Dispenda Targetkan Rp1,5 triliun untuk pajak rokok

Plt. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jawa Barat, Iwa Karniwa menuturkan pihaknya menargetkan pajak rokok tahun ini diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun. Hal itu sebagai salah satu langkah peningkatan kemampuan daerah dalam pelayanan publik, khususnya kesehatan.

Selain itu, diharapkan meningkatnya pajak rokok sebagai salah satu langkah pengendalian dampak negatif rokok. Sebab, di Indonesia perokok meningkat dibandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara ASEAN.

“Target pendapatan di 2014 ini, kita targetkan naik signifikan. Salah satunya terbesar dari kendaraan. Pendapatan pun diperoleh dari retribusi dan pajak rokok,” kata Iwa.

Selain target meningkatnya pajak rokok, Iwa mengaku pihaknya akan menjemput para wajib pajak kendaraan bermotor untuk dilakukan sensus. Langkah tersebut pun akan melibatkan perangkat pemerintah hingga kecamatan dan desa.

“Kita akan melakukan sensus kendaraan untuk meningkatkan raihan pajak kendaraan. Sensus ini kita akan memanfaatkan petugas Dispenda yang ada di 34 cabang di Jabar. Selain itu, akan bekerjasama dengan kepala daerah hingga tingkat lurah dan camat,” jelasnya.***

Kelola pajak air, Dispenda Jabar Lindungi Lingkungan Jawa Barat

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jawa Barat akan mengoptimalkan perolehan pajak air permukaan. Hal itu dilakukan bukan semata mencari pendapatan daerah, tetapi untuk mengendalikan dan ikut menjaga lingkungan di Jawa Barat.

Plt. Dispenda Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan pihaknya adalah berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jabar dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Menurutnya, koordinasi tersebut dilakukan terkait regulasi pemanfaatan air tanah. Karena, selama ini masih terjadi perbedaan persepsi terkait pajak permukaan air. Apalagi, setiap air yang dimanfaatkan oleh organisasi, masyarakat, atau perusahaan, dipastikan menjadi objek pajak.

“Perlu pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah pusat dan dinas terkait lainnya untuk menyamakan persepsi. Ini juga demi menjaga lingkungan di Jawa Barat,” kata Iwa.

Lebih lanjut pihaknya berharap, surat izin pengambilan air (SIPA) bisa diperjelas sehingga potensi dari air permukaan bisa lebih tergali. Pihaknya pun akan mengembangkan pengelolaan terhadap sejumlah aset milik Pemprov Jabar lainnya.

“Misalnya lapang golf di Jatinangor, dan lahan di depan Gasibu. Itu yang dioptimalkan. Target pendapatan tahun 2014 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Target kita adalah Rp19,9 trilyun. Salah satunya terbesar dari kendaraan. Pendapatan pun diperoleh dari retribusi dan pajak rokok,” pungkasnya. ***

 

Kesadaran adalah matahari, Kesabaran adalah bumi, Keberanian menjadi cakrawala dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata”. – WS Rendra –

Pemprov Jabar Targetkan PAD 13 T

Pada 2014, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp 13,042 triliun atau naik sekitar 30% dibanding PAD 2013. Kontributor signifikan penambah PAD 2014 diproyeksikan  dari berbagai pajak sektor kendaraan bermotor juga pajak rokok.
“Sedangkan untuk pendapatan daerah, yaitu PAD ditambah dengan dana perimbangan dan dari pos lain-lain pendapatan yang sah, tahun ini ditargetkan sebesar Rp 15,878 triliun,” ujar Plt. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Jabar, Iwa Karniwa, dalam Forum OPD Dispenda Jabar, Rabu (19/3/2014).

Iwa yang juga Asisten IV Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Jabar, menjelaskan, proyeksi dari pajak daerah sebesar Rp 12,215 triliun, pendapatan dari pos retribusi Rp 57,667 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 273,4 miliar, dan dari hasil lain PAD yang sah sebesar Rp 495,889 miliar.

Sementara, berkaitan dengan pajak daerah, rinciannya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 4,43 triliun, Bea Balik Nama Kendaraaan Bermotor (BBNKB) Rp 4,265 triliun, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPNKB) Rp 1,91 triliun, pajak air permukaan Rp 40,29 miliar, dan dari pajak rokok sebesar Rp 1,578 triliun.

“Untuk mendukung peningkatan PAD ini, kami sudah melakukan reformasi  struktural di lembaga-lembaga  yang menangani pendapatan,” ucapnya.

