Membaca berita mengenai penyegelan hingga pencabutan spanduk, baliho dan reklame di beberapa wilayah di provinsi Jawa Barat, seperti yang terjadi di Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, dan di kota Bandung. Penyegelan dan pencabutan spanduk, baliho dan reklame tersebut dilakukan karena belum melaksanakan kewajiban membayar pajak reklame serta tidak memiliki  ataupun masa  berlakunya izin telah kadaluarsa.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pajak reklame, ada baiknya bila kita mengetahui terlebih dahulu pengertian reklame. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring definisi dari reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan (dengan kata-kata yang menarik, gambar) supaya laku. Sedangkan pengertian reklame menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pajak reklame merupakan pajak yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Kabupaten/Kota, tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Untuk reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Bila reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Cara menghitung nilai sewa reklame ditetapkan dengan peraturan daerah dan hasil perhitungan nilai sewa reklame tersebut ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Untuk menghitung besaran pokok pajak reklame terutang adalah dengan cara mengalikan tarif pajak reklame dengan hasil perhitungan nilai sewa reklame yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Subjek dari pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame, sedangkan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame sebagaimana dimaksudkan pada UU Nomor 28 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Reklame Papan/Billboard

Reklame papan / billboard merupakan reklame yang terbuat dari papan, kayu termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.

 2. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED)

yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

3. Reklame Kain

yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

 4. Reklame Melekat (Stiker/Poster)

yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200cm persegi per lembar.

5. Reklame Selebaran

yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas,diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan,diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.

 6. Reklame Berjalan

yaitu reklame yang ditempatkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

7. Reklame Udara

yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.

8. Reklame Suara

yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.

9. Reklame Peragaan

yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

10. Reklame Film/Slide

yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.

11. Reklame Apung

yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.

Selain 11 (sebelas) objek pajak reklame, ada beberapa reklame yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame, antara lain :

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya. Biasanya dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen).

2. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.

3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut. Nama pengenal usaha atau profesi adalah nama atau tanda atau simbol/logo pengenal perusahaan atau profesi yang harus diselenggarakan di tempat kedudukan perusahaan atau profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan semata-mata untuk memperkenalkan atau menarik perhatian masyarakat.

4. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

5. Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah bagi kabupaten/kota yang harus ditingkatkan penerimaannya, contohnya di Kota Bandung pada tahun 2015 bisa mengumpulkan pajak reklame sebesar Rp15 miliar sedangkan pada tahun 2016 ini target penerimaan dari pajak reklame naik menjadi sebesar Rp280 miliar. Untuk memenuhi target penerimaan tersebut Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung mulai menertibkan papan reklame yang menunggak pajak. Selain itu menertibkan reklame yang meunggak pajak perlu juga dilakukan penertiban reklame liar / ilegal yang tidak memiliki izin sehingga Kota / Kabupaten akan menjadi lebih elok tidak semerawut oleh reklame yang tidak tertata.

Jawa Barat pada tahun 2014 lalu tercatat memiliki jumlah penduduk sejumlah 46,3 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut diperlukan banyak perumahan untuk menjadi tempat tinggal sementara maupun tempat tinggal permanen bagi penduduk di Jawa Barat.

Biasanya pada saat proses jual beli rumah ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pembeli maupun penjual. Namun, tidak sedikit dari kita yang tidak mengetahui biaya-biaya ini karena biasanya kita ingin gampang dan tidak mau ribet sehingga proses jual beli dibantu oleh pihak ketiga yang membantu mengurus proses jual beli.

Pada artikel sebelumnya kita telah membahas mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain BPHTB ada biaya-biaya lain yang wajib diketahui dan dibayarkan ketika terjadi proses jual beli tanah/rumah, yaitu :

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh yang dimaksudkan di sini adalah pajak yang dibayarkan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Ada dua wajib pajak (WP) PPh atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ini, pertama orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. WP kedua adalah bendahara pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran atau menyetujui tukar-menukar. PPh yang dibayarkan bersifat final dengan tarif sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto

nilai pengalihan, yaitu nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah dan atau bangunan. Sedangkan pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh Final sebesar 1% dari nilai pengalihan.

Pengecualian terjadi ketika terjadi pengalihan hak kepada pemerintah dimana nilai yang dijadikan patokan adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang adalah nilai menurut risalah lelang tersebut.

PPh Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan tidak dikenakan terhadap Orang Pribadi yang penghasilannya dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan nilai dibawah Rp 60 juta. PPh Final juga tidak dikenakan kepada Orang Pribadi atau Badan yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN dibebankan kepada pembeli untuk rumah baru senilai 10% (sepuluh persen) dari harga rumah yang dipungut oleh penjual dengan catatan penjual adalah Pengusaha Kena Pajak. Dasar pengenaan PPN tersebut adalah nilai transaksi sebenarnya, namun apabila nilai transaksi tersebut di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maka yang menjadi dasar pengenaannya adalah NJOP tersebut.

Tidak semua properti dikenai PPN, rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah dibebaskan dari pengenaan PPN.

3. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 

PPnBM dibebankan kepada pembeli properti yang tergolong barang mewah. Kategori produk properti yang dikenakan PPnBM antara lain produk apartemen, town house, rumah mewah, kondominium. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003, atas penjualan properti-properti tersebut dikenakan tarif sebesar 20%.

Mulai 1 Juni 2009, penyerahan bangunan yang terutang PPnBM hanya berdasarkan luas bangunan, yaitu luas bangunan dengan town house non strata title sebesar 350m2 atau lebih sedangkan apartemen, kondominium, town house dengan strata title yang memiliki luas 150m2 atau lebih. PPnBM hanya dikenakan untuk properti yang dijual oleh developer dan properti tersebut memenuhi kriteria tertentu di atas. PPnBM tidak dikenakan terhadap transaksi penjualan properti antar perorangan.

4. Biaya Cek Sertifikat

Sebagai pembeli Anda disarankan untuk melakukan pengecekan sertifikat properti yang akan Anda beli ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tujuannya adalah selain untuk mengetahui keaslian sertifikat properti, juga untuk mengecek apakah properte yang Anda beli berada di lahan sengketa atau tidak. Persyaratan yang harus disiapkan adalah sertifikat asli hak atas tanah, salinan identitas diri pemohon dan atau kuasanya yang telah dilegalisir, surat kuasa jika pengecekan dikuasakan kepada orang lain, dan surat permohonan pengecekan.

Biaya yang diperlukan untuk melakukan pengecekan ini berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah lain tergantung kebijakan kantor BPN.

5. Biaya Mengurus Akta Jual Beli (AJB)

AJB properti dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun sebelum PPAT mengeluarkan AJB ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penjual dan pembeli. Persyaratan tersebut adalah Pemeriksaan sertifikat dan pajak bumi dan bangunan, persetujuan suami/istri bila penjual sudah menikah, persetujuan seluruh ahli waris jika Anda membeli properti yang merupakan warisan, melunasi PPh, dan BPHTB.

Biaya AJB ini biasanya ditanggung berdua oleh pembeli dan penjual atau sesuai dengan kesepakatan. Besarnya biaya biasanya adalah 0,5% – 1% dari harga jual.

6. Bea Balik Nama (BBN)

Proses balik nama dilakukan setelah penandatanganan AJB dilakukan oleh penjual, pembeli, dan saksi-saksi yang biasanya dilakukan dihadapan PPAT. Waktu yang dibutuhkan untuk proses bea balik nama ini kurang dari satu bulan sampai dengan tiga bulan dan dilakukan oleh PPAT di kantor BPN. Besar biaya BBN adalah (1/1000 x NJOP) + Rp 50.000.

7. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional adalah penerimaan yang berasal dari:

a. Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan;

b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah;

c. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya;

d. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan;

e. Pelayanan Pendaftaran Tanah;

f. Pelayanan Informasi Pertanahan;

g.  Pelayanan Lisensi;

h. Pelayanan Pendidikan;

i. Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/ Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965;

j. Pelayanan di Bidang Pertanahan yang Berasal dari Kerja Sama dengan Pihak Lain.

Selanjutnya besaran PNBP yang dikenakan pada Badan Pertanahan Nasional dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di BPN telah mengatur hal ini. Sedangkan bagi pihak tertentu seperti pegawai negeri sipil, anggota TNI / Polri, janda TNI / Polri dan yang lainnya persyaratan dan tata cara pengenaan tarif PNBP dapat dilihat di Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 3 tahun 2015.

8. Biaya Notaris

Notaris dan PPAT merupakan dua jabatan dengan kewenangan yang berbeda, namun kita sering menemukan ada notaris yang merangkap sebagai PPAT, hal tersebut tidak menjadi masalah karena memang diperbolehkan. Pada proses jual beli properti khususnya kredit notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perjanjian kredit antara pembeli, penjual, dan bank pemberi kredit. Selain itu, notaris juga berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

9. Biaya Asuransi

Biaya asuransi ini adalah biaya yang tidak selalu ada dalam proses jual beli properti karena tidak semua orang membeli asuransi untuk melindungi properti mereka. Meskipun biaya premi setiap perusahaan asuransi tidak sama, namun secara umum besarnya polis untuk asuransi kebakaran adalah 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai total properti.

Ketika Anda ingin membeli atau menjual properti harap diingat biaya-biaya yang harus Anda keluarkan, karena secara tidak langsung akan mempengaruhi harga jual / harga beli.

Sumber : pajak.go.id