Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik menjadi narasumber pada kegiatan Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2025 di Yello Hotel Paskal Bandung, Kamis (29/02).
Materi yang disampaikan adalah Proyeksi Perhitungan Opsen Tahun 2025.
Rapat bersama World Bank dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, M Taufiq B Santoso dengan agenda utama Pendalaman Potensial Project Obligasi dan/atau Sukuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Ruang Rapat Ciremai, Gedung Sate, Kamis (29/02).
Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik beserta beberapa Kepala Perangkat Daerah hadir pada Rapat penentuan prioritas project yang akan diusulkan untuk dapat dibiayai dari Obligasi dan/atau Sukuk Daerah.
Pelatihan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar) dibuka oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti, Widyaningsih, Senin, (19/2/2024).
Widyaningsih menyampaikan, untuk mencukupi belanja daerah, Bapenda Jabar meningkatkan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta meningkatkan potensi pajak/retribusi daerah agar dapat berjalan efektif dan efesien.
Pelatihan ini merupakan hasil kolaborasi antara Bapenda Provinsi Jawa Barat dan BPSDM Provinsi Jawa Barat. Pelatihan pajak daerah ini, rencananya akan digelar dari tanggal 19 s.d. 24 Februari 2024.
Diharapkan melalui pelatihan ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi para ASN yang akhirnya dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik mendampingi Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan dan Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus melakukan peninjauan Samsat Digital Terminal Leuwipanjang, Jumat (16/2/2024) lalu.
“Hari ini saya bersama pimpinan Samsat Tingkat Pusat berkunjung ke samsat digital, ini yang pertama di Indonesia berada di Leuwipanjang,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan.
Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan, dengan pelayanan yang berubah dari konvensional menjadi digitalisasi sangat memudahkm aktivitas masyarakat karena hanya memakan waktu 15 menit.
“Dengan digitalisasi Samsat ini, pelayanan masyarakat dimudahkan, tidak perlu turun lagi mengantri, cukup di mobil cek fisik kendaraannya kemudian dipastikan legalitasnya, masyarakat bisa melakukan perpanjangan STNK, membayar pajak kendaraan bermotor dan pembayaran sumbangan wajib berlalu lintas,” tambahnya.
Mengikuti perkembangan digitalisasi, Samsat Digital Terminal Leuwipanjang juga mengalihkan sistem pembayaran yang menggunakan cashless atau non tunai.
“Semua transaksi baik tadi di 5 tahunan kemudian di tahunan ini semua cashless jadi tidak ada transaksi dengan menggunakan uang tunai,” tegasnya.
Ia berharap, dengan adanya Samsat Digital Terminal Leuwipanjang ini dapat memprogramkan untuk seluruh wilayah Indonesia.
“Mudah-mudahan ini dari yang pertama ini sebagai perintis samsat digital ini akan coba memprogramkan dari teman-teman Pembina Samsat tingkat pusat akan coba memprogramkan untuk seluruh wilayah Indonesia,” tutup Kakorlantas Polri.
Turut hadir, Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A Purwantono, Wadirlantas Polda Jawa Barat AKBP Edwin Affandi, Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol Prianto dan Kepala Bapenda Jawa Barat Dedi Taufik.
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat M Taufiq B Santoso memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Peran dan Fungsi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati bertempat di Hotel Aryaduta Menteng DKI Jakarta, Selasa (13/02).
Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik turut hadir pada FGD yang dilaksanakan dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Nasional dalam pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Rapat TAPD dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah Jawa Barat, M. Taufik B. Santoso di Ruang Rapat Ciremai Gedung Sate, Senin (12/02).
Pembahasan Program APBD 2025 mengawali rapat yang dihadiri Plh. Asisten Administrasi Umum, Kepala Bapenda Jabar, Kepala BPKAD Jabar dan Kepala Bappeda Jabar.
Kepala Bapenda Jabar memimpin rapat terkait strategi pendapatan 2024 di Ruang Kerja Bapenda Jabar, Senin (12/02) .
Pada rapat pimpinan di lingkungan Bapenda Jabar dibahas mapping solialisasi, inovasi untuk mendorong pendapatan dan milestone untuk Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU).
Rapat kerja bersama Kemenko Perekonomian, Bapenda Kabupaten Purwakarta dan Bapenda Kota Bandung terkait Pajak Kendaraan Bermotor di Ruang Kerja Bapenda Jabar, Selasa (06/01).
Agenda rapat diantara membahas review kebijakan pengelolaan Pajak terkait Kendaraan Bermotor serta kebijakan opsen sesuai UU 1/2023 dan PP 35/2023
Selain itu, dilakukan juga diskusi implementasi Samsat Digital.
Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik bersama Kepala Satpol PP Jabar, M Ade Afriandi yang didampingi Kabid Penegakan Perda dan Pergub serta Kabid Pembinaan Masyarakat Aparatur melakukan Rapat Koordinasi terkait Pajak Daerah yang bersumber dari Pajak Rokok dan Pajak Permukaan Air di Ruang Kerja Bapenda Jabar pada Senin, (05/02).
Bapenda Jabar akan melakukan kolaborasi bersama Satpol PP Jabar untuk meningkatkan pendapatan dari Pajak Rokok dan Pajak Permukaan Air. Kemudian rencananya akan diadakan FGD untuk membahas lebih lanjut program kolaborasi tersebut.
Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, meresmikan Terminal Tipe A Leuwi Panjang di Kota Bandung, dan Terminal Tipe A Banjar di Kota Banjar, Jawa Barat pada Sabtu (03/02).
“Semoga Terminal Leuwi Panjang dan Terminal Banjar di Provinsi Jawa Barat bisa mempercepat mobilitas orang dari satu kota ke kota yang lain atau di dalam kota. Juga bisa menjadi pendorong dan penggerak perekonomian serta sebagai wadah kegiatan sosial dan seni budaya.” ujar Jokowi.
Budi Karya memamerkan beberapa fasilitas yang ada di Terminal Leuwi Panjang. Salah satunya, kantor pelayanan Samsat Digital pertama di Indonesia yang akan menjadi contoh bagi terminal di seluruh Indonesia.
Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik menunjukan secara langsung inovasi layanan Samsat Digital Leuwi Panjang yang dijadikan percontohan atau rujukan nasional dalam layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
