Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengacungi jempol kehadiran Samsat Digital di Terminal Leuwipanjang. Sebab pelayanan publik yang diresmikan Pemprov Jawa Barat bersama Tim Pembina Samsat ini membuat warga tidak perlu datang ke kantor pemerintah untuk urusan membayar pajak.

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil saat meresmikan Samsat Digital di Terminal Leuwipanjang. Tampak hadir Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, Dedi Taufik, Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi dan Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A Purwantono.

“Layanan publik paling canggih, paling baik adalah jika urusan beres tanpa warga datang ke negara (kantor pemerintah). Negaranya yang mendatangi (memudahkan) warga, itu yang terbaik,” ucap Kang Emil, sapaannya yang hadir bersama istri, Atalia Praratya, Selasa (29/8/2023).

“Biarkan masyarakat aktif dengan ekonominya kegiatan sosialnya, tapi kewajiban pelayanan publiknya terselesaikan oleh sebuah cara tanpa harus bertemu. Jadi ini adalah inovasinya warga tidak perlu lagi berpanas-panasan bayar. Kemudian (waktu mengurus dokumen) dari dua jam menjadi hanya 5 menit,” imbuhnya.

Kang Emil menilai, apa yang dilakukan Bapenda bersama Tim Pembina Samsat adalah contoh dari kolaborasi yang produktif. Mereka berhasil berembuk hingga memanfaatkan terminal. Secara tidak langsung, membuat masyarakat nyaman untuk datang karena kondisinya tak lagi kumuh.

Orang nomor satu di Jabar ini berharap apa yang sudah dilakukan bisa berdampak positif dalam penerimaan pajak yang dikelola negara untuk pembangunan di berbagai sektor, mulai infrastruktur, Pendidikan hingga Kesehatan. Selain itu, jangan sampai puas dengan invoasi yang sudah ada.

“Saya harap muncul inovasi terakhir, pengesahannya juga sudah tidak perlu lagi datang fisik, mudah-mudahan bisa di laksanakan. Ketika ngecek rangka mesin misalnya, bisa pakai teknologi dan tersebar di wilayah-wilayah. Sehingga warga bisa lebih dekat lagi,” harap mantan Wali Kota Bandung ini.

Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik menjelaskan, hal ini adalah hasil kolaborasi Kakorlantas Polri beserta Kemendagri dan Jasa Raharja. Mereka memiliki kesamaan visi untuk mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat terutama dalam rangka edukasi pajak.

“Digitalisasi adalah solusi. Jadi layanan yang biasanya dua jam bisa cepat, lima menit. Kemudian juga tahunan dan lima tahunan, untuk cek fisik juga kita sudah pendekatan digitalisasi,” ucap Dedi Taufik.

“Ini sebuah kolaborasi dengan tim pembina Samsat nasional. Kami mempunyai komitmen yang dikolaborasikan dengan aset yang dimiliki pemerintah pusat yaitu Kementerian Perhubungan yaitu terminal,” terang dia.

Beberapa layanan yang bisa dilakukan di Samsat pembantu di Terminal Leuwipanjang, di antaranya melayani perpanjangan STNK tahunan dan 5 tahunan. Juga, ada layanan Samsat drive thru atau lantatur. Semua pembayaran didorong cashless.

Disinggung mengenai rencana berikutnya, Kakorlantas Polri, Irjen Firman Shantyabudi menyatakan bahwa komunikasi yang sudah terjalin akan terus dijaga. Saat ini fokusnya adalah menambah pendapatan daerah. Karena dengan begitu, rencana inovasi untuk layanan bisa dilaksanaan dengan maksimal.

“Nah saya mendorong ke pemerintah daerah kalau nanti orang Bandung, Jawa Barat semuanya taat pajak otomatis anggaran daerah juga meningkat. Itu bisa gunakan untuk banyak hal, dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk layanan yang lebih baik, pembangunan jalan, perbaikan rumah sakit, termasuk penambahan untuk mendekatkan sistem pembayaran,” terang dia.

“Kalau istilah beliau (Ridwan Kamil) di mana ada masyarakat berkegiatan kita pelayanan yang datang. Masyarakat tidak hilang waktu, bisa melaksanakan kegiatan kewajibannya di sana. Ini lah yang harus dibangun antara masyarakat dengan pemerintah selaku pelayanan masyarakat. Kami yang ada di pembinaan Samsat terus mengingatkan untuk evaluasi, dilihat saja sedang naik atau turun ini kepatuhan (membayar pajaknya),”pungkasnya.

sumber : https://bandungraya.inews.id/read/339214/ridwan-kamil-puji-inovasi-samsat-digital-masyarakat-makin-dimudahkan-akses-layanan-publik

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar menggandeng Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mengkampanyekan pentingnya membayar pajak. Cara ini dilakukan guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak khususnya kendaraan bermotor.

“Kita melibatkan tim penggerak PKK, kenapa kita ajak supaya ada harmonisasi dari mulai rumah tangga,” ucap Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik, Jumat (18/8/2023).

