Gubernur Gelar Pembekalan Keagamaan Pejabat di Lingkungan Pemprov Jabar

/dalam oleh
Gubernur Ahmad Heryawan menggelar pertemuan bersama para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Masjid Al-Muttaqin Gedung Sate, Bandung, Rabu pagi (8/4). Pertemuan ini digelar dalam rangka silaturahmi dan pembekalan wawasan keagamaan atau pengajian.
Kegiatan rutin ini dilakukan satu kali dalam seminggu, biasanya dilakukan di Rumah Dinas Gubernur Jabar Gedung Pakuan, Bandung. Namun, kali ini berbeda, karena selain turut dihadiri Plh. Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa, hadir pula seluruh pejabat Eselon I, II, III, dan IV di lingkungan Pemprov Jabar.
Dalam pengajian ini selain arahan dari Gubernur, disampaikan pula materi seputar agama dan motivasi kerja yang diberikan oleh Ust. Aam Aminudin. Ahmad Heryawan menginginkan pengajian tersebut, selain menjadi ajang silaturahmi tapi juga menjadi moment untuk menjalin hubungan kekerabatan yang lebih erat bukan hanya hubungan kerja diantar pimpinan dan pegawainya.
“Kita ingin hubungan kita lebih dari hubungan kerja, tapi lebih pada hubungan ukhuwah (persaudaraan) yang dapat membawa ke dalam hubungan di akhirat nanti,” ungkap Gubernur yang akrab disapa Aher ini.
Pada kesempatan ini, Gubernur pun mengungkapkan pihaknya ingin menggelar sebuah silaturahmi dan pengajian dengan melibatkan seluruh PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang berjumlah sekitar 13 ribu pegawai.
Pada acara ini, diberikan pula penghargaan kepada 12 pelajar SMA/SMK di Jawa Barat yang hapal 30 juz Al-Quran dalam program “Jabar Menghapal”. Selain itu, Gubernur juga memberikan hadiah berupa Umroh. ***

Ini Seragam Petugas KTMDU

/dalam , oleh

Petugas penelurusan atau sensus Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) tahun 2015 akan dilengkapi rompi dan identitas khusus dalam melaksanakan tugasnya. Pakaian khusus tersebut pun disepakati oleh semua yakni rompi warna biru muda dan hijau muda.

“Warna biru muda dan hujai muda dipilih secara demokratis untuk menjadi seragam petugas di lapangan. Saya pun suka model dan warnanya, saya sampaikan terimakasih kepada perancangnya,” kata Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat, Dadang Suharto saat launching.

Tidak hanya dengan pakaian khusus, petugas yang melakukan sensus juga akan dibelaki identitas serta surat tugas. Diharapkan hal itu pun menambah kepercayaan masyarakat kepada petugas di lapangan.

“Nanti petugas pun akan dibekali identitas supaya masyarakat lebih percaya dan kita. Kita tentu ingin berikan pelayanan dengan tidak membuat masyarakat bimbang dan penuh kecurigaan, jadi biar resmi,” ucapnya. ***

Dispenda Usulkan 34 Samling

/dalam , oleh

Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat Dadang Suharto, SH, MM mengatakan pihaknya akan menambah 34 unit kendaraan Samsat Keliling (Samling) yang akan disebar untuk beroperasi di wilayah Jawa Barat. Hal itu pun diakuinya sudah disampaikan kepada Gubernur Ahmad Heryawan.

Menurut Dadang, sebagai gantinya gubernur pun meminta pihaknya menaikkan target pendapatan pajak kendaraan setiap tahunnya jika dapat merealisasikan kendaraan tersebut.

“Saya sempat menyampaikan untuk meminta tambahan Samling kepada Pak Gubernur (Ahmad Heryawan), hal itu guna mempercepat pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor,” kata Dadang.

Menurut dia, saat ini di Jawa Barat baru ada 11 unit kendaraan Samling, maka tambahan sebanyak 34 ini memungkinkan percepatan dan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak.

“Ini sebagai upaya kita juga mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Sebab masih ada masyarakat yang harus menempuh jarak puluhan kilo meter untuk membayar pajak, dengan adanya kendaraan samling tentu akan lebih mudah,” ungkapnya. ***

Kendaraan Tidak Lakukan Registrasi, Ancaman Bagi Dispenda

/dalam , oleh

Kendaraan yang tidak melakukan registrasi merupakan ancaman buat Dinas Pendapatan (Dispenda) khususnya di Jawa Barat. Hal itu dikemukakan Kepala Dispenda Jabar Dadang Suharto, SH, MM saat sosialisasi KTMDU di Aula Dispenda, 27 Maret lalu.

