Rabu Kolaborasi APPDI Vol 3 : Pajak Bahan Bakar dan Integrasi Data Konsumsi BBM

Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Indonesia (APPDI) menyelenggarakan Sharing Session bertajuk Rabu Kolaborasi Tema Vol.3 kali ini  “Pajak Bahan Bakar dan Integrasi Data Konsumsi BBM”

Beberapa isu terkait PBBKB :

  •  Tarif baru
  •  Tarif untuk industri, pertambangan dan kehutanan
  •  Tarif transportasi umum
  •  Integrasi data konsumsi BBM
  •  Sasaran Penggunaan BBM bersubsidi

Rapat Konsolidasi Teknis Pelaksanaan Friday Car Free

Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik memimpin Rapat Konsolidasi Teknis Pelaksanaan Friday Car Free di Ruang Kerja Bapenda Jabar, Rabu (20/03).

Rapat dihadiri oleh Kepala Biro Umum Setda Jabar, Kepala Satpol PP Jabar, Kepala Disparbud Jabar, Kepala Dishub Jabar serta seluruh PIC yang terlibat dalam kegiatan.

• Titik Penjemputan diantaranya :
– Wilayah utara : Disdukcapil Jabar
– Wilayah timur : Disorda Jabar, Kiara Artha Park, Dishub Jabar, Disparbud Jabar, Kwarcab Pramuka
– Wilayah selatan : Bapenda Jabar, Pusdai Jabar, Kiara Artha Park, Bakesbangpol Jabar
– Wilayah barat : Dinsos Jabar, Disdik Jabar
– Shuttle Bandros : Monju, Pusdai, Gedung Sate

• Kesiapan kendaraan di lokasi penjemputan pada saat jam masuk kerja dan pulang kerja
• Kesiapan signage pendukung, publikasi dan sosialisasi
• Kesiapan ruang parkir serta pengaturan sirkulasi keberangkatan dan kedatangan di OPD pick up point

Harapannya semoga kegiatan Gedung Sate Friday Carfree ini dapat dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi percontohan sesuai dengan program moda transportasi umum yang akan dilaksanakan di Bandung Raya.

Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Pegawai P3DW Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi

Pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya pegawai P3DW Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, Senin (18/03).

Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik berharap dengan penghargaan tersebut para pegawai dapat terus meningkatkan pelayanan dan kontribusi kepada masyarakat yang lebih baik.

Sebagai informasi, Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang diberikan atau yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas dedikasi pelaksanaan tugasnya yang telah menunjukan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan serta telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun.

Satyalancana Karya Satya diperuntukan bagi para PNS yang dalam waktu yang cukup lama untuk setia terhadap Negara, cakap dan rajin dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi Pegawai yang lain.

Rapat Koordinasi Sinkronisasi Data Kendaraan Bermotor

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bapenda Jabar melakukan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Data Kendaraan Bermotor dengan Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Bapenda Provinsi Banten dan Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta di Hotel Mason Pine, Kamis (14/03).

Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik menyimpulkan beberapa poin dari hasil rapat tersebut, diantara:

– Membuat timeline untuk sinkronisasi data antara Bapenda DKI Jakarta, Bapenda Banten dan Bapenda Jabar terkait jumlah sebaran kendaraan bermotor;
– Membuat rencana strategis dari sisi regulasi serta melakukan integritasi data ke depan.

Pemprov Jabar Siapkan Transportasi Massal untuk Pegawai Gedung Sate

Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik memaparkan terkait Friday Car Free pada rapat yang dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, M. Taufiq B. Santoso di Ruang Ciremai Gedung Sate, Kamis (14/03).

Rencananya setiap hari Jum’at, parkiran Gedung Sate akan bebas kendaraan.

“Pegawai di lingkungan Gedung Sate nanti difasilitasi transportasi yang disediakan Pemprov Jabar (bus, microbus, shuttle, Bandros),” kata Pj Sekda Jabar.

