Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiaya pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan menjadi salah satu penyumbang terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberikan tugas sebagai pemungut pajak daerah dituntut untuk terus melakukan inovasi dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagai wajib pajak (WP) dalam melaksanakan kewajibannya membayar PKB. Inovasi yang diluncurkan adalah sebagai berikut :

1. E-Samsat Jabar
Pada tahun 2014 lalu, diluncurkan elektronik Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (e-samsat). Dengan diluncurkannya e-samsat tersebut WP tidak lagi harus mengantri di loket-loket pelayanan samsat, WP juga tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk ke kantor samsat, WP tidak perlu terganggu waktu bekerjanya karena dengan menggunakan layanan e-samsat WP hanya perlu mendatangi mesin ATM bank-bank yang telah bekerja sama dengan Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat yang saat ini memiliki mesin ATM dengan jumlah 64.000 kapanpun dan dimanapun tanpa harus mengikuti jam operasional kantor samsat.

Layanan e-samsat ini sangat memudahkan akses WP untuk membayar PKB karena dengan adanya e-samsat WP yang sibuk dan malas tidak perlu mendatangi kantor samsat. Semenjak diluncurkan pada tahun 2014 lalu, layanan e-samsat ini terus mengangkat angka PAD dari PKB. Guna menambah pemanfaatan layanan e-samsat, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan surat dengan nomor 973/1343-Dispenda pada tanggal 26 Maret 2016 tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui ATM oleh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Bapenda sampai dengan saat ini masih membuka kesempatan kepada bank yang ingin menjadi mitra dalam menyelenggarakan layanan e-samsat dengan syarat maksimal biaya administrasi yang dibebankan kepada masyarakat tidak boleh lebih dari lima ribu rupiah.

2. Samsat Gendong
Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks dengan wilayah pegunungan berada di bagian tengah dan selatan serta dataran rendah di wilayah utara. Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten dan 9 kota serta terdiri dari 626 kecamatan, 641 kelurahan, dan 5.321 desa. Dengan kondisi geografis yang dimiliki tersebut, diperlukan layanan samsat yang dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di pelosok daerah Jawa Barat. Oleh karena itu, diluncurkanlah layanan Samsat Gendong.

Layanan Samsat Gendong merupakan layanan samsat dimana perangkat yang digunakan telah diminimalisir sehingga dapat masuk ke dalam satu tas gendong yang akan dibawa oleh petugas ketika melakukan pelayanan samsat. Saat ini, petugas samsat gendong terdiri dari satu orang petugas dari kepolisian dan satu orang dari Bapenda. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas mengendarai sebuah motor dengan tipe trail dan menggendong tas yang berisi peralatan samsat. Layanan samsat gendong ini dapat dipanggil oleh WP, dalam artian bila di kecamatan atau keluarahan sedang mengadakan acara dan banyak masyarakatnya yang ingin membayar PKB namun enggan untuk pergi ke kantor samsat karena jarak yang jauh maka petugas kecamatan atau kelurahan dapat menghubungi kantor samsat terdekat untuk meminta pelayanan samsat gendong.

Layanan e-samsat maupun samsat gendong saat ini masih terbatas pada pengesahan STNK tahunan, pembayaran PKB dan SWDKLLJ. WP belum dapat memanfaatkan layanan e-samsat dan samsat gendong untuk melaksanakan pembayaran PKB dan SWDKLLJ bersamaan dengan pengesahan STNK lima tahunan karena pengesahan STNK lima tahunan memerlukan cek fisik dimana kendaraan harus dihadirkan di kantor samsat.

WP dapat memilih layanan yang akan digunakannya untuk melaksanakan pengesahan STNK tahunan, pembayaran PKB dan SWDKLLJ karena bila telah melaksanakan pengesahan STNK tahunan, pembayaran PKB dan SWDKLLJ WP akan merasa tenang dalam mengendarai kendaraan kesayangannya di jalan raya tanpa harus takut bila ada razia gabungan yang dilaksanakan oleh kepolisian bersama dengan Bapenda.