Menurut Iwa, salah satunya adalah menjadikan Dispenda sebagai koordinator pendapatan daerah sepenuhnya. Sehingga pencatatan pendapatan yang sebelumnya terpisah di Dispenda, Biro Keuangan, dan Kas Daerah, saat ini semuanya terintegrasi di bawah koordinasi Dispenda Jabar.

Selain itu, operasional 34 kantor cabang di daerah-daerah, juga mengalami perubahan sistem kerja. Semula pembagian kerjanya didasarkan pada jenis-jenis pendapatan, saat ini dirubah menjadi berorientasi pada proses. Sebagai contoh untuk jabatan kepala seksi  hanya dikenal Kasi Pendataan dan Penetapan, serta Kasi Penerimaan dan Penagihan. “Hasilnya sudah mulai dirasakan, beban kerja masing-masing bagian menjadi lebih ringan karena lebih fokus. Sehingga berbagai pencatatan relatif menjadi lebih cepat dan akurat,” sahutnya.

Survey kendaraan bermotor untuk meningkatkan PAD, dituturkan Iwa, sedang dilakukan di seluruh wilayah di Jabar. Tujuannya, sambungnya, untuk mengetahui berapa yang masih digunakan, sehingga bisa diketahui berapa yang belum membayar kewajibannya. “Ini perlu dilakukan karena di Jabar tidak ada pembatasan tahun kendaraan seperti di Singapura, misalnya umur kendaraan lebih dari lima tahun langsung dicoret. Di Jabar kendaraan sajak jaman dulu sampai sekarang masih masuk pencatatan,” paparnya.

Berdasarkan data yang ada, ungkap Iwa, di seluruh wilayah Jabar terdapat 12.544.000 kendaraan bermotor. Secara peruntukan terdiri dari 12.345 kendaraan pribadi, 144.118 kendaraan pribadi, dan 85.572 kendaraan dinas pemerintah.
Sedangkan dari jenis kendaraan terbagi atas sedan/minibus sebanyak 1.326.000 unit, bus/mikrobus 25.532  unit, truk 424.500, alat berat 32  unit, dan sepeda motor (roda 2 dan roda 3) sebanyak 10.767.000 unit.

“Mudah-mudah sebelum akhir tahun survey bisa selesai. Sehingga data bersih kendaraan bermotor di Jabar bisa segera didapat. Artinya akan bisa diketahui berapa jumlah yang sudah membayar dan berapa belum memenuhi kewajibannya. Kalau sudah ada data bersih, proses penagihan bisa dilakukan dengan lebih efektif,” tandas Iwa.***

Kesadaran adalah matahari, Kesabaran adalah bumi, Keberanian menjadi cakrawala dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata”. – WS Rendra –

Dispenda Akan Sensus Kendaraan di Jabar

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat memperkirakan ada sekitar 2 juta kendaraan di Jabar yang belum memenuhi wajib pajak. Terkait itu, Dispenda akan melakukan sensus kendaraan dalam jangka waktu dekat.

“Kita akan melakukan sensus kendaraan untuk meningkatkan raihan pajak kendaraan. Apalagi ada sekitar 2 juta kendaraan yang selama ini belum membayar pajak,” ujar Plt. Kepala Dispenda Jabar, Iwa Karniwa, Rabu (19/3).

Iwa yang juga Asisten Daerah IV Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Jabar, mengatakan, berdasarkan informasi saat ini ada sekitar 12,4 juta unit kendaraan yang beredar di wilayah Jabar. Hal itu meliputi motor dan mobil. Namun demikian, pihaknya memperkirakan jumlah tersebut terlalu banyak. Dispenda, sambungnya, memperkirakan saat ini ada sekitar 10,5 juta unit kendaraan yang beredar. Hanya saja, dari 10,5 juta unit kendaraan tersebut masih banyak yang belum membayar pajak. Pihaknya pun mencatat ada sekitar 2 juta unit kendaraan yang selama ini belum membayar pajak.

“Kita perkirakan dari 10,5 juta unit kendaraan tersebut hanya sekitar 8,5 juta unit kendaraan yang sudah bayar pajak, sementara sisanya sekitar 2 juta unit itu belum bayar pajak. Oleh karena itulah yang 2 juta unit ini akan kita kejar,” jelasnya.

Ia menilai, hal tersebut adalah hal yang sangat serius sehingga untuk mengantisipasi itu, pihaknya berencana melakukan sensus kendaraan dalam jangka waktu dekat ini. Pada pelaksanaannya, lanjut Iwa, sensus kendaraan sendiri akan mengusung sistem jemput bola. Dimana petugas Dispenda akan mendatangi masyarakat yang belum membayar pajak kendaraan langsung ke alamat rumahnya. Petugas pun akan menginformasikan dan menagih pajak kepada yang bersangkutan.

