Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, salah satunya Provinsi Jawa Barat. Potensi BBNKB II (untuk penyerahan kendaraan kedua dan seterusnya) di Jawa Barat per tahun sebesar Rp130 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar) Dedi Taufik menegaskan, pihaknya tidak khawatir dengan potensi kehilangan tersebut. Bahkan strategi untuk menyukseskan kebijakan pembebasan BBNKB II tengah dimatangkan.

“Semua sudah dituangkan dalam rencana implementasi 10 kesepakatan rakor. Semua pembahasan, mengenai rencana penghapusan BBNKB II muaranya adalah membantu masyarakat untuk balik nama kendaraan atas nama sendiri yang kemudian dapat percepatan sinkronisasi dan integrasi data, ranmor,” kata Dedi disela Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional di Kota Bandung, Senin (13/3/2023).

Lebih lanjut Dedi mengatakan, “Potensi kehilangan pendapatan BBNKB II yang dihapus, solusinya adalah peningkatan jumlah WP (wajib pajak). Kuncinya adalah sosialisasi dan mengembangkan inovasi layanan, sehingga masyarakat yang sebelumnya belum melakukan BBNKB II karena kendala biaya, itu tidak akan ada lagi. Artinya tidak ada lagi WP yang menunggak, potensinya dari itu”.

Selain itu, Dedi menargetkan ada penambahan satu juta wajib pajak setelah penghapusan BBNKB II ini berjalan. Pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp8,9 triliun, dengan jumlah wajib pajak pada tahun 2022 sebesar 10,6 juta. Selain dari PKB, Bapenda juga akan meningkatkan potensi pendapatan dari sektor yang lain seperti pajak air permukaan.

Kebijakan penghapusan BBNKB II ini akan diperkuat penegakan hukum melalui implementasi kebijakan pasal 74 UU Nomer 2 Tahun 2009 tentang penghapusan data kendaraan yang tidak melaksanakan pendaftaran ulang sekurang-kurangnya dua tahun sejak masa berlaku STNK habis.

“Dengan adanya penghapusan BBNKB II dan penghapusan data kendaraan, jumlah wajib pajak yang selama ini menunggak itu dapat membayar pajak tepat waktu, volume wajib pajak bertambah. Yang kemarin 10,6 juta wajib pajak diharapkan bisa mencapai 11 sampai 12 juta wajib pajak. Yang taat meningkat, kendaraan yang operasional di jalan itu yang benar-benar taat pajak,” jelas Dedi.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Firman Shantyabudi mengungkapkan, kebijakan itu dibahas dalam rangka memudahkan masyarakat dalam pengurusan data kendaraan sehingga tidak ada lagi perbedaan data antar instansi.

Perbedaan data kendaraan yang dimaksud, berdasarkan data polisi ada 153 juta unit kendaraan bermotor yang ada di Indonesia, namun data kendaraan di Kemendagri 122 juta unit, dan data yang ada di Jasa Raharja 113 juta.

“Kita coba cek, faktanya betul masyarakat karena adanya beban pajak balik nama memilih menghindar dengan menitipkan kendaraan ini kepada orang lain. Inilah yang saya katakan tidak tertib. Negara tidak tahu berapa pajak yang bisa dikelola,” ungkap Firman.

Sebagai ujung tombak pelayanan, pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Provinsi dapat memiliki visi yang sama karena data dan pembayaran pajak yang baik bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Kita tidak berharap ada yang kecelakaan, tapi ketika ada yang celaka, nah langsung dapat datanya dan langsung diurus kepada yang bersangkutan. Ini salah satu efek yang bisa dimanfaatkan oleh negara dengan adanya tertib data,” kata Firman.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan atas dukungan Bapenda Jabar dalam Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2022, pada Forum Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Sunshine, Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (08/3).

Selain menerima penghargaan atas dukungan Bapenda Jabar dalam Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2022, Kepala Bapenda Jabar Dr. Dedi Taufik, M.Si, hadir sebagai nara Sumber pada Forum Badan Pendapatan Daerah yang mengusung tema “Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024.”

Dalam paparannya Kepala Badan menyampaikan berbagai potensi dan peluang serta tantangan yang sedang dan akan dihadapi dalam mengoptimalisasi pendapatan daerah.

Kepala Bapenda Jabar mengajak semua unsur perangkat daerah serta stakeholder untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi yang positif (semua pihak) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi (digital).

