Tasyakur Bi Ni’mah HUT Bapenda Ke 46

/dalam oleh

Hari ini, Senin (25/9/2017) bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat ke 46. Sebelum memasuki acara Tasyakur Bi Ni’mah, seluruh karyawan Bapenda pusat hadir pada apel pagi yang dipimpin oleh Kasubag Kepegawaian Priyo Adinugroho dan Kepala Bapenda Jabar Dadang Suharto sebagai Pembina Apel.

 

Dadang Suharto menundukan kepala saat pembacaan doa HUT Bapenda Jabar.

 

Sebelum memasuki acara Tasyakur Bi Ni’Mah, seluruh karyawan Bapenda Jabar saling bersalaman.

 

(kiri-kanan) Sekretaris Bapenda Jabar, Wahyu Mijaya; Kepala Bidang Pendapatan II, Eem Sujaemah; Kepala Bapenda Jabar, Dadang Suharto; Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian, Emma Siti Fatima; Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Idam Rahmat; dan Kepala Bidang Pendapatan I , Agus Rakhmat bersiap untuk meniup lilin kue ulang tahun bapenda.

 

Gali dan Tindaklajuti Potensi Pajak Alat Berat Industri Pertambangan

/dalam oleh

Bapenda Jabar akan menggali dan menindak lanjuti potensi pajak dari alat berat yang ada di industri dan pertambangan demikian disampaikan Kepala Bapenda  Dadang Suharto dalam Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah Provinsi Jawa Barat, kamis (03/08).

Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat bertujuan untuk mendorong pelaksanaan pemungutan pajak daerah sesuai UU No. 28 Tahun 2009  dan sejalan dengan kebijakan fiskal Pemerintah Pusat.

“Pemerintah telah menetapkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). UU ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal namun terdapat beberapa perubahan dengan kebijakan yang cukup mendasar dalam penataan harmonisasi keuangan antara pusat dan daerah” tutur Dadang Suharto.

Melalui Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga dapat diketahui permasalahan dan dampak permasalahan pemungutan daerah terhadap peningkatan pendapatan daerah dan perekonomian daerah, pajak daerah dan retribusi daerah.

Dadang pun berharap hasil Forum Group Discussion pajak daerah dan retribusi daerah dapat diimplementasikan di daerah masing-masing untuk meningkatkan pendapatan daerahnya masing-masing.

Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat dihadiri pula Kepala Bidang Pendapatan II Hj. Eem Sujaemah,  serta dua narasumber Pejabat Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan RI, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Bapenda. BPKAD/DPKAD dan Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota se Jawa Barat.

 

Pelantikan Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

/dalam , oleh

Sebanyak kurang lebih 400 pejabat dari Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemeritah Provinsi Jawa Barat dilantik oleh Gubernur Ahmad Heryawan, L.C., di Aula Gedung Sate Jl Diponegoro, Bandung, Jumat (28/07).

”Rotasi  dilakukan berdasarkan penilain hasil kerja serta kebutuhan untuk menjalankan fungsi tugas dan tanggung jawab dalam satuan Kerja. Bukan Karena kedekatan secara personil atau memberikan imbalan kepada Atasan, yang jelas Rotasi ini sebagai bentuk pembenahan yang lebih baik berdasarkan masukan dari setiap OPD dan untuk penyegaran,” ucap Gubernur Ahmad Heryawan yang akrab disapa kang Aher.

“Selain itu, rotasi dan mutasi dilakukan karena diperlukan penyegaran supaya pemimpin itu bisa lebih berkreasi, serta mampu menciptakan terobosan dan inovasi baru sesuai Dinamika yang ada,” Ahmad Heryawan, Aula Gedung Sate, Jumat (28/07).

Ahmad Heryawan  juga mengatakan, ”  Jawa Barat merupakan Provinsi pertama yang memberikan TPP lebih awal dari provinsi lain sejak tahun 2010 , Dan akan menaikan TPP di tahun 2018 mendatang sebesar 110% . Bahkan mejadi Pemerintah dengan jumlah ASN terbesar di Indonesia mencapai 29.000 ASN .dan 23.000 Honorer Yang mayoritas semua pejuang Pendidikan di wilayah Disdik Provinsi Jawa Barat , Sehingga di tahun 2017 Harus menyediakan Dana 1,7 Trilliun untuk menutupinya,dan Alhamdulillah semua terselesaikan dengan baik. ” Ungkap Heryawan.

Hadir dalam acara tersebut perwakilan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ketua Tim pengerak PKK Jawa Barat, Undangan Kepala Dinas dilingkungan Provinsi dan Perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat .

Pembinaan Anggota dan Konsolidasi Organisasi Dharma Wanita Persatuan

/dalam , oleh

Dharma Wanita Persatuan (DWP) menggelar Rapat Pembinaan Anggota dan Konsolidasi Organisasi di Aula Besar Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No. 528, Kota Bandung, Selasa (21/3/2016).

Rapat ini dibuka oleh sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa organisasi ini dapat membantu mesukseskan program-program Pemerintah Daerah.

“Saya sangat mendukung adanya kegiatan dari Dharma Wanita Persatuan, karena organisasi ini dapat membantu mensukseskan program-program yang diusung oleh Pemerintah Daerah,” tuturnya

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DWP Provinsi Jawa Barat, Wien Ritolarasmaya. Ia mengatakan bahwa DWP mempunyai potensi yang luar biasa untuk membantu program Pemerintah Daerah.

“Kami mempunyai program-program yang dapat membantu kinerja Pemerintah Daerah. Anggota kami sangat loyal dan berkualitas,” ucap Wien.

Sesuai dengan UU No. 8 tahun 1985, DWP adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Misinya adalah untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia anggota yang berwawasan global, dan mensejahterakan anggota, keluarga, dan masyarakat melalui pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Keberadaan DWP dari tingkat pusat hingga tingkat kelurahan merupakan potensi yang patut diperhitungkan dalam peranannya sebagai mitra kerja pemerintah. Selain itu, organisasi yang beranggotakan istri PNS ini memiliki tujuan untuk menjadi center of exellent dengan membentuk perempuan-perempuan Indonesia yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

“Center of exellent yang kami maksudkan adalah Pusat Pelatihan dan Pelayanan dalam rangka peningkatan kapasitas perempuan untuk dapat membina keluarga dan masyarakat serta berkiprah secara aktif pada peran publik,” pungkasnya.

Kunjungan KemenPAN-RB ke Dispenda Prov Jabar

/dalam , oleh

 

Kapala Badan Penyiapan Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB), M. Hanan Rahmadi beserta rombongannya mengunjungi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat.

Selain itu juga hadir Direktorat Lalulintas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Sugihardi, Kepala Sub Direktorat Regident Polda Jabar, AKBP Indra Jafar, dan Kepala Cabang Jasa Raharja Jawa Barat, Edy Supriadi.

Kepala Dinas Dispenda Prov Jabar, Dadang Suharto dalam menyambut kunjungan mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan inovasi pada program-program Dispenda.

“Kami akan terus melakukan inovasi-inovasi untuk terus meningkatkan pelayanan masyarakat,” tuturnya.

Selanjutnya, AKBP Indra Jafar memberikan paparan mengenai program-program yang telah dilaksanakan oleh Dirlantas Polda Jabar.

“Program dan inovasi kami juga tidak terlepas dari kerjasama dengan intansi-intansi terkait,” ucapnya.

M. Hanan Rahmadi menyambut baik apa yang telah dilakukan oleh Dispenda Prov Jabar dan Ditlantas Polda Jabar. Menurutnya apa yang telah dihadirkan dinilai memberikan kepuasan kepada masyarakat.

“Apa yang dihadirkan oleh Dispenda dan Ditlantas Polda Jawa Barat dengan terobosan-terobosan yang brilian memberikan kepercayaan dan kepuasan pada masyarakat di Jawa Barat. Dan ini juga dapat menjadi percontohan bagi provinsi lain,” ujar Hanan, Rabu (13/1/2016).

Menurutnya, inovasi tersebut sejalan dengan program Nawacita yang hadir ditengah-tengah masyarakat untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Ia pun berharap inovasi-inovasi hasil kerjasama Dispenda, Jasa Raharja, dan Ditlantas Polda Jabar terus berkembang, demi memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan rasa kepuasan masyarakat.

Pemprov Jabar Lakukan 12 Perubahan Jabatan Strategis

/dalam , oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan perubahan pada dua belas jabatan strategis. Sepuluh jabatan dilakukan rotasi, sedangkan dua pengangkatan jabatan melalui proses lelang jabatan.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan yang langsung memimpin pelantikan mengatakan kepada peserta yang hadir bahwa jangan melupakan target-target optimalisasi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) yang memasuki tahun ketiga.

“Penyerapan APBD 2016 adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diantaranya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur stategis untuk daya saing, ekonomi masyarakat, layanan pemerintahan dan penuntasan dukungan pelaksanaan PON 2016 juga menjadi target optimalilasi,” tutur Aher saat melantik 12 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (11/1/2016)

Kedua belas pejabat yang dilantik adalah:

Henry Yanuar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah dirotasi menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Muhammad Solihin, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dirotasi menjadi Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dewi Sartika, Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah dirotasi menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat (BPPPAKB).

Kepala BPPPAKB, Nenny Kencanawati dirotasi menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tati Iriani, Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dirotasi menjadi Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dudi Sudrajat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dirotasi menjadi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat.

Anton Gustoni, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dirotasi menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

Ferry Sofyan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dirotasi menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

Hening Widiatmoko, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dirotasi menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan dua aparatur yang memenangkan dua jabatan melalui open recruitment adalah, Eppy Kustiawan yang menjabat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian pada Biro Administrasi Sekretariat Daerah dirotasi menjadi Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Barat. Dan, Nanin Hayani Adam, Sekretaris Dinas Pendapatan dirotasi menjadi Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

 

 

Rapat Pembahasan Potensi KTMDU

/dalam , oleh

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016, Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Pembahasan Potensi Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU), Rabu (6/1/2016).

Rapat kali ini lebih menekankan kepada data rekapan KTMDU dari tahun 2013 hingga tahun 2015 untuk menghasilkan data yang valid.

Rapat-KTMDU-Dispenda-Jabar-1

Semua cabang Dispenda Se – Jabar sudah memasukan data rekapan KTMDU. Namun ada beberapa cabang yang data rekapannya masih belum sesuai dengan potensi KTMDU di daerahnya.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dadang Suharto, data tersebut dapat menjadi acuannya dalam mengambil keputusan dan kebijakan.

“Data ini juga dapat menjadi acuan menghitung potensi KTMDU dan faktor perhitungan piutang kita,” tuturnya.

Rapat-KTMDU-Dispenda-Jabar-2

Ia pun berjanji bahwa pihaknya akan tetap melakukan penelusuran di tahun 2016 dengan target KTMDU yang harus tercapai.

“Kalau ini benar-benar tidak serius, maka dapat menikam kita dari belakang dan sulit untuk menentukan target di tahun 2016. Karena hasilnya juga untuk masyarakat,” tutupnya.

 

Kunjungan Kerja Dispenda Prov Papua

/dalam , oleh

Dinas pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Dispenda Provinsi Papua pada Rabu (25/11/2015). Kedatangan Dispenda Prov Papua diwakili oleh Samsat Timika, Elisabeth.

Dalam kunjung kerja ini Dispenda Prov Jabar membeberkan semua inovasi yang telah dihadirkan demi peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Mulai dari e-Samsat hingga Samsat Gendong (Samdong).

Para perwakilan Dispenda Prov Papua sangat tertarik dengan invovasi yang dihadirkan oleh Dispenda Prov Jabar terutama pada layanan e-Samsat dan Samdong. Karena mereka menganggap, kedua inovasi layanan tersebut sangat cocok diterapkan di Papua.

“Hampir semua inovasi menarik untuk diadaptasi, tapi yang lebih urgent sitem dan pelayanan. Contohnya, e-Samsat, Samsat Nite, dan Samdong,” tutur Elisabeth.

kunjungan-kerja-samsat-timika

Kasubag Umum Sekretariat Dispenda Prov Jabar, Ade Irawan mengatakan bahwa kondisi alam di Jawa Barat dengan Papua sangat berbeda. Sehingga memiliki kendala tersendiri.

”Kondisi alam di Jawa Barat dengan Papua jauh berbeda. Kami tidak harus naik pesawat atau menyebrang lautan. Jadi kemungkinan inovasi Samdong cocok untuk diterapkan disana, hanya saja isu keamanan yang akan menjadi kendala,” ungkapnya.

Ade juga menambah bahwa Dispenda Prov Jabar selalu terbuka untuk saling tukar informasi inovasi demi meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

“Kami selalu terbuka jika ada teman-teman yang ingin mengadopsi inovasi kami, demi untuk kemajuan bersama,” ucap Ade saat menutup acara kunjungan kerja.