“Dalam sensus ini kita akan memanfaatkan petugas Dispenda yang ada di 34 cabang di Jabar. Selain itu, mereka juga akan mengintruksikan kepala daerah hingga tingkat lurah dan Camat. Lurah dan Camat akan mendampingi karena mereka yang lebih tahu,” lanjut Iwa.

Dipaparkan Iwa, sensus itu dilakukan guna memperbaiki data sebelumnya. Selain itu, dia berharap masyarakat yang memiliki kendaraan bisa membayar pajak dengan benar. Sensus kendaraan sendiri dilakukan kepada masyarakat golongan menengah yang memiliki kendaraan roda dua, roda empat maupun roda tiga.

“Yang memiliki mobil itu golongan masyarakat menengah, sehingga tidak berpengaruh secara ekonomi. Sasaran kita menengah keatas. Tetapi untuk detilnya setelah Oktober 2014 nanti, berapa totalnya kendaraan di jawa barat ini. Pada dasarnya Ini belum pernah sensus dilakukan dari rumah ke rumah,” urai Plt. Kadispenda.

Warga Apresiasi Adanya Samsat Keliling

Pelayanan Samsat keliling yang dilakukan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan memperpanjang  Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Salah satunya yang hadir setiap hari Minggu di Car Free Day Dago.

Samsat keliling ini merupakan layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan dengan metode jemput bola. Artinya, pemilik kendaraan atau wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat dapat lebih mudah menjangkau layanan ini.

Salah satu warga Bandung yang melakukan pembayaran pajak tahunan, Zeda Komara, mengaku senang dan tidak kerepotan dalam membayar pajak. Terlebih dengan adanya di CFD Dago membuat dirinya bisa sambil menikmati hari minggu dengan berolahrga.

Siswa sekolah menengah atas negeri di Bandung ini mengaku, Samsat keliling pun prosesnya lebih cepat dan tidak ribet.

“Kalau persyaratan sama seperti di kantor Samsat. Tapi kalau di Samsat keliling loketnya tidak sebanyak di kantor Samsat. Yang penting sih, bisa santai sambil olahraga kalau minggu di CFD,” ungkapnya. ***

 

 

 

Netty Ajak Perempuan Aktif dalam Pesta Demokrasi

Dunia politik dan perempuan sangat berkaitan, tidak hanya lingkup formal, namun nonformal pun sama. Demikian disampaikan oleh Ketua Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan dalam acara sosialisasi Pemilu 2014 Bagi Anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jawa Barat, termasuk Dharma Wanita Dinas Pendapatan Provinsi Jabar, di Gedung Pusdai Bandung, Kamis (13/3).

Netty mencontohkan, ketertarikan perempuan di ruang informal bisa dicontohkan di keluarga masing-masing, seperti mengenalkan politik ataupun sistem pemerintahan kepada anak masing-masing. Sementara ruang formal adalah medium politik prastis misalnya menjadi anggota legislative. Pada akhirnya, baik di ruang formal/informal, Netty berharap perempuan dapat memahami peranan perempuan dalam dunia politik.

Acara yang digagas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat ini, menurut Netty sangat penting. Apalagi, perempuan menempati setengah penduduk di masyarakat. “Perempuan punya andil dalam sistem demokrasi. Contohnya, dalam pemilihan setidaknya perempuan dapat terlibat mendorong dan mendukung orang dalam proses perbaikan,” jelas Netty.

Netty berharap dengan dilaksanakannya Pemilu 2014 nanti seluruh perempuan Jawa Barat, terlebih DWP Provinsi Jawa Barat, dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu dengan memilih yang tepat betul-betul dapat mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik.

“Kita harus berperan aktif mendukung orang dalam proses perbaikan serta menghalangi orang dalam menghambat proses perbaikan,” tegasnya. ***

BKD Sosialisasikan Penilaian Kinerja PNS Di Lingkungan Dispenda Jabar

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat melaksanakan sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja PNS di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Kamis (6/3). Penilaian prestasi kerja PNS ini bertujuan menjamin objektifitas pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Prestasi kerja dihitung berdasarkan realisasi kerja yang dicapai terhadap Sasaran Kerja Pegawai (SKP) masing masing PNS. Dengan begitu, hanya pegawai yang berprestasi yang berhak memperoleh nilai baik.

