Menuju Transformasi Birokrasi Terpadu, Membumi dan Berdampak Jawa Barat Tahun 2024

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB bersama Pj. Gubernur Jawa Barat membuka acara Apresiasi dan Penghargaan Gubernur Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Barat dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah melaksanakan Implementasi Reformasi Birokrasi Terbaik Tahun 2024 di Aula Barat Gedung Sate, Rabu (06/03).

Anugerah Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, diantaranya:

  1. Apresiasi Gubernur Kepada Kabupaten/Kota atas Capaian RB Tahun 2023 (The Best Improvement) kepada 5 Kabupaten/Kota Terbaik;
  2. Apresiasi Gubernur Kepada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (The Best Contribution Capaian Indeks RB Jabar Tahun 2023) kepada 4 Perangkat Daerah;
  3. Apresiasi Gubernur Kepada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (The Best Implementation Reformasi Birokrasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023) kepada 5 Perangkat Daerah Terbaik.

Acara ditutup Launching Aplikasi Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi di Jawa Barat (Surabi Jabar) yang diresmikan oleh Pj. Gubernur Jawa Barat

Pemprov Jabar Siap Integrasikan Layanan Pajak Kendaraan dengan Kebijakan Sri Mulyani

Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap menginisiasi integrasi pembayaran pajak dari pemerintah Pusat, Provinsi hingga Kabupaten Kota.

Hal ini merupakan bagian dari tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2023 Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Diketahui, dua tahun berturut-turut 2022 dan 2023 Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan apresiasi kepada Pemprov Jabar atas kerja sama pertukaran data pajak kendaraan dengan pajak penghasilan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak pusat.

Tahun 2024, Bapenda Jabar menginisiasi untuk meningkatkan kerjasama pertukaran data menjadi integrasi data pajak kendaraan dengan pajak penghasilan host to host berbasis data NIK atau Nomor Induk Kependudukan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar Dedi Taufik mengatakan kerja sama didukung juga oleh 27 pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Barat, yang mendorong integrasi pajak bumi bangunan dalam kerja sama tersebut.

“Langkah ini menjadi momentum dalam meningkatkan penerimaan pajak pusat maupun daerah,” katanya di Bandung, Selasa (5/3/2024).

Rencana integrasi layanan pajak pusat dan daerah ini sejalan dengan kebijakan percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional dalam perpres 82 tahun 2023 yang ditandatangani Presiden Jokowi, Desember 2023 lalu.

Aplikasi SPBE Prioritas bidang layanan transkasi keuangan negara yang tertuang dalam perpres 82, dapat menjadi pintu masuk integrasi layanan pajak nasional, antara pajak penghasilan, pajak kendaraan dan pajak bumi bangunan sebagai integrasi awal.

Sederhananya, dengan integrasi pajak nasional ini, masyarakat cukup akses ke aplikasi DJP Online kemenkeu untuk dapat melihat pajak kendaraan maupun pajak bumi bangunan atas namanya sekaligus bisa melakukan pembayaran secara digital melalui DJP Online.

“Masyarakat tidak perlu akses ke masing masing aplikasi pajak provinsi maupun kab kota,” katanya.

Untuk daerah, efisiensi anggaran untuk belanja dan sinkronisasi data subjek maupun objek pajak akan mendorong penerimaan pajak daerah. Efisiensi dan kemudahan ini bisa pula meningkatkan kepatuhan pajak akan meningkat.

“Dikotomi pajak pusat dan pajak daerah jangan lagi menjadi kendala dalam layanan pajak bagi masyarakat. Dengan single sign on melalui DJP on line, meringankan masyarakat untuk tidak mendownload banyak aplikasi,” tuturnya.

Untuk menguatkan rencana integrasi pajak daerah dengan pusat ini, Badan pendapatan daerah atau Bapenda Provinsi Jawa Barat mengundang khusus Sri Mulyani untuk hadir dalam Forum Kolaborasi Pendapatan sebagai keynote speech yang akan dilaksanakan Kamis, 7 Maret 2024 di Trans Convention Centre, Bandung.

Forum Kolaborasi selain dihadiri 27 bupati dan wali kota serta pemangku kepentingan yang diundang sebanyak 500 orang lebih, akan ditayangkan secara on line melalui chanel you tube oleh pemerintah daerah se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pengelolaan Pendapatan Seluruh Indonesia atau APPDI.

Dedi optimistis dari sisi infrastruktur digital, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah siap. Dasarnya adalah berbagai invoasi pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah menjadi percontohan di tingkat nasional.

“Dan untuk memastikan kesiapan jabar kita akan melaksanakan Forum Kolabarasi Pendapatan 2024. Semua akan dibahas. Dan kami berharap ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa memberikan arahan langsung,” tuturnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2023 Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Sederhananya, Perpres tersebut betujuan mewujudkan pelayanan publik yang tepercaya dengan sistem berbasis elektronik dan satu data Indonesia yang terpadu dan menyeluruh termasuk penguatan pencegahan korupsi.

Upaya mencapai keterpaduan layanan digital nasional itu ditindaklanjuti dengan percepatan transformasi digital, melalui penyelenggaraan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas.

Dalam sejumlah pasal yang tertuang dalam aturan tersebut, aplikasi SPBE Prioritas ini diselenggarakan untuk mendukung berbagai sektor. Di antaranya mencakup layanan pendidikan terintegrasi, Kesehatan, bantuan sosial administrasi kependudukan.

Lalu, layanan transaksi keuangan, administrasi pemerintahan, pelayanan publik hingga layanan kepolisian yang terintegrasi.