Menutup paparannya, Dedi memberikan beberapa tips kepada peserta beberapa diantaranya ASN harus memiliki integritas tinggi, memberikan pelayanan prima dan kemudahan layanan, cepat dalam menanggapi segala situasi dan kondisi, berani turun kelapangan, dan menjalin kolaborasi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengintruksikan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melanjutkan tren positif yang sudah dicapai pada tahun lalu. Dia pun mengapresiasi inovasi layanan yang sudah berjalan dengan memanfaatkan teknologi digital.

Realisasi pendapatan Jabar pada 2022 melebihi target hingga 104 persen, yakni Rp 32,7 triliun. Kontribusi terbesar masih dari pajak kendaraan bermotor, BBNKB, PBBKB, ditambah pajak air dan pajak rokok yang mengalami kenaikan.

Wajib pajak yang memanfaatkan layanan digital pun meningkat. Salah satu indikatornya, transaksi SAMBARA atau samsat on line mencapai 741 ribu transaksi dengan volume penerimaan sebesar Rp 685 Miliar.

Menurut Ridwan Kamil, penggunaan pajak terus dimaksimalkan untuk membangun fasilitas publik hingga pemanfaatan untuk kegiatan sosial atau kesehatan. Hal tersebut, beririsan dengan banyak perbaikan di berbagai sektor. Seperti pertumbuhan ekonomi membaik, desa tertinggal sudah nol dan lain sebagainya.

“Hingga bulan ini, sudah ada 500 penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi tertinggi ada di Jabar, 5,45 persen. Tahun lalu, kata dia, kemiskinan turun,” Ridwan Kamil, yang akrab disapa Emil di Forum Bapenda ‘Smart Tax for Smart People’, Selasa (28/2).

Dari uang pajak, kata dia, hanya Jabar yang bisa memberikan dana desa Rp 700 miliar ke desa tiap tahun. “Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 3,5 triliun (lima tahun) yang dimanfaatkan membuat desa digital, melatih orang memanfaatkan smart device,” katanya.

Emil berharap, Bapenda Jabar bisa bekerja keras untuk mencapai target. Apalagi, sekarang pandemi Covid 19 sudah terlewati.

“Tolong kerja keras. Sampaikan bahwa hasil pajak menjadikan provinsi Jawa Barat menjadi terbaik. Semua saya spending (hasil pajak) dengan smart. Kita sudah lewati pandemi, disrupsi, sekarang kita kerja. Saya kira itu semangat dari saya. Selamat memaksimalkan kinerja,” katanya.

Emil meminta, layanan digital terus digalakkan untuk memudahkan wajib pajak. Di sisi lain, dia meminta, tren positif pendapatan bisa terus dipertahankan hingga bisa melebihi target.

Di tempat yang sama, Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik mengatakan, siap menjalankan intruksi Ridwan Kamil mengenai kenaikan pendapatan hingga mempermudah pelayanan bagi wajib pajak. Dalam forum Bapenda Jabar pun akan dibahas mengenai strategi mengenai hal tersebut.

“Smart tax for smart people ini upaya memberikan sebuah layanan ya customer statisfaction (kepuasan konsumen) ini paling utama,” katanya.

Dedi mengatakan, program relaksasi pajak dan kebijakan yang meringankan tetap akan dihadirkan pada tahun ini. Namun, kemungkinan besar ada pula sisi punishment, seperti penghapusan nomor kendaraan. Yakni, undang-undang nomer 22 tahun 2009 pasal 74 tentang penghapusan data registrasi kendaraan bermotor bagi penunggak pajak dua tahun setelah masa berlaku STNK

Hal lainnya adalah mencari solusi agar pendapatan melebihi target yakni memperkuat sisi intensifikasi dan ekstensifikasi. Semua digali dalam forum Bapenda tersebut.

“Mobil listrik ini di Jabar baru ada kurang lebih sekitar 3.000-an lah ya. Nah memang targetnya di tahun 2030 itu 30 persen pengguna di jalan raya itu sudah menggunakan mobil listrik berarti kan terkena dampak kita. Nah makanya kita mencoba ekstensifikasi ya ini momentum juga di forum OPD ini ya masukan-masukannya,” katanya.

sumber https://rejabar.republika.co.id/berita/rqtg3u396/ridwan-kamil-intruksikan-bapenda-jabar-tahun-ini-jaga-tren-positif-pendapatan

Setiap hari Senin, para Pimpinan Bapenda Jabar melaksanakan Rapat Koordinasi untuk melaksanakan Evaluasi dan Koordinasi Kinerja.

Hal ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Kinerja Bapenda Jabar dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.