Pencanangan bulan Juni tahun 2024 sebagai Bulan Sadar Pajak dirangkaikan dengan Ngariung Sobat Otomotif (NGASO)

Pencanangan bulan Juni tahun 2024 sebagai Bulan Sadar Pajak dirangkaikan dengan Ngariung Sobat Otomotif (NGASO) di Halaman kantor Bapenda Jabar, Minggu (02/06).

Kegiatan Bulan Sadar Pajak dilaksanakan untuk mewujudkan tertib administrasi Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor serta mewujudkan tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor di Jawa Barat.

Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar Pajak Kandaraan Bermotor.

Bapenda Jabar dan UNMA Majalengka Teken Kerja Sama untuk Penguatan Pajak Daerah

Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat (Bapenda Jabar) melakukan kunjungan kerja ke Universitas Majalengka (UNMA) untuk menandatangani kerja sama tentang Tridharma Perguruan Tinggi dan Penguatan Pajak Daerah.

Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik menjelaskan bahwa kerjasama ini adalah bagian dari implementasi konsep Pentahelix yang melibatkan akademisi dan pemerintah.

“Dalam hal ini, Bapenda Jawa Barat mengelaborasi kegiatan bersama di Majalengka. Kerja sama ini mencakup sosialisasi dan edukasi tentang pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor serta kajian akademik lainnya,” jelas Dedi Taufik, Kamis (30/5/2024).

Dedi berharap bahwa melalui kerjasama ini, segala bentuk informasi dari Bapenda Jawa Barat dapat disebarkan secara luas melalui sektor pendidikan.

Selain itu, ia juga meminta Kepala P3DW Kabupaten Majalengka segera menyusun langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah, khususnya di Kabupaten Majalengka.

Rektor UNMA, Indra Adi Budiman menyambut baik dan menyampaikan apresiasi atas jalinan kerjasama yang dibangun oleh Bapenda Jawa Barat tersebut.

Rektor berharap agar kerjasama dapat diperluas ke fakultas lain di UNMA. Dia bahkan menawarkan sumber daya UNMA, seperti TAX Centre, untuk mendukung kegiatan kerjasama, seperti konsultasi pajak dan pembayaran pajak digital.

Sementara itu, Kepala P3DW Kabupaten Majalengka, Dwi Yudhi Ginanto R menyatakan siap melaksanakan arahan dari Kepala Bapenda Jabar, termasuk dalam mendukung program Bulan Sadar Pajak yang akan datang dengan melibatkan mahasiswa UNMA.

“Kami siap memanfaatkan momen bulan sadar pajak dengan melibatkan mahasiswa dari UNMA untuk mensosialisasikan program Samsat Masuk Sekolah, Samsat Rujak Limpung, dan Samsat Kawasan Industri,” pungkasnya.

Sumber : https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/497400/bapenda-jabar-dan-unma-majalengka-teken-kerja-sama-untuk-penguatan-pajak-daerah

Optimalisasi Pajak Air Permukaan Melalui Digitalisasi

Beberapa perusahaan pengguna air permukaan akan dijadikan pilot project Digitalisasi Perhitungan Volume Penggunaan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Air Permukaan tahun 2024.

Bapenda Jabar Minta Pengelola Kompak Realisasikan Pendapatan Tahun Ini Rp 35 Triliun

Untuk mengelola pendapatan dengan baik, visi jangka panjang dinilai sangat penting. Karena, hal tersebut akan berpengaruh pada kesiapan menghadapi peluang sekaligus tantangan yang terus berubah dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Dedi Taufik meminta semua pengelola pendapatan se-Jawa Barat agar terus kompak. Sehingga, bisa merealisasikan pendapatan Rp 35 triliun pada tahun 2024 ini. “Kami pun mengapresiasi kinerja yang selama ini sudah dilakukan semua pengelola pendapatan,” ujar Dedi dalam acara Rakor Pengelola Pendapatan se-Jawa Barat, Kamis (16/5).

Dedi mengatakan, setiap pengelola pendapatan harus melihat minimal 25 tahun ke depan. Hal ini seiring dengan target pemerintah pusat yang ingin merealisasikan Indonesia Emas. Pemerintah daerah, khususnya Bapenda perlu memaksimalkan perannya. “Setiap pemerintah daerah punya peran masing-masing. Bapenda pun sama. Kita harus melihat jauh ke depan apa yang ingin dicapai untuk kemajuan bangsa. Bapenda pun punya peran yang harus dilakukan dengan baik,” katanya.