 

sumber https://bandung.bisnis.com/read/20240305/550/1746638/pemprov-jabar-siap-integrasikan-layanan-pajak-kendaraan-dengan-kebijakan-sri-mulyani

Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Lodaya-2024 Polda Jabar

Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik hadir pada Apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi “Keselamatan Lodaya-2024” Polda Jabar di Lapangan Apel Mapolda Jabar, Jum’at (01/03).

Apel dipimpin oleh Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Dr. Akhmad Wiyagus dirangkaikan dengan Pencanangan Aksi Keselamatan di Jalan.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, menurunkan angka fatalitas korban kecelakaan serta menurunkan angka pelanggaran lalu lintas.

 

Review Penerimaan Deviden BJB dan MUJ Kinerja 2023

Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik bersama Kepala Biro BUMD, Investasi, Adbang Setda Jabar, Lusi Lesminingwati melaksanakan rapat tindaklanjut hasil pertemuan TAPD tentang Penajaman Anggaran dan Program APBD 2024 dengan pokok bahasan terkait Review Penerimaan Deviden BJB dan MUJ Kinerja 2023 di Ruang Kerja Bapenda Jabar, Kamis (29/02).

Rapat turut dihadiri oleh perwakilan BPKAD Jabar, serta Biro Hukum dan HAM Setda Jabar.

Kabapenda Jabar Jadi Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2025

Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik menjadi narasumber pada kegiatan Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2025 di Yello Hotel Paskal Bandung, Kamis (29/02).

Materi yang disampaikan adalah Proyeksi Perhitungan Opsen Tahun 2025.

Pendalaman Potensial Project Obligasi (Sukuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat)

Rapat bersama World Bank dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, M Taufiq B Santoso dengan agenda utama  Pendalaman Potensial Project Obligasi dan/atau Sukuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Ruang Rapat Ciremai, Gedung Sate,  Kamis (29/02).

Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik beserta beberapa Kepala Perangkat Daerah hadir pada Rapat penentuan prioritas project yang akan diusulkan untuk dapat dibiayai dari Obligasi dan/atau Sukuk Daerah.

Meningkatkan Potensi Pajak Daerah Agar Dapat Berjalan Efektif Dan Efesien

Pelatihan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar) dibuka oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti, Widyaningsih, Senin, (19/2/2024).

Widyaningsih menyampaikan, untuk mencukupi belanja daerah, Bapenda Jabar meningkatkan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta meningkatkan potensi pajak/retribusi daerah agar dapat berjalan efektif dan efesien.

Pelatihan ini merupakan hasil kolaborasi antara Bapenda Provinsi Jawa Barat dan BPSDM Provinsi Jawa Barat. Pelatihan pajak daerah ini, rencananya akan digelar  dari tanggal 19 s.d. 24 Februari 2024.

Diharapkan melalui pelatihan ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi para ASN yang akhirnya dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Kepala Bapenda Jabar Dampingi Kakorlantas Polri Tinjau Samsat Digital Leuwipanjang

Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik mendampingi Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan dan Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus melakukan peninjauan Samsat Digital Terminal Leuwipanjang, Jumat (16/2/2024) lalu.

“Hari ini saya bersama pimpinan Samsat Tingkat Pusat berkunjung ke samsat digital, ini yang pertama di Indonesia berada di Leuwipanjang,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan.

Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan, dengan pelayanan yang berubah dari konvensional menjadi digitalisasi sangat memudahkm aktivitas masyarakat karena hanya memakan waktu 15 menit.

“Dengan digitalisasi Samsat ini, pelayanan masyarakat dimudahkan, tidak perlu turun lagi mengantri, cukup di mobil cek fisik kendaraannya kemudian dipastikan legalitasnya, masyarakat bisa melakukan perpanjangan STNK, membayar pajak kendaraan bermotor dan pembayaran sumbangan wajib berlalu lintas,” tambahnya.

Mengikuti perkembangan digitalisasi, Samsat Digital Terminal Leuwipanjang juga mengalihkan sistem pembayaran yang menggunakan cashless atau non tunai.

“Semua transaksi baik tadi di 5 tahunan kemudian di tahunan ini semua cashless jadi tidak ada transaksi dengan menggunakan uang tunai,” tegasnya.

Ia berharap, dengan adanya Samsat Digital Terminal Leuwipanjang ini dapat memprogramkan untuk seluruh wilayah Indonesia.

“Mudah-mudahan ini dari yang pertama ini sebagai perintis samsat digital ini akan coba memprogramkan dari teman-teman Pembina Samsat tingkat pusat akan coba memprogramkan untuk seluruh wilayah Indonesia,” tutup Kakorlantas Polri.

Turut hadir, Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A Purwantono, Wadirlantas Polda Jawa Barat AKBP Edwin Affandi, Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol Prianto dan Kepala Bapenda Jawa Barat Dedi Taufik.

FGD Optimalisasi Peran dan Fungsi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat M Taufiq B Santoso memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Peran dan Fungsi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati bertempat di Hotel Aryaduta Menteng DKI Jakarta, Selasa (13/02).

Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik turut hadir pada FGD yang dilaksanakan dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Nasional dalam pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Rapat TAPD Jabar Membahas Program APBD 2025

Rapat TAPD dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah Jawa Barat, M. Taufik B. Santoso di Ruang Rapat Ciremai Gedung Sate, Senin (12/02).

Pembahasan Program APBD 2025 mengawali rapat yang dihadiri Plh. Asisten Administrasi Umum, Kepala Bapenda Jabar, Kepala BPKAD Jabar dan Kepala Bappeda Jabar.