Menurutnya, menjadi ancaman karena jumlah kendaraan yang tidak melakukan registrasi cukup banyak, dan menjadikan penilaian kurang baik buat Dispenda. Bahkan, sudah disorot oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang meminta segera diselesaikan persoalan tersebut.

“Kendaraan yang tidak melakukan registrasi sudah banyak. Ini menjadi sorotan, maka kita harus serius dan waktunya bertindak dengan aksi langsung,” kata Dadang.

Menurutnya, banyaknya kendaraan yang tidak melakukan registrasi menjadi kendala pembangunan Jawa Barat dan berimbas kurang optimalnya pelayanan untuk masyarakat. Apalagi, sebagai lembaga negara yang berwenang menarik pajak, sudah seharusnya Dispenda menjalankan tugas sebagai mana mestinya.

“Kalau kita diam maka ini adalah bentuk pembiaran yang dilakukan oleh kita sebagai pelaksana. Ini mungkin menjadi penyalahgunaan wewenang kalau dibiarkan kendaraan tidak melakukan registrasi, maka mari sungguh-sungguh menyelesaikan program ini,” ungkapnya.***

Dispenda Jabar Gelar Sosialisasi KTMDU

/dalam , oleh

Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat gelar sosialisasi petunjuk teknis kegiatan penelusuran atau sensus Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) tahun 2015 bersama perwakilan cabang dan pejabat lainnya di lingkungan Dispenda 27 Maret 2015 lalu.

Kadispenda Dadang Suharto, SH, MM mengatakan, hal tersebut sebagai upaya pihaknya menyamakan persepsi dengan semua pemangku kebijakan agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai harapannya.

“Ini untuk menyamakan persepsi, jangan sampai ada miss di lapangan. Apalagi ini salah satu program penting kita untuk mendata kendaraan,” kata Dadang dalam sambutannya di Aula Dispenda.

Ia berharap semua pemangku kebijakan dari mulai tataran Dispenda pusat sampai cabang dan pelaksana KTMDU dapat serius dan bersungguh-sungguh menyukseskan program tersebut. Bahkan, bila perlu semua ikut memantau sampai turun ke lapangan.

“Saya juga akan ikut turun kelapangan, saya berharap semua pun ikut memantau dan turun ke lapangan melihat pelaksanaan pendataan, ini sebagai controling dan tanggujawab kita juga,” tegasnya. ***

Mengenang Sekda Jabar dan Dispenda

/dalam , oleh
Bandung: Ada yang masih hangat dalam ingatan terkait Sekda Jabar Wawan Ridwan yang baru meninggal tadi (21/3) pagi.
Pada akhir November 2014 lalu, jelang peluncuran E-Samsat, almarhum yang masih bugar menekankan pentingnya melayanu kontributor utama pendapatan Dispenda Prov. Jabar.
Menurut dia, Dispenda harus lebih melayani optimal pemilik sepeda motor sebagai kontributor pajak terbesar.
Pasalnya, saat diwawancara kala itu, 80% pajak berasal dari pajak kendaraan sepeda motor. Karenanya dari sisi pendapatan, harus ada pelayanan lebih optimal sebagai upaya menggali pendapatan lebih baik.

Dia mengatakan, meski ada upaya menggenjot pendapatan, namun umpan balik bagi para pembayar pajak tetap dibutuhkan. Terlebih saat ini pajak Jabar masih didominasi dari kendaraan bermotor khususnya roda dua.

“Misalnya wajib pajak motor bisa diberikan opsi layanan bengkel gratis satu tahun sekali atau pemberian helm dan kelengkapan lainnya,” katanya di Gedung Sate, kala itu.

Menurut almarhum, Dispenda tidak akan kesulitan mewujudkan hal ini karena memiliki sumber dana cukup kuat. Dengan mendirikan bengkel gratis atau membagikan helm, pembayar pajak merasa diperhatikan.

Wawan menilai tidak berlebihan jika Dispenda memiliki program yang bisa memanjakan pembayar pajak, sehingga pelayanan berbeda ini kian meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. ***

