Pada tanggal 13 Februari 2017 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan nomor 16/PMK.010/2017 tentang besar santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Meskipun ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2017, namun PMK ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Juni 2017. PMK ini memuat nominal SWDKLLJ […]
Fintech (Financial Technology) adalah hasil dari kemajuan teknologi yang semakin lama semakin berkembang dan merambah sektor ekonomi. Fintech dengan memanfaatkan teknologi dapat membuat layanan perbankan atau layanan finansial kepada masyarakat menjadi lebih efisien. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro mengharapkan bahwa dengan kehadiran fintech dapat menjadi jawaban dari tantangan sistem keuangan di Indonesia. Bambang […]
Ekonomi kreatif merupakan konsep yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Istilah ekonomi kreatif ini pertama kali diperkenalkan oleh John Howkins dalam bukunya The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. John Howkinds mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai the creation of value as […]
Membayar Pajak Kendaraan bermotor (PKB) merupakan kewajiban yang melekat kepada pemilik kendaraan. Pembayaran PKB ini dibayarkan bersamaan dengan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan dan juga pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Jadi, jika pemilik kendaraan tidak membayar PKB yang ia miliki maka secara otomatis STNK kendaraan tidak akan disahkan yang […]
Guna mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan persiapan pelaksanaan Samsat Online, Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Tengah melakukan Kunjungan Kerja (studi banding) ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar), Selasa (23/05). Tim Pembina Samsat Jawa Tengah diterima dan disambut oleh Kabid Pendapatan II Dra. Hj. Cucun Sumiarsih M.Si dan Kapuslia R. Mukti Subagja, SE. Msi, […]
Dengan diluncurkannya aplikasi Sipolin, Kepala Badan Pendapatan Provinsi Jawa Barat Dadang Suharto merasa optimis bahwa program tersebut dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat. Menurut data yang diperoleh dari Bapenda Jabar, terdapat 14 juta wajib pajak (WP) di wilayah Jawa barat, diantarannya ada 4 Juta WP yang menunggak. “Ada 4 juta WP yang […]