Perwakilan dari BKD Jawa Barat dalam pemaparannya mengatakan, Sasaran Kerja Pegawai memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai. Sesuai dengan tupoksi, wewenang , tanggung jawab dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Penilaian prestasi kerja terdiri atas unsur sasaran kerja pegawai (SKP) dan perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam satu tahun dengan bobot nilai SKP 60 persen dan bobot nilai perilaku kerja 40 persen. SKP itu akan menjadi semacam kontrak kerja seorang PNS terhadap atasannya. Adapun penilaiannya dihitung berdasarkan realisasi kerja terhadap kontrak kerja tersebut. ***

dispenda_sertijab_plt_

67 Pejabat Baru Dispenda Jabar Diminta Terus Belajar

Sebanyak 67 pejabat esselon III dan IV di lingkungan Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat lakukan serah terima jabatan. Acara yang berlangsung di Aula Utama Dispenda Jabar ini dihadiri Plt. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat serta pejabat tinggi di lingkungan Dispenda Jabar.

Plt. Kepala Dispenda Jabar, H. Iwa Karniwa, SE.Ak, MM, dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada pejabat yang mengemban tugas baru untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Ucapan rasa terimakasih pun dia sampaikan atas kinerja para abdi negara selama ini.

“Saya berharap bapak ibu yang sudah mendapat tugas baru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Saya pun berharap semoga apa yang kita lakukan semua diniatkan untuk ibadah,” dalam sambutannya, Senin (10/3) sore.

dispenda_sertijab8_  dispenda_sertijab9_

Lebih lanjut, Kadispenda Jabar berharap dengan struktur baru di lingkungan Dispenda Jabar dapat terus berjuang bersama menjalankan tugas untuk mencapai visi misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Ketercapaian itu dapat diraih dengan kerja sama, kerja keras, serta profesionalisme dan loyalitas.

“Mari kita rapatkan barisan. Kita harus belajar sambil berjalan, maka jangan malu, sungkan untuk belajar dan bertanya walaupun itu bawahan kita. Saya percaya bapak ibu sekalian bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sekali lagi saya sampaikan selamat,” imbuhnya.

Sebanyak 67 pejabat dilingkungan Dispenda Jabar ini mengalami pergantian sesuai keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 821.2/kep.353-BKD/2014, tentang pengangkatan dan pemindahan dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat tertanggal 27 Februari 2014.***

Wagub Pesan PNS Harus Kualifikasi Paripurna

Sebanyak 287 pejabat esselon III/IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilantik oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, akhir Februari lalu.  67 orang diantaranya adalah pejabat esselon III/IV di lingkungan Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat.

67 pejabat Dispenda ini Jawa Barat ini dilantik sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/kep353-BKD/2014, tentang Pengangkatan dan Pemindahan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tertanggal 27 Februari 2014.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, organisasi pemerintah harus memiliki ciri berkualifikasi paripurna, bahkan menjadi pusat keunggulan dan kredibilitas yang terpercaya.

Untuk mencapainya, sumber daya manusia yang ada harus memiliki standar pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang diiringi dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus etika moral yang baik.

“Saat ini kita berpacu dengan waktu untuk mengatasi serangkaian permasalahan penghambat kemajuan. Peran baru yang kini sedang disandang oleh saudara-saudara pejabat yang baru dilantik, tidak ada alasan lagi untuk hanya sekedar menjadi biasa atau hanya menjalankan kewajiban rutin tanpa makna,” tegas Deddy.

67 Pejabat Dilingkungan Dispenda Jabar Dilantik Wagub Jabar

Sesuai keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 821.2/kep353-BKD/2014, tentang pengangakatan dan pemindahan dalam jabatan structural di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat tertanggal 27 Februari 2014. Sebanyak 287 pejabat esselon III/IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilantik.

67 orang pejabat yang dilantik diantaranya adalah pejabat esselon III/IV di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa. Berikut nama-nama pejabat yang dilantik di lingkungan Dinas Pendapatan Jawa Barat :

