkas Kang Emil.

Gandeng Kader PKK Jadi Cara Bapenda Jabar Tingkatkan Pendapatan Pajak

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar menggandeng Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mengkampanyekan pentingnya membayar pajak. Cara ini dilakukan guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak khususnya kendaraan bermotor.

“Kita melibatkan tim penggerak PKK, kenapa kita ajak supaya ada harmonisasi dari mulai rumah tangga,” ucap Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik, Jumat (18/8/2023).

Dedi mengatakan, di Jawa Barat saat ini masih banyak kendaraan yang belum membayar pajak. Dia mencontohkan, untuk Kota Bandung saja, dari 2,2 juta kendaraan yang ada, baru 48% yang taat dalam membayar pajak.

Karena itulah, menurut Dedi, perlu ada peran dari pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor.

“Kita melihat data itu, kita coba sentuh melalui ibu-ibu, karena the power of emak-emak ini, kita coba untuk mengingatkan untuk bayar pajak,” katanya.

“Saya pikir gerakan ini memang tidak harus ada feedback langsung tapi mungkin 1-2 minggu ke depan kita evaluasi berdampak tidak menggugah masyarakat,” lanjut Dedi.

Dedi meyakini jika upaya Bapenda menggandeng emak-emak yang dimotori oleh PKK ini dapat mengakselerasi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak ditambah adanya program diskon pajak yang telah berjalan.

Apalagi saat ini, Jabar telah mencatat penerimaan pajak mencapai 48% atau Rp 10,5 triliun pada semester I dari target pajak tahun 2023 sebesar Rp 21,9 triliun. Dari angka itu, capaian pajak didominasi pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) yang mencapai Rp 4,2 triliun.

“Kita melihat ke depan ada relaksasi penghapusan denda, relaksasi BBNKB II dan sosialisasi kita jalankan itu sebuah strategi karena kita ingin melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan mengintegrasikan data yang ada,” ujar Dedi.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya menambahkan, ada 1,5 juta kader PKK di Jabar yang siap mengkampanyekan soal pajak. Menurutnya ibu-ibu di PKK sudah terbiasa membantu mensosialisasikan berbagai program pemerintah.

“Kami adalah PKK, nah yang kami lakukan ada kita mendorong program pemerintah misalkan soal stunting dan terkait pajak kita bantu dengan sinergitas. PKK di Jabar kadernya mencapai 1,5 juta tentu harus menjadi mitra pemerintah untuk menyebarluaskan program pemerintah,” ujar Atalia.

Upacara Peringatan HUT RI ke-78 Tingkat Provinsi Jawa Barat

“Indonesia sebagai sebuah Bangsa yang menghargai jasa para pahlawan, tidak pernah menganggap kecil semua pencapain Bangsa” ungkap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam Upacara Peringatan HUT RI ke-78 di Gasibu, Kamis (17/8).

Dihadiri Forkopimda Jabar, Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat Jawa Barat.