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Berdasarkan dua pengertian diatas, kita dapat menjabarkan antara perbedaan pajak dan retribusi.

Perbedaan Pajak dan retribusi adalah sebagai berikut :
1. Pajak
a. Dasar Hukum
Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 23A, disebutkan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
b.Balas Jasa
Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lainnya.
c. Objek Pajak
Objek pajak bersifat umum contohnya pajak penghasilan, pajak barang mewah, pajak kendaraan bermotor
d. Sifat Pajak
Pajak menurut Undang-undang pemungutannya dapat dipaksakan sehingga bila tidak membayar pajak ada konsekuensi yang harus ditanggung.
e. Lembaga Pemungut
Berdasarkan lembaga yang memungutnya pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Negara yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Pajak dan Pajak Daerah yang pemungutannya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk misalnya Badan Pendapatan Daerah atau Dinas Pelayanan Pajak.
f. Tujuan
Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu (1) untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi. (2) untuk mendorong tabungan dan menanam modal. (3) untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah. (4) untuk mmodifikasi pola investasi. (5) untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan (6) untuk memobilisasi surplus ekonomi (Nurkse, 1971) dalam (Muchlis, 2002).

2. Retribusi
a. Dasar Hukum
Retribusi dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, atau Peraturan Daerah.
b. Balas Jasa
Balas jasa kepada wajib retribusi dapat dirasakan langsung, contohnya retribusi kebersihan (sampah) manfaatnya dapat dirasakan langsung dengan diangkutnya sampah wajib retribusi oleh petugas.
c. Objek Retribusi
Orang atau Badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah.
d. Sifat Retribusi
Dapat dipaksakan dengan sifat yang ekonomis hanya kepada orang atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah.
e. Lembaga Pemungut
Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
f. Tujuan
Retribusi memiliki tujuan untuk memberikan jasa atau ijin kepada masyarakat sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan mereka serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

Baik pajak maupun retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sangat penting untuk membiayai pembangunan dan melaksanakan pemerintahan.

Retribusi Daerah atau biasa dikenal dengan sebutan retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan tidak berlaku surut. Perda tentang retribusi paling sedikit mengatur ketentuan-ketentuan mengenai :

1. Nama, objek, dan Subjek Retribusi;
2. Golongan Retribusi;
3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
5. Struktur dan besarnya tarif Retribusi;
6. Wilayah pemungutan;
7. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
8. Sanksi administratif;
9. Penagihan;
10. Penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan
11. Tanggal mulai berlakunya.

Selain mengatur ketentuan-ketentuan diatas, Peraturan Daerah mengenai retribusi dapat juga mengatur ketentuan mengenai:

A. Masa Retribusi;
B. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau
C. Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan. SKRD merupakan surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi daerah terutang yang diterbitkan oleh Kepala SKPD/UKPD Pemungut Retribusi Daerah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi. Pengurangan dan keringanan tentunya akan diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi serta melihat fungsi dari objek retribusi. Pengajuan harus secara tertulis dan ditulis menggunakan bahasa Indonesia dengan disertai alasan diajukannya permohonan tersebut. Surat permohonan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan semenjak tanggal SKRD diterbitkan terkecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan keadaan-keadaan diluar kuasanya sehingga tidak dalam mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Hak pemerintah daerah untuk melakukan penagihan retribusi akan hilang / kadaluwarsa apabila telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, terkecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Namun, jika wajib retribusi mengakui baik langsung maupun tidak langsung memiliki utang retribusi maka masa kadaluwarsa penagihan dapat ditangguhkan. Selain adanya pengakuan dari wajib retribusi, penangguhan masa kadaluwarsa penagihan retribusi juga dapat dilakukan melalui penerbitan surat teguran. Yang dimaksud dengan pengakuan utang dari wajib retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan pengakuan tidak langsung adalah adanya pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi.

Pajak dan Retribusi  Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang baik kita membayar pajak dan retribusi daerah agar daerah kita menjadi lebih maju sehingga dapat mensejahterakan rakyatnya.