Rencananya, E-Samsat Akan ke Bank Lainnya

/dalam , oleh
Agar memudahkan masyarakat Jabar, terutama agar bisa leluasa membayar dari berbagai bank, sejumlah terobosan akan digulirkan Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jabar.
Menurut Kepala Dispenda Jabar Dadang Suharto, ke depan, pihaknya akan mendorong mitra bank eksisting, BJB, untuk bekerjasama dengan bank lain seperti Bank Mandiri, BRI dan BCA.
Dengan demikian, pembayaran e-Samsat tidak hanya dilakukan di Bank BJB saja. “Kita minta ke bjb untuk kerjasama dengan bank lain agar pembayaran pajak lebih mudah lagi,” kata Dadang di Bandung, pekan lalu.
Sekalipun tercatat sebagai bank yang sahamnya dimiliki secara mayoritas oleh Pemprov Jabar, akan tetapi kerjasama dengan bank lain akan lebih memudahkan masyarakat Jabar keseluruhan.
Hal tersebut dinilai tidak akan merugikan karena pemegang prinsipal sistem tetap bjb, sehingga memungkinkan adanya skema pembayaran fee dari bank lain yang bekerjasama dengan bjb.
Dia menambahkan, sistem e-Samsat di Jabar ini merupakan salah satu terobosan pertama di Indonesia. Bahkan beberapa provinsi sudah mendatangi Dispenda mengenai sistem tersebut.
“Jabar selalu menjadi contoh. Ya kita akan tularkan ke provinsi lain. Yang jelas kita ingin terus menggenjot pajak kendaraan motor karena 70 persen PAD itu dari pajak kendaraan motor,” ucap dia. (**)

‘E-Samsat Tak Ada Komplain’

/dalam , oleh
Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jabar Dadang Suharto belum pernah mendengar masyarakat melakukan komplain terhadap layanan mutakhirnya yakni E-Samsat.
Bahkan, kata dia, program E-Samsat ini disambut baik oleh masyarakat. Banyak masyarakat kini melakukan pembayaran dengan sistem tersebut.
“Alhamdulilah saya tidak pernah membaca komplen dari masyarakat terhadap pelayanan kami. Bahkan antusias dari masyarakat sangat tinggi,” ucap dia di Kantor Dispenda Jabar, baru-baru ini.
Menurut Dadang, pembayaran sangat memudahkan karena tinggal datang ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
“Struk ATM pembayaran itu sebagai pengganti pembayaran STNK serta pengesahan. Mudah kok cuma 20 detik. Tidak harus mengantri lama-lama lagi,” ujarnya.
Dengan sistem E-Samsat, lanjut Dadang akan memotong proses birokrasi serta menutup penyimpangan.
“Kalau masyarakat sudah sadar memakai sistem IT tidak perlu ngantre lagi. Bahkan pembayaran bisa dilakukan hingga jam 10 malam. Ini bentuk pelayanan prima dari kami,” ucap dia. (**)

Iwa : Layanan Dispenda Semakin Mudah

/dalam oleh
Asisten Administrasi Pemprov Jabar, Iwa Karniwa mengatakan, berbagai prestasi telah didapatkan Pemprov dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedepan pihaknya juga berharap dukungan dari semua termasuk masyarakat guna lebih baik lagi.
Menurut Iwa, berbagai indikator pembangunan daerah harus terus ditingkatkan, sehingga diharapkan pencarian dan pengelolaan sumber-sumber pendanaan daerah juga makin efektif baik dari sektor perpajakan, non-perpajakan, maupun perolehan dana transfer nasional.
Selain itu, dinilainya Dinas Pendapatan (Dispenda) Jawa Barat sudah memberikan layanan yang makin ked epan makin mudah, berkepastian, aman, serta menjunjung harkat dan martabat selaku pengemban amanah pelayan publik.
“Ini dapat dimudahkan melalui pendekatan teknologi informasi. Dispenda dan seluruh OPD penghasil pendapatan diharapkan terus berpikir progresif dan inovatif dalam mengelola berbagai peluang peningkatan kapasitas sumber-sumber penerimaan daerah,” ucapnya. ***

Samsat outlet Ciawi Bisa Bayar Pajak Lima Tahunan

/dalam oleh

Warga Tasikmalaya ke depan dapat membayar pajak lima tahunan kendaraannya di Samsat Outlet Ciawi. Hal itu dikatakan oleh Kepala Bidang Pendapatan Agus Rahmat beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pajak lima tahunan hanya bisa dibayar di samsat induk, namun bagi outlet Ciawi mendapat pengkhususan. Dan merupakan satu-satunya samsat otlet yang tidak hanya melayani pajak kendaraan tahunan saja.

“Tidak perlu lagi ke samsat induk, ini merupakan kemudahan bagi wajib pajak, kita tentu akan berusaha terus meningkatkan pelayanan terbaik bagi wajib pajak,” kata Agus.

Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen (Pol) M. Iriawan saat meresmikan samsat tersebut, Kamis 26 Februari lalu mengatakan, sangat mengapresiasi ide adanya samsat dan program pembayaran pajak lima tahunan tersebut. Sebab,selama ini masyarakat harus menempuh 90 kilometer untuk membayar di samsat Cabang Sukaraja.

“Kita harus mengapresiasi juga Kapolres Tasikmalaya Kota, Kapolres berpikiran futuristik sehingga mempunyai keinginan pendirian outlet ini,” ungkapnya. ***