Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat sukses menggelar Rapat Kerja Nasional yang ke-2 di Bandung. Sebagai tuan rumah untuk kali kedua ini, selama tiga hari sebanyak 16 Dispenda tingkat provinsi se-Indonesia melakukan berbagai pembahasan terkini untuk kemajuan bersama. Selengkapnya
Kepala Bidang Pendapatan I Dispenda Prov. Jawa Barat, H. Agus Rakhmat, SH, M.Si, mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat kerja nasional kedua. Rapat yang berlangsung tiga hari di Bandung ini akan membahas beberapa hal untuk kemajuan daerah. Selengkapnya
Setelah sukses menggelar ditahun 2013, Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat kembali menjadi tuan rumah rapat kerja nasional Dispenda se-Indonesia. Rapat kerja 2014 ini mengangkat tema optimalisasi pajak daerah. Selengkapnya
Didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, itu mungkin yang ingin diterapkan oleh Plt. Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Proinsi Jawa Barat, H. Iwa Karniwa, SE.Ak, MM. Kebersihan lingkungan kerja pun menjadi salah satu hal yang ditekankannya. Selengkapnya
Plt. Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Proinsi Jawa Barat, H. Iwa Karniwa, SE.Ak, MM mengajak semua pegawai untuk menjalankan sertifikasi ISO 9001 – 2008, demi tercapainya target dan pelayanan terbaik bagi wajib pajak di wilayah Jawa Barat. Selengkapnya
Pelaksana Tugas (Plt) Kadispenda Jabar Iwa Karniwa mengatakan pihaknya sekarang tengah terus memperbaiki sistem data,khususnya terhadap jumlah kendaraan bermotor di Jabar. Sebab,banyak data kendaraan yang terdaftar namun sudah tidak beroperasi di lapangan. Juga sebaliknya, banyak kendaraan beroperasi tanpa pendaftaran. Selengkapnya
Langkah strategis penyatuan Sistem Kepegawaian, Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah, dan Sistem Kinerja Pegawai di lingkungan Dispenda Provinsi Jabar sudah selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam penguatan lembaga dinas pendapatan. Selengkapnya
Plt. Kadispenda Provinsi Jabar Iwa Karniwa, SE, Ak, MM mengajak seluruh elemen di dinas tersebut agar pantang berpuas diri atas pencapaian hari ini, namun harus terus berbenah memikirkan pergerakan perbaikan diri selanjutnya. Selengkapnya
Sektor pajak daerah di Jabar sepanjang tahun 2013 peroleh pencapaian melampaui target. Dimana penerimaan pajak daerah tercapai sebesar 115,66 persen, penerimaan retribusi daerah 111,42 persen, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi 99,73 persen dan lain-lain PAD yang sah sebesar 184,37 persen.
Imbasnya, seperti disampaikan Gubernur Jabar dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2013 di rapat paripurna DPRD Jabar, Kamis, 20 Februari 2014, pendapatan daerah Pemprov Jabar tahun 2013 lalu melebihi target. Sebelumnya, Pemprov Jabar menargetkan Rp17,38 triliun namun ternyata Pemprov dapat merealisasikan sebesar Rp19,32 triliun.
“Pendapatan daerah tahun anggaran 2013 naik Rp1,94 triliun dari target Rp17,38 triliun menjadi Rp19,32 triliun lebih,” ujarnya.
Dalam rinciannya, Heryawan menyebutkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target sebesar Rp10,51 triliun terealisasi Rp12,44 triliun atau 118,37 persen. Untuk dana perimbangan juga mengalami kenaikan, dari target sebesar Rp2,74 triliun, bisa terealisasi Rp2,95 triliun lebih.
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dapat direalisasikan sebesar 117,61 persen, dana alokasi umum sebesar 100 persen dan dana alokasi khusus sebesar 100 persen. Sedangkan pendapatan daerah yang sah hanya terealisasi Rp3,92 triliun dari target Rp4,12 triliun. “Untuk belanja daerah 2013 dialokasikan sebesar Rp20,5 triliun, namun hanya terelalisasi Rp18,56 triliun,” ungkapnya. (**)
Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat akan segara menyususun dan mengusulkan adanya peraturan Gubernur Jawa Barat tentang pembebasan pembayaran pajak sementara untuk barang sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Plt. Kepala Dispenda Prov. Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, peraturan gubernur yang sedang dirancang oleh pihaknya tersebut, sebagai tindak lanjut kerja sama Dispenda Prov. Jawa Barat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pembebasan status barang sitaan (aset) dalam bentuk pembebasan pembayaran pajak sementara hingga ada keputusan hukum final dan mengikat, untuk ini sedang disusun dan diusulkan peraturan gubernurnya,” kata Iwa.
Aset-aset yang dimaksud, menurut Iwa, termasuk harta tidak bergerak dan kendaraan bermotor. Semuanya perlu dilacak dan disita oleh KPK demi penegakan hukum dan repatriasi asset milik negara yang telah dicuri/dikorupsi oleh koruptor. Selama proses penyitaan, pajaknya akan ditangghukan.
“Kerjasama pun dilakukan dalam hal pertukaran data. Kami pun akan proaktif melaporkan kepada satgas pelacakan asset, untuk mempermudah kinerja KPK,” pungkasnya.***