Dedi mengatakan, di Jawa Barat saat ini masih banyak kendaraan yang belum membayar pajak. Dia mencontohkan, untuk Kota Bandung saja, dari 2,2 juta kendaraan yang ada, baru 48% yang taat dalam membayar pajak.

Karena itulah, menurut Dedi, perlu ada peran dari pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor.

“Kita melihat data itu, kita coba sentuh melalui ibu-ibu, karena the power of emak-emak ini, kita coba untuk mengingatkan untuk bayar pajak,” katanya.

“Saya pikir gerakan ini memang tidak harus ada feedback langsung tapi mungkin 1-2 minggu ke depan kita evaluasi berdampak tidak menggugah masyarakat,” lanjut Dedi.

Dedi meyakini jika upaya Bapenda menggandeng emak-emak yang dimotori oleh PKK ini dapat mengakselerasi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak ditambah adanya program diskon pajak yang telah berjalan.

Apalagi saat ini, Jabar telah mencatat penerimaan pajak mencapai 48% atau Rp 10,5 triliun pada semester I dari target pajak tahun 2023 sebesar Rp 21,9 triliun. Dari angka itu, capaian pajak didominasi pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) yang mencapai Rp 4,2 triliun.

“Kita melihat ke depan ada relaksasi penghapusan denda, relaksasi BBNKB II dan sosialisasi kita jalankan itu sebuah strategi karena kita ingin melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan mengintegrasikan data yang ada,” ujar Dedi.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya menambahkan, ada 1,5 juta kader PKK di Jabar yang siap mengkampanyekan soal pajak. Menurutnya ibu-ibu di PKK sudah terbiasa membantu mensosialisasikan berbagai program pemerintah.

“Kami adalah PKK, nah yang kami lakukan ada kita mendorong program pemerintah misalkan soal stunting dan terkait pajak kita bantu dengan sinergitas. PKK di Jabar kadernya mencapai 1,5 juta tentu harus menjadi mitra pemerintah untuk menyebarluaskan program pemerintah,” ujar Atalia.

Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Tingkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Kamis (17/8).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar mencatat penerimaan pajak provinsi mencapai Rp 10,5 triliun pada semester I 2023. Angka itu memenuhi 48% target pajak tahun ini yang mencapai Rp 21,9 triliun.

Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik menerangkan, capaian pajak provinsi pada semester I ini didominasi dari pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) yang jumlahnya mencapai Rp 4,2 triliun.

“Pencapaian pada semester pertama ini diperoleh dari pajak kendaraan bermotor Rp 4,2 triliun, bea balik nama kendaraan bermotor Rp 3 triliun, pajak bahan bakar Rp 1,7 triliun, pajak rokok Rp 1,5 triliun dan pajak air permukaan Rp 33 miliyar,” kata Dedi dalam keterangan yang diterima detikJabar, Senin (14/8/2023).

Menurut Dedi, tingginya capaian pajak kendaraan bermotor di Jabar tidak terlepas terlepas dari tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya. Meski begitu, Bapenda kata dia terus berupaya untuk memberi edukasi akan pentingnya membayar pajak.

“Bapenda Jabar melakukan edukasi pajak untuk masyarakat di 19 titik prioritas pertama kabupaten dan kota. Edukasi pajak menjadi penting untuk memberikan informasi dan kebijakan pajak provinsi kepada masyarakat,” ujarnya.

Untuk tahap awal, Bapenda Jabar menyasar empat daerah yakni Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Indramayu sebagai titik awal untuk digenjot kesadaran dalam hal membayar pajak.

Menurut Dedi, tingginya capaian pajak kendaraan bermotor di Jabar tidak terlepas terlepas dari tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya. Meski begitu, Bapenda kata dia terus berupaya untuk memberi edukasi akan pentingnya membayar pajak.

“Bapenda Jabar melakukan edukasi pajak untuk masyarakat di 19 titik prioritas pertama kabupaten dan kota. Edukasi pajak menjadi penting untuk memberikan informasi dan kebijakan pajak provinsi kepada masyarakat,” ujarnya.

Untuk tahap awal, Bapenda Jabar menyasar empat daerah yakni Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Indramayu sebagai titik awal untuk digenjot kesadaran dalam hal membayar pajak.

 

Sumber : https://www.detik.com/jabar/berita/d-6876077/pajak-kendaraan-bermotor-dominasi-target-pendapatan-jabar-di-semester-i-2023

Dalam acara Napak Jagat Pasundan 2023, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyampaikan harapannya agar masyarakat Jawa Barat dapat terus menjaga kondusivitas menjelang Tahun Politik 2024 mendatang.

“Beri tepuk tangan untuk Pimpinan Partai Politik di Jawa Barat yang tadi sudah menandatangani Kesepakatan Damai, Kesepakatan menjaga kondusivitas di Jawa Barat pada Tahun Politik 2024,” ujar Ridwan Kamil pada Sabtu, (12/8) di Gedung Sate, Bandung.

Disamping untuk menjaga Jabar tetap tentram, aman dan damai, Napak Jagat Pasundan ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya Sunda melalui beberapa penampilan Seniman Jawa Barat dan pertunjukan angklung bersama warga yang hadir.