KaPuslia: Perlu Inovasi Berkelanjutan Pengelolaan Pendapatan

/dalam oleh
Kepala Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan (PUSLIA) Dispenda Jabar Mukti Subagja menilai perlunya inovasi berkelanjutan pengelolaan pendapatan di Jawa Barat.
Salah satu yang mendesak adalah menyatukan pengelolaan pelaporan pendapatan Pemprov Jawa Barat, yang ditandai dengan bersatunya data pengelolaan pendapatan daerah dengan sistem perbankan.
“Ada beberapa hal yang melandasinya, namun yang utama adalah kebijakan transformasi struktural di Pemprov Jabar khususnya. Serta kebijakan tranformasi birokrat secara nasional,” katanya di Bandung, belum lama ini.
Hal lain, kata peraih gelar sarjana ekonomi dan magister sosial ini, yang menjadi penyebab perlunya integrasi ini adalah posisi Dispenda Jabar sebagai koordinator tunggal pendapatan di provinsi tersebut.
Namun faktanya, kebijakan tranformasi dan status koordinator menjadi tidak efektif karena sistem pendapatannya belum terintegrasi.
“Imbasnya kita kesulitan menyajikan data secara cepat sekaligus akurat. Efek ke masyarakatnya adalah pembayaran adalah pembayaran pajak non PKB dan BBNKB belum optimal. Untuk itulah, inovasi berkelanjutan ini harus dilakukan,”pungkasnya. (**)

KaPuslia Usulkan Aplikasi Integrasi Pendapatan

/dalam oleh
Mukti Subagja, Kepala Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan (PUSLIA) Dispenda Jabar, mengusulkan integrasi sistem pengelolaan keuangan berupa aplikasi switching H2H (host to host) dengan web register. 
Menurut dia, penyatuan ini akan memudahkan terjadinya implementasi sistem integrasi keuangan antar berbagai dinas di Pemprov Jawa Barat, sehingga yang pertama akan mempermudah dan mempercepat rekonsiliasi data.
“Di sisi lain, manajemen kas akan lebih mudah dilakukan, demikian pula monitoring transaksi jadi lebih gampang dilaksanakan oleh Biro Keuangan Pemprov Jabar,” katanya di Bandung, baru-baru ini.
Jika situasi di atas sudah terjadi, dimana terjadi integrasi sistem pengelolaan keuangan berupa aplikasi switching H2H (host to host) dengan web register, maka masyarakat akan dimudahkan.
“Ketika pembayaran pajak dan retribusi oleh wajib pajak, otomatis pelayanan bisa lebih efektif dan efisien. Sebab, penyatuan data membuat informasi pelayanan otomatis real time dan akurat,” pungkasnya. (**)

Delapan Tahap Menuju Integrasi Sistem Pendapatan

/dalam oleh
Terwujudnya integrasi sistem pengelolaan keuangan berupa aplikasi switching H2H (host to host) dengan web register akan tercapai sekiranya ada delapan tahapan yang berhasil diterapkan.
Menurut Mukti Subagja, Kepala Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan (PUSLIA) Dispenda Jabar, delapan tahapan itu serupa dengan kata kunci yang harus ada dan berhasil diterapkan.
Jika salah satunya tidak ada, atau belum sempurna dilaksanakan, otomatis penyatuan sistem tersebut akan lamban. Atau malah bisa sama sekali tidak terealisasi karena fundamennya tidak tercapai.
“Delapan kata kunci itu adalah terbentuknya tim kerja yang solid, tersedia data awal, adanya data teknis, dan sudah disiapkan rancangan sistem. Itu tahap pertama yang harus ada,” katanya di Bandung, baru-baru ini.
Tahap kedua berikutnya adalah terbangunnya aplikasi switching H2H, dilakukan sinkronisasi data berbagai dinas, kemudian dihadirkan layanan berupa aplikasi web register, dan terakhir diterapkan ujicoba. (**)

Pengumuman Tender Ulang

/dalam oleh

pengumuman

PENGUMUMAN

/dalam oleh

sms

Pendapatan Pemprov Jabar Sesuai Ekspektasi

/dalam oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat realisasi APBD 2013 mencapai ekspektasi, antara lain dikarenakan tingkat realisasinya mencapai 93%.

Asisten Daerah Administrasi Setda Jabar, sekaligus Plt Kepala Dispenda Jabar Iwa Karniwa, mengatakan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013 yang disahkan DPRD Jabar pekan lalu menggambarkan tingkat optimalisasi penyerapan yang dilakukan jajaran Pemprov Jabar. Selengkapnya

Ada Sekitar Empat Aspek Yang menjadi Penilaian Tim BKD Award 2014

/dalam oleh

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat mendapat giliran untuk didatangi oleh lima orang dari Tim Penilai BKD Award dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, Senin (16/6). Selengkapnya

Hasil Kunjungan Kerja, Renbang Dispenda Rekomendasikan Tiga Poin

/dalam oleh

Selama tiga hari, sejak 20 – 23 Mei 2014, Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk mengkaji terkait sengketa pajak. Selengkapnya

Belajar dari Jateng dan NTB, Dispenda Jabar Antisipasi Sejak Dini Sengketa Pajak

/dalam oleh

Sebagai upaya pencegahan adanya sengketa pajak antara wajib pajak dengan pejabat atau aparatur pajak (fiskus), Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat belajar ke dua provinsi yang pernah mengalami hal tersebut, yakni di Jawa Tengah dan Nusa Tenggawa Barat (NTB). Selengkapnya

Oktober, SMS Banking Dispenda Jabar Diharapkan Beroperasi

/dalam oleh

Bandung – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jabar diharapkan bisa beroperasi Oktober tahun ini guna pembayaran elektronik, seperti SMS Banking, untuk sejumlah pengurusan pajak di wilayahnya. Selengkapnya