Diketahui, kinerja Bapenda menjadi salah satu bagian penting bagaiamana pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan hal krusial lainnya bisa berjalan untuk pemerintah daerah.

Menurutnya, kesamaan visi jangka panjang harus dimiliki karena ada sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi pendapatan. Dengan demikian, semua pengelola bisa menyikapi dan beradaptasi dengan kesiapan yang baik.

Faktor yang mempengaruhi pendapatan yang dimaksud, kata dia, di antaranya, pertumbuhan ekonomi, demografi, investasi dan infrastruktur, kebijakan pajak, sektor bisnis dan industri, teknologi dan inovasi, kondisi pasar global, ketahanan lingkungan, ketahanan sosial dan kesejahteraan, ketidakpastian kondisi politik global.

“Saat perang terjadi antara Ukraina dan Russia, atau pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu, pengaruhnya sangat besar bagi pendapatan. Kondisi ini pula yang mengharuskan kita siap untuk beradaptasi dan inovasi,” kata Dedi.

Solusi itu, kata dia, harus dicari. Karena, pengetahuan dan inovasi teknologi juga harus terus dilakukan agar pelayanan kepada Masyarakat tetap baik. “Ketimpangan pendapatan maupun integrasi data harus terus berjalan,” katanya.

Sementara menurut Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi pentingnya kesiapan menjemput potensi dan tantangan.

“Pandemi itu bukan berarti tidak akan berulang, berarti kita harus prefer. Kejadian kemarin pandemi membuat PAD turun, kenapa? restoran pada tutup, Kedua, geopolitik. Geopolitik perang antara Rusia dan Ukraina, kemudian antara Israel dan Palestina, mau ga mau akan mempengaruhi suplai, itu pasti harga mahal, bisa inflasi dan sebagainya, makanya kita harus pintar,” paparnya.

Semua sebab akibat yang terjadi, kata dia, harus bisa ditangkap dengan baik agar saat mendapat peluang atau bahkan tantangan, solusinya bisa segera didapatkan. Ia pun mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi yang berkembang cepat. Jangan sampai pemerintah tidak bisa mengejarnya.

Iwan menilai, Jawa barat sebagai provinsi terbesar harus terus meningkatkan penerimaan potensi daerah. Pajak konsumsi pasti naik, namun, yang harus dijaga adalah jangan sampai potensi besar konsumennya ini tidak tercukupi suplai kebutuhannya. Kuncinya adalah ditingkatkannya daya saing, stimulus usaha-usaha yang memang menggunakan teknologi.

Sejauh ini, kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Bapenda sudah sangat baik. Banyak inovasi yang sudah direplikasi daerah lain. Begitu pula dengan Upaya integrasi data, Bapenda disebut salah satu pionir.

“Dulu Bapenda itu kerja sama dengan Dirjen Pajak, saya waktu itu Direktur IT Dirjen Pajak, pertukaran data pertama kali, bahkan sistem informasi Jawa Barat itu bener-bener menjadi percontohan dari Jawa Barat,” katanya.

Sumber : https://rejabar.republika.co.id/berita/sdm391512/bapenda-jabar-minta-pengelola-kompak-realisasikan-pendapatan-tahun-ini-rp-35-triliun

Kota Bandung Jadi Percontohan Pengelolaan Sampah di Jabar

Kota Bandung memiliki total 27 TPS yang tersebar di berbagai wilayah, menunjukkan komitmen dalam meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah.

Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) Ence Azis Gardujati, Kota Bandung mampu mengolah sampah hingga 6 ton dan akan ditingkatkan hingga 10 ton per hari.

Selain itu, tiga Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) lainnya di Kota Bandung yang akan ditingkatkan kapasitas pengolahannya, yaitu di Antapani, Babakan Siliwangi, dan Batununggal.

Insentif Fiskal untuk Mendorong Investasi di Kawasan Industri

Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik menjadi narasumber pada Forum Percepatan Investasi di Kawasan Industri 2024 dalam rangka perumusan rencana aksi untuk percepatan investasi di Jawa Barat, Rabu (15/05).

Pada forum tersebut disampaikan Program Strategis Skala Kewilayahan dan Tantangan Jawa Barat Tahun 2045 agar mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif untuk penguatan daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan investasi melalui peningkatan inovasi, peningkatan kualitas investasi dan penyusunan roadmap penanaman modal.

Sosialisasi Manfaat Pajak Kendaraan Kepada Komunitas Kendaraan Roda 4 dan Roda 2

Belum lama ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar) melakukan sosialisasi pajak kendaraan kepada komunitas pencinta otomotif sebagai salah satu elemen masyarakat, di Bandung.

Tidak hanya sekedar melakukan sosialisasi, Bapenda juga menggandeng komunitas pencinta otomotif di Jawa Barat untuk ikut mendorong para anggota komunitas pecinta otomotif dan masyarakat Jawa Barat agar taat dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu.

Ketaatan masyarakat dalam membayar pajak berarti berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun sektor layanan publik lain.

Kolaborasi untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak kendaraan Bapenda dengan komunitas pecinta otomotif diikuti oleh 31 organisasi yang bergelut di sektor otomotif, mulai dari komunitas motor bebek, motor matic, motor dengan cc besar.

Begitu pula dari sisi jenis mobil, mulai dari komunitas mobil Jepang, mobil eropa hingga mobil off road.

“Kolaborasi ini jadi elemen penting bagaimana program-program pemerintah bisa berjalan baik. Bapenda sudah melakukan kolaborasi dengan banyak pihak dan kali ini dengan komunitas otomotif,” ucap Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik, Rabu (8/5/2024).

“Mereka akan turut mensosialisasikan berbagai program Bapenda termasuk program meningkatkan ketaatan pajak dan informasi pentingnya pajak untuk kebutuhan pembangunan di bidang Kesehatan, Pendidikan dan infrastruktur,” ia melanjutkan. Di sisi lain, ia mengaku optimis raihan pendapatan tahun ini bisa melebihi realisasi pada tahun lalu yang tercatat sebesar Rp34,77 triliun.

Diketahui, angka itu didapatkan dari berbagai sektor. Yakni, Pendapatan Asli Daerah realisasinya sebesar Rp24,37 tirliun. Jumlah itu berasal dari Pajak Daerah Rp22,52 triliun. Sementara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp541,13 miliar, Retribusi Daerah Rp60,7 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp1,25 triliun.

Ditinjau dari sektor Pajak Daerah, pada tahun 2023, realisasi dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah melebihi target yang dicanangkan sebesar 102,17% atau Rp9,20 triliun. Lalu pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat (PBBKB) realisasinya 104% atau Rp3,54 triliun, Pengambilan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan (PAP) realisasinya 100% yakni Rp70,68 miliar.

Kemudian, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Rokok realisasinya mencapai lebih dari 90% meski dihadapkan pada faktor eksternal, seperti kondisi daya beli dan kekuatan produksi industri. Masing-masing dibukukan di angka Rp6,01 triliun dan Rp3,68 triliun.

 

Rapat Pimpinan Virtual Provinsi Jawa Barat

Realisasi Pendapatan sampai dengan bulan April 2024 disampaikan oleh Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik pada Rapim, Selasa (07/05).

Rapat Pimpinan bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah dipimpin oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat dilakukan secara virtual.

Studi Komparasi dan Diskusi Bapenda Kalsel dan Bapenda Jabar

Studi komparasi dan diskusi dilakukan oleh Bapenda Kalsel dan Bapenda Jabar terkait sistem pelayanan samsat, Senin (06/04).

Bapenda Kalsel berencana melaksanakan Pembangunan Sistem Informasi Pendapatan Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pembahasan Strategi Peningkatan Kesadaran Pajak Daerah

Peningkatan Kesadaran Pajak diantaranya dengan memberikan pelayanan yang baik, sederhana dan memudahkan wajib pajak, ucap Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik pada Rapat Pembahasan Strategi Peningkatan Kesadaran Pajak Daerah di Ruang Kerja Bapenda Jabar, Senin (06/05)

Sosialisasi layanan digital harus dilakukan lebih masif melalui berbagai media publikasi.

Kepala Bapenda Jabar juga menyampaikan bahwa penagihan pajak serta whatsapp blast segera disiapkan dan dilaksanakan dalam waktu dekat.