1 Dra Nanin Hayani Adam M.Si : Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
2 Lina Nurlina S.Sos : Kepala Subbagian Kepegawaian Pada Sekretariat Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
3 Ade Irawan S.Sos, M.Si : Kepala Subbagian Umum Pada Sekretariat Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
4 Djadja Sutedja S.IP : Kepala Subbagian Perlengkapan Pada Sekretariat Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
5 Memet Slamet S.E : Kepala Subbagian Keuangan Pada Sekretariat Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
6 Drs Idam Rahmat M.Si : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
7 Yetti Ryanti SH., M.AP : Kepala Seksi Regulasi dan Kerjasama Pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
8 Dra Hj Emma Umayati : Kepala Seksi Analisa dan Inovasi Potensi Daerah Pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
9 H. Benny Suranata SE., MM : Kepala Seksi Penyusunan dan Pengembangan Kinerja Pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
10 H. Agus Rakhmat SH., M.Si : Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pendapatan Provinsi Jawa Barat
11 Rakhmat Supriyatna SE., M.Si : Kepala Seksi Pendapatan dan Penetapan Pendapatan pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
12 Dra Cucu Cahyati Ranita : Kepala Seksi Sengketa Pajak pada Bidang  Pendapatan I Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
13 Bambang Yanudi SE : Kepala Seksi Keberatan dan Pelayanan Pendapatan pada Bidang Pedapatan I Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
14 Rana Nugraha Rayana SH., M.Si : Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor
15 H. Dudin Budiman SE : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang
16 H. Deddy Darmawan SH., M.Si : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
17 Heri Nur Alamsyah S.Sos, MM : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
18 Supriyanto SE : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
19 Dra. Hj. Cucun Sumiarsih M.Si :

Kepala Bidang Pendapatan II pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
20 Dra Enok Yulia Suhartini : Kepala Seksi Pendapatan dan Penerimaan Sumber I pada Bidang Pendapatan II pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
21 H. Beny Bunyamin S.IP., MM : Kepala Seksi Pendapatan dan Penerimaan Sumber II pada Bidang Pendapatan II pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
22 Wawan Sudrajat S.Sos., M.Si : Kepala Seksi Penerimaan  Dan Penagihan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
23 Dra. Hj. Emma Siti Fatima M.Si : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
24 Dede Rusnawan S.Pd., M.Si : Kepala Seksi Pembinaan dan Kepatuhan pada Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
25 Hadiat Supriatna SE : Kepala Seksi Pengendalian dan Pemutakhiran pada Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
26 Sawargi Ali Mustopa SH : Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
27 Hendra Gunawan S.IP.,MM : Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cabadak pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
28 Drs. Dedi Mulyadi : Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cabadak pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
29 Erdi Masriadi SE., MM : Kepala Subbagian Tata Usaha Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
30 N. Ida Hamidah SE., MM : Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
31 Drs. H. Yudi Karya Suharma MM : Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
32 Yus Muhamad Nizart S.IP : Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
33 Imas Komariah S.Sos : Kepala Subbagian Tata USAHA PADA Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar
34 Luftansa S.Sos., MM : Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi
35 Dian Devi Adisujana S.Sos., MM : Kepala Seksi Pendapatan dan Penetapan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
36 Siti Rokayah S.IP.,MM : Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
37 Suha Hada Saputra S.IP : Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka
38 Roni S.Sos., MM : Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
39 H. Wahyu Wibisana S.IP : Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
40 Hari Supada SE., M.Si : Kepala Subbagian Tata Usaha Pada Cabang Pelayanan Dinas pendapaan Derah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu Dina Pendapatan Provinsi Jawa Barat
41 Eep Saepudin Wiriamijaya S.Sos., MM : Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar
42 Dadang SE : Kepala Subbagian Tata Usaha Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran Dinas Pendapatan  Provinsi Jawa Barat
43 Dience Siti Hapsah SH., M.Si : Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur
44 Ramos Namora S.Sos : Kepala Subbagian Tata Usaha Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
45 Asep Ali  Muhanafiah SE., MM : Kepala Subbagian Tata Usaha Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya
46 Ahmad Solihat S.Sos : Kepala Subbagian Tata Usaha Pada Cabang Pelayanan Dians Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
47 Apon Komaraningsih SE : Kepala Subbagian Tata Usaha Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Derah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
48  Dra Ira Dalilah M.Ap : Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Derah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
49 Fajar Librianto S.Si., MM : Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan pada Pusat Pelayanan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
50 H. Lili Iskandar S.Sos., M.Si : Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Derah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
51 H. Mochamad Eri Ruyani SE., M.Si : Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut Pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
52 Dra. Iis Siti Nurtista Somantri M.Si : Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
53 Abdurachman SE., M.Si : Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka Pada Dian Pendapatan Provinsi Jawa Barat
54 Entoh Toyibat SH : Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
55 Drs. H. Asep Cucu MM : Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang Pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
56 Asep Sudrajat S.Sos : Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
57 Iwan Mulyadi SH : Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
58 Kusmana S.Sos., MM : Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
59 Dra. Imanulia Yuliatini : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
60 Kaniawati Dewi SH. MM : Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
61  Hermawan Adam S.Sos : Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere
62 Tulus Arifan S.IP., M.Si : Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut
63 H. Iwan Dermawan S.Sos., M.Si : Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
64 Eri Iriansyah A.Md : Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
65 Cecep Rohimat SE : Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
66 Raden Ajeng Chrysanti S.Sos : Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
67 Edy Kusnaedi SE : Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat