Ratusan pencinta otomotif berkumpul di halaman Kantor Bapenda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung pada Minggu (24/12). Kegiatan yang dihadiri komunitas otomotif ini juga sebagai ajang sosialisasi pentingnya taat membayar pajak kepada para wajib pajak. Kendaraan-kendaraan keluaran lama itu dipajak layaknya sebuah pameran. Kategori kendaraan klasik bergabung tanpa sekat dengan unit keluaran baru.

Semua jenis mobil dari sedang, SUV, double cabin, wagon hingga sport hampir lengkap memanjakan para pecintanya. Beberapa mobil yang masuk kategori langka pun bisa ditemui dalam acara bertajuk Ngaso (Ngariung Sobat Otomotif) itu.

Ketua Panitia Acara Ngaso, Anton Mulyana mengatakan, acara ini merupakan inisiatif dari Wahana Otomotif Nasional (Wahon) dan sejumlah komunitas lain untuk bersilaturahmi. “Sekarang kan momen libur, setelah bekerja atau beraktivitas, kami para pencinta otomotif ingin silaturahim. Alhamdulillah Bapenda dan Disparbud Jabar berkenan untuk berkolaborasi,” kata Anton di lokasi.

Merupakan acara pertama kali, pihaknya berharap acara ini jadi agenda rutin dan merangkul lebih banyak lagi komunitas. “Kami juga siap mendukung program pemerintah, seperti Bapenda mengenai taat pajak. Makanya syarat yang bisa berpartisipasi itu surat kendaraan dan pajaknya aman,” ia melanjutkan. Di tempat yang sama, Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik mengatakan komunitas menjadi salah satu sasaran kolaborasi untuk menyosialisasikan program pemerintah, khusunya soal perpajakan.

“Kami tentu mengingatkan komunitas untuk menjadi bagian dari pembangunan Jabar. Ini juga salah satu bentuk pendekatan dengan wajib pajak,” ucap Dedi Taufik. “Inovasi digital terus kami lakukan, kemudahan pembayaran kami upayakan, relaksasi pajak juga selama tiga bulan kami berlakukan untuk masyarakat luas. Nah acara seperti ini kami fasilitasi sebagai salah satu upaya lain dari Bapenda untuk meningkatkan pendapatan dan kesadaran wajib pajak,” jelas dia.

Selain itu, Dedi yang juga Ketua Satgas Pengelolaan Sampah Terpadu Bandung Raya menjelaskan upaya pemerintah dalam menekan timbulan sampah. Ia berharap kolaborasi dengan masyarakat termasuk komunitas bisa berjalan dengan baik, khusunya dalam hal pengelolaan mulai dari sumber. “Kami dari satgas terus bekerja untuk menekan timbulan sampah. Kami sudah cek ke lapangan, kami rapat dan susun strategi,” tuturnya.

“Di acara ini pun kami sosialisasikan mengenai pengolahan sampah dari diri sendiri, sehingga mindsetnya tak lagi buang, kumpul, angkut. Tapi dari sumbernya harus dikelola dengan baik,” pungkasnya.

Inovasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor berupa Samsat Digital Mandiri di Jawa Barat menjadi percontohan nasional. Dengan memanfaatkan digitalisasi, layanan itu dianggap mampu menghilangkan potensi pungutan liar (pungli).

Samsat Digital Mandiri merupakan perangkat pembayaran pajak tahunan yang dapat dilakukan secara mandiri tanpa keberadaan petugas dengan cara tapping KTP dan pemindaian sidik jari kemudian dapat langsung mengetahui status pajak kendaraan yang bersangkutan.

Metoda pembayaran dilakukan secara nontunai (cashless), bukti pembayaran pajak dan SWDKLLJ hingga pengesahan STNK-nya dikirim melalui Whatsapp dan email dalam bentuk file digital (paperless).

Hal itu pula yang membuat Pemprov Jabar bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menampilkan layanan publik dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) beberapa waktu lalu di Jakarta.

“Alhamdulillah kami dipercaya. Tentu banyak pihak yang terlibat dalam inovasi ini, di antaranya Tim Pembina Samsat Jawa Barat. Selain itu, kami mengapresiasi ini dijadikan percontohan atau rujukan nasional dalam layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor,” kata Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik dalam keterangannya, Kamis (14/12/2023).

“Ini jadi motivasi kami untuk terus melakukan inovasi lain yang muaranya tidak hanya pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi kemudahan layanan bagi wajib pajak dan transparan,” imbuhnya.

Menurut dia, tahun 2024, Kios Samsat Digital Mandiri akan disebar secara bertahap di berbagai pusat keramaian seperti mal, terminal, stasiun, wilayah perkantoran hingga SPBU 24 jam.

Dengan inovasi itu, Pemprov Jabar menerima penghargaan Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi 2023 dengan Kategori Pemerintah Provinsi Terbaik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bidang Pencegahan dengan capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) 95,94 dan Sertifikat Barang Milik Daerah (BMD) sebanyak 48 bidang.

Bapenda Jabar meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jawa Barat sebagai Badan Publik Kategori OPD INFORMATIF di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (30/11)

Penghargaan diserahkan oleh Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin dan Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Ijang Faisal kepada Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik 

Pj Gubernur Jabar mengapreasiasi inovasi Bapenda Jabar yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak dengan membangun Samsat Information Center yang dapat diakses melalui call center 150410 dan whatsapp chatbot 0811 2230 1818 yang telah dilengkapi menu formulir permohonan informasi online serta daftar informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat.

Bapenda Jabar juga menyempurnakan Sambara (Samsat Mobile Jawa Barat) yang telah tersedia di Aplikasi Sapawarga, mengembangkan layanan Samsat Digital Mandiri serta Samsat Genggam.

Selain itu, sebagai Perangkat Daerah pertama di lingkup Pemprov Jabar yang menyediakan layanan Formulir Permohonan Informasi dan Formulir pernyataan keberatan atas permohonan informasi dalam bentuk Braille, Bapenda Jabar terus menyempurnakan dan mengembangkan layanan ramah disabilitas.

Berbagai video informasi layanan dan sosialisasi Program Bapenda Jabar juga telah dilengkapi Bahasa Isyarat Indonesia.

Ketua Komisi Informasi Jabar mengatakan bahwa monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik merupakan hal penting dilakukan untuk memberikan motivasi kepada badan publik yang telah serius melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perda Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011.