Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar) turut berpartisipasi dalam acara Gebyar Pelayanan Terpadu (GPT) 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat di Pusdai, Kota Bandung, Selasa (17/12/2024).

Gelaran GPT 2024 tak hanya diselenggarakan di Pusdai melainkan serentak di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Acara ini untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, diharapkan akan terjalin komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan efisiensi pelayanan yang berfokus pada kemudahan dan kepuasan publik serta mempercepat transformasi pelayanan publik.

Layanan samsat keliling dan KiosK Samsat hadir di Pusdai guna memberikan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan kepada wajib pajak. Selain membayar PKB tahunan, wajib pajak juga dapat melakukan proteksi / lepas kepemilikan kendaraan yang sudah dijual melalui KiosK Samsat.

Kita maksimalkan layanan sampai akhir tahun nanti, agar realisasi tercapai sesuai dengan target, ucap Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Drs. Iwan Subhanawan, MPS.Sp. pada Apel Senin (16/12).

Selain itu, menjelang akhir tahun anggaran ini seluruh kegiatan harus dilengkapi SPJ-nya, administrasi harus baik dan tertib. RKA 2025 sedang difinalisasi, cek kembali sambil menunggu verifikasi oleh tim Bappeda.

Terima kasih atas kinerja yang sudah sangat baik, nilai SKP rata-rata sudah baik, mohon dipertahankan.

Opsen adalah amanat dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Pada pasal 191 ayat (1), diterangkan bahwa pemberlakuan ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam UU ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan 5 Januari 2022.

Rapat pembahasan persiapan opsen dilakukan agar pelaksanaanya pada bulan Januari 2025 nanti dapat berjalan dengan baik.

Tujuh samsat di provinsi Jawa Barat menerima penghargaan pelayanan publik berbasis HAM pada puncak peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-76 yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah, Selasa (10/12/2024).

Tema peringatan yang diusung kali ini adalah “Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045” yang bertujuan untuk memperkokoh nilai-nilai HAM, demokrasi, keadilan, dan perdamaian di tengah masyarakat.

Samsat yang menerima penghargaan tersebut adalah samsat Kabupaten Bandung II Soreang, samsat Sumedang, samsat Kabupaten Bogor (Cibinong), samsat Bandung II Kawaluyaan, samsat Bandung III Soekarno-Hatta, samsat Kabupaten Cirebon II Ciledug, dan samsat Majalengka.

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyampaikan pidato penting yang menegaskan tanggung jawab konstitusional dan moral pemerintah Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati, menjamin, melindungi, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Ini adalah amanat konstitusi, bukan sekadar kewajiban administratif,” ujar Pigai dalam pidatonya.

Komitmen tersebut, lanjut Pigai, diatur secara jelas dalam Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia juga menambahkan bahwa hubungan antara negara dan rakyat saling terkait dalam perlindungan HAM, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Setiap negara wajib melindungi rakyatnya, begitu pula rakyat memiliki hak dan kewajiban terhadap negara,” tegasnya.

Pigai menjelaskan, implementasi tanggung jawab pemerintah terkait HAM juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Dalam undang-undang tersebut, pembangunan hukum diarahkan pada terciptanya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan pada nilai-nilai hak asasi manusia.

“Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, strategi pembangunan nasional dirancang dengan berlandaskan HAM sebagai prinsip utama,” ungkapnya.

Pigai juga menyoroti bahwa hak asasi manusia menjadi bagian penting dalam Asta Cita, visi strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Dari delapan poin dalam Asta Cita, empat di antaranya secara khusus menyoroti hak asasi manusia.

“Lima puluh persen dari Asta Cita berkaitan dengan HAM. Ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia adalah landasan penting bagi bangsa ini, sebagai titik temu antara nilai-nilai fundamental bangsa yang berpijak pada Pancasila dan nilai-nilai yang diakui secara internasional,” pungkas Pigai.

Peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Indonesia yang berkeadilan, berkemajuan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Puncak kegiatan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2024 dilaksanakan di Gedung KPK Jakarta, Senin (9/12).

Hakordia merupakan sarana yang sangat penting dalam menyampaikan pesan antikorupsi kepada masyarakat melalui kegiatan kolaboratif dan edukatif.

Bapenda Jabar menghadirkan layanan KIOSK Samsat dan Samsat Keliling untuk pembayaran Pajak Kendaraan tahunan, cek status kendaraan dan proteksi kendaraan.

“Dengan semangat kebersamaan, mari kita jadikan momentum HAKORDIA sebagai tonggak perubahan mewujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045.”