Rencananya, transportasi tersebut beroperasi setiap Jumat di Bulan Ramadan. Ada empat skenario pemberangkatan yaitu dari arah barat (Kantor Dinsos Jabar), arah timur (Dispora Jabar), arah utara (Disdukcapil Jabar), dan arah selatan (Bapenda Jabar). Dengan inovasi ini, diharapkan terjadi penurunan traffic kendaraan.

Jumat Bersih dan Sehat Bersama Bapenda Jabar

Kegiatan dilaksanakan di Lingkungan Bapenda Jabar dan diikuti oleh P3DW se Jawa Barat, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, rasa kebersamaan, kesehatan fisik serta mental pegawai. Selain itu juga untuk menciptakan suasana kerja yang semakin bersih, rapi dan sehat, Jum’at (08/03).
 
Harapannya, dengan sehat fisik dan sehat jiwa akan meningkatkan kinerja.

Sinergi Membangunan Sistem Pajak Nasional

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Perda No 9/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan turunan dari UU No 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 
Sinergi pemungutan pajak berupa cost dan role sharing menjadi momentum kolaborasi antara provinsi, kabupaten/kota dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kualitas layanan perpajakan kepada masyarakat.
 
Percepatan tranformasi digital menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik yang didukung oleh satu data Indonesia yang terpadu dan menyeluruh sehingga menghasilkan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.
 
Bapenda Jabar siap untuk bersinergi turut serta mewujudkan sistem perpajakan nasional di Indonesia guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

High Level Meeting TPID dan TP2DD – Sinergi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi

Pj. Gubernur Jabar didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat hadir pada kegiatan High Level Meeting TPID dan TP2DD diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Hotel Hilton Bandung, Rabu (06/03).

Turut hadir Kepala Bapenda Jabar pada kegiatan yang digelar dalam rangka Sinergi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi menghadapi HBKN Ramadan dan Idul Fitri serta perluasan digitalisasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Menuju Transformasi Birokrasi Terpadu, Membumi dan Berdampak Jawa Barat Tahun 2024

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB bersama Pj. Gubernur Jawa Barat membuka acara Apresiasi dan Penghargaan Gubernur Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Barat dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah melaksanakan Implementasi Reformasi Birokrasi Terbaik Tahun 2024 di Aula Barat Gedung Sate, Rabu (06/03).

Anugerah Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, diantaranya:

  1. Apresiasi Gubernur Kepada Kabupaten/Kota atas Capaian RB Tahun 2023 (The Best Improvement) kepada 5 Kabupaten/Kota Terbaik;
  2. Apresiasi Gubernur Kepada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (The Best Contribution Capaian Indeks RB Jabar Tahun 2023) kepada 4 Perangkat Daerah;
  3. Apresiasi Gubernur Kepada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (The Best Implementation Reformasi Birokrasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023) kepada 5 Perangkat Daerah Terbaik.

Acara ditutup Launching Aplikasi Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi di Jawa Barat (Surabi Jabar) yang diresmikan oleh Pj. Gubernur Jawa Barat

Pemprov Jabar Siap Integrasikan Layanan Pajak Kendaraan dengan Kebijakan Sri Mulyani

Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap menginisiasi integrasi pembayaran pajak dari pemerintah Pusat, Provinsi hingga Kabupaten Kota.

Hal ini merupakan bagian dari tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2023 Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Diketahui, dua tahun berturut-turut 2022 dan 2023 Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan apresiasi kepada Pemprov Jabar atas kerja sama pertukaran data pajak kendaraan dengan pajak penghasilan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak pusat.

Tahun 2024, Bapenda Jabar menginisiasi untuk meningkatkan kerjasama pertukaran data menjadi integrasi data pajak kendaraan dengan pajak penghasilan host to host berbasis data NIK atau Nomor Induk Kependudukan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar Dedi Taufik mengatakan kerja sama didukung juga oleh 27 pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Barat, yang mendorong integrasi pajak bumi bangunan dalam kerja sama tersebut.

