Kepala Bapenda Prov. Jawa Barat Bapak Dr. H. Dedi Taufik, M.Si. sekaligus Ketua Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Seluruh Indonesia (APPDI) bersama Tim Pembina Samsat Nasional yang dipimpin oleh Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus yang didampingi oleh Kasubdit STNK Korlantas Polri Kombes Pol Prianto dan Kepala Divisi Asuransi PT Jasa Raharja Kantor Pusat Bapak Jahja Joel Lami berkunjung ke Tim Pembina Samsat Prov. Kepulauan Riau.

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus menyampaikan bahwa terdapat 3 (tiga) Provinsi yang menjadi prototype pengembangan Samsat Digital di Indonesia dimana salah satunya adalah Prov. Kepulauan Riau.

Samsat Digital ini mengadopsi Samsat Digital yang telah terealisasi di Terminal Leuwipanjang Propinsi Jawa Barat.

Pada rapat koordinasi yang dihadiri oleh Tim Pembina Samsat Propinsi Kep Riau yang terdiri dari Dirlantas Polda Kepri Kombes Pol Tri Yulianto, Kabapenda Prov. Kepri Diky Wijaya dan Kepala PT Jasa Raharja Cabang Prov. Kepri Wanda P. Asmoro, dilakukan pembahasan strategis untuk percepatan pengaplikasian Samsat Digital di Prov. Kepulauan Riau.

Wanda P. Asmoro menyampaikan “bahwa Samsat Digital merupakan inovasi yang akan membuat masyarakat semakin mudah untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), terciptanya Single Data Kendaraan Bermotor serta adanya kepastian jaminan kepada masyarakat apabila terjadi kecelakaan lalu lintas jalan”.

Samsat Digital memungkinkan masyarakat dapat membayar pajak kendaraan bermotor dimana saja dan kapan saja, hal ini dimungkinkan karena Samsat Digital telah terintegrasi dengan stakeholder terkait dan masyarakat juga tidak perlu lagi ke Samsat untuk mendapatkan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) karena sudah bisa diperoleh secara digital sebagai tanda bukti sah pembayaran pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ.

Dengan adanya Samsat Digital ini diharapkan masyarakat dapat lebih taat untuk memenuhi kewajibannya, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak dan kepastian jamian kepada masyarakat apabila terjadi kecelakaan lalu lintas jalan, tutup Wanda P. Asmoro.

 

sumber : https://bumnreview.com/jasa-raharja-kepri-dukung-penuh-samsat-digital-provinsi-kepulauan-riau/

Capaian manis didapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat sepanjang tahun 2023. Itu setelah mayoritas target pendapatan yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu terealisasi dengan baik. Kini Bapenda Jabar menatap tahun 2024 dengan mengejar berbagai inovasi baru.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, pada tahun 2022 berhasil merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp33,23 triliun. Di Tahun 2023, realisasinya mengalami peningkatan kurang lebih 4,63 persen atau setara Rp34,77 triliun.

Angka itu didapatkan dari berbagai sektor, yakni Pendapatan Asli Daerah realisasinya sebesar Rp24,37 triliun. Jumlah itu berasal dari Pajak Daerah Rp22,52 triliun, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp541,13 miliar, Retribusi Daerah Rp60,7 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp1,25 triliun.

Sementara realisasi dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp9,20 triliun atau melebihi target hingga 102,17 persen, kemudian pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan bermotor dan alat berat (PBBKB) Rp3,54 triliun atau 104 persen dan pengambilan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan (PAP) Rp 70,68 miliar atau realisasinya 100 persen.

Kemudian, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Rokok realisasinya mencapai lebih dari 90 persen meski dihadapkan pada faktor eksternal, seperti kondisi daya beli dan kekuatan produksi industri. Masing-masing dibukukan di angka Rp6,01 triliun dan Rp3,68 triliun.

Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik mengapresiasi kinerja dari semua pegawai sepanjang tahun 2022. Semua hal yang positif ia sebut akan ditingkatkan. Sebaliknya, catatan minor menjadi bahan evaluasi. “Tentu capaian ini perlu disyukuri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Saya tentu harus mengapresiasi kerja keras semua teman-teman yang terlibat, juga tim Pembina Samsat. Agenda, strategi untuk tahun ini sudah kami susun dan diharapkan semua bisa fokus kembali dan jangan cepat puas,” kata Dedi Taufik.

Di tahun 2024 ini, Dedi mengungkapkan Bapenda Jabar akan mengejar keberlanjutan atau penyempurnaan invoasi teknologi digital. Target ini akan memfokuskan untuk kemudahan pelayanan yang bermuara pada peningkatan kesadaran para wajib pajak.

“Inovasi layanan tetap menjadi salah satu prioritas. Transaksi wajib pajak yang menggunakan (aplikasi) Sambara tiap tahun trennya meningkat. Kemudian, kami ingin memperluas area yang menjadi percontohan dari sisi pelayanan,” ujarnya.

Kemudian, kami ingin memperluas area yang menjadi percontohan dari sisi pelayanan,” kata dia. Diakui Dedi, pencapaian Bapenda juga tidak terlepas dari implementasi pembangunan zona integritas di 34 Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW).

Sementara itu, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin mengapresiasi kinerja yang sudah direalisasikan oleh Bapenda. Menurut dia, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi, melihat perkembangan ke depan, ia melihat ada tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, visi nol emisi yang bisa mengubah arah pendapatan.

Visi dari pemerintah pusat ini harus didukung. Dengan kata lain, Bey meminta semua dinas turut berkontribusi secara maksimal mencari potensi untuk pendapatan daerah. “PKB itu mengandalkan kepada bahan bakar fosil. Sementara kita menuju zero emission. Makanya saya minta semua dinas jangan terlena. Penting mencari sumber pendapatan lain seperti pariwisata,” ucap dia.

Menurut dia, potensi pariwisata di Jawa Barat mulai dari pantai hingga gunung sudah tersedia. Ia mengajak semua pihak untuk mengembangkannya. Contohnya, kawasan Ciayumajakuning yang ia sebut potensinya masih bisa ditingkatkan, ditambah keberadaan BIJB Kertajati. “Saya apresiasi kinerja Bapenda. Tapi, dinas-dinas lain, infrastruktur maupun pariwisata harus mulai bergerak. Makanya saya minta sekarang itu ke seluruh Kepala Dinas OPD itu saya minta, satu kerja baik, tapi kerja baik itu bukan kerja baik datang ke kantor, pulang jam pulang kantor,” kata dia.

“Melakukan inovasi terus perhatikan potensi. Kerja sama dengan banyak pihak. Jadi kalau kita mau maju ya siapa lagi kalau bukan dimulai dari Gedung Sate kebijakan itu. Saya beri kebebasan kepada mereka untuk bekerja dengan baik, saya tidak pernah menekan untuk ini itu,” pungkasnya.