Pos

Leasing Harus Mempermudah Masyarakat Dalam Rangka Menunaikan Kewajiban Pajak

Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat menggelar rapat dengan mitra lembaga pembiayaan  (leasing) keuangan di Aula Besar, Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat, Jl. 258 Soekarno Hatta, Bandung (21/4/2017). Rapat kali ini difokuskan pada kemudahan dan kepastian kepemilikan kendaraan bermotor bagi masyarakat (Wajib Pajak) yang membeli kendaraan melalui leasing.

Menurut data  Bapenda Prov Jabar, 70 persen kendaraan yang berdomisili di Jawa Barat adalah kendaraan yang dibeli melalui leasing. Namun faktanya, masyarakat tertib dalam membayar kewajiban pajak pada tahun pertama dan kedua. Sedangkan pada tahun ketiga mulai banyak masyarakat yang tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), registrasi kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan. Hal tersebut dikemukanan oleh Kepala Bapenda Prov Jabar, Dadang Suharto saat memberi sambutan pada peserta rapat.

“Mereka lebih takut kepada leasing, karena jika tidak membayar kewajibannya maka kendaraan tersebut dapat ditarik kembali oleh leasing. Ini masalah yang harus kita selesaikan bersama,” ucap Dadang.

Selain memiliki kewajiban kepada pihak leasing, masyarakat juga memiliki kewajiban lain dalam hal ini sebagai wajib pajak. Dadang menegaskan leasing adalah mitra kerja yang dapat membatu tugas-tugas pemerintah. Maka seharusnya pihak leasing dapat membantu untuk mendorong masyarakat agar mudah dalam melaksanakan kewajibannya.

Dadang menjelaskan bahwa sebenarnya Tim Pembina Samsat Cibadak Sukabumi sudah membuat terobosan dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan leasing setempat. Dalam perjanjian tersebut dimasukan klausul termasuk pajak kendaraan dan masa tenornya, sedangkan biaya untuk membayar PKB disimpan di bank. Menurutnya, terobosan yang dilakukan di Samsat Cibadak sangat baik dan perlu dikembangkan di samsat lain.

Tim Pembina Samsat mendapat beberapa laporan dari wajib pajak yang mengeluhkan akan sulitnya pihak leasing dalam memberikan atau meminjamkan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) yang diperlukan saat memproses balik nama kendaraan bermotor.

“Mekipun jual beli ini di bawah tangan, dan karena ini perjanjian perdata, pihak leasing seharus lebih proaktif membantu pemilik kendaraan baru atau debitur lanjutan yang beritikad baik mengurus proses balik nama. Entah itu menggunakan jasa leasing atau mengirimkan karyawannya untuk mendampingi debitur dalam proses baliknama,” tuturnya.

Selain itu menurut Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa BPKB berlaku selama kepemilikannya tidak berpindah tangan. Bagi leasing yang melakukan penarikan kendaraan bermotor karena debitur wanprestasi, maka pihak leasing yang bertanggungjawab dalam melakukan kewajiban pembayaran PKB termasuk regident ranmor, dan SWDKLLJ.

Dirinya berharap Tim Pembina Samsat dan juga mitra leasing dapat bekerjasama dengan baik dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat.

Dalam Waktu Dekat, Wajib Pajak Bayar Via ATM

Provinsi Jawa Barat dalam waktu dekat akan lebih memanjakan wajib pajak, melalui inovasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Anjungan Transaksi Mesin (ATM). Hal ini pun didemonstrasikan di ruang rapat Bank Bjb, Senin (06/10). Baca selengkapnya

Terobosan Pendapatan Pemprov Jabar dalam Membangun

Selama ini, di daerah manapun, pola pendapatan bagi pemerintah daerah (entah provinsi maupun kota/kabupaten) relatif sama dan seragam. Dan ini sudah berlangsung sudah sedemikian lamanya.

Terutama melalui pajak daerah, retribusi daerah, maupun denda, maka pola maupun jumlah pendapatan pemda sudah terpolakan. Yang jadi pembeda adalah targetnya yang berbeda di setiap tahunnya. Baca selengkapnya