“Langkah ini menjadi momentum dalam meningkatkan penerimaan pajak pusat maupun daerah,” katanya di Bandung, Selasa (5/3/2024).

Rencana integrasi layanan pajak pusat dan daerah ini sejalan dengan kebijakan percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional dalam perpres 82 tahun 2023 yang ditandatangani Presiden Jokowi, Desember 2023 lalu.

Aplikasi SPBE Prioritas bidang layanan transkasi keuangan negara yang tertuang dalam perpres 82, dapat menjadi pintu masuk integrasi layanan pajak nasional, antara pajak penghasilan, pajak kendaraan dan pajak bumi bangunan sebagai integrasi awal.

Sederhananya, dengan integrasi pajak nasional ini, masyarakat cukup akses ke aplikasi DJP Online kemenkeu untuk dapat melihat pajak kendaraan maupun pajak bumi bangunan atas namanya sekaligus bisa melakukan pembayaran secara digital melalui DJP Online.

“Masyarakat tidak perlu akses ke masing masing aplikasi pajak provinsi maupun kab kota,” katanya.

Untuk daerah, efisiensi anggaran untuk belanja dan sinkronisasi data subjek maupun objek pajak akan mendorong penerimaan pajak daerah. Efisiensi dan kemudahan ini bisa pula meningkatkan kepatuhan pajak akan meningkat.

“Dikotomi pajak pusat dan pajak daerah jangan lagi menjadi kendala dalam layanan pajak bagi masyarakat. Dengan single sign on melalui DJP on line, meringankan masyarakat untuk tidak mendownload banyak aplikasi,” tuturnya.

Untuk menguatkan rencana integrasi pajak daerah dengan pusat ini, Badan pendapatan daerah atau Bapenda Provinsi Jawa Barat mengundang khusus Sri Mulyani untuk hadir dalam Forum Kolaborasi Pendapatan sebagai keynote speech yang akan dilaksanakan Kamis, 7 Maret 2024 di Trans Convention Centre, Bandung.

Forum Kolaborasi selain dihadiri 27 bupati dan wali kota serta pemangku kepentingan yang diundang sebanyak 500 orang lebih, akan ditayangkan secara on line melalui chanel you tube oleh pemerintah daerah se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pengelolaan Pendapatan Seluruh Indonesia atau APPDI.

Dedi optimistis dari sisi infrastruktur digital, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah siap. Dasarnya adalah berbagai invoasi pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah menjadi percontohan di tingkat nasional.

“Dan untuk memastikan kesiapan jabar kita akan melaksanakan Forum Kolabarasi Pendapatan 2024. Semua akan dibahas. Dan kami berharap ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa memberikan arahan langsung,” tuturnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2023 Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Sederhananya, Perpres tersebut betujuan mewujudkan pelayanan publik yang tepercaya dengan sistem berbasis elektronik dan satu data Indonesia yang terpadu dan menyeluruh termasuk penguatan pencegahan korupsi.

Upaya mencapai keterpaduan layanan digital nasional itu ditindaklanjuti dengan percepatan transformasi digital, melalui penyelenggaraan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas.

Dalam sejumlah pasal yang tertuang dalam aturan tersebut, aplikasi SPBE Prioritas ini diselenggarakan untuk mendukung berbagai sektor. Di antaranya mencakup layanan pendidikan terintegrasi, Kesehatan, bantuan sosial administrasi kependudukan.

Lalu, layanan transaksi keuangan, administrasi pemerintahan, pelayanan publik hingga layanan kepolisian yang terintegrasi.

 

sumber https://bandung.bisnis.com/read/20240305/550/1746638/pemprov-jabar-siap-integrasikan-layanan-pajak-kendaraan-dengan-kebijakan-sri-mulyani