Mempersiapkan Masyarakat untuk Era E-government
Secara umum masyarakat Indonesia masih belum paham dan tanggap dengan perkembangan teknologi informasi (TIK), kebanyakan masyarakat memfungsikan kecanggihan teknologi hanya untuk mendapatkan hiburan, informasi dan komunikasi. Dan bukan masyarakat biasa saja yang demikian, mereka yang bekerja sebagai abdi masyarakat pun belum semuanya mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi media yang dapat melayani kepentingan masyarakat juga pemerintah.
Dalam Information Seeking Theory yang diungkapkan Donohew dan Tipton (dalam Badri, 2008), penerimaan seseorang atau sekelompok masyarakat pada teknologi terjadi secara bertahap, yaitu tahap pencarian, penginderaan, dan pemrosesan informasi. Ketiga tahap ini berakar dari pemikiran psikologi sosial tentang sikap manusia. Secara tidak sadar, orang cenderung untuk menghindari informasi yang tidak sesuai dengan gambaran nyata suatu informasi atau teknologi, karena kedua hal itu bisa saja membahayakan.
Sebagai negara berkembang (The Third World), pemanfaatan aplikasi e-government system di Indonesia sebenarnya tidak termasuk menggembirakan. Padahal pemerintah sudah berusaha untuk merumuskan beberapa peraturan perundangan terkait dengan teknologi informasi, seperti Inpres No. 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia dan Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, tampak sekali bahwa aplikasi dan implementasi e-government system di Indonesia masih tertinggal. Saat ini sebenarnya perangkat perundangan mengenai e-government system di Indonesia sudah cukup lengkap (Kumorotomo, 2008). Melalui Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Strategi Pengembangan E-Government telah memandatkan :
- Pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas.
- Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara holistik.
- Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.
- Peningkatan peran-serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
- Pengembangan sumberdaya manusia di pemerintahan dan peningkatan e-literacy masyarakat.
- Pelaksanaan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur.
Tidak hanya dari sisi pemerintah saja, seperti telah disinggung di atas masyarakat pun tidak semuanya dapat langsung menerima kemajuan layanan berbasis TIK. Ada beberapa permasalahan yang cukup kompleks dalam hal ini, mulai dari ketidak pedulian hingga penolakan terhadap kemajuan akibat belum paham. Masalah utamanya adalah resistensi dan kebimbangan saat menyikapi adanya inovasi baru untuk mendobrak kebiasaan lama.
Aspek Budaya yakni esistensi dan penolakan dari masyarakat yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran pada manfaat dan penghargaan terhadap teknologi yang dipergunakan dalam e-government system. Kemudian keengganan berbagi data dan informasi, agar terintegrasi secara nasional di seluruh lembaga penyedia layanan publik.
Aspek Infrastruktur, yakni adanya ketimpangan digital yang mengakibatkan belum meratanya ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, mengingat secara geografis wilayah Indonesia tersebar di berbagai kepulauan. Ketersediaan infrastruktur untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi masih terpusat di kota-kota besar. Tenaga ahli di daerah terpencil pun masih sangat jarang, jika tidak mau dikatakan tidak ada. Sistem layanan publik di Indonesia tidak memiliki standar yang baku. Hal ini menghambat pengintegrasian data kependudukan dan dokumen warga negara lainnya secara nasional.
untuk mengefektifkan dan mengefesienkan e-Government, maka pihak pemerintah sudah seharusnya secara berkesinambungan menyosialisasikan sekaligus mendidik masyakarat di berbagai pelosok. Dengan demikian layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan lancar, dan masyarakat pun semakin semangat